|
TKPSDA WS Walanae-Cenranae KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pulau Dewata Tuan Rumah, Workshop Koordinasi Rencana SIH3 Tingkat WS dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan TKPSDA WS (Wilayah Timur)

  • tag  tkpsda, denpasar
Pulau Dewata Tuan Rumah, Workshop Koordinasi Rencana SIH3 Tingkat WS dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan TKPSDA WS (Wilayah Timur)


27 Februari 2017

DENPASAR, Bali - Kegiatan Workshop Koordinasi Rencana Pengelolaan SIH3 Tingkat Wilayah Sungai dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan TKPSDA WS (Wilayah Timur) Tanggal 27 Februari s/d 1 Maret 2017 di Denpasar, Bali.

Pembukaan Acara

Ibu Nur Widayati, SP.1., MT selaku ketua panitia penyelenggara mengatakan dalam sambutannya bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk peningkatan kapasitas terhadap sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) terkait dengan Program-Kegiatan TKPSDA WS dan pelaksanaan kegiatan Rencana PSIH3.

“Workshop ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yang dimulai pada tanggal 27 Februari - 1 Maret 2017 di Hotel Sanur Paradise Plaza. Peserta kegiatan terdiri dari perwakilan anggota wadah koordinasi TKPSDA Wilayah Sungai (unsur Pemerintah atau unsur non Pemerintah) beserta sekretariatnya, khususnya TKPSDA WS yang berada di Wilayah Timur Indonesia. Kegiatan ini akan diikuti oleh 30 TKPSDA WS kewenangan Pusat, dan 1 TKPSDA WS kewenangan Provinsi dengan perkiraan jumlah 93 (sembilan puluh tiga) orang peserta”, ungkap Nur Widayati.

Beliau melanjutkan bahwa adapun materi yang akan disampaikan dalam acara ini adalah sebagai berikut :

1.         Tugas dan Fungsi TKPSDA WS

2.         Keterpaduan Pengelolaan SDA

3.         Banjir dan Kekeringan

4.         Neraca Air

5.         Kualitas Air

6.         Biaya Jasa Pengelolaan SDA

7.         Pengelolaan Lingkungan

 

Di akhir sambutannya Nur Widayati mengucapkan permohonan maaf jika sekiranya terdapat kesalahan dan kekurangan dalam acara ini.

Selanjutnya, sambutan Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air. Bapak Ir. Agus Suprapto K, M.Eng, Ph.D. mengatakan dengan dibatalkannya UU No. 7/2004 dan diberlakukannya kembali UU No. 11/1974 sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia dan dalam rangka keberlangsungan pengelolaan sumber daya air, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan  beberapa Peraturan Menteri terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional. Hal tersebut menggambarkan bahwa kondisi Pengelolaan SDA tetap diperlukan. Peraturan lain terkait koordinasi pengelolaan sumber daya air belum ditetapkan.

“Direktur Jenderal SDA telah mengeluarkan Surat Edaran yang berisi bahwa organisasi/ kelembagaan yang telah ada dan kegiatan/tugas pengelolaan SDA yang sedang berjalan tetap berlaku dan dapat terus dilaksanakan”, ungkapnya.

Agus menambahkan sedangkan untuk TKPSDA WS yang telah berakhir masa tugasnya dapat dilakukan perpanjangan. Sampai saat ini telah dibentuk 44 (empat puluh empat) TKPSDA WS kewenangan Pusat dan 12 (dua belas) TKPSDA WS kewenangan provinsi. Dan Dewan SDA Provinsi yang terbentuk sejumlah 30 (tiga puluh) dan TKPSDA WS yang sudah diperpanjang sejumlah 15 (lima belas) TKPSDA WS.

“TKPSDA WS dan DSDA-P yang terbentuk belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pada umumnya TKPSDA WS yang ada masih belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal terutama koordinasi pembahasan Rencana Pengelolaan SIH3 dan Alokasi Air. Selain kurangnya dukungan sekretariat secara finansial maupun substansial, juga disebabkan belum pahamnya sebagian anggota TKPSDA mengenai pelaksanaan tugas fungsinya terkait SIH3", lanjut Agus.

Beliau juga mengatakan bahwa kebijakan Provinsi tentang Pengelolaan SIH3 baru ditetapkan di beberapa provinsi antara lain (Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan). Mengingat hanya 2 (dua) Provinsi yang sudah ada Kebijakan Provinsinya, maka TKPSDA WS perlu merumuskan matrik kebijakan SIH3 sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan SIH3 tingkat Wilayah Sungai dan sebagai dasar penyusunan kebijakan SIH3 tingkat Provinsi.

“Berdasarkan hasil evaluasi sesuai laporan beberapa TKPSDA WS menunjukkan bahwa kegiatan koordinasi terkait SIH3 baru dalam tahap pembahasan awal”, terang Agus.

Untuk itu perlu dilakukan workshop koordinasi pelaksanaan Rencana Pengelolaan SIH3 dan sinkronisasi program kegiatan TKPSDA WS Tahun Anggaran 2017. Workshop ini bertujuan agar sekretariat TKPSDA WS memiliki gambaran yang jelas tentang tahapan pelaksanaan rencana pengelolaan SIH3 dan terdapatnya kesinambungan program Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah sungai dan TKPSDA WS dapat melaksanakan program dan kegiatan di awal-awal tahun anggaran secara berkelanjutan.

Workshop yang dilaksanakan selama tiga hari ke depan diharapkan juga memacu sekretariat dan wadah koordinasi menjadi lebih aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. (Unit Pemberitaan & Media Cetak TKPSDA)

Berita Terkait :

© Copyright (c) 2017 Unit Pemberitaan TKPSDA WS Saddang All rights reserved