Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang didampingi oleh Plh. Direktur Jenderal SDA Jarot Widyoko dan Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Bambang Hidayah meninjau lokasi genangan di Underpass Kemayoran Jalan Angkasa Raya, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu,(25/01).

Genangan yang terjadi di Underpass Kemayoran diakibatkan oleh turunya hujan yang lebat sejak Jumat malam.

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane membantu mengatasi genangan dengan melakukan pemompaan menggunakan 6 unit Pompa Mobil yang airnya dialirkan ke drainase yg berujung ke kali sentiong.

BBWS Ciliwung Cisadene berkolaborasi mengatasi genangan bersama Ditjen Cipta Karya, Sudin SDA Jakarta Pusat dan Sudin Damkar Jakarta Pusat.

Berdasarkan pengamatan BMKG peristiwa banjir di berbagai lokasi di Jakarta tanggal 31 Desember 2019 merupakan kondisi hujan yang tinggi dan merata serta tergolong dalam kategori hujan sangat lebat baik di hulu maupun di hilir DKI Jakarta dan sekitarnya. 

“Selain itu belum optimalnya pembangunan prasarana pengendalian banjir, dimana sejak tahun 2017 normalisasi sungai belum dapat dilanjutkan karena kendala pembebasan lahan. Pada pelaksanaan pengendalian banjir Sungai Ciliwung (dari hulu ke hilir), Direktorat Jenderal SDA, melalui BBWS Ciliwung Cisadane melakukan beberapa program kegiatan salah satunya yaitu pelaksanaan pembangunan dua waduk kering yaitu Bendungan Ciawi dengan kapasitas tampung 6.45 juta m3, dengan progres sudah mencapai 45%, dan Bendungan Sukamahi yang kapasitas tampungnya 1.68 juta m3 dimana progresnya mencapai 35%. Dua bendungan ini dapat mereduksi banjir 126 m3/detik dan direncanakan selesai pada akhir 2020,” jelas Kepala Pusat Bendungan, I Made Sumiarsih, dalam acara Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, 23 Januari 2020, di Bogor, Jawa Barat. Turut dihadiri oleh Kepala BBWS Ciliwung Cisadane, Bambang Hidayah dan para anggota Komisi V DPR RI. 

Kepala Pusat Bendungan juga mengatakan dalam membangun dua bendungan tersebut hambatannya adalah masalah cuaca karena dari awal tahun curah hujannya tinggi. “Tapi masalah pembebasan lahan sudah berkurang, karena kan pembebasan lahan sudah 95% ya, semoga akhir tahun ini selesai dan bisa membantu mengatasi permasalahan banjir di DKI Jakarta dan sekitarnya,” lanjut I Made Sumiarsih. 

Mengenai Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, anggota Komisi V DPR RI, mengatakan bahwa masalah pembebasan lahan menjadi salah satu masalah klasik dalam membangun infrastruktur. “Kami melakukan kunjungan ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi, terutama berkaitan dengan permasalahan banjir, karena kan awal tahun ini kita dikejutkan dengan berita banjir di beberapa tempat seperti Bekasi dan DKI Jakarta dan sebenarnya banjir itu sudah menjadi rutinitas setiap tahun, meskipun dapil masing-masing anggota berbeda beda tapi saat ini kami tinggal di Jakarta, kami sangat serius sekali ingin mengetahui sekaligus  membantu mengatasi permasahan banjir hanya demi kepentingan rakyat,” kata Neng Eem. 

Neng Eem lebih lanjut mengatakan bahwa kedepannya semoga semua pihak saling bersinergi untuk saling membantu memberikan solusi masalah banjir. “Kami, semua anggota Komisi V DPR RI mendukung semua usaha yang sudah dilakukan pemerintah pusat khususnya Kementerian PUPR, karena kedua bendungan ini terbilang sangat cepat, dan saya sangat mengapresiasi sekali. Saya berharap ke depannya selain masyarakatnya harus aware dengan banjir sehingga harus memperhatikan kebersihan lingkungan, saya juga ingin agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling bersinergi sehingga dari segi waktu pengerjaan dan pendanaan harus fektif dan efisien agar dapat segera bermanfaat bagi rakyat terutama dalam mengatasi masalah banjir,” ungkap Neng Eem.

Pada kesempatan yang sama Kepala BBWS Ciliwung Cisadane, Bambang Hidayah, mengatakan selain pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi, untuk pengendalian banjir Sungai Ciliwung (dari hulu ke hilir) ada kegiatan yang lainnya yaitu  normalisasi Sungai Ciliwung, Sudetan Ciliwung ke KBT, Penambahan Pintu Air Manggarai, Penambahan Satu Pintu Air Karet dan Peningkatan Kapasitas Sungai Ciliwung Lama.

“Normalisasi Sungai Ciliwung direncanakan sepanjang 33 km, kapasitas 570 m3/det. Saat ini sudah selesai 16 km, sisanya 17 km menunggu pembebasan lahan oleh Pemda DKI sehingga debit yang bisa dialirkan 300 m3/det, Sudetan Ciliwung ke KBT (1260 m) kapasitas 60 m3/det mengalihkan air Ciliwung ke KBT (Sungai Cipinang) untuk mengurangi beban Sungai Ciliwung antara Bidara Cina (inlet) sampai dengan PA Manggarai untuk mengamankan kawasan antara lain Jatinegara, Bukit Duri, Tanah Abang, Senen dan istana,” kata Bambang Hidayah.

Lanjut Bambang Hidayah, saat ini Sudetan Kali Ciliwung ke KBT progresnya 54% (620 m), terkendala pembebasan lahan di Inlet (Bidara Cina). Kemudian, kegiatan penambahan Pintu Air Manggarai, selesai tahun 2014 semula 330 m3/det (2 pintu) menjadi 507 m3/det (3 pintu). Penambahan satu Pintu Air Karet telah selesai tahun 2014 semula 500 m3/det (4 pintu) menjadi 734 m3/det (5 pintu). 

“Untuk pelaksanaan pengendalian banjir sungai wilayah barat DKI, kami melaksanakan Normalisasi Sungai Pesanggrahan, direncanakan sepanjang 42 km, kapasitas 260 m3/det. Saat ini sudah selesai 22,6 km sisanya 20 km menubggu pembebasan lahan oleh Pemda DKI. Lalu Normalisasi Sungai Angke direncanakan sepanjang 33,4 km, kapasitas 203 m3/det, daan sudah selesai 26,4 km, sisanya 7 km menunggu pembebasan lahan oleh Pemda DKI dan Pemda Kota Tangerang. Terakhir Normalisasi Sungai Krukut direncanakan sepanjang 31 km, sudah selesai 1,5 km, sisanya menunggu pembebasan lahan oleh Pemda DKI,” ungkap Kepala BBWS Ciliwung Cisadane. (kompusda-tin/nan)

Kabupaten Lamongan yang terkenal dengan Lumbung Padi Jawa Timur adalah salah satu daerah yang berada di wilayah daerah aliran sungai Bengawan Solo yang selalu meluap airnya saat musim penghujan. Memiliki kawasan yang lebih rendah dari daerah sekitar dan sungai Bengawan Solo, menjadikan daerah ini tergenang banjir setiap musim penghujan. Daerah yang terdampak banjir tersebut dikenal dengan Bengawan Jero atau Bonorowo yang mencakup hampir separuh dari luas Kabupaten Lamongan. Situasi ini berdampak terhadap kehidupan masyarakat di kawasan Bengawan Jero yang sebagian besar memiliki lahan pertanian di dataran banjir. Situasi ini membuat masyarakat berupaya beradaptasi dengan lingkungannya dengan mengatur jadwal tanam menyesuaikan dengan musim, memelihara ikan, tambak udang, menyewakan perahu dan lain-lain. Sub Direktorat Perencaan Irigasi Rawa Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR M. Tahid, ST, MPPM didampingi Pelaksana Harian Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Ir. Isgiyanto, ST, MT beserta Pejabat Esselon dan Kesatkeran dan Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa timur melaksanakan koordinasi terkait perencanaa pembangunan kawasan Bengawan Jero, Jumat (24/01/2020). Bengawan Jero dibagi 3 bagian yaitu barat, tengah dan timur. Bagian barat tergolong aman, namun di bagian tengah dan timur yang memiliki struktur tanah mencekung menyebabkan air menggenang dan banjir. Dengan koordinasi ini diharapkan dapat membuat skala prioritas penanganan kawasan Bengawan Jero sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan baik (bbwsbs/sita).

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menerima kunjungan kerja Komis D DPRD Kabupaten Magetan, di Ruang Sidang Bengawan Solo, Jumat (24/01/2020). Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Magetan ini dimaksudkan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi terkait bencana longsor yang terjadi di Kali Gandong, Pengajuan pembangunan Embung dan pemanfaatan air di Kabupaten Magetan. Rapat dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Magetan H. Sujatno, SE MM, Ketua Komisi D Suyono, SH, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Magetan Hergunadi, Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Magetan Ari Budi S dan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Sri Wahyu Kusumastuti, ST, M.S.i selaku Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan menjelaskan bahwa dalam perizinan pengusahaan dan penggunaan sumber daya air disebutkan bahwa pengelolaan sungai merupakan kekayaan negara dan barang milik negara, sehingga dalam pembangunan yang berkaitan dengan sungai dapat dilakukan oleh setiap instansi dengan mendapatkan rekomendasi dari bbws sebagai pengelola sungai. H. Sujanto memaparkan bahwa beberapa waktu terakhir Kabupaten Magetan kerap mengalami kekeringan sehingga masyarakat berharap agar dapat dibangun embung untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat, berkaitan dengan hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo telah membangun beberapa Embung seperti Pendem dan lain-lain. Setelah pertemuan ini diharapkan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dapat terus berkoordinasi bersama Kabupaten Magetan, agar pemenuhan kebutuhan air di Kabupaten Magetan dapat terlayani dengan baik (bbwsbs/sita).

Selang satu Minggu Pasca Penandatanganan Kontrak pertama di awal Tahun Anggaran 2020,  BWS Sumatera V kembali melaksanakan Penandatanganan Kontrak untuk 8 (delapan) Paket Supervisi dan 2 (dua) Paket Konstruksi pada Kamis (23/01).  Adapun 8 (delapan) Paket Supervisi berada di Lingkungan SNVT PJSA WS. IAKR Provinsi Sumatera Barat dengan total nilai kontrak 3.5 M. Sementara itu, 2 (dua) Paket Konstruksi berada di Lingkungan SNVT PJPA WS. IAKR khususnya pada kewenangan PPK Irigasi dan Rawa II dengan nilai kontrak mencapai 73,2 M.

Kepala BWS Sumatera V, Maryadi Utama, ST, M.Si didampingi jajaran Pejabat Struktural dalam acara penandatanganan kontrak berpesan kepada setiap penyedia jasa yang telah terpilih, untuk dapat bekerja keras dengan memperhatikan ketepatan mutu, biaya, dan manfaat. Sementara itu, Maryadi juga mengutarakan niatnya dan jajaran untuk ikut serta dalam kegiatan Pre Construction Meeting (PCM) serta Pre Award Meeting (PAM) yang dilaksanakan oleh PPK bersama para penyedia jasa bila waktu dan kondisi memungkinkan.

“Mohon perhatikan tertib administrasi kita, perhatikan kinerja personil di lapangan, serta siasati setiap situasi yang terjadi dalam pekerjaan. Tidak ada alasan faktor alam untuk menghambat pekerjaan” Maryadi menegaskan. Dengan disaksikan oleh Kepala BWS Sumatera V, Kepala Satker dan Para Pejabat Struktural penandatanganan kontrak antara penyedia jasa dan Para PPK berjalan dengan tertib. (humas)

Awal tahun adalah waktu yang tepat untuk merefleksi pekerjaan beberapa waktu kebelakang untuk menjadi lebih baik, seperti yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo melalui Bidang Operasi dan Pemeliharaan yang melaksanakan Evaluasi Kinerja Petugas OP Wilayah Hilir, Kamis (23/01/2019). Kegiatan yang diikuti oleh 616 orang petugas OP wilayah Hilir ini diselenggarakan untuk mengevaluasi kinerja petugas OP pada tahun 2019 serta memberikan motivasi dan apresiasi kepada petugas OP yang dilanjutkan dengan penandatangan SPK untuk tahun 2020. “Kinerja infrastruktur harus dipertahankan fungsinya melalui berbagai sumber daya, salah satunya sumber daya manusia, oleh karena itu untuk mengelola keterbatasan itu diperlukan sumber daya manusia yang berkinerja tinggi, disiplin dan terampil” begitulah pesan Sri Wahyu Kusumastuti, ST,M.Si selaku Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan. Dalam kegiatan ini dipaparkan materi tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai dan Motivasi yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian Supriyanta, SE, M.Si dan Hasil Penialain Kinerja Petugas OP disampaikan oleh Kepala Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Surendro Andi Wibowo, ST, MPSDA yang dilanjutkan dengan penyerahan Hadiah bagi Petugas OP wilayah hilir yang memiliki kinerja terbaik selama tahun 2019 kemarin (bbwsbs/sita).

Bencana Alam merupakan fenomena alam yang telah banyak mengambil korban jiwa dan kerugian materi yang tidak sedikit. Seperti halnya erosi, banjir, tanah longsor. hal ini disebabkan kurang tanggapnya didalam mengenali tanda–tanda yang akan terjadi sebelum terjadinya bencana alam tersebut. Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System adalah serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya. Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Tepat satu tahun setelah kejadian banjir besar melanda Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar, JICA Expert Comprehenship Disaster Risk Reduction bersama Universitas Hasanuddin, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, BBWS Pompengan Jeneberang, BPBD Kabupaten Gowa, BPBD Kabupaten Takalar, BPBD Kota Makasar serta berbagai pihak yg terkait mengadakan Simulasi Peringatan Dini Bencana Banjir dan Evakuasi Korban Banjir. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Anggota DPR RI Komisi VIII, Samsu Niang. Simulasi Peringatan Dini Bencana Banjir ini dilaksanakan di Yayasan Arifah (Madrasah Arifah) Kelurahan Pangkabinanga Kabupaten Gowa. Lokasi ini dipilih karena daerah ini merupakan salah satu yang terdampak banjir akibat luapan Sungai Jeneberang tahun lalu. Kegiatan Simulasi Peringatan Dini Bencana Banjir ini dibuka Oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, H. Muchlis. Dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada JICA karena dipilihnya Kabupaten Gowa sebagai tempat Pelatihan Simulasi Peringatan Dini ini. Menurutnya dengan adanya simulasi ini, semua unsur terkait hingga masyarakat akan mengerti apa yang harus dilakukan saat sebelum terjadinya bencana banjir, sehingga nantinya korban bencana banjir dapat diminimalisir. Selanjutnya Deputi Bidang Pencegahan, Lilik Kurniawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa Penanggulangan Bencana menjadi urusan bersama, diperlukan keterlibatan dari semua pihak termasuk unsur TNI/POLRI. Peringatan Dini tidak cukup hanya dengan memberikan informasi saja, namun juga bagaimana pengelolaan serta distribusi informasi kepada masyarakat. Ada dua solusi yg harus dilakukan, solusi jangka pendek yaitu informasi peringatan dini dan solusi jangka panjang dengan penanaman rumput vetiver. Penguatan sistem peringatan dini ini dimaksudkan untuk memudahkan BBWS Pompengan Jeneberang dalam menghitung berapa debit air di hilir Bendungan Bili-bili di Sungai Jeneberang (pertemuan Outflow Bendungan Bili-bili dan Sungai Jenelata). Dengan rumus perhitungan debit air yang telah disesuaikan menjadi ketinggian air. Ruang Lingkup pembahasan ini hanya dibatasi pada ketinggian air di Bendung Bissua yg menjadi point pertemuan antara air yg mengalir dr bendungan bili bili dan Sungai Jenelata. Simulasi perhitungan ini yang menjadi rujukan dan rekomendasi untuk menentukan tingkat status siaga dan waspada. Sedangkan dalam alurnya, BBWS Pompengan Jeneberang berperan menyampaikan informasi Tinggi Muka Air (TMA) dan status sungai kepada BPBD, kemudian status dan peringatan tersebut akan disampaikan oleh BPBD ke Gubernur/Bupati. Kemudian untuk peringatan dini disampaikan oleh Gubernur/Bupati. Status waspada akan disampaikan 3 jam sebelum sungai meluap, sementara status siaga disampaikan 2 jam sebelum sungai meluap dan status awas akan disampaikan ketika sungai akan meluap. Diharapkan pada status siaga ini semua masyarakat sudah berada di tempat yang aman.(SISDA)

Mengawali tahun 2020, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyelenggarakan penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Akhir 2019 dan POK Awal 2020 dan sosialisasi PMK No 210/PMK/02/2019 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2020, Rabu (22/01/2020). Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman tentang tata cara penyusunan dan penyeragaman format petunjuk operasional kegiatan pada satuan kerja di lingkungan Dirjen Sumber Daya Air yang diikuti oleh 11 satker pusat, 34 balai dan 28 provinsi untuk SKPD. Dalam sambutannya sekaligus membuka acara ini Ir.Edy Juharsyah,M.Tech selaku Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air berpesan agar dalam menjalankan operasional kegiatan dapat terus lebih baik dari tahun ke tahun. Dalam paparan disampaikan Peraturan Menteri Keuangan No 210/PMK.02/2019 tentang tata cara revisi anggaran tahun 2020, pelaksanaan revisi anggaran tahun anggaran 2020 kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran, evaluasi review APIP untuk revisi anggaran tahun 2019 dan penyusunan petunjuk operasional kegiatan akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 (BBWSBS/sita).

Sistem Informasi Tangap Bencana (SIGAB) Citanduy untuk Menunjang Pelaporan Kejadian Bencana Akibat Daya Rusak Air

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menyelenggarakan Sosialisasi Tata Cara Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air, Selasa (21/01/2020). Sosialisasi Tata Cara Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air diselenggarakan dalam rangka mensosialisasikan tata cara perizinan pengusahaan dan penggunaan sumber daya air yang didalamnya terdapat penyusunan rekomendasi teknis dalam hal penggunaan sumber daya air baik sungai, pantai, danau, situ, embung, rawa maupun sumber air lainnya. Sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan instansi yang terdiri dari Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Swasta di wilayah Sungai Bengawan Solo yaitu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pemebrian izin, sehingga merupakan komitmen bersama yang harus dimengerti oleh masyarakat, oleh karena itu semua yang berkepentingan dalam menggunakan air dapat mengelola sumber daya air dengan baik dan benar” Pesan Ir. Charisal A Manu, M.Si selaku Kepala BBWS Bengawan Solo dalam sambutannya sekaligus membuka acara. Vembri Widyadi Utomo, SE selaku Kepala Sub Bagian Pengelolaan BMN Wilayah I menyampaikan materi tentang Saran Teknis Pemanfaatan Barang Milik Negara sesuai Peraturan Menteri PUPR No 28/PRT/M201 yaitu tentang Pengelolaan BMN, Pemanfaatan BMN, Dasar Hukum Pemanfaatan BMN dan Alur Proses Pemanfaatan BMN. “Izin adalah instrument pengendali dalam mengelola sungai yang salah satu kuncinya adalah pada verifikasi yaitu memerikasa rekomendasi teknis, kesesuaian antara permohonan izin dan rekomendasi teknis serta kelayakan pemberian izin” Pesan Maman Noprayamin, ST, MT selaku Kasubdit Pemanfaatan Sumber Daya Air mensosialisasikan tentang Peraturan Menteri PUPR No 01/PRT/M/2016 dalam Surat Edaran Direktur Jenderal SDA No 12A/SE/D/2018 yang dilanjutkan dengan diskusi. Memasuki awal tahun 2020, Kepala Bidang Perencanaan Umum dan Program Dwi Agus Kuncoro, ST, MM, MT menyampaikan Program BBWS Bengawan Solo pada tahun 2020 yang dilanjutkan dengan penyampaian tentang Monitoring dan Evaluasi Izin Pengusahaan dan Penggunaan SDA yang disampaikan oleh Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sri Wahyu Kusumastuti, ST, M.Si. Melalui sosialisasi ini diharapkan segala pengguna sumber daya air di wilayah sungai bengawan solo dapat memahami terkait tata cara perizinan dan pengusahaan dan penggunaan sumber daya air di wilayah Sungai Bengawan Solo (bbwsbs/sita).

Upaya pengendalian banjir telah menjadi prioritas Pemerintah namun dari tahun ke tahun kejadian banjir masih sering terjadi di Kota Makassar. Kota Makassar sebagai bagian hilir DAS Jeneberang merupakan kota yang sering mengalami banjir. Pengendalian banjir memerlukan keterpaduan semua aspek, baik sipil, teknis maupun kelembagaan. Tepat satu tahun setelah kejadian banjir besar di Makassar tahun 2019 diadakan kegiatan Pelatihan Peringatan Dini Banjir di Sungai Jeneberang yang diadakan di ruang rapat Bendungan Bili-Bili yang dihadiri oleh tim CTI dan JICA dari Jepang beserta segenap Jajaran BBWS Pompengan Jeneberang, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, BPBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota, dan BMKG Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (20/1). Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Ir. Suparji, S. ST, MT menyampaikan bahwa Bendungan Bili-bili sudah berfungsi dengan baik dalam hal menahan dan mengurangi debit Sungai Jeneberang, yang perlu dipantau juga adalah Sungai Jenelata yang alirannya masuk ke Sungai Jeneberang sehingga menambah debit Sungai Jeneberang yang mengakibatkan Sungai Jeneberang meluap atau melebihi kapasitasnya. Pemutakhiran peringatan dini banjir dan sistem evakuasi dinilai merupakan tindakan yang paling tepat dan cepat untuk menyelamatkan masyarakat, yang akan dilanjutkan dengan tindakan jangka pendek dan jangka panjang. Oleh karena itu tim ahli dari Jepang (JICA dan CTI) memformulasikan sistem peringatan dini. Tim ahli dari Jepang (JICA dan CTI) mengatakan berdasarkan kejadian banjir 22 Januari 2019, kejadian banjir bisa di prediksi dengan menggabungkan debit yang dikeluarkan dari bendungan Bili-bili dan Tinggi Muka Air Sungai Jenelata. Titik kumpul keduanya bisa dipantau dari Bendung Bissua sebagai patokan status waspada, siaga dan awas. Ada jeda waktu sekitar 2,5 jam air banjir dari Bissua baru sampai ke Sungguminasa sehingga masyarakat bisa bersiap ke tempat yang lebih aman. Dalam hal penyampaian peringatan dini banjir BBWS Pompengan Jeneberang menyampaikan informasi Tinggi Muka Air di Bissua, sedangkan untuk status dan peringatan akan disampaikan oleh BPBD ke gubernur/ bupati. Kemudian untuk peringatan dini disampaikan oleh Gubernur / Bupati. Status waspada dari Bissua akan disampaikan 3 jam sebelum sungai meluap, status siaga disampaikan 2 jam sebelum sungai meluap dan status awas akan disampaikan ketika sungai akan meluap. Diharapkan pada status awas ini masyarakat sudah berada di tempat yang aman.

[smartslider3 slider=27] Senin, 20 Januari 2020. Balai Wilayah Sungai Kalimantan II mendapat kunjungan kerja dari Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Seksi Bimbingan Teknis bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Kunjungan tersebut dalam rangka meningkatkan silaturrahmi dan koordinasi pekerjaan sumber daya air yang dilaksanakan di Balai Wilayah Sungai Kalimantan II. Kunjungan dari Dinas-Dinas tersebut diterima oleh Kepala Seksi Perencanaan Umum dan Program dan Kepala Seksi Pelaksanaan BWS Kalimantan II dengan didampingi oleh PPK Perencanaan dan Program Provinsi Kalimantan Selatan, Koordinator Teknis Satker BWS Kalimantan II beserta staf. Dari Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Barat berharap agar usulan di daerahnya dapat terlaksana ditahun ini. Untuk hal tersebut disampaikan oleh Kasi Perencanaan dan Program Bapak Agus F Rottie, ST.,MT agar usulan yang telah masuk kedalam Renstra usulan 2020-2024 agar dilengkapi readiness criteria dari usulan yg telah disampaikan. Sedangkan dari Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan berkoordinasi terkait Renstra usulan 2020-2024 agar dapat disinkronisasikan kegiatan yang telah diusulkan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan