© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Berita

Kementerian PUPR Siapkan Sistem Irigasi Perpipaan untuk Pengembangan Food Estate Humbang Hasundutan
Kementerian PUPR Siapkan Sistem Irigasi Perpipaan untuk Pengembangan Food Estate Humbang Hasundutan

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan sistem irigasi dan jalan akses untuk mendukung program pengembangan food estate sebagai lumbung pangan baru di Provinsi Kalimantan Tengah, serta pusat pengembangan hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara. Saat melakuan kunjungan kerja di Kabupaten Humbahas, Selasa (27/10/2020), Presiden Joko Widodo mengatakan lahan potensial pengembangan food estate di Sumatera Utara seluas 60.000 hektare membentang di 4 kabupaten yakni Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Pakpak Bharat. Sebagai tahap awal pembagunan food estate seluas 30.000 hektare digunakan untuk tanaman holtikultura seperti kentang, bawang merah, dan bawang putih. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kunci dari program pengembangan food estate adalah ketersediaan air untuk irigasi, bersamaan dengan teknologi pertaniannya. Sinergi perencanaan infrastruktur irigasi dan pertanian yang dilakukan antara Kementerian PUPR bersama Kementan bertujuan untuk mengembangkan food estate yang modern dan terintegrasi dari hulu ke hilir. "Kita memang fokusnya untuk menyiapkan food estate yang modern, sehingga nantinya tidak hanya dimanfaatkan saat produksi tetapi juga pasca produksi,” kata Menteri Basuki. Pembangunan infrastruktur PUPR untuk pengembangan Food Estate Humbahas dilakukan secara bertahap mulai 2020-2023 meliputi Bidang Sumber Daya Air dengan total anggaran Rp 406,9 miliar dan konektivitas sebesar Rp 619,1 miliar. Pada TA 2020, anggaran infrastruktur SDA sebesar Rp 17,7 miliar yang digunakan untuk penyediaan reservoir air baku untuk lahan hortikultura seluas 200 Ha senilai Rp 15 miliar, Survei Investigasi Desain (SID) air baku untuk Blok 2 seluas 1.000 Ha senilai Rp 1,5 miliar dan SID penyediaan irigasi hortikultura seluas 30.000 Ha senilai Rp 1,2 miliar. Selanjutnya untuk TA 2021 meliputi lanjutan SID penyediaan irigasi hortikultura seluas 30.000 Ha dan penyediaan air baku bagi 1.000 Ha lahan hortikultura dengan anggaran Rp 126,2 miliar. Untuk TA 2022 dan 2023 dikerjakan pengembangan jaringan irigasi hortikultura dengan anggaran Rp. 263 Miliar untuk lahan seluas 30.000 Ha. Dirjen SDA Jarot Widyoko menjelaskan sumber air prioritas untuk kawasan Food Estate Kabupaten Humbahas berasal dari 5 aliran sungai yakni Sungai Aek Raru, Aek Pollung, Sitahetek, Rugi-Rugi, dan Sihatunggal. Untuk penyiraman di lokasi tanam dengan memanfaatkan teknologi irigasi perpipaan "big gun sprinkler" yang dibuat di Bandung berbasis Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM)/produk rakyat. "Tahun ini kita mengadakan big gun sprinkler sebanyak 250 unit yang melibatkan 17 UMKM di Bandung. Untuk 1 sprinkler terdiri dari 64 komponen, sehingga juga turut mendukung pemanfaatan produk lokal dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terhadap dampak Pandemi COVID-19," kata Jarot. Selain SDA, Kementerian PUPR juga mendukung konektivitas menuju Food Estate berupa peningkatan kulitas jalan utama sepanjang 15,48 Km, pembangunan jalan akses sepanjang 8,9 Km ke lokasi pengembangan 1000 ha, dan jembatan sepanjang 120 meter yang pengerjaannya dilakukan pada 2020-2021. Dilanjutkan TA 2021-2022 berupa peningkatan kulitas jalan utama sepanjang 12,49 Km, pembangunan jalan akses sepanjang 14,91 Km, dan jembatan sepanjang 20 meter. Peningkatan kulitas jalan utama sepanjang 16,1 Km dan pembangunan jalan akses sepanjang 15,6 Km juga dilakukan untuk mendukung pengembangan Food Estate seluas 3.000 Hektare dan Kebun Raya 1.120 Hektare. Konstruksi dilaksanakan pada 2022-2023.

29 Oktober 2020 Selengkapnya

Tuntaskan Bendungan Kuningan sebagai Proyek Strategis Nasional
Tuntaskan Bendungan Kuningan sebagai Proyek Strategis Nasional

  CIREBON-"Bendungan Kuningan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicita-citakan oleh masyarakat Kabupaten Kuningan dan Provinsi Jawa Barat, bahkan oleh Bangsa Indonesia harus diselesaikan, demikian disampaikan oleh Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung , Ismail Widadi dalam rapat Percepatan Penyelesaian Bendungan Kuningan antara BBWS Cimanuk Cisanggarung, Pemkab. Kuningan, tokoh-tokoh masyarakat, dan SKPD terkait. "Pembangunan Bendungan Kuningan merupakan program Pemerintah sebagai penghargaan atas cita-cita masyarakat Kabupaten Kuningan yang berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi, air baku, serta pengendali banjir, BBWS Cimanuk Cisanggarung berperan dalam tahap pelaksanaan konstruksi dan pembayaran pembebasan lahan, sedangkan permasalahan pembebasan lahan itu sendiri merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, progres konstruksi Bendungan Kuningan sampai dengan saat ini telah mencapai 99,6 %, adapun pembebasan lahannya telah mencapai 94,5 %, dengan semangat "Sumpah Pemuda 1928" diharapkan ada semangat perjuangan dan pengorbanan dari masyarakat agar proses penggenangan bisa segera dilaksanakan, masalah pembebasan lahan bisa segera diselesaikan oleh pihak-pihak sesuai dengan perannya, sehingga manfaat dari dibangunnya bendungan tersebut dapat segera dirasakan", demikian akhir sambutan Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung. (PPID-Cimancis)    

29 Oktober 2020 Selengkapnya

Satgas Bencana BBWS Cimanuk Cisanggarung Kirim Bantuan ke Lokasi Bencana Banjir Bandang Kabupaten Garut
Satgas Bencana BBWS Cimanuk Cisanggarung Kirim Bantuan ke Lokasi Bencana Banjir Bandang Kabupaten Garut

GARUT - Dalam rangka penanganan banjir bandang di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut sebagai akibat meluapnya Sungai Cipalebuh, Sungai Cibera dan Sungai Cikaso yang meluap dan menggenangi pemukiman warga dengan ketinggian 1m sd 1,5m, Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung, Ismail Widadi melalui Tim Satuan Tugas (Satgas) Antisipasi Bencana BBWS Cimanuk Cisanggarung yang bergerak dengan Sistem Informasi Gesit Antisipasi Bencana atau SIGAB telah bergerak cepat dengan mengirimkan 120 bronjong dan 1 unit excavator ke lokasi bencana. Selain itu BBWS Cimanuk Cisanggarung dalam rangka penanganan juga melakukan langkah-langkah antisipasi yang sudah dilaksanakan dilokasi bencana, yaitu, pertama berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat untuk melakukan indentifikasi dan penilaian kondisi atau assessment terdampak bencana, kedua bersama Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Garut untuk upaya penanggulangan bencana banjir bandang dan ketiga menjadi bagian dari Tim BPBD Kabupaten Garut bersama komunitas relawan untuk membantu dalam evakuasi korban bencana banjir bandang di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut tersebut. (PPID-Cimancis/kompusda)  

27 Oktober 2020 Selengkapnya

Siaga 500 di Lokasi Rehabilitasi Jaringan Tambak Gunungjati dan Suranenggala Kabupaten Cirebon
Siaga 500 di Lokasi Rehabilitasi Jaringan Tambak Gunungjati dan Suranenggala Kabupaten Cirebon

CIREBON - Mengunjungi lokasi Rehabilitasi Jaringan Tambak yang meliputi saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap di Kecamatan Suranenggala dan Gunungjati yang permasalahan utamanya adalah salinitas akibat limbah organik yang masuk d ari Sungai Winong, seminggu lalu Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung, Ismail Widadi turut mengingatkan "Siaga 500" kepada Tim SIGAB BBWS Cimanuk Cisanggarung dan masyarakat sekitar lokasi pada kesempatan yang sama. "Setelah Jaringan Tambak selesai direhabilitasi diharapkan prasarana tambak berupa sistem jaringan irigasi sebagai penyedia air, serta bangunan pelengkap lainnya bisa diandalkan untuk menyediakan air baik kualitas maupun kuantitasnya sehinga produksi hasil usaha tambak yang diharapkan masyarakat bisa tercapai" kata Kepala BBWS. Rasa terimakasih dan bersyukur disampaikan oleh Kuwu Muara Kecamatan Suranenggala Ibu Latipa, kepada BBWS Cimanuk Cisanggarung atas diperbaikinya jaringan tambak yang ada di desanya. Kepada Tim SIGAB dan masyarakat Kepala BBWS menyampaikan "Kabupaten Cirebon adalah sebagai wajah utama BBWS Cimanuk Cisangarung oleh karena itu, pertama kewaspadaan Tim SIGAB-nya perlu dinaikan satu level lebih tinggi, anggota Piket Bencana tingkatkan jumlahnya satu kali lebih banyak, kedua kepada masyarakat ingatkan "SIAGA 500" peduli, kenali dan laporkan potensi bencana dalam radius 500 meter dari tempat tinggal bapak dan ibu". (PPID-Cimancis/kompusda)  

27 Oktober 2020 Selengkapnya

Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Terdampak Bendungan Napun Gete Tahap II
Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Terdampak Bendungan Napun Gete Tahap II

Sikka, 15 Oktober 2020 dilaksanakan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah tahap ke-II atau ke V pembangunan Bendungan Napun Gete bertempat di Kantor Pertanahan Kab. Sikka dengan protokol kesehatan Covid-19. Pembayaran kepada 35 pihak yang berhak dengan nilai total sebesar Rp. 9.219.386.501 ini dihadiri oleh Kepala BWS NT II, Agus Sosiawan, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sikka, Perwakilan Polres Sikka, Perwakilan Kodim 1603 Sikka, Sekda Kab. Sikka, Kepala Cabang BNI 46 Maumere, Perwakilan Pengadilan Negeri Sikka, Kasatker Pembangunan Bendungan BWS NT II, Fery Moun Hapy. Kasi Pelaksanaan BWS NT II, Costandji Nait serta penerima ganti kerugian tanah terdampak bendungan Napun Gete.

Kepala BWS NT II, Agus Sosiawan mengatakan pembayaran tahap ke-II ini berdasarkan Surat dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Nomor S-2552/LMAN/2020 tanggal 28 September 2020. Selain ganti kerugian terhadap 35 pihak terdampak meliputi Desa Ilinmedo dan Desa Werang Kecamatan Waiblama juga akan segera melakukan relokasi terhadap gedung SD Inpres Enakter, Gereja/Kapela dan Posyandu dimana relokasi ini sebelumnya sudah melalui pembahasan dengan Pemda Sikka. Dijelaskan bahwa pembayaran kali ini merupakan yang ke V.  Sebelumnya pembayaran ke IV dilakukan tanggal 31 Januari 2020 terhadap 137 bidang tanah dengan nilai sebesar Rp. 29.898.730.256. Pembayaran ke IV dan ke V berasal dari dana APBN LMAN dengan total nilai sebesar Rp. 39.307.817.855 untuk lahan seluas 108,62 ha terbagi dalam 176 bidang. Sedangkan untuk pembayaran ke I, II dan III dengan dana dari APBD Kab. Sikka telah selesai dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 terhadap lahan seluas 53,56 ha dengan total nilai sebesar Rp. 16.776.553.445. Total kebutuhan lahan untuk pembangunan Bendungan Napun Gete seluas 184,47 Ha dimana sudah termasuk lahan tambahan seluas 22,86 ha untuk daerah longsoran, spoil bank dan bangunan fasilitas umum. Dijelaskan bahwa untuk lahan seluas 22,86 ha saat ini telah selesai dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kab. Sikka dan akan melalui beberapa tahapan proses sampai dengan dilakukan pembayaran ganti kerugian.

Sekretaris Daerah Kab. Sikka dalam arahannya menyampaikan kepada masyarakat terdampak yang sudah menerima ganti kerugian agar segera mengosongkan lahan guna pembangunan Bendungan Napun Gete.   Menurut PPK Pengadaan Tanah, Bernard S.P. Malelak unsur-unsur yang dinilai dalam pembayaran ganti kerugian selain tanah diantaranya bangunan rumah dan juga tanaman produktif diatas tanah yang bisa dinilai oleh appraisal atau penilai. Penilaian ini sebelumnya berdasarkan peta bidang dan daftar nominatif yang sudah ditetapkan oleh Ketua PDT yaitu Kepala Kantor BPN Sikka. Selanjutnya setelah hasil penilaian keluar maka dilakukan musyawarah bersama masyarakat terdampak untuk menentukan jenis pembayaran dan untuk pembayaran ke V disepakati dilakukan dengan uang tunai melalui BNI 46 Cabang Maumere, untuk itu BWS NT II dalam hal ini tidak melakukan relokasi atau pergantian tanah untuk pembangunan kembali. Ibu Firmina Feri, salah seorang penerima ganti kerugian dari desa Werang menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian pemerintah sehingga dia mendapat ganti kerugian yang layak bahkan lebih. Uang yang didapat dia berjanji untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya seperti membeli rumah yang baru, untuk pendidikan anak-anak dan untuk modal usaha. (Bai/Costandji/kompusda)

26 Oktober 2020 Selengkapnya

Proyek Modernisasi Jaringan Irigasi Rentang Lakukan Akselerasi di Masa Pengeringan
Proyek Modernisasi Jaringan Irigasi Rentang Lakukan Akselerasi di Masa Pengeringan

INDRAMAYU - Pasca dilakukannya pencanangan mobilisasi alat-alat berat pada Proyek Modernisasi Jaringan Irigasi Rentang atau yang sering disebut Rentang Irrigation Modernization Project (RIMP) oleh Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung, Ismail Widadi pada bulan lalu dengan memanfaatakan masa pengeringan sd tanggal 31 Oktober 2020, di bulan Oktober ini dilakukan akselerasi atau percepatan pelaksanaan pekerjaan pada beberapa lokasi Proyek RIMP. Masa pengeringan sampai dengan 31 Oktober 2020 ini merupakan hasil rekomendasi sidang pembahasan rencana alokasi air Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air atau TKPSDA Wilayah Sungai Cimanuk Cisangarung yang dilaksanakan pada 24 September 2020 yang lalu. Sedangkan jenis pekerjaan yang dilakukan akselerasi adalah pelaksanaan pekerjaan galian pada Saluran Induk Barat (Paket LMS-03) sepanjang 1000 meter dan pekerjaan pasangan beton (lining concrete) dasar saluran dimana metode ini dilakukan untuk ruas saluran yang dekat dengan bangunan irigasi atau di ruas saluran yang banyak kehilangan air atau resapan. (PPID-Cimancis/kompusda)    

26 Oktober 2020 Selengkapnya

Menteri Basuki : Revitalisasi Danau Tondano Jadi Program Prioritas di Sulawesi Utara
Menteri Basuki : Revitalisasi Danau Tondano Jadi Program Prioritas di Sulawesi Utara

Minahasa – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan jumlah tampungan air di Indonesia melalui pembangunanan bendungan dan embung. Selain pembangunan, Kementerian PUPR sejak tahun 2016 secara bertahap juga melaksanakan kegiatan revitalisasi 15 danau kritis yang menjadi prioritas nasional untuk ditangani, salah satunya adalah Danau Tondano di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, revitalisasi danau bertujuan untuk mengembalikan fungsi alami danau sebagai tampungan air melalui pengerukan, pembersihan gulma air/eceng gondok, pembuatan tanggul, termasuk penataan di kawasan daerah aliran sungai.

"Danau adalah tampungan air alami yang harus dijaga dengan baik. Untuk itu dalam program kerja PUPR bidang Sumber Daya Air (SDA) di Provinsi Sulawesi Utara akan difokuskan untuk revitalisasi Danau Tondano. Kami akan tambah alat harvester untuk membersihkan eceng gondok seperti yang sudah dilakukan di Danau Rawa Pening, Semarang, Jawa Tengah, " kata Menteri Basuki saat meninjau Danau Tondano. Tumbuhnya eceng gondok merupakan tipikal dari danau pada daerah tropis dengan kandungan nutrient terutama nitrogen, fosfat dan potasium yang tinggi di dalam sedimennya. Dengan jumlah dan pertumbuhan eceng gondok yang cepat, fungsi utama danau terganggu dan menjadi dangkal, sehingga mengurangi volume tampungan danau. Selain pembersihan danau, Menteri Basuki menyatakan, pekerjaan prioritas yang harus diselesaikan dalam revitalisasi Danau Tondano adalah pembangunan tanggul pembatas badan air danau sepanjang 18 km.

"Ditargetkan untuk pembangunan tanggul seluruhnya dapat selesai dalam waktu tiga tahun ke depan, atau paling lambat tahun 2024. Kebutuhan anggarannya sekitar Rp 1 triliun," tuturnya. Sebelumnya Kementerian PUPR telah menyelesaikan revitalisasi Sungai Tondano yang mengalir ke badan air Danau Tondano. Biaya pengerjaannya sebesar Rp 108,6 miliar dengan masa pelaksanaan tahun 2016-2018. Pada tahun 2019 pelaksanaan revitalisasi dianggarkan sebesar Rp 10 miliar diantaranya untuk pembangunan tanggul pembatas badan air danau sepanjang sekitar 108 meter. Pada tahun 2020, pekerjaan revitalisasi dilanjutkan dengan pembangunan tanggul sepanjang 270 meter. Pembangunan tanggul bertujuan mencegah terjadinya alih fungsi dan okupasi lahan di kawasan tepi danau. Sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 sudah terbangun tanggul sepanjang sekitar 3 km. Selain pembangunan tanggul, juga dilaksanakan penataan sempadan, pembangunan cekdam sedimen hulu inlet, dan pembangunan drainase lokasi prioritas.

"Termasuk di bidang Cipta Karya akan dilakukan penataan kawasan, agar tidak timbul kawasan di sekitar danau dan dapat menjadi alternatif kawasan wisata selain KSPN Likupang, termasuk dengan memanfaatkan keberadaan ruas tol Manado-Bitung yang baru diresmikan dengan exit dari Air Madidi" tutur Menteri Basuki. Danau Tondano memiliki volume tampung 668,6 juta/m2 dan luas 4.616 hektar. Luasnya mengalami penyusutan, dimana pada tahun 1992 luasnya sekitar 4.800 hektar, sehingga dalam kurun waktu 25 tahun terakhir telah menyusut 184 hektar. Turut hadir dalam tinjauan tersebut Anggota DPR RI Komisi V Herson Mayulu, Bupati Minahasa Royke O Roring, Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Bastari, Kepala Balai Pengembangan Prasarana Wilayah Sulut Rus'an M. Nur Taib, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (Sumber : Jay/Birkompu)

03 Oktober 2020 Selengkapnya

Pembangunan Bendungan Temef Masuk Tahap Konstruksi Tubuh Bendungan
Pembangunan Bendungan Temef Masuk Tahap Konstruksi Tubuh Bendungan

Kupang – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara II Kupang Ditjen Sumber Daya Air memasuki pekerjaan utama pembangunan tubuh bendungan yang ditandai dengan pengelakan aliran Sungai Temef (River Closure) pada Jumat minggu lalu. Pengelakan tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine secara bersamaan oleh Wagub NTT, Josef Nae Soi, Bupati TTS, Egusem P Tahun, Kepala BWS NT II, Agus Sosiawan, Kepala BPN NTT, Kadis PU NTT, Max Nenabu dan Kontraktor pelaksana. Bendungan dengan luas genangan 380 ha dan akan menampung volume air sebesar 45,78 juta m3 ini terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Temef, Desa Oenino, Kecamatan Oenino dan Desa Konbaki, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Diharapkan bendungan urugan random selektif inti tegak dengan tinggi 53 m, lebar puncak 12 m dan panjang puncak 535 m ini mampu mengairi irigasi seluas 4.500 ha, mereduksi banjir 230 m3/dt dan menyediakan air baku dengan debit 0,13 m3/dt serta menjadi potensi listrik mencapai 1x 2 MW. Bendungan Temef dibangun sejak tahun 2018 dengan total biaya sekitar Rp 1,4 triliun, dalam pelaksanaannya dibagi dua paket pekerjaan, yakni paket 1 (satu) dikerjakan PT Waskita Karya-PT Bahagia Bangun Nusa, KSO meliputi bangunan utama dan pengelak. Saat ini progres fisik sudah mencapai 42,77 %. Sementara untuk paket 2 (dua) dikerjakan PT Nindya Karya-PT Bina Nusa Lestari, KSO yang meliputi pekerjaan bangunan pelimpah, bagunan fasilitas dan jalan akses. Progres konstruksinya mencapai 71,43 %. Ditargetkan seluruhnya rampung sesuai kontrak, sehingga direncanakan dapat mulai pengisian air bendungan (impounding) pada tahun 2022. Kepala BWS Nusa Tenggara II Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Agus Sosiawan, mengatakan Kementerian PUPR melalui BWS NT II telah membangun 2 dari tujuh bendungan di NTT yakni Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, selesai tahun 2018 dan Rotiklot di Kabupaten Belu, selesai tahun 2019. Sedangkan Bendungan Temef di Kabupaten TTS, Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang, dan Bendungan Napun Gete di Sikka tengah dalam proses konstruksi. Dua bendungan lain yakni Bendungan Mbay/Lambo di Kabupaten Nagekeo sesuai rencana akan dibangun tahun ini (2020), Bendungan Welekis di Kabupaten Belu dalam tahap perencanaan dan diharapkan akan dikonstruksikan pada tahun 2021. Ditegaskan bahwa tahapan sampai dengan proses pembangunan Bendungan Temef membutuhkan waktu ± 26 tahun, yang dimulai sejak tahun 1994 yaitu Study Pengembangan Sumber Daya Air Terpadu di Pulau Timor oleh Konsultan Binnie and Partners. Sampai dengan Penetapan Lokasi oleh Gubernur NTT, dan Persetujuan desain Bendungan serta Izin Pelaksanaan Konstruksi oleh Menteri PUPR tahun 2019 dan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tahun 2022. Disampaikan bahwa pengelakan sungai merupakan tahapan penting pada pembangunan bendungan sehingga pekerjaan utama dapat dilaksanakan yaitu tubuh bendung. Pengelakan Sungai dalam hal ini adalah memindahkan aliran sungai melewati terowongan pengelak dengan dimensi 2 x 5,5m x 5,5m sepanjang 490m sehingga aktivitas bekerja di sungai dapat mulai dilaksanakan. Terkait pengadaan lahan, ditegaskan dananya telah tersedia dan nantinya akan dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan RI. Tetapi sebelumnya, dilakukan penilaian dan direviu oleh BPKP Perwakilan NTT untuk mendapat rekomendasi pembayaran.  Wakil Gubernur NTT, Yosef Nae Soi dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang memberikan perhatian khusus bagi NTT dengan adanya 7 bendungan. Khusus bagi Bendungan Temef dengan daya tampung ± 45 juta m3 merupakan suatu potensi yang sangat besar dan tentu sangat berguna bagi masyarakat TTS secara khusus yang berada disekitar bendungan maupun yang berada dibagian hilir sungai Temef. “kalau seandainya bendungan ini sudah ada, maka kalau rakyat kita masih miskin, maka kita sebagai pemerintah yang bodoh, oleh sebab untuk segera bergerak tanam apa saja begitu air bendungan ini sudah ada”, tegas Wagub Yosef dan mengajak masyarakat tidak terpancing isu-isu yang menyesatkan, dan dengan bersatu pembangunan Bendungan Temef ini akan selesai. “Victory set et harmonia” yang berarti “Keberhasilan kita hanya bisa dicapai dengan keharmonisan antara kita”.

18 Agustus 2020 Selengkapnya

Pembangunan Embung Serba Guna Poang Ngada NTT Mencapai 30,49 Persen
Pembangunan Embung Serba Guna Poang Ngada NTT Mencapai 30,49 Persen

Bangunan untuk menampung air seperti embung sangat diperlukan khususnya warga desa Taenterong II untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ternak maupun irigasi. Sumber dari mata air yang mengalir sepanjang waktu dari mata air disekitar pengunungan Inerie terlihat terbuang percuma karena tidak ada tampungan. Tahun anggaran 2020 ini, Kementerian PUPR melalui BWS NT II, membangun embung serbaguna Poang di Desa Taenterong II, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada – NTT dengan anggaran sebesar 11,5 miliar bersumber dari APBN murni. Kontraktor pelaksana pembangunan Embung Poang dilakukan oleh PT. Cipta Tiga Prima dan Konsultan PT. Cipta Wahana Nusantara Kupang KSO PT. Kencana Adya Daniswara. Embung dengan kapasitas 233.000 m3 dengan luas genangan 4,5 ha ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 150KK bersama 350 ternak yang terdata disekitarnya serta mampu mengairi irigasi seluas 550 ha. Untuk itu dibangun pula bak hewan sebanyak 8 buah dan bak penampung air bersih (untuk manusia) sebanyak 6 buah.

PPK Danau Situ dan Embung II (Flores) pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan, Aprianus M. Y. Kale mengatakan pada awal Agustus ini tengah dikerjakan yaitu: pekerjaan timbunan tanggul yang telah mencapai 3 m, Galian genangan embung, sedangkan Pekerjaan galian pelimpah (Spillway) sudah selesai dan pengerjaan pasangannya telah mencapai 30m. Selanjutnya Droping bahan dan material kebutuhan sedang dilakukan seperti batu untuk riprap maupun pasir, dan semen. Hingga 9 Agustus 2020 progres pembangunan Embung Poang lebih cepat dari rencana, telah mencapai 30,49 %. Diharapkan sebelum tanggal 7 November 2020 pembangunan Embung Poang sudah selesai 100% dan segera dapat menampung air untuk dimanfaatkan oleh masyarakat disekitarnya. <Bai>

10 Agustus 2020 Selengkapnya