© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Berita

Uji Petik Beban Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air dan Penata Laksana Sumber Daya Air
Uji Petik Beban Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air dan Penata Laksana Sumber Daya Air

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalu Direktorat Bina Teknik menyelenggarakan kegiatan Uji Petik Beban Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air dan Penata Laksana Sumber Daya Air yang dilaksanakan secara daring melalui media teleconference pada tanggal 22 dan 23 Juni 2021.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN terdiri atas Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Sejalan dengan undang-undang tersebut, Jarot menambahkan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara/Pemerintahan dalam pidato pelantikannya juga memberikan salah satu arahan yaitu untuk mempercepat pembangunan SDM dan penyederhanaan birokrasi dengan melakukan penataan/transformasi organisasi melalui peralihan jabatan struktural kedalam jabatan fungsional.

Selain hal tersebut, dengan diitetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagai dasar hukum dalam pengelolaan Sumber Daya Air dan perubahan struktur organisasi menjadi momentum yang tepat untuk melakukan perubahan Kepmenkowasbangpan Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Pengairan dan Angka Kreditnya.

Berdasarkan kajian Naskah Akademik dan rekomendasi dari Kementerian PAN RB pada tanggal 21 Desember 2020, usulan perubahan nomenklatur jabatan fungsional yang semula Jabatan Fungsional Teknik Pengairan diubah menjadi Jabatan Fungsional Pengelola SDA untuk Kategori Keahlian dan Penata Laksana SDA untuk Kategori Keterampilan.

Kegiatan Uji Petik Beban Kerja ini merupakan bagian dari proses perubahan Kepmenkowasbangpan Nomor       63 Tahun 1999. Tahap ini dilaksanakan untuk mengetahui kondisi riil di lapangan dengan cara menghitung volume dan distribusi pekerjaan dengan mengambil sampel responden yang mewakili wilayah/lingkungan dengan intensitas beban      kerja rendah, sedang, dan tinggi.

Sebelumnya, kegiatan uji petik beban kerja tahap pertama untuk wilayah dengan intensitas beban kerja tinggi telah dilaksanakan pada tanggal 3 & 4 Mei 2021 di Kota Bandung dan tahapkedua uji petik beban kerja untuk wilayah dengan intensitas sedang telah dilakukan pada tanggal 3 & 4 Juni 2021 di Kota Surakarta. Jadi, kegiatan kali ini merupakan tahap ketiga uji petik beban kerja untuk mengambil responden pada wilayah kerja dengan intensitas beban kerja rendah dan tinggi.

Responden dalam kegiatan ini berasal dari pejabat struktural dan pejabat fungsional Teknik Pengairan dari BBWS Citanduy, BBWS Cidanau Ciujung Cidurian, BBWS Cimanuk Cisanggarung, BBWS Pemali Juana, BBWS Pompengan Jeneberang, BWS Nusa Tenggara II, BWS Kalimantan IV, BWS Sulawesi I, BWS Sulawesi III, BWS Maluku, BWS Papua Barat, BWS Papua Merauke, Balai Teknik Pantai, Balai Teknik Rawa serta perwakilan Dinas PU/SDA Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Dari kegiatan ini diharapkan Kementerian PAN RB dapat segera memproses dan menetapkan perubahan Kepmenkowasbangpan Nomor 63 tahun 1999 serta menetapkan kelas jabatan bagi Pejabat Fungsional Pengelola SDA dan Penata Laksana SDA sehingga Peran Pejabat Fungsional sebagai engine motor penggerak pembangunan infrastruktur PUPR di Indonesia dapat dilaksanakan dengan lebih optimal lagi. Serta apresiasi yang besar untuk Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana atas dukungan yang diberikan hingga tahap ini sampai dengan nanti ditetapkannya perubahan Kepmenkowasbangpan Nomor 63 tahun 1999.

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air Eko Winar Irianto, Kepala Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Kementerian PUPR, Kementerian PAN RB, Para Kepala Balai, para Kepala Bidang di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Asisten Deputi Standardisasi Jabatan, Perwakilan Kepala Dinas PU/SDA atau dengan nomenklatur lain di Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah beserta jajarannya dan Para responden uji petik beban kerja.

24 Juni 2021 Selengkapnya

Ditjen SDA Gelar Acara Pengalihan Status Penggunaan BMN
Ditjen SDA Gelar Acara Pengalihan Status Penggunaan BMN

Dalam organisasi, perlu dilakukan penyesuaian dan pengembangan secara berkala agar kinerja dari organisasi tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Begitu pula dengan struktur organisasi pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA).

Dari sisi organisasi perlu dilakukan pengembangan, juga ada perubahan tanggung jawab dan kewenangan wilayah sungai, dan perubahan wilayah kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka perlu dilakukan Pengalihan Status Penggunaan BMN pada Satuan Kerja tersebut.

Untuk itu, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Setditjen SDA) melalui Bagian Barang Milik Negara (BMN) menyelenggarakan acara Pengalihan Status Penggunaan BMN pada Satker Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Acara yang digelar di Balikpapan pada 17 Juni 2021 tersebut dihadiri oleh masing-masing Kepala Balai dan jajaran pejabat terkait.

Kepala Bagian Barang Milik Negara Setditjen SDA Mas’udy Arie Indarto dalam acara tersebut menyampaikan bahwa organisasi berubah dan semakin berkembang maka wilayah kerja juga ikut berubah. “Untuk hal ini, aset juga ikut berubah karena antara kewenangan dan kepemilikan harus berjalan beriringan (inline). Dari sisi ini, aturan terkait perubahan organisasi juga harus diikuti dengan perubahan terkait penatausahaan Barang Milik Negara, karena Barang Milik Negara dicatat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi kalau tugas dan fungsinya ada pengembangan, maka asetnya juga harus mengikuti,” tutur Arie.

Tujuan dari acara tersebut adalah untuk mengalihkan tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan aset dari satuan kerja lama ke satuan kerja baru sesuai kuasa pengguna anggaran yang tercatat. Adapun aset yang dialihkan diantaranya, aset teknis berupa jaringan irigasi, juga aset pendukung kegiatan operasional seperti laptop dan kendaraan dinas. Pengalihan status penggunaan BMN tersebut diikuti dengan pengalihan pencatatan aset dalam SIMAK BMN, untuk dilaporkan dalam Laporan Keuangan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Semester I TA 2021. Sementara terkait pengelolaan BMN, terutama pemeliharaan dan pengamanan beralih menjadi tanggung jawab Pihak Penerima Aset, termasuk penyelesaian temuan Pemeriksaan BPK RI pada periode sebelumnya, terutama yang terkait dengan Sistem Pengendalian Intern. (kompusda sandro)

17 Juni 2021 Selengkapnya

Ditjen SDA Lakukan Tanggap Darurat Pada Kali Ciputat
Ditjen SDA Lakukan Tanggap Darurat Pada Kali Ciputat

Jumat, 11 Juni 2021, tanah di Perumahan Telkom, Tangerang Selatan mengalami longsor yang diakibatkan hujan. Longsoran tebing yang cukup tinggi tersebut menutup Kali Ciputat sehingga air masuk dan menggenangi pemukiman warga sekitarnya. Mengatasi bencana ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane (Cilcis) telah melakukan tanggap darurat di Kali Ciputat.

Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Bob Arthur Lombogia menjelaskan begitu terjadi longsor, BBWS Cilcis telah menanggulangi dengan memperlancar aliran air di Kali Ciputat. Alat berat seperti excavator long arm dan dump truck diterjunkan untuk membersihkan area sungai tersebut dari material yang menghambat aliran air, juga 500 buah sandbag disebar guna mencegah luapan air ke area pemukiman.

“Kita ketahui bersama pada saat terjadi longsor, sungai terbendung dan itu berbahaya bagi keselamatan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Apalagi ketika terjadi hujan susulan bisa mengakibatkan banjir yang makin lama makin tinggi sehingga kami dari Ditjen SDA yang dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane melakukan pembukaan aliran dulu,” jelas Bob saat diwawancara pada Rabu (16/6/2021).

Bob menyampaikan, upaya tanggap darurat tersebut merupakan penanganan cepat yang dilakukan Kementerian PUPR bersama stakeholder terkait. Namun, perlu ada tindakan lanjutan agar kejadian serupa tak terulang. Ia menjelaskan guna mencegah banjir dan longsor, kapasitas tampungan sungai harus ditingkatkan sesuai dengan debit air yang telah diperhitungkan. Saat ini Sungai Ciputat memiliki lebar rata-rata 5 meter dengan kedalaman sekitar 2 meter. Ada dua cara untuk meningkatkan kapasitasnya, yaitu melalui normalisasi sungai atau membuat tanggul di pinggir sungai.

“Nah, kedua konsep ini agak sulit dilaksanakan di lapangan karena sempadan (daratan di pinggir) sungai telah penuh dengan pemukiman penduduk. Itu yang menjadi kendala kami sehingga perlu ada peran bersama dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mengamankan daerah sempadan tersebut agar Ditjen SDA bisa melakukan perhitungan dan pembangunan dengan debit yang kita rencanakan,” papar Bob.

Bob menekankan normalisasi baru dapat dilakukan setelah area sempadan dikosongkan. Menurutnya, perlu ada peran Pemerintah Daerah setempat untuk melakukan negosiasi dengan warga terkait pembebasan lahan. “Kalau kita lihat di situ sudah banyak rumah, kita sudah tidak bisa bangun tanggul lagi, karena batas dapur mereka juga ada di pinggir sungai. Jadi, Ditjen SDA baru membuka bongkahan-bongkahan yang tertimbun di sungai supaya air mengalir lancar,” imbuh Bob.

Ia menambahkan untuk mencegah kejadian serupa, BBWS Cilcis secara rutin melakukan pemeliharaan area sungai untuk mencegah sumbatan yang menyebabkan air meluap. Bob mengatakan, setiap BBWS/BWS telah memiliki jadwal pemeliharaan berkala dan peralatan memadai untuk mencegah masalah di aliran sungai.

“Di sana ada BBWS Cilcis, mereka dilengkapi perlatan-peralatan berat, ada dump truck, pompa air pun ada untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin terkait pemeliharaan sungai,” terang Bob. (kompusda Sandro)

17 Juni 2021 Selengkapnya

Konsultasi Publik Amdal dan LARAP Pembangunan Jaringan Transmisi Air Baku Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka
Konsultasi Publik Amdal dan LARAP Pembangunan Jaringan Transmisi Air Baku Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka

Konsultasi Publik Amdal, LARAP Pembangunan Jaringan Transmisi Air Baku Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka

Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS NT II) telah menyelesaikan konstruksi Bendungan Napun Gete pada Desember 2020 selanjutnya dilakukan pengisian awal (Impounding) dan dilakukan perapihan/Finishing sebelum diresmikian secara langsung oleh Presiden RI Bapak Jokowidodo pada tanggal 23 Februari 2021. Salah satu fungsi bendungan adalah menyediakan air baku, untuk itu perlu dibangun jaringan transmisi air baku yang bertujuan menyalurkan air baku dari bendungan Napun Gete ke unit-unit reservoir dan selanjutnya didistribusi untuk masyarakat.

Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS NT II) merencanakan pembangunan pipa jaringan transmisi hulu Bendungan Napun Gete hingga Kota Maumere dengan melewati 7 Kecamatan yaitu, Kec. Waigete, Talibura, Waiblama, Kangae, Kewapante, Alok dan Alok Timur. Salah satu syarat bagi Perencanaan pipa jaringan transmisi, harus dilakukan kegiatan Amdal (Analisa Dampak Lingkungan) dan Larap (Land Acquisition and Resettlement Action Plan). Dalam kegiatan tersebut dilakukan Konsultasi Publik, yaitu dialog antara masyarakat terdampak bersama pemerintah diantaranya: Kepala Desa terkait, Tokoh Masyarakat, Pemerhati lingkungan, instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Prov. NTT, Pemda Kab. Sikka diwakili Ass. Ekobang dan Perumahan Kab. Sikka, Fredrik Djen, Dinas LHK Kab. Sikka, Pertanahan Kab. Sikka, Dinas Pertanian, Camat terkait, aparat keamanan serta pihak BWS NT II diwakili oleh Kasi O&P, Yohanes Harapan dan PPK Perencanaan, Isak Mesah. Pada kesempatan itu dipaparkan Rencana Pembangunan Pipa Transmisi terkait kegiatan Amdal oleh Konsultan PT. Mitra Hijau Indonesia dan terkait Larap dipaparkan oleh PT. Tiga Cahaya Mandiri. Selain itu Kabid Penataan dan Pemanfaatan Dinas LHK Prov. NTT, Petrus Bere Klau memberikan pemaparan dari segi lingkungan hidup, yaitu kemungkinan berbagai dampak yang terjadi jika dilakukan pembangunan Pipa transmisi. Setelah paparan, dibuka sesi dialog, selanjutnya undangan yang hadir diberikan kesempatan untuk bertanya ataupun memberikan masukan saran. Masyarakat yang hadir terlihat sangat antusias dengan berbagai pertanyaan serta kritik saran. Berbagai pertanyaan serta saran masukan maupun kritik dari masyarakat, pada umumnya mereka menyetujui pembangunan jaringan pipa transmisi air baku, tetapi dengan beberapa catatan dan pertimbangan. Salah satunya masyarakat Talibura dan Waiblama yang berada pada hulu mengharapkan agar air baku dapat mereka nikmati juga dan bukan hanya masyarakat di hilir atau kota Maumere. Selain itu tanah yang dilewati oleh Pipa transmisi harus diperhitungkan gantinya, tanpa merugikan masyarakat atau pemilik lahan. Pertanyaan dijawab masing-masing oleh Pemrakarsa (BWS NT II) dan Pihak Konsultan, sedangkan saran masukan maupun kritikan ditampung dan dicatat sebagai pertimbangan dalam perencanaan.  

Konsultasi publik dilaksanakan tanggal 27 – 29 April 2021 terbagi pada tiga tempat terpisah yaitu: pada tanggal 27 April berlangsung di Kantor Camat Waigete, tanggal 28 April di Kantor Camat Talibura gabung dengan Kec. Waiblama, Pukul 10.00, 29 April di Kantor Camat Kangae bersama Kec. Kewapante dan pukul 14.00, 29 April di Kantor Desa Waioti Kec. Alok bersama Kec. Alok Timur.  Pada akhir kegiatan dilakukan penandatangan Berita Acara Konsultasi Publik Amdal Pembangunan Jaringan Transmisi Air Baku Bendungan Napungete di Kab. Sikka Prov. NTT masing-masing oleh BWS NT II, Dinas LHK Prov. NTT, Dinas LHK Kab. Sikka, Camat dan Perwakilan Desa terkait. (Bai)

16 Juni 2021 Selengkapnya

Penyelamatan Sumber Daya Air Menjadi Tugas Bersama
Penyelamatan Sumber Daya Air Menjadi Tugas Bersama

Mengingat kondisi Sumber Daya Air di Indonesia yang sudah mencapai tingkat krisis yang langsung memengaruhi kemiskinan, kekurangan pangan, menghambat pertumbuhan ekonomi sosial budaya bangsa, juga terganggunya ekosistem, maka pemerintah membentuk satu organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan implementasi kebijakan pengelolaan untuk keberlanjutan fungsi sumber daya air, yaitu Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air, atau yang biasa disingkat dengan GN-KPA.

Pencanangan GN-KPA telah dilaksanakan oleh Presiden RI pada 28 April 2005 dengan dilatarbelakangi atas keprihatinan terhadap ancaman krisis Sumber Daya Air secara nasional sehingga diperlukan upaya peningkatan keterpaduan implementasi kebijakan pengelolaan untuk keberlanjutan fungsi sumber daya air. Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) diperlukan sebagai upaya bersama mengembalikan keseimbangan siklus hidrologi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga keandalan sumber-sumber air baik kualitas, kuantitas maupun kontinuitas dapat dicapai melalui Program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta keterlibatan dunia usaha dan peran serta masyarakat.

Mengingat pentingnya gerakan GN-KPA, telah dilaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama GN-KPA (MoU GN-KPA) pada tanggal 15 Januari 2021 oleh para Menteri dari 8 Kementerian/Lembaga secara sirkuler. Kementerian/Lembaga tersebut diantaranya BAPPENAS, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Desa dan PDTT. Kesepakatan Bersama GN-KPA ini merupakan keberlanjutan dari Kesepakatan Bersama GN-KPA periode 2015 – 2019 yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Adapun kegiatan revitalisasi GN-KPA menitikberatkan pada 6 (enam) komponen kegiatan yang terdiri dari (1) Penataan ruang, pembangunan fisik, pertahanan, kependudukan (2) Konservasi tanah, air dan sumber daya air (3) Pengendalian daya rusak (4) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran (5) Efisiensi dalam pemanfaatan air; dan (6) Pendayagunaan Sumber Daya Air.

Agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik secara berkesinambungan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggelar Rapat Evaluasi dan Koordinasi Kegiatan GN-KPA secara virtual (Kamis, 10 Juni 2021) yang bertujuan untuk memperkuat peran semua pihak dalam pengelolaan dan pendayagunaan SDA secara berkelanjutan serta menghasilkan rumusan berupa langkah-langkah atau tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan Sumber Daya Air secara Nasional melalui GN-KPA. Selain itu, melalui rapat ini diharapkan setiap K/L bisa saling tukar pengalaman dan memberikan masukan, sehingga permasalahan yang dihadapi kedepan dapat teratasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menyampaikan bahwa keberhasilan Penyelamatan Air membutuhkan keterpaduan perencanaan dan program 5 tahun kedepan serta pelaksanaan yang sinkron oleh semua stakeholder SDA, dalam suasana dan hubungan kerjasama yang mengedepankan prinsip kemitraan serta komitmen dan kerja keras dari semua pihak. “Semoga dengan kegiatan GN-KPA ini dapat menumbuhkan kesadaran dari berbagai pemangku kepentingan dalam upaya Penyelamatan Sumber Daya Air secara berkelanjutan,” pesan Zainal Fatah. (kompusda sandro)

14 Juni 2021 Selengkapnya

Uji Petik Beban Kerja dan Norma Waktu Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air Tahap II
Uji Petik Beban Kerja dan Norma Waktu Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air Tahap II

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagai dasar hukum dalam pengelolaan sumber daya air dan perubahan struktur organisasi, menjadi momentum yang tepat untuk melakukan perubahan Kepmenkowasbangpan Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Pengairan dan Angka Kreditnya.

Berdasarkan kajian Naskah Akademik dan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) pada tanggal 21 Desember 2020, usulan perubahan nomenklatur jabatan fungsional yang semula Jabatan Fungsional Teknik Pengairan diubah menjadi Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air (SDA) untuk kategori Keahlian dan Penata Laksana SDA untuk kategori Keterampilan.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Charisal Akdian Manu dalam sambutan acara Uji Petik Beban Kerja dan Norma Waktu Jabatan Fungsional Pengelola SDA di Solo, Jawa Tengah (4/6). Uji petik ini dilakukan setelah melalui beberapa tahapan perubahan nomenklatur jabatan fungsional diantaranya usulan, ekspos naskah akademis, rekomendasi serta penyusunan tugas dan kegiatan.

Pelaksanaan uji petik ini berupa survei dengan mekanisme pengisian kuisioner yang bertujuan menghasilkan potret beban kerja dan norma waktu tiap-tiap butir kegiatan jabatan fungsional. “Tahapan uji petik beban kerja dan norma waktu ini dilaksanakan untuk mengetahui kondisi riil di lapangan dengan menghitung volume dan distribusi pekerjaan dengan mengambil sampel responden yang mewakili wilayah atau lingkungan dengan intensitas beban   kerja rendah, sedang dan tinggi”, jelas Charisal.

Tahap ke-2 uji petik beban kerja yang dilaksanakan kali ini mengambil responden pada wilayah kerja dengan intensitas sedang dengan mengambil sampel dari  Balai Besar/Balai Wilayah Sungai (BBWS/BWS) di Pulau Sumatera, BBWS Serayu Opak, BBWS Bengawan Solo, Balai Teknik Sungai, Balai Teknik Sabo, perwakilan Dinas PU/SDA Provinsi/Kab/Kota di Pulau Sumatera, Dinas PU/SDA Provinsi/Kab/Kota di Provinsi Yogyakarta, Dinas PU/SDA Kabupaten/Kota di sekitar Kota Surakarta, dan perwakilan BP2JK di Provinsi DIY, Aceh, serta Lampung.

Tahap pertama uji petik beban kerja telah dilakukan pada awal Mei dengan mengambil sampel responden yang mewakili wilayah kerja dengan intensitas tinggi. Sedangkan tahap ke-3 dengan intensitas rendah akan dilaksanakan pada pertengahan Juni mendatang dengan mengambil sampel responden dari 9 BBWS/BWS.

Saat ini, tercatat ada 1.461 pejabat fungsional Teknik Pengairan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang terdiri dari 666 Ahli Pertama, 632 Ahli Muda, 139 Ahli Madya, 2 Ahli Utama dan 22 Terampil. Ke depannya, Jabatan Fungsional Teknik Pengairan ini akan berubah nomenklatur menjadi Jabatan Fungsional Pengelola SDA dan Penata Laksana SDA setelah melalui proses validasi hasil, penetapan Permen PAN RB serta harmonisasi dan pengundangan.

Charisal berharap peran pejabat fungsional ini dapat menjadi engine motor penggerak pembangunan infrastruktur PUPR khususnya pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan serta dapat melaksanakan tugas pembangunan infrastruktur di Indonesia secara optimal demi kesejahteraan bangsa dan negara. (han/ech-KompuSDA)

04 Juni 2021 Selengkapnya

SMA AS SYAFIIYAH INTERNASIONAL MEDAN SABET GELAR JUARA LKI 2021
SMA AS SYAFIIYAH INTERNASIONAL MEDAN SABET GELAR JUARA LKI 2021

Dalam rangka memperingati Hari Air Dunia XXIX Tahun 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan Lomba Karya Ilmiah bidang Sumber Daya Air untuk siswa SMA/SMK/MA Tingkat Nasional ke XIV. Lomba yang digelar oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktorat Bina Teknik ini mengambil tema “Menghargai Air” yang kemudian dibagi ke beberapa sub tema diantaranya Aplikasi Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; Teknologi Sederhana Untuk Mengelola Air Bersih di Kawasan Bencana; Teknologi Hemat Air Dalam Kehidupan Sehari-hari; dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Bencana Terkait Air.

Lomba Karya Ilmiah ini merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktorat Bina Teknik dalam mensosialisasikan betapa pentingnya pengelolaan sumber air bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya air merupakan bagian dari sumber daya alam yang dapat dikategorikan sebagai sumber daya yang terbarukan, namun ketersediaannya baik secara spasial maupun temporal terbatas. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya kebutuhan manusia, maka tuntutan terhadap kebutuhan sumber daya air baik secara kualitas maupun kuantitas semakin tinggi. Tuntutan tersebut perlu dikelola dengan baik agar tidak mengakibatkan krisis air dan konflik.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko dalam sambutannya yang disampaikan oleh Direktur Bina Teknik Eko Winar Irianto menyampaikan, kegiatan Lomba Karya Ilmiah ini diawali dengan sosialisasi informasi lomba melalui media sosial dan undangan langsung ke SMA/SMK/MA yang dilaksanakan sejak Maret 2021. “Makalah yang terkumpul sampai dengan tanggal batas akhir penyampaian makalah pada tanggal 21 April 2021 sebanyak 334 makalah dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Pelaksanaan seleksi 334 makalah oleh Dewan Juri dilakukan selama 3 hari, dan dipilihlah 10 makalah terbaik yang harus melakukan presentasi secara daring untuk ditentukan Juara 1, 2 dan 3,” tutur Eko Winar Irianto pada Final Lomba Karya Ilmiah di Gedung Direktorat Bina Teknik, Bandung, Jawa Barat (4 Mei 2021).

Adapun Dewan Juri yang melakukan penilaian pada Final Lomba Karya Ilmiah tersebut, diantaranya Prof. Dr. Ir. Robert M Delinom, M.Sc; Prof. Dra. Barti Setiani M, DEA, Ph.D; Prof. Robertus Wahyudi Triweko, Ph.D; Prof. Dr. Waluyo Hatmoko, M.Sc; Dra. Heni Rengganis; dan Dr. Juandanilsyah, SE, MA. Lomba Karya Ilmiah tersebut digelar untuk memotivasi siswa SMA/SMK/MA untuk berkreasi dalam berbagai bidang ilmu sesuai minat dan bakatnya, menumbuh kembangkan budaya meneliti di kalangan siswa/i, dan menjaring siswa/i yang memiliki bakat dan kemampuan dalam bidang penelitian serta memperoleh hasil penelitian yang orisinil, berkualitas, dan kompetitif.

Dalam sambutannya, Direktur Bina Teknik Eko Winar Irianto juga mengapresiasi makalah-makalah yang dikirim oleh para peserta Lomba Karya Ilmiah Tahun 2021. “Berdasarkan judul-judul makalah yang dikirimkan oleh siswa SMA/SMK/MA, mereka terbilang cukup inovatif dengan memanfaatkan teknologi kekinian yang berkembang, seperti aplikasi teknologi informasi yang dikombinasikan dalam penghematan air,” jelasnya semangat.

Setelah proses penjurian yang cukup ketat, akhirnya SMA Swasta As Syafiiyah Internasional Medan dengan judul makalah Inovasi Teknologi Penangkap Air Dari Udara Atmosfer Dengan Memanfaatkan Aerogel Selulosa Tandan Kosong Kelapa Sawit Yang Terintegrasi Termoelektrik Cooler berhasil meraih JUARA 1, kemudian disusul oleh SMA Negeri 4 Singaraja dengan judul makalah Konservasi Hutan Berbasis Kearifan Lokal dan Ecological Intelligence Guna Mencegah Bencana Alam sebagai JUARA 2, dan JUARA 3 diraih oleh SMK BPI Bandung dengan judul makalah Simino Inovasi Sistem Penyedia Air Zero Contact Berbasis Pengenal (Voice Recognition) di Lingkungan Sekolah.

Dengan terselenggaranya Lomba Karya Ilmiah Tahun 2021 ini, diharapkan dapat menjadi ajang untuk meningkatkan minat para siswa dalam melakukan kegiatan ilmiah, khususnya inovasi dalam bidang sumber daya air untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada di Indonesia. (kompusda sandro) 

07 Mei 2021 Selengkapnya

Ditjen SDA Gelar Acara Uji Petik Beban Kerja dan Norma Waktu Bagi Jabatan Fungsional
Ditjen SDA Gelar Acara Uji Petik Beban Kerja dan Norma Waktu Bagi Jabatan Fungsional

Senin, 3 Mei 2021, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) melalui Direktorat Bina Teknik menyelenggarakan Uji Petik Beban Kerja dan Norma Waktu Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air di Bandung, Jawa Barat. Acara ini diselenggarakan atas dasar Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang terdiri atas Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, Jabatan Pimpinan Tinggi.

Sejalan dengan UU tersebut, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa perlu dilakukannya penataan/transformasi organisasi melalui peralihan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia, juga penyederhanaan birokrasi. Ia juga menyampaikan bahwa dengan adanya jabatan fungsional dalam organisasi maka pembagian peran akan lebih merata, yang mana pekerjaan yang bersifat teknis dilaksanakan oleh pejabat fungsional, sedangkan pekerjaan yang sifatnya manajerial dilaksanakan oleh pejabat administrasi sejalan dengan rencana dari kerja organisasi tersebut.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko dalam sambutannya yang disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Charisal Akdian Manu menyampaikan bahwa terkait jabatan fungsional tersebut dapat disusun secara berjenjang berdasarkan standar kompetensi yang dimiliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara mulai dari jenjang pertama, muda, madya dan utama tergantung dari resiko beban kerja dan juga tanggung jawab yang dijalankan oleh mereka. “Syarat untuk menetapkan jabatan fungsional selain beban kerja juga pengetahuan, keahlian dan keterampilan tertentu yang tidak dimiliki oleh jabatan lainnya. Apalagi sudah ditetapkan UU No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagai dasar hukum dalam pengelolaan sumber daya air dan perubahan struktur organisasi, maka ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan perubahan Kepmenkowasbangpan Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Pengairan dan Angka Kreditnya,” jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Charisal Akdian Manu pada acara tersebut.

Ia juga menambahkan bahwa berdasarkan kajian naskah akademik dan rekomendasi dari Kementerian PAN RB pada tanggal 21 Desember 2020, usulan perubahan nomenklatur jabatan fungsional yang semula Jabatan Fungsional Teknik Pengairan diubah menjadi Jabatan Fungsional Pengelola SDA untuk kategori Keahlian dan Penata Laksana SDA untuk kategori Keterampilan. Adapun jumlah uraian kegiatan yang telah dibahas dan disetujui oleh Kementerian PAN RB yaitu sebanyak 210 butir uraian kegiatan untuk kategori Keahlian yang akan dilaksanakan secara berjenjang oleh jenjang pertama, muda, madya dan utama; dan 100 butir uraian kegiatan untuk kategori Keterampilan yang akan dilaksanakan secara berjenjang oleh jenjang pemula, terampil, mahir dan penyelia.

Acara Uji Petik Beban Kerja dan Norma Waktu ini merupakan bagian dari proses perubahan Kepmenkowasbangpan Nomor 63 Tahun 1999 yang bertujuan untuk mengetahui kondisi riil di lapangan dengan menghitung volume dan distribusi pekerjaan dengan mengambil sampel responden yang mewakili wilayah/lingkungan dengan beban kerja rendah, sedang, dan tinggi. Responden tahap 1 yang mengikuti pelaksanaan Uji Petik Beban Kerja dan Norma Waktu adalah responden yang terdiri dari pejabat struktural dan pejabat fungsional Teknik Pengairan yang berasal dari wilayah/lingkungan dengan beban kerja tinggi yaitu BBWS Citarum, BBWS Ciliwung Cisadane, Balai Teknik yang ada di Provinsi Jawa Barat, Balai Teknik Bendungan yang ada di Provinsi DKI Jakarta, perwakilan Unit Kerja Pusat, Dinas PU/SDA/PU dan Penataan Ruang Prov/Kab/Kota di Jawa Barat.

Acara yang digelar di Gedung Direktorat Bina Teknik, Bandung, Jawa Barat tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan dihadiri oleh peserta yang terbatas. Sementara para peserta lainnya mengikuti acara tersebut melalui daring. Dengan adanya acara ini, diharapkan semakin menyemangati para pengelola sumber daya air dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan serta melaksanakan tugas pembangunan infrastruktur di Indonesia secara lebih optimal demi kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. (kompusda sandro)

05 Mei 2021 Selengkapnya

Sosialisasi Tingkat Balai dan Penandatanganan Kontrak Kerjasama P3TGAI
Sosialisasi Tingkat Balai dan Penandatanganan Kontrak Kerjasama P3TGAI

Sosialisasi Tingkat Balai Dan Penandatanganan Kontrak Kerja Sama P3TGAI Soe, 20 April 2021 berlangsung Sosialisasi Tingkat Balai terkait Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air irigasi (P3TGAI) dan Penandatanganan Kontrak kerja sama antara Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS NT II) yakni Kegiatan OP SDA I dengan Kelompok P3A sedaratan Timor yang meliputi Kab. Kupang, TTS TTU, Malaka dan Kab. Belu, dengan menerapkan protocol kesehatan Covid-19. Penandatanganan kontrak kerja sama pembangunan, rehabilitasi ataupun peningkatan jaringan irigasi tersier dilakukan oleh PPK OP SDA I, Rino Prasetyo, ST, MT mewakili BWS NT II dengan Ketua P3A dan Kepala Desa terkait. Sebanyak 54 wilayah terkontrak yang tersebar pada wilayah Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Malaka dan Kab. Belu dengan anggaran masing-masing sebesar 195 juta rupiah, disaksikan KMB, TPM serta undangan yang hadir. Diantaranya P3A Olif Tataf Desa Noepesu, P3A Kfauleur Malaka Desa Rabasa, P3A Tae Noe Desa Desa Ello, P3A Dua Serangkai Desa Baumata dan P3A P3A Sarinlulik Desa Tohe. Dalam sambutannya dan sekalian membuka kegiatan, Kasi O&P BWS NT II, Yohanes Harapan mengatakan program P3TGAI merupakan bentuk perhatian pemerintah melalui Kementerian PUPR kepada para petani yang tergabung dalam kelompok P3A. Infrastruktur saluran irigasi tersier bukan saja ditingkatkan, tetapi petani juga diberdayakan, dengan ikut mengerjakan langsung saluran tersebut (pola padat karya). Untuk itu BWS NT II telah menyiapkan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan juga Konsultan manajemen balai (KMB) yang akan membantu petani dalam tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan sesuai Petunjuk Teknis penyelenggaraan P3TGAI. Diharapakan integritas dibangun dalam kegiatan, serta tidak ada penyimpangan sehingga pekerjaan berlangsung dengan baik. Demikian juga kepada TPM maupun KMB harus bisa berdiskusi dengan petani dengan menerima masukan serta saran dalam pelaksanaan pekerjaan. Sementara itu mewakili para Kades sedaratan timor, Kades Noepesu, Yoseph Mamo menyampaikan ucapan terima kasih dengan adanya kegiatan P3TGAI dimana petani diberdayakan dan manfaatnya sangat besar dirasakan oleh petani. Diharapkan kegiatan P3TGAI ini dipertahankan untuk tahun yang akan datang. Camat Fatukopa, Altaban Nenabu mengatakan kegiatan P3TGAI sangat luar biasa manfaatnya dengan anggaran yang tidak sedikit bagi setiap kelompok. Diucapkan terima kasih kepada BWS NT II yang telah memberikan kepercayaan kegiatan berada di wilayahnya. Kasi SDA Dinas PUPR Kab. TTS, Roby Liunokas menyampaikan ucapan terimakasih kepada BWS NT II yang telah merespon usulan untuk daerah P3TGAI. Kepada pada kelompok tani diharapkan melaksanakan perencanaan yang matang dan dalam pelaksanaan tertib administrasi, tertib mutu dan tepat waktu pelaksanaannya. Pada kesempatan itu Samuel J. Ch. Ahab dalam paparannya mengatakan P3TGAI merupakan agenda prioritas pemerintah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan mendorong pemerataan pembangunan nasional. Dijelaskan P3TGAI dilaksanakan secara padat karya melalui pemberdayaan petani dalam rehabilitasi, peningkatan dan atau pembangunan jeringan irigasi. Dalam pelaksanaan P3TGAI tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Adapun syarat dan urutan prioritas penerima P3TGAI yaitu: P3A/GP3A/IP3A yang berbadan hukum dengan akte pendirian oleh Notaris, mempunyai sumber air dan memiliki lahan pertanian. Apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan P3TGAI, maka PPK membuat surat teguran tertulis kepada P3A dengan tembusan kepada Kepala BWS NT II dan Kepala Desa selaku Pembina P3A, dan melakukan penangguhan pembayaran sampai dengan adanya penyelesaian permasalahan. Selanjutnya para peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan usul saran dan diterima serta dijawab masing-masing oleh Johanes Harapan, Semuel J. Ch. Ahab dan Rino Prasetyo.

26 April 2021 Selengkapnya