Tingkat kerusakan terbesar akibat bencana alam erupsi gunung Sinabung, Kelut maupun banjir bandang di Medado beberapa waktu lalu yakni bidang Sumber Daya Air.

Berdasarkan peninjauan, kerusakan terbesar atau dampak yang sangat dirasakan yaitu Sumber Daya Air, seperti Dam-dam atau bendungan pengendali air yang rusak karena adanya banjir lahar dingin, serta tanggul yang jebol karena tersapu oleh derasnya aliran banjir lahar dingin.

Hal tersebut diungkapkan Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan Taufik Widjoyono dalam cara dialog malam TV-RI Kamis (13/3)Jakarta  bersama Anggota Komisi V DPR-RI Marwan Jafar.

Menurutnya, banjir lahar dingin ternyata memang memiliki daya rusak yang lebih besar ketimbang banjir air rob atau air yang meluap biasa karena kelebihan debit. Hal ini juga mempengaruhi pasokan listrik daerah tersebut, karena ada dampak langsung yaitu tersumbatnya aliran air yang mengalir ke pembangkit-pembangkit tenaga listrik di daerah seputaran Gunung Kelud dan sekitarnya.

Sementara kerusakan infrastruktur bagian lain yaitu jalan nasional, daerah, dan sebagainya, dapat dikatakan kecil dan tidak terlalu mempengaruhi jalannya roda kehidupan masyarakat sekitar.

Dikatakannya, bahwa ada fakta yang lebih mengagetkan, yaitu pasir atau material vulkanik belum turun dan hal inilah yang harus di waspadai. Kementerian PU berkoordinasi dengan BNPB ( Badan Nasional Penanggulangan Bencana) menyusun sebuah Rencana Aksi yaitu Rehabilitasi Dini Rehabilitasi Jalan Rehabilitasi Prasarana Sumber Air.

Anggaran Tanggap Darurat yang bersifat mendesak Kementerian PU kata Taufik Widjojono alokasikan sekitar Rp 2,9 Triliun untuk 5 tahun. Disamping, anggaran mitigasi yang di dalamnya terdapat anggaran untuk Pemulihan dan Pencegahan bencana. sekitar Rp 22,7 Triliun untuk 5 tahun.

Dalam kesempatan yang sama Marwan mengatakan, bahwa sangat perlu untuk ditingkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan tentunya Instansi-instansi dalam hal ini Kementerian yang terkait. Dikatakan, bahwa dalam hal penanggulangan bencana, ada hubungan yang cukup baik antara Kementerian PU dan Komisi V DPR-RI.

Mengenai koordinasi dari lembaga-lembaga terkait ujar Marwan Jafar untuk mencegah dampak yang lebih besar dari sebuah bencana. Menurutnya,  dari 3 tahap bencana  yaitu Mitigasi, Tanggap Darurat dan Rehabilitasi. Dan titik tahapan yang terpenting yaitu tahap mitigasi, dimana dalam tahapan ini, resiko bencana agar ditekan dan diminimalisir.

Sedangkan untuk pertanyaan mengenai Jalur Pantura yang kerap kali rusak, Pak Marwan mengungkapkan bahwa ada langkah permanen yang telah dilakukan oleh Kementerian PU berupa membangun konstruksi yang tahan air. Namun ternyata konstruksi ini pun memiliki dampak negative yang berkaitan dengan lamanya proses pengerjaan, dan solusi berikut yang dapat diambil yaitu tambal sulam, ini berkaitan dengan tingkat mobilitas masyarakat yang cukup tinggi di jalur pantura.(Riz/jon)

Sumber : pu.go.id