© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Berita

Kementerian PUPR Hijaukan Area Infrastruktur Dengan 66 Ribu Bibit Pohon
Kementerian PUPR Hijaukan Area Infrastruktur Dengan 66 Ribu Bibit Pohon

Peringatan Hari Air Dunia yang dicetuskan pertama kali pada tahun 1992 di Brazil bertujuan untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya air bersih, juga pengelolaan air bersih dan sumber daya air yang berkelanjutan. Setiap tahunnya, Hari Air Dunia yang diperingati tanggal 22 Maret mengusung tema yang berbeda dengan ragam kegiatan dan kampanye yang dilakukan oleh masing-masing negara di dunia, termasuk Indonesia.

Pada peringatan Hari Air Dunia ke-29 tahun 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai-Balai di Indonesia melakukan penanaman pohon di berbagai area infrastruktur secara serentak. Puncak peringatan tersebut pun dipusatkan di Bendungan Sindangheula, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada Senin (22/3/2021).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya yang disampaikan oleh Wakil Menteri PUPR Jhon Wempi Wetipo mengatakan, kegiatan peringatan HAD ke-29 tahun 2021 yang mengusung tema nasional “Mengelola Air, Menjaga Kehidupan" dilakukan untuk meningkatkan pemahaman publik akan pentingnya air bagi kehidupan untuk selanjutnya bersama-sama melindungi pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.

"Masyarakat perlu diberikan pemahaman dan kesadaran bahwa mereka tidak hanya memiliki hak sebagai pengguna air, tetapi juga bertanggung jawab serta wajib memberikan konstribusi dalam memelihara alam dan lingkungan yang menjadi sumber air," katanya.

Menurutnya, peringatan ini juga merupakan bagian dari kampanye dari rumah ke rumah untuk meningkatkan kesadaran akan daya rusak air akibat kerusakan lingkungan. Lingkungan dan air yang tidak terawat bisa menjadi musuh, namun apabila dirawat dengan baik akan menjadi kawan," ujarnya.

Menteri Basuki menambahkan, Bendungan Sindangheula yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 4 Maret 2021 lalu, memiliki kapasitas tampung 9,3 juta m3 dan diharapkan memberikan manfaat irigasi terhadap 1.280 hektare (ha) sawah di Serang dan pada umumnya di Provinsi Banten, sebagai penyedia air baku hingga 0,80 m3/detik, pengendalian banjir, pembangkit listrik dan memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata baru di Banten.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang hadir pada acara puncak Hari Air Dunia 2021 di Bendungan Sindangheula menyampaikan bahwa air apabila dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh akan memberikan manfaat, karena setiap tetes air mengandung makna kehidupan. "Saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang telah melakukan kegiatan penanaman pohon yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas," ujarnya.

Sementara Staf Ahli Menteri PUPR (SAMPU) Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman dalam laporannya mengatakan, Kementerian PUPR berkomitmen ikut serta mengkonservasi sumber daya air, antara lain melalui gerakan penanaman pohon di semua infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR, baik itu infrastruktur sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan.

Adapun jenis pohon yang ditanam oleh Balai-Balai di Indonesia pada dasarnya ada dua jenis, yaitu pohon untuk memperkuat infrastruktur dan pohon produktif yang bernilai ekonomi, terutama dari buah atau daunnya, antara lain durian, mangga, pete, jengkol, alpukat, nangka, rambutan, jambu, dan banyak lagi sehingga nantinya diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Jumlah pohon yang ditanam pada peringatan Hari Air Dunia 2021 ini sebanyak 66.625 bibit dari berbagai jenis pohon dengan tinggi minimal 1 meter. Pertumbuhan pohon-pohon tersebut nantinya akan dipantau melalui suatu sistem teknologi informasi yang dinamakan Sistem Pemantauan Tanaman Bermutu (SITAMU).

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan Penandatanganan Kerja Sama (PKS) dalam hal perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pemantauan, dan pelaporan penghijauan antara Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciujung Cidurian Sahroni Soegiharto, bersama Ketua Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (IPPU) Wilayah Banten Tubagus Rahmat Afandy, dan Ketua Komunitas Peduli Waduk (KPW) BAPENTA Sindangheula Asim.

Pada acara puncak Hari Air Dunia 2021 di Bendungan Sindangheula tersebut turut hadir Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Sekretaris Ditjen Sumber Daya Air Charisal Akdian Manu, Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Airlangga Mardjono, Direktur Bina OP Ditjen SDA Lilik Retno Cahyadiningsih, Direktur SSP Ditjen SDA Edy Juharsyah, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arofah, Sekretaris Ditjen Cipta Karya Didiet A. Akhdiat, dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciujung Cidurian Sahroni Soegiharto, juga Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dan Bupati Kabupaten Serang Ratu Tatu Chasanah. (kompusda sandro)

 

 

25 Maret 2021 Selengkapnya

Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Rabu (24/03) dilaksanakan Pelantikan Pejabat Fungsional pengangkatan pertama oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Pelantikan ini dilaksanakan secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan di Ruang Serbaguna Gedung SDA dan secara bersamaan juga dilaksanakan secara virtual. Dalam pelantikan ini setidaknya ada 513 orang yang dilantik mencakup seluruh wilayah di Indonesia.

Dalam pelantikan ini dilakukan Sumpah Jabatan yang dipandu oleh Direktur Jenderal SDA Jarot Widyoko dengan didampingi para Rohaniawan dari masing-masing agama yang kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Sumpah Jabatan secara simbolis oleh beberapa perwakilan Pejabat yang dilantik dengan disaksikan oleh Pejabat Tinggi Pratama.

Pada kesempatan kali ini mengawali sambutan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko menyampaikan selamat kepada Pejabat Fungsional yang telah dilantik serta menyampaikan akan pentingnya peranan Pejabat Fungsional yang akan bersama-sama bersinergis dengan Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, sejalan dengan kebijakan penguatan di era Reformasi Birokrasi diantaranya melalui penetapan kelas jabatan sejak diterimanya menjadi CPNS dalam jabatan fungsional maka diharapkan eksistensi jabatan fungsional kedepannya harus ada peningkatan produktivitas kerja, kompetensi keahlian, pengembangan karier dan profesionalisme.

Dirjen SDA Jarot Widyoko juga menambahkan,”dalam bekerja kita harus selalu bersyukur, menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya  dan jangan lupa untuk selalu jujur dengan mendengarkan kata hati kita, karena tiga hal tersebut yang akan menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak baik”. Ia juga mengatakan bahwa sebagai PNS kita harus mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi.

Turut hadir dalam Pelantikan Pejabat Fungsional di lingkungan Ditjen SDA; Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Ir. Charisal Akdian Manu,M.Si; Direktur Bendungan Airlangga Mardjono, ST,MT; Direktur Kepatuhan Intern Mochamad Mazid, ST, Sp-1; Direktur Sungai dan Pantai Ir. Bob Arthur Lombogia, M.Si dan Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Dr. Ir. Happy Mulya, M.E. (Kompu SDA – han/ams)

23 Maret 2021 Selengkapnya

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas BBWS Ciliwung Cisadane
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas BBWS Ciliwung Cisadane

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mewujudkan birokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya tindak korupsi. Dalam rangka mendukung hal tersebut, pada Selasa (16/03) dilaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) di Lantai 8 Gedung SDA.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah dalam sambutannya menyampaikan bahwa pencanangan Zona Integritas ini merupakan hal yang sangat membahagiakan tidak hanya untuk Ditjen SDA tetapi juga untuk Kementerian PUPR secara umum, dimana awal mulanya Zona Integritas hanya ada di Balai Air Minum saja.

Kementerian PUPR sebagai organisasi yang melayani masyarakat harus ikut berubah mengikuti birokrasi yang juga berubah mengikuti hukum alam. Pembangunan ekonomi sudah tentu meningkatkan ekspektasi masyarakat dan mendorong pelayanan publik yang kita laksanakan saat ini  harus meningkat. Pelayanan publik yang kita laksanakan di masa pandemipun juga harus berubah mengikuti situasi.

Pembangunan birokrasi pada organisasi demokrasi harus terbuka, kita harus melakukan transformasi agar tidak tertinggal dengan kondisi saat ini misalkan dengan pelayanan publik melalui email, media sosial dan hal lainnya yang berbasis online.

Direktur Jenderal SDA Jarot Widyoko menyampaikan bahwa saat ini Kementerian PUPR baru memiliki satu sertifikat Zona Integritas di Balai Teknik Air Minum Bekasi yang berada di bawah Ditjen Cipta Karya, sehingga Ia menyampaikan harapannya bahwa “Ditjen SDA ke depannya tidak boleh kalah melihat selama ini kita sudah bekerja luar biasa, khususnya untuk Satgas Banjir BBWS Ciliwung Cisadane yang tidak pernah tidur.  Saya sangat mengapresiasi hal tersebut”.

Dirjen SDA Jarot Widyoko juga berpesan agar kita bisa selalu mendengarkann bisikan hati nurani kita, dan kedua ojo dumeh atau jangan merasa bisa seenaknya, jangan merasa jadi pejabat nanti kita bisa seenaknya asal menunjuk pekerjaan. Kita harus elalu ingat bahwa kita ini hanya sedang menjalankan amanah yang sedang dititipkan kepada kita.

BBWS Ciliwung Cisadane mempunyai wilayah Sungai Ciliwung Cisadane yang sangat vital karena Ibukota Negara Indonesia ada di wilayah ini. Oleh karena itu, jika sudahmemasuki musim penghujan itu artinya memasuki waktu kritis. Jika BMKG sudah memberikan ramalah aka nada hujan ekstrim maka dengan cepat Dirjen SDA akan berkoordinasi dengan Direktur Sungai Patai dan Kepala BBWS Ciliwung Cisadane untuk melakukan antisipasi, karena banjir tidak bisa diprediksi, jadi kita harus siap siaga. Untuk tahun 2020 – 2021 Ditjen SDA sudah melakukan persiapan lebih baik.

Selain antisipasi yang telah disebutkan sebelumnya, Ditjen SDA juga mencanangkan antisipasi mulai dari Hulu ke Hilir Sungai Ciliwung, kami harapkan dari Bendungan Ciawi Sukamahi bisa mereduksi debit sampai turun normalisasi sungai ada sodetan 60 m3 perdetik ke Banjir Kanal Timur terus ke bawah. Di samping itu, ada juga tanggul pantai sebagai upaya terprogram dan terpadu. Hal ini tidak mengenal batas administrasi artinya semua bersinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan Pencanangan Zona Intergritas (ZI) kita tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi hal yang paling utama adalah mulai dari diri sendiri. Dalam prakteknya, lingkungan akan sangat berpengaruh, mitra kerja pun juga sangat berpengaruh, olehkarena itu kekuatan iman dan kekuatan mental akan teruji disini.

Dirjen SDA Jarot juga menambahkan agar kepada semua pihak bisa ikut mensukseskan terlaksananya pembangunan Zona Integritas (ZI) di seluruh unit percontohan, di sini kita mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan terus berlanjut mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), semoga kita semua bisa menegakan integritas menjadi insan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang bersih, efektif, demokratis, dan terpecaya yang diwujudkan oleh kita semua dengan penuh integritas, profesional, visioner dan semangat melayani.

Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Muhammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T.Iskandar, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Jarot Widyoko , Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arofah, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II Kementerian PAN-RB Mochamad Averrouce, Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Bambang Heri Mulyono dan Para Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.  (Kompu SDA – han/ams)

16 Maret 2021 Selengkapnya

Meski Pandemi BBWS Serayu Opak Tak Berhenti Bangun Negeri
Meski Pandemi BBWS Serayu Opak Tak Berhenti Bangun Negeri

Meski pandemi COVID-19 belum surut, namun pembangunan infrastruktur diberbagai daerah di Indonesia harus tetap berlanjut. Program pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu kunci penting dalam transformasi ekonomi nasional, diantaranya menciptakan lapagan pekerjaan secara masif dan merata diseluruh penjuru nusantara, menciptakan Kawasan Ekonomi baru dengan semakin banyak dan mudahnya akses yang menjangkau berbagai wilayah yang diharapkan ikut meningkatkan daya saing investasi, dan meningkatkan pelayanan publik sehingga manfaat infrastruktur bisa segera dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Dari sekian banyak infrastruktur yang sedang dibangun oleh Kementerian PUPR, mari singgah sejenak ke DI Yogyakarta. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) melalui BBWS Serayu Opak dengan semangat membangun dan membenahi infrastruktur sumber daya air di wilayah ini, diantaranya Pembangunan Muara Serang dan Sungai Bogowonto di Kabupaten Kulon Progo, juga Pekerjaan Pengendalian Banjir Kawasan Yogyakarta International Airport (YIA).

Apa yang mendasari dibangunnya infrastruktur tersebut? Mari disimak ceritanya.

DI Yogyakarta mempunyai pantai Samudera Indonesia yang panjangnya mencapai 110 km. Kondisi alam yang mengagumkan ini berpotensi bisa menjadi sumber daya perikanan yang besar apabila dimanfaatkan secara optimal. Disamping itu, Pantai Glagah (Muara Serang) yang terletak di Kabupaten Kulonprogo memilik potensi yang dapat dikembangkan menjadi Pelabuhan Perikanan karena lokasinya yang cukup mudah untuk diakses oleh beberapa daerah disekitarnya seperti Wates, Kota Yogyakarta, Bantul, Purworejo, Magelang, Kebumen, dan lainnya. Namun, ternyata bukan itu saja yang menjadi alasan dilakukan pembangunan infrastruktur di wilayah Muara Sungai Serang dan Sungai Bogowonto. Pada saat musim kemarau, muara ini selalu tertutup oleh endapan pasir sehingga saat musim hujan tiba, endapan tersebut mengganggu kelancaran pengaliran debit banjir ke laut sehingga menyebabkan banjir dibagian hulu sungai.

Untuk itu, BBWS Serayu Opak melakukan pembangunan secara terpadu mulai dari perbaikan/normalisasi badan sungai, peningkatan kapasitas sungai, pembangunan sistem drainase, sodetan, kolam retensi, rumah pompa, hingga bangunan penahan penampung air sepanjang sungai (long storage), hingga bangunan jetty (dermaga) di Muara Bogowonto. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mengendalikan banjir di DAS (Daerah Aliran Sungai) Serang, mendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarot menjadi Pelabuhan yang dapat menampung kapal ikan yang mampu beroperasi di Pantai dan Lepas Pantai, memanfaatkan potensi sumber daya perikanan di Samudera Indonesia untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Kulon Progo, dan mengembagkan daerah sekitar pelabuhan menjadi Daerah Industri dan Wisata.

Pembangunan Muara Serang dan Sungai Bogowonto ini dikerjakan terintergrasi dengan Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Yogyakarta International Airport yang bertujuan untuk melindungi dan mengamankan Kawasan Strategis YIA dari banjir seluas 600 hektar dan Kawasan Pertanian dan Pemukiman di Kecamatan Temon, Panjatan, Wates di Kabupaten Kulon Progo, dan Kecamatan Purwodadi, Bagelen, Ngombol di Kabupaten Purworejo seluas 2000 hektar.

Ada dua langkah penanganan yang dilakukan oleh BBWS Serayu Opak yakni pembangunan sistem drainase dan pengendalian debit sungai. Untuk sistem drainase diantaranya dilakukan peningkatan kapasitas Kali Deres, Kali Carik Barat, sodetan Kali Turi, dan long storage Ledeng. Kemudian untuk pengendalian debit pada Sungai Bogowonto dan Serang diantaranya dilakukan pengerukan dan pelebaran alur Sungai Jaelantoro, Plumbon, dan Deres. Selanjutnya pelebaran sungai sebagai long storage, pembangunan kolam retensi Carik Timur dan Macanan, perbaikan pintu air, pemasangan pompa air, revetment, dan pembangunan jalan inspeksi Sungai Bogowonto sepanjang 2 km. Pekerjaan yang dimulai sejak tahun 2020 ini pun ditargetkan selesai dalam dua tahun kedepan.

Di minggu kedua Maret 2021 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan meninjau progres pembangunan infrastruktur sumber daya air tersebut. Turut serta dalam kunjungan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono, Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X, Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA Bob Arthur Lombogia, Kepala BBWS Serayu Opak Dwi Purwantoro, juga para pejabat di lingkungan BBWS Serayu Opak.

Dalam kunjungan kerjanya, Luhut menyampaikan bahwa akan dilakukan studi yang lengkap mengenai pekerjaan infrastruktur di wilayah ini agar hasil pekerjaannya bisa mendukung kegiatan para nelayan dan juga meingkatkan potensi wisata. “Kami akan melakukan studi lebih lengkap yang akan melibatkan Universitas Gajah Mada terkait pekerjaan ini untuk dijadikan panduan dalam bertindak sehingga hasilnya bisa memberi manfaat maksimal bagi masyarakat sekitar,” tegas Luhut di lokasi Pembangunan Muara Serang.

Selain itu, Luhut berharap pekerjaan yang dilakukan oleh Ditjen SDA melalui BBWS Serayu Opak tersebut bisa meminimalisir resiko banjir di wilayah Yogyakarta International Airport yang disebabkan karena kapasitas saluran drainase di kawasan bandara tidak mampu menampung debit banjir Sungai Bogowonto dan Serang. (kompusda sandro)

 

 

14 Maret 2021 Selengkapnya

Presiden RI Joko Widodo Resmikan Bendungan Sindangheula
Presiden RI Joko Widodo Resmikan Bendungan Sindangheula

Serang - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Direktur Utama PT PP Novel Arsyad meresmikan Bendungan Sindangheula yang berada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Kamis (4/3/2021).

Presiden mengatakan, Bendungan Sindangheula yang dibangun 2015 sudah selesai dan siap difungsikan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. "Dengan kapasitas 9,3 juta m3, bendungan ini akan memberikan manfaat irigasi terhadap 1.280 hektare (ha) sawah di Serang dan pada umumnya di Provinsi Banten. Sehingga kita harapkan bendungan ini memberikan nilai tambah bagi petani di Banten dalam menjamin ketersediaan air yang cukup agar semakin produktif dalam menjaga ketahanan pangan," kata Presiden.

Ditambahkan Presiden Jokowi, manfaat kedua Bendungan Sindangheula juga untuk menyediakan air baku bagi daerah-daerah industri yang berkembang di Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. "Bendungan ini mampu menyediakan air baku hingga 0,80 m3/detik. Ini sudah mulai digunakan oleh Provinsi Banten sebesar 0,40 m3/detik," ujarnya.

Manfaat ketiga Bendungan Sindangheula dikatakan Presiden, juga bermanfaat untuk  mereduksi banjir hingga 50 m3/detik dari Sungai Ciujung dan Sungai Cidurian yang biasa meluap menggenangi Kabupaten Serang dan sekitarnya saat intensitas hujan tinggi. "Keempat bendungan ini juga berfungsi sebagai pembangkit listrik sebesar 0,40 MW sehingga dapat dimanfaatkan oleh Provinsi Banten," tutur Presiden.

Presiden juga menyatakan bendungan ini memiliki potensi besar untuk destinasi wisata baru di Provinsi Banten. "Saya minta Pemerintah Daerah dan masyarakat memanfaatkan serta menjaga bendungan ini untuk kesejahteraan masyarakat," pesan Presiden.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan selain untuk memenuhi kebutuhan air baku, keberadaan Bendungan Sindangheula perlu dimanfaatkan sebagai destinasi pariwisata air di Banten. "Saya kira nanti Bendungan Sindangheula akan menjadi area wisata karena dekat sekali dengan Kota Serang. Mudah-mudahan dengan adanya tol dari Serang ke Panimbang pasti akan lebih mudah dijangkau,” kata Menteri Basuki.

Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko menyatakan, Bendungan Sindangheula merupakan satu dari 18 bendungan yang telah selesai konstruksinya dan diresmikan pada periode 2015-2020. "Untuk fungsi irigasinya sendiri sudah dimanfaatkan sejak 2020 lalu, dan berhasil menaikkan Indeks Pertanaman (IP) dari 120% ke 180%," ujarnya.

Jarot juga menyatakan terima kasih kepada Pemprov Banten yang telah berinisiatif membangun instalasi pengolahan air baku (water treatment) yang bersumber dari Bendungan Sindangheula. "Pemprov sudah membangun water treatment berkapasitas 400 liter/detik dan membangun intakenya di bendungan ini," tuturnya.

Pembangunan Bendungan Sindangheula  dikerjakan dari tahun 2015 hingga 2019 oleh PT PP dan PT Hutama Karya (Persero) dengan total biaya sebesar Rp 458 miliar.

Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Kementerian PUPR Airlangga Mardjono berpesan bahwa, “disamping manfaatnya, harus dilakukan pemeliharaan bendungan yang tentunya memerlukan partisipasi dari masyarakat yaitu dengan selalu menjaga kebersihan bendungan dan jangan mengalihkan manfaat bendungan untuk berenang. Dengan begitu kita bisa bersama-sama menjaga Bendungan Sindangheula agar unit layanannya tercapai sesuai dengan perencanaannya.”

Turut mendampingi Menteri Basuki, Dirut PT Hutama Karya Budi Harto, Direktur Operasi II PT. PP M. Toha Fauzi, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Airlangga Mardjono, Kepala Biro Komunikasi Publik Krisno Yuwono, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung,  Cidurian (BBWSC 3) Banten Sahroni Soegiharto, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wida Nurfaida, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Banten Rozali Indra Saputra dan Kepala BP2JK Hamdi. (Birkompu/ kompusda- hna/ams)

04 Maret 2021 Selengkapnya

Sekretariat Dewan SDA Nasional Gelar Webinar Nasional
Sekretariat Dewan SDA Nasional Gelar Webinar Nasional

Banjir. Satu kata yang sering membuat banyak orang sengsara. Banyak yang bertanya apa saja penyebab dari bencana ini? Ada yang menyebut “karena curah hujan yang ekstrim”, ada pula yang mengatakan “karena sudah berkurangnya daya serap tanah”, dan masih banyak jawaban lain yang sering kita lihat atau dengar di berbagai media. Agar semakin jelas terkait penyebab dan solusi untuk meminimalisir banjir, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) melalui Sekretariat Dewan SDA Nasional pun menggelar Webinar Nasional bertema “Kenapa Banjir” pada 18 Februari 2021.

Tema “Kenapa Banjir” dalam acara tersebut bertepatan dengan momentum yang terjadi sejak awal tahun 2021 di Indonesia, dimana bencana banjir melanda beberapa daerah di negeri ini, diantaranya Kabupaten Konawe, Kabupaten Luwu, Kota Samarinda, Kabupaten Garut, Kota Bandung, DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuasin, Kota Manado, Halmahera Utara, dan Banjarmasin. Dengan webinar ini diharapkan koordinasi berbagai stakeholder terkait bisa semakin terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya air termasuk dalam penanganan bencana banjir baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mohammad Zainal Fatah yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada saat pembukaan Webinar Nasional tersebut mengatakan bahwa berdasarkan kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selain curah hujan ekstrim, kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi salah satu pemicu penyebab banjir dan tanah longsor. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menyatakan bahwa saat ini terdapat 14 juta hektar lahan kritis di Indonesia yang dapat mengancam kelestarian fungsi DAS, sementara kemampuan untuk pemulihan lahan kritis hanya berkisar sekitar 232.000 hektar per tahun.

“Bencana banjir yang selalu muncul setiap musim penghujan, mengesankan bahwa banjir belum ditangani secara tuntas. Hal ini tentunya menjadi pemikiran kita bersama, apakah penanganan banjir yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sudah tepat? Atau barangkali kita masih belum mau beranjak dari cara-cara lama yang sangat teknikal, dimana cara tersebut tidak berupaya menyelesaikan masalah, namun hanya berupaya menurunkan elevasi muka air tanpa melihat pengaruh resiko banjir yang berkembang di masa datang. Selain itu, upaya non teknis pun jika ada, masih sebatas jadi wacana di seminar atau tulisan di buku, belum terasa nyata di lapangan,” tutur Zainal Fatah dalam sambutannya.

Acara yang dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan ini berjalan dengan baik. Para peserta antusias memberikan pertanyaan dan masukan. Adapun narasumber dan peserta pada Webinar Nasional tersebut diantaranya Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BMKG, Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM, dan para penanggap (responder).

Dalam acara ini juga ditekankan bahwa kegiatan visioning merupakan kegiatan awal yang amat penting untuk dapat menumbuhkan dan membawa komitmen seluruh pemilik kepentingan kepada suatu visi bersama yang ingin dituju. Selain itu, kebersamaan dan kolaborasi para pihak terkait merupakan syarat utama untuk mencapai keberhasilan pengelolaan resiko banjir. Nuansa ini perlu diupayakan menjadi nyata di lapangan, sehingga terhadap masalah tertentu, masyarakat bisa memahami siapa yang sedang bekerja dan apa saja programnya. Dengan demikian diharapkan akan timbul kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pengelolaan resiko banjir tersebut.

Tidak hanya itu, ada banyak saran dan masukan yang disampaikan para narasumber juga penanggap (responder) pada Webinar Nasional tersebut yang nantinya akan dirumuskan menjadi sebuah kebijakan dalam pengelolaan resiko banjir di Indonesia, termasuk dari Dewan SDA Nasional yang disampaikan langsung oleh Kepala Dewan SDA Nasional, Happy Mulya. Adapun rekomendasi pengendalian resiko banjir oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional diantaranya membentuk Tim Pengelola Resiko Banjir pada masing-masing tingkat Wilayah Sungai, menyusun visi bersama melalui proses visioning terkait Strategi Pengelolaan Resiko Banjir, pembekalan kecakapan bagi Tim Pengelola Resiko Banjir, melakukan kajian evaluative untuk mengetahui kondisi terkini melalui data juga informasi yang existing, dan yang terutama adalah menggenjot pembangunan prasarana pengendali banjir di berbagai daerah untuk meminimalisir resiko banjir yang kerap terjadi. (KompuSDA Sandro/Sekretariat Dewan SDA Nasional)

 

20 Februari 2021 Selengkapnya

Peresmian Bendungan Tapin oleh Presiden RI Joko Widodo
Peresmian Bendungan Tapin oleh Presiden RI Joko Widodo

Banjarmasin - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Tapin, di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (18/2/2021). Bendungan Tapin merupakan bendungan kedua yang diresmikan Presiden pada awal 2021 setelah Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan dengan tujuan untuk menambah kapasitas tampungan air dalam rangka mewujudkan ketahanan air dan pangan di Indonesia.

Peresmian bendungan yang terletak di Desa Pipitak, Kecamatan Piani tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko beserta Pj Gubernur Kalsel Safrizal Za dan dilanjutkan dengan penebaran benih ikan ke bendungan.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan Bendungan Tapin memiliki kapsitas tampung cukup besar 56,7 juta m3 yang perannya sangat penting dalam pengendalian banjir di Provinsi Kalsel dan juga memperkuat ketahanan pangan melalui penyediaan irigasi seluas 5.472 hektar. "Tadi juga disampaikan Bapak Gubernur bahwa karena adanya Bendungan Tapin ini, banjir di Kabupaten Tapin bisa kurangi sangat drastis sekali," kata Presiden Jokowi.

Menurur Presiden, banjir di Provinsi Kalsel yang terjadi pada pertengahan Januari 2021 lalu mencakup area yang luas sekitar 10 kabupaten/kota di Kalsel. Untuk itu, kata Presiden, membutuhkan penanganan yang komprehensif dari hulu sampai hilir, terutama penghijauan kembali (reboisasi) pada kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Selain pentingnya manfaat bendungan untuk pengendalian banjir serta ketahanan air dan pangan, Presiden Jokowi menekankan bahwa Bendungan Tapin memiliki potensi besar sebagai destinasi pariwisata di Kalimantan Selatan. "Setelah melihat kondisi keindahan di sekitar bendungan saya setuju kalau Bendungan Tapin bisa menjadi objek pariwisata tidak hanya di Kabupaten Tapin, tetapi di Provinsi Kalimantan Selatan," tutur Presiden.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pengelolaan sumber daya air dan irigasi akan terus dilakukan untuk ketahanan air dan pangan kita. “Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan air baku dan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke pengguna,” kata Menteri Basuki.

Pj Gubernur Safrizal Za mengatakan Bendungan Tapin telah bekerja sangat efektif dalam pengendalian banjir khususnya di Kabupaten Tapin. Bendungan Tapin memiliki luas genangan 425 hektar dapat mereduksi banjir sebesar 107 m3/detik.

"Dalam banjir besar kemarin, salah satu keuntungan multipurpose bendungan ini telah berhasil menahan banjir di Kabupaten Tapin, sehingga Kabupaten Tapin merupakan salah satu daerah yang paling kecil dampak banjirnya" ujar Safrizal.

Keberadaan bendungan ini juga diharapkan dapat menyediakan air baku untuk wilayah Rantau sebagai Ibu Kota Kabupaten Tapin dan sekitarnya sebesar 500 liter/detik, konservasi air, dan untuk PLTA sebesar 3,30 MW.

Bendungan Tapin dibangun dengan tipe Timbunan Batu Zonal Inti Tegak, dilengkapi dengan jalan akses dan jalan lingkar bendungan, kantor pengelola, rumah dinas, tempat ibadah, toilet, gardu pandang, dan rumah genset. Untuk bendungan utama memiliki tinggi 70 meter dengan terowongan pengelak sepanjang 430 meter, cofferdam setinggi 29 meter serta spillway (pelimpah) sepanjang 234 meter.

Pembangunan Bendungan Tapin telah dimulai akhir 2015 dan selesai akhir 2020 lalu dengan biaya sebesar Rp 986,5 miliar dengan kontraktor PT Brantas Abipraya dan PT Waskita Karya.

Turut hadir dalam peresmian, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Bendungan dan Danau Airlangga Marjono, Kepala Biro Komunikasi Publik Krisno Yuwono, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Fikri Abdurrachman, Bupati Tapin Arifin Arpan, Direktur Utama PT Brantas Abipraya Bambang Esthi Marsono, dan Direktur Operasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Bambang Rianto. (bwskal3/ kompusda)

 

18 Februari 2021 Selengkapnya

Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Tukul
Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Tukul

Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan Gubernur Jawa Timur Khofifah IP meresmikan Bendungan Tukul yang berlokasi di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari Minggu (14/02/2021).

Bendungan Tukul telah dibangun sejak tahun 2013 dan selesai pada tahun 2020. Bendungan ini termasuk dalam target Ditjen SDA  untuk pembangunan 65 bendungan dalam kurun waktu 6 tahun.

Bendungan Tukul memiliki kapasitas tampungan sebanyak 8.7 juta m3, dengan volume tersebut Bendungan Tukul akan memberikan manfaat air baku sebesar 300 liter/ detik, irigasi seluas 600 ha sehingga diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman 2 kali lipat dari produksi sebelumnya. Oleh karenanya, adanya Bendungan Tukul ini juga diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan serta ketahanan air di Indonesia dan secara khusus memberikan dampak positif bagi aspek sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pacitan. (KompuSDA-HNA)

14 Februari 2021 Selengkapnya

Impounding Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka Provinsi NTT
Impounding Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka Provinsi NTT

Impounding Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka – NTT

Bendungan Napun Gete yang berada di Desa Ilin Medo dan Desa Werang Kecamatan Waiblama, Kab. Sikka dilakukan pengisian awal (Impounding) pada tanggal 28 Des. 2020 yang ditandai dengan penekanan tombol serine masing-masing oleh Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Kementerian PUPR, Airlangga Mardjono, ST, MT. Kepala BWS NT II, Ir. Agus Sosiawan, ME; Ketua DPRD Sikka, Donatus Davit; Asisten II Setda Sikka, Frederik Kadjujen, ST; Direktur Produksi dan HSE PT Nindya Karya (Persero), Firmansyah dan General Maneger Divisi Engineering 1, PT. Indra Karya (Persero), Gagah Guntur Ariwibowo, ST, MT. Rangkaian acara Impounding bendungan dengan Luas Genangan 99,78 Ha dan tampungan total sebesar 11,22 juta m3 ini dihadiri undangan terbatas dengan seleksi sesuai protokol kesehatan Covid 19 diantaranya memakai masker, mejaga jarak serta harus melalui rapid test antigen atau menunjukan surat keterangan dengan status non reaktif.

Airlangga Mardjono dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut membantu terselenggaranya Impounding ini. Dijelaskan bahwa terdapat 61 bendungan yang merupakan program prioritas dari Kementerian PUPR. Terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan akhir 2020 sudah dibangun 18 bendungan, termasuk yang ke-18 adalah bendungan Napun Gete. Sedangkan sebanyak 43 bendungan, Airlangga Mardjono memastikan tetap akan diselesaikan dan sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sampai dengan tahun 2024. Dalam pesannya Airlangga mengajak kita semua untuk menjaga sumber air, salah satunya bendungan, sehingga sumber daya air bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan berkelanjutan.

Kepala BWS NT II, Agus Sosiawan melaporkan bahwa Ditjen SDA Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS NT II) yaitu SNVT Pembangunan Bendungan mulai melakukan pembangunan bendungan Napun Gete tanggal 9 Des. 2016 dan direncanakan selesai pada tanggal 20 Agus. 2021, yang pengerjaan dilaksanakan oleh PT. Nindya Karya dengan Konsultan supervisi PT. Indra Karya KSO dan merupakan salah satu dari 6 bendungan yang sedang dilaksanakan oleh BWS NT II. Dijelaskan bahwa sebanyak 2 bendungan telah diselesaikan diantaranya Bendungan Raknamo di Kab. Kupang dan Rotiklot di Kab. Belu, sementara 3 bendungan dalam tahap pembangunan yaitu Bendungan Temef di Kab. TTS, Bendungan Manikin di Kab. Kupang dan Bendungan Napun Gete di Kab. Sikka,, sedangkan satu bendungan yaitu Bendungan Mbay/Lambo di Kab. Nagekeo akan dimulai pembangunannya pada tahun 2021. Selanjutnya sumber air bendungan Napun Gete akan dimanfaatkan untuk air baku sebesar 214 lt/dt dan meningkatkan irigasi seluas 300 ha. Dilaporkan juga bendungan Napun Gete memerlukan lahan seluas 175,74 Ha dimana 161, 61 Ha telah selesai dibayarkan ganti ruginya dan ada tambahan seluas 14,13 Ha dan saat ini sedang menunggu proses pembayaran oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan. Dikatakan bahwa pengisian awal waduk ini merupakan salah satu pekerjaan pada tahap akhir yang harus dilakukan, selain itu masih terdapat beberapa tahapan pekerjaan yang harus diselesaikan hingga tuntasnya pekerjaan Bendungan Napun Gete yaitu, pekerjaan tambahan berupa pembangunan Fasilitas Umum berupa Sekolah Dasar, Pustu dan Kapela, serta pekerjaan jalan akses kurang lebih 11 Km.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penanaman pohon durian di halaman Direksi kit Bendungan Napun Gete, masing-masing oleh Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Kementerian PUPR, Airlangga Mardjono, ST, MT. Kepala BWS NT II, Ir. Agus Sosiawan, ME; Ketua DPRD Sikka, Donatus Davit; Asisten II Setda Sikka, Frederik Kadjujen, ST; Direktur Produksi dan HSE PT Nindya Karya (Persero), Firmansyah dan General Maneger Divisi Engineering 1, PT. Indra Karya (Persero), Gagah Guntur Ariwibowo, ST, MT.

Hadir pada kesempatan itu Dandim 1603 Sikka, Lekol (Inf) Zulnalendra Utama; Kasubdit Wilayah II Direktorat Bendungan dan Danau, Adi Rusman; Kabalai Teknik Bendungan, Duki Malindo; Kasi Pelaksanaan BWS NT II, Costandji Nait; Kasi KPI SDA BWS NT II, Willem Sidharno; Kasi OP BWS NT II, Johanes Harapan; Kasatker Pembangunan Bendungan BWS NT II, Fery Moun Hapy; Kasatker Sungai Pantai BWS NT II, Alfred Lukas; Kasatker PJPA, Hendra Kurniawan; Camat Waiblama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan beberapa pejabat lainnya. <Bai/Costandji>

05 Januari 2021 Selengkapnya