Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Switch to desktop Register Login

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan instansi terkait melakukan penertiban berupa pemasangan tanda peringatan/larangan dan pemberian teguran 1 maupun ke 2 ke beberapa pemilik bangunan yang melanggar sempadan irigasi di area Saluran Induk Pucang Daerah Irigasi Singomerto, Kabupaten Banjarnegara, kemarin (23/2).

Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan (OP) BBWS Serayu Opak Suseno Hadi Kuswanto mengatakan, pelanggaran di bidang SDA memang terjadi di berbagai lokasi, tidak hanya di Banjarnegara saja. Dirinya mencontohkan adanya bangunan ilegal di Saluran Irigasi Kedungsamak, Kabupaten Kebumen. Selain bangunan ilegal, pelanggaran yang banyak terjadi adalah penambangan tanpa izin, misalnya yang terjadi di sungai berhulu Gunung Merapi.

Dalam menangani berbagai pelanggaran tersebut, Kementerian PU telah bekerjasama dengan berbagai instansi, bahkan di level pusat telah dilakukan MoU dengan Kepolisian RI. Namun demikian, dalam prakteknya di lapangan, tetap dikedepankan upaya persuasi dan sosialisasi. Sebab, tidak sedikit masyarakat yang melakukan pelanggaran karena ketidaktahuan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, bagi yang melanggar dengan sengaja tentu harus diberi sanksi tegas.

Lebih lanjut, Kepala Bidang OP menjelaskan, penertiban pelanggaran bidang SDA dilakukan sejalan dengan program pemerintah untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Oleh karena itu, fungsi infrastruktur SDA, khususnya irigasi perlu dijaga.

Dalam kesempatan yang sama, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBWS Serayu Opak Bambang Sumadyo Bowolaksono mengatakan, penertiban di Banjarnegara dimaksudkan pula untuk memberikan efek jera kepada masyarakat. Sebab, jika dibiarkan, maka masyarakat lain akan ikut-ikutan mengokupasi lahan yang semestinya menjadi area sempadan irigasi maupun sungai. Dirinya menegaskan, ke depan penertiban serupa akan terus digalakkan demi menjaga keberadaan dan fungsi insfrastruktur SDA. (ifn/humas bbws-so)

Read more...

Pada hari senin 16 Februari 2015, bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Holtilkultura Prov Papua Komplek Kantor Dinas Otonom Prov. Papua di Kotaraja Abepura – Jayapura, telah diadakan Rapat Forum SKPD Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura se Provinsi Papua Tahun 2015.

Acara ini dihadiri oleh para Kepala SKPD Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura se Papua yang meliputi : Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten  Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Kep. Yapen, Kabupaten dan Kabupaten Deiyai.

Kepala BWS Papua Happy Mulya dalam paparan materinya yang berjudul “Dukungan Balai Wilayah Sungai Papua pada Program Swasembada Pangan (padi) di Provinsi Papua” memberikan pokok-pokok materi sbb: Dasar-dasar Hukum Pengelolaan SDA, Potensi Daerah Irigasi dan daerah Rawa di Provinsi Papua, rencana Program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), perhitungan produksi beras dari daerah potensi Irigasi dan daerah rawa Provinsi Papua, rencana pengembangan daerah irigasi dan daerah rawa di Provinsi Papua, Permasalahan dalam pengembangan daerah irigasi dan daerah rawa di Provinsi Papua, dan gambaran infrastruktur Irigasi yang telah dilaksanakan BWS Papua.

Acara ini dilanjutkan dengan acara diskusi antara peserta acara tsb. Happy Mulya yang memeberikan penjelasan setelah acara ini menjelaskan bahwa permasalahan pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi dan daerah rawa di Provinsi Papua diantaranya: masalah tanah ulayat (adat), kurangnya petani penggarap, pencetakan lahan berpengairan, alih fungsi lahan, kerusakan hulu DAS, dan sedimentasi.

Untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan nasional perlu kordinasi lintas sector, lintas administrasi dan lintas stakeholders, tandas Happy.

Read more...

Menteri PU-PR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Basuki Hadi Muljono bersama rombongan tiba di Timika pada Sabtu (14/2). Selama berada di Timika, Menteri PU-PR akan meninjau lokasi pembangunan industri smelter yang disiapkan di sekitar kawasan Pelabuhan Paumako, Distrik Mimika Timur atau di sekitar kawasan Portsite, Pelabuhan Amamapare Distrik Mimika Timur Jauh. Menteri PU bersama rombongan juga meneruskan perjalanan menuju Ilaga dan Sugapa Kabupaten Puncak dan Intan Jaya untuk meninjau rencana pembangunan infrastruktur jalan raya yang menghubungkan Ilaga dan Sugapa ke Timika melewati kawasan Grasberg Tembagapura. Agenda kunjunganm kerja Menteri Hadi Muljono akan diakomodasi oleh Pemda Puncak Jaya.

Kementerian PU-PR mendukung sepenuhnya pembangunan kawasan industri di Kabupaten Timika, Provinsi Papua. Pembangunan kawasan industri ini merupakan bagian dari kesepakatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, dan PT Freeport Indonesia.Â

"Apa yang menjadi bagian dari porsi ke-PU-an (pekerjaan umum), menyangkut kawasan industri yang terkait infrastruktur jalan, penyediaan air, dan juga permukiman akan kami dukung. Apa pun bentuknya, bisa kawasan industri khusus, kawasan industri terintegrasi, ataupun kawasan ekonomi khusus, selama dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, kami dukung," tegas Menteri Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, usai kunjungan lapangan ke Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak, 14-15 Februari 2015.

Untuk diketahui, Menteri PU-PR Basuki Hadimuljono dan Menteri ESDM Sudirman Said berbagi peran melakukan peninjauan langsung kondisi Papua terkait rencana pembangunan smelter (fasilitas pengolahan hasil tambang). Setelah peninjauan dilanjutkan dengan pertemuan tertutup antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan PT Freeport Indonesia yang menghasilkan beberapa kesepakatan.Â

Pada poin kedua kesepakatan, disebutkan bahwa smelter yang akan dibangun merupakan bagian dari pengembangan kawasan industri yang dikembangkan pemerintah daerah, Provinsi Papua maupun Kabupaten Timika. Kementerian PU-PR akan mendukung penyiapan kawasan dan mencocokkan dengan rencana tata ruang nasional.

“Untuk rencana pembangunan smelter ini Kementerian PU-Pera akan memberikan dukungan sepenuhnya dalam rangka tidak hanya membangun smelternya saja, tetapi sebagai salah satu aspek dari kawasan industri yang akan dibangun di Timika,” kata Basuki.

Ada pun bentuk dukungan untuk kawasan industri tersebut adalah berupa jalan akses menuju kawasan, penyediaan air, dan perumahan. Anggarannya sendiri saat ini belum disusun.

Sedangkan padaÂÂ poin ketiga kesepakatan disebutkan bahwa PT Freeport Indonesia juga akan mendukung sepenuhnya upaya menerobos wilayah-wilayah sulit di Papua.

"Untuk rute Grasberg-Ilaga telah didiskusikan dengan Freeport, dan mereka menyatakan dukungannya, kalau tidak mungkin terbuka untuk umum, maka khusus untuk jalur logistik Timika-Grasberg-Ilaga,” tambah Basuki.

Dia mengungkapkan, Kementerian PU-PR sudah memiliki detail desain dari Grasberg ke Ilaga, namun akan mengulas kembali agar lebih optimal. Karena di salah satu lokasi yang dilintasi, masih memerlukan pengembangan terowongan atau memotong tebing setinggi 100 meter.

"Kami akan review kembali, supaya lebih optimal, ada beberapa ruas jalan yang memerlukan terowongan atau dengan pemotongan tebing setinggi 100 meter. Dengan adanya perubahan desain akan lebih nyaman dan aman,” tandas Basuki.Â

Grasberg berada pada ketinggian 4.200 meter di atas laut sedangkan Ilaga ada pada posisi 2.100 meter di atas laut. Kondisi ini mengharuskan penciptaan cara dan metode pembangunan jalan yang efektif dan tepat agar jalan tidak terlalu curam maupun landai. Pasalnya, untuk membangun jalan ada kriteria desain yang kecuramannya tidak boleh lebih dari 15 persen.

Read more...

Copyright by Pengembangan Sistem, Data dan Informasi SDA. ©2012 All rights reserved.

Top Desktop version