|
TKPSDA WS POMPENGAN LARONA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN JENEBERANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kilas informasi (1) :

SOSIALISASI UU NO. 2 TAHUN 2017 DI LINGKUNGAN BBWS POMPENGAN JENEBERANG

  • tag  sosialisasi
SOSIALISASI UU NO. 2 TAHUN 2017 DI LINGKUNGAN BBWS POMPENGAN JENEBERANG


14 Juni 2017

Makassar - BBWS Pompengan Jeneberang Ditjend Sumber Dayar Air, Kementerian PUPR, menyelenggarakan Sosialisasi UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Kebijakan Pembinaan Konstruksi di Pusat dan Daerah, Rabu, 14 Juni 2017. Bertempat di ruang rapat Arsiparis Kantor BBWS Pompengan Jeneberang, Jl. Sekolah Guru Perawat No. 03, Kota Makassar.

Kepala Bidang Program dan Perencanaan Umum, Hasrawati Rahim, mewakili Kepala Balai BBWS Pompengan Jeneberang dalam arahannya menyampaikan, semua tenaga kerja konstruksi harus bersertifikat dan siap berkompetisi menghadapi persaingan global, salah satunya adalah MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), aturan sertifikasi tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang baru diterbitkan menggantikan UU Jasa Konstruksi Nomor 18 tahun 1999. Untuk itu, baik dari pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa nantinya dapat menerapkan UU No. 2 tahun 2017 ini.

Dalam paparannya, Faisal Lukman, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 – Makassar menyampaikan beberapa poin penting yang diatur dalam UU Jasa Konstruksi yang baru antara lain tidak lagi hanya berorientasi terkait bidang PUPR, tetapi mencakup penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di Indonesia secara utuh.Kemudian adanya pembagian peran berupa tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, serta menjamin penyelenggaraan usaha jasa konstruksi yang adil, sehat, dan terbuka melalui pola persaingan yang sehat.

Substansi lainnya yakni peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sebagai bagian kemitraan dan sistem informasi dari pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pengaturan rantai pasok sebagai pendukung jasa konstruksi dan usaha penyediaan bangunan.UU Jasa Konstruksi yang baru juga mengatur perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia dalam bekerja di bidang jasa konstruksi, termasuk pengaturan badan usaha asing yang bekerja di Indonesia, juga penetapan standar remunerasi minimal untuk tenaga kerja konstruksi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Narasumber, Faisal  Lukman (Kepala Balai Jasa Konstruksi Wil. 6), para Kepala Bidang, Kepala Seksi, PPK, dan para Penyedia Jasa di lingkungan BBWS Pompengan Jeneberang. (Unit Pemberitaan & Media Cetak TKPSDA)

Berita Terkait :

© Copyright (c) 2019 Unit Pemberitaan TKPSDA WS Pompengan Larona All rights reserved