Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Switch to desktop Register Login

Kabupaten Yahukimo adalah salah satu kabupaten yang baru dimekarkan (10 tahun terakhir) di Provinsi Papua, dan saat ini terus menggalakkan roda pembangunan, termasuk salah satunya program  di bidang pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan beras Kota Dekai sebagai ibukota Kabupaten Yahukimo dan semua distrik-distrik yang ada di wilayah ini memasok beras dari Kabupaten Merauke via Kota Timika dengan menggunakan transportasi laut dan dilanjutkan dengan transportasi sungai melalui Kali Brasa, yang ditempuh selama ± 10 - 14 hari dan bahkan bisa lebih yang sangat tergantung dari curah hujan di hulu DAS Sungai Brasa tersebut, telah terjadi beberapa kali kejadian krisis beras di daerah ini, cerita penduduk setempat.

Untuk memenuhi kebutuhan beras setempat telah dikembangkan sawah tadah hujan ± 50 ha, dengan mendatangkan petani dari Kabupaten Merauke baik sebagai petani penggarap maupun sebagai pendamping petani lokal, Pemerintah Kabupaten Yahukimo menyiapkan rumah-rumah dan kebutuhan hidup selama 2 tahun bagi petani-petani tersebut, akan tetapi karena belum terjaminnya ketersediaan air dan hasil produksi beras sehingga petani-petani tersebut telah kembali ke tempat asalnya 3 tahun yang lalu.

Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Happy Mulya dalam kunjungannya 7 dan 8 November 2014 di daerah ini dalam rangka monitoring kegiatan BWS Papua Tahun 2014 ini yang ditemui di Bendung Yahukimo, menjelaskan bahwa di wilayah Kabupaten Yahukimo terdapat potensi lahan irigasi seluas ± 3.200 ha (sudah Detail Desain Tahun 2006), bahkan sudah dibangun bendung dan saluran primer dan saluran sekunder,pembangunan bangunan-bangunan irigasi ini dimulai tahun 2007 dan sudah berjalan 7 tahun dan sampai sekarang belum berfungsi. Kondisi jaringan primer sebagian sudah dilining dengan beton dan sebagian jaringan primer dan jaringan sekunder masih berupa saluran tanah, jaringan yang masih berupa jaringan tanah ini harus segera ditingkatkan menjadi pasangan beton karena jika tidak segera dilaksanakan, maka jaringan-jaringan air tersebut akan ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan lagi dan akan menjadi hutan kembali, tandas Happy.

Masih dari penjelasan Happy, sesuai Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, dalam Pasal 5 disebutkan bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani. Dalam pengembangan daerah irigasi Kementerian PU melaksanakan pembangunan mulai dari bangunan bendung, jaringan primer sampai dengan jaringan sekunder, sedangkan pembangunan jaringan tertier dan kuarter dilaksanakan oleh Dinas PU Provinsi atau Kabupaten serta pencetakan sawah oleh Kementerian Pertanian (Dinas Pertanian Provinsi atau Kabupaten) sesuai kewenangannya. Jadi suatu daerah irigasi bisa berfungsi dengan baik, jika koordinasi lintas sektor ini terus dilakukan, Perlu kesatuan pengelolaan daerah irigasi mulai dari hulu, tengah dan hilir suatu daerah irigasi, jelas Happy.

Permasalahan daerah irigasi Yahukimo yang ditemui dalam kunjungan Happy adalah pembangunan jaringan tersier dan pencetakan sawah baru yang dilaksanakan oleh Dinas PU Kabupaten tidak mengacu pada elevasi bangunan-bangunan yang telah dibangun atau yang sudah ada. Hal ini telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten Yahukimo Yakober Mendila, ST.MT via saluran telepon. Desain perencanaan daerah irigasi Yahukimo ini ada di BWS Papua dan kami siap mendukung desain perencanaannya ke pihak kabupaten, sedangkan petani yang pernah menggarap lahan di daerah irigasi ini telah kembali ke daerah asalnya beberapa tahun yang lalu, jelas penjaga pos stasiun hujan di Yahukimo yang ditemui di lapangan.

Bupati Yahukimo Dr. Ones Pahabol, SE.MM yang ditemui Happy di Kota Sentani setelah kunjungannya di Dekai, menjelaskan Pemerintah Kabupaten Yahukimo setiap tahun mengalokasikan dana melalui dana APBD Kabupaten untuk membangun saluran tersier dan pencetakan sawah baru, akan tetapi karena terbatasnya dana APBD Kabupaten, sehingga pembangunannya juga sering mengalami hambatan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Yahukimo juga telah membebaskan lahan-lahan untuk pengembangan daerah irigasi di daerah ini. Pemerintah Kabupaten Yahukimo sangat mendukung pengembangan dan penyelesaian daerah irigasi yang sedang dibangun tersebut, baik dengan penyediaan lahan maupun petani penggarap lahan nantinya, kata Ones Pahabol mengakhiri penjelasannya.

Read more... 0

Berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa “Untuk mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air, pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya”.

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut Balai Wilayah Sungai Sumatera V berusaha melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan bagi para petugas di balai wilayah sungai khususnya dan pengelola sistem informasi dan data bidang sumber daya air pada umumnya. Pelatihan On Job Training (OJT) Pengelolaan Sistem Informasi dan Data dilaksanakan pada tanggal 04 November 2014 yang diikuti oleh instansi-instansi terkait diantaranya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sumatera Barat, Dinas Pekerjaan Umum Kota. Padang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai Dareh dan dari Balai Wilayah Sungai Sumatera V sendiri. Adapun nara sumber pada pelatihan ini berasal dari Subdirektorat Data & Informasi, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kegiatan OJT Pengelolaan Sistem Informasi dan Data ini merupakan bagian dari kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) II Komponen 1.

Sesuai dengan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan jaringan sistem informasi sumber daya air (SISDA) terpadu, khususnya peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola SISDA. Dengan adanya kegiatan OJT Pengelolaan Sistem Informasi dan Data Bidang Sumber Daya Air ini, Dinas/Balai Pengelolaan Sumber Daya Air/Balai Wilayah Sungai dapat meningkatkan pengelolaan database sumber daya air yang seragam formatnya serta pengembangan jaringan SISDA terpadu yang terdiri dari: peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola SISDA, pengembangan jejaring SISDA, dan pengembangan teknologi informasi.(DW) 

sumber : BWS Sumatera V

Read more... 0

Provinsi Papua memiliki sumber daya air yang sangat potensial, yang tersebar dari daerah pegunungan sampai daerah pesisir pantai. Untuk itu, maka perlu adanya perencanaan terpadu dalam waktu Wilayah Sungai (WS) atau dalam suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) mulai dari daerah hulu sampai daerah hilirnya, sehingga pemanfaatannya dapat dinikmati seluruh masyarakat yang berada dalam WS/DAS tersebut.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka dilakukanlah Rapat Kordinasi dan Sinkronisasi Teknis (Rakornis) Bidang Sumber Daya Air Tahun 2014 dengan Thema:

“PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR BERBASIS WILAYAH SUNGAI GUNA MENUNJANG PERCEPATAN KEMAJUAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN KUALITAS HIDUP”

DSC 0029

Kegiatan tesebut dilaksanakan selama dua hari, tanggal 27-28 Oktober 2014, bertempat di ruang Krakatau, Hotel Horison Jayapura, yang peserta nya berasal dari Bappeda Provinsi Papua, Dinas PU Provinsi Papua, Dinas Pertanian Provinsi Papua, serta perwakilan dari setiap kabupaten/kota di Papua. Pada kesempatan ini, acara dibuka oleh Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten II Setda Papua, Drs Elly Loupatty MM. Dalam sambutannya, beliau mengatakan “Forum ini sangat penting untuk senergi program dan kegiatan yang lebih terukur dibiayai dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota dalam bidang infrastruktur Sumber Daya Air  secara terpadu dengan program kegiatan gerbang emas sehingga seluruh target dan sasaran kebijakan dapat tercapai setiap tahun anggaran.”

Dalam sambutan tersebut, Gubernur juga berharap agar Bappeda Kabupaten/kota bekerja lebih keras mengkoordinasikan alokasi anggaran yang telah diturunkan langsung ke Kabupaten/kota digunakan secara terukur dan turut bertanggung jawab atas penggunaanya. Dinas PU Kabupaten/kota pengelola kegiatan supaya mutu pekerjaan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik yang memanfaatkan fasilitas yang saudara bangun. Untuk usulan program dan kegiatan Bidang Ke-PU-an  Tahun anggaran 2015, difokuskan pada bidang Sumber Daya Air kewenangan DAS masing-masing sehingga sasaran pembangunan dapat berjalan sesuai aturan-aturan yang ada.

Read more... 0

Copyright by Pengembangan Sistem, Data dan Informasi SDA. ©2012 All rights reserved.

Top Desktop version