Sekretariat TKPSDA BWS Sumatera 1 mengadakan acara Sidang III TKPSDA Wilayah Sungai Aceh Meureudu pada hari rabu 2 Agustus 2017. Acara yang dihadiri oleh Kasubdit Hidrologi dan Lingkungan SDA, ketua UPTB pusat data geospasial Aceh, Kasie pelaksana BWS Sumatera I, Kepala pusat pelayanan informasi iklim terapan BMKG, perwakilan kelembagaan BPSDA, perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Unit Hidrologi BWS Sumatera I dan 36 peserta TKPSDA Wilaya Sungai Aceh Meureudu yang diselenggarakan di Hotel The Pade Aceh Besar. Adapun tujuan sidang ini adalah pembahasan tentang sistem informasi hidrologi, hidrometereologi dan hidrogeologi atau disebut SIH3 yang merupakan suatu bentuk sistem pengelolaan data dan informasi publik terkait keberadaan air.

Sidang III TKPSDA Wilayah Sungai Aceh Meureudu dibuka oleh Ketua TKPSDA WS Aceh Meureudu yang diwakilkan oleh Bapak M. Fadhil, ST. MT selaku Ketua UPTB Pusat Data Geospasial Aceh. Dalam sambutannya beliau mengatakan "saya mengajak kita semua untuk memahami akan pentingnya pengelolaan SIH3, khususnya Wilayah Sungai Aceh Meureudu berdasarkan aspek-aspek pengelolaan dan informasi mengenai publikasi data. Dan melalui wadah TKPSDA Wilayan Sungai Aceh Meureudu untuk merumuskan dan menetapkan kewenangan dalam publikasi data pengelolaan SIH3 yang dapat diterapkan pada pengeloaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Aceh Meureudu".

Kasubdit Hidrologi dan Lingkungan SDA dalam paparannya mengatakan bahwa SIH3 ditekankan harus bisa di akses oleh masyarakat petani, mahasiswa dan instansi-instansi lain yang membutuhkan data. Maka dari sebab itu diharapkan instansi-instansi yang terlibat dalam SIH3 bisa bekerja sama, berkoordinasi untuk sharing data, sharing kegiatan, sharing pendanaan dan sharing informasi.

Pada pelaksanaan tingkat TKPSDA Wilayah Sungai Aceh Meureudu, sebelumnya telah dilaksanakan pembahasan rencana alokasi air tahunan secara detail pada Wilayah Sungai Aceh Meureudu yang disepakati dalam sidang pleno TKPSDA Wilayah Sungai Aceh Meureudu serta dengan mengeluarkan sebuah rekomendasi yang akan disampaikan kepada Menteri PU-PR untuk ditindak lanjuti.