© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Peran Serta Indonesia pada The 2nd AIWW
Peran Serta Indonesia pada The 2nd AIWW

The 2nd Asia International Water Week (AIWW) akan diselenggarakan pada tahun 2020 mendatang dengan Indonesia sebagai tuan rumah.

Indonesia yang akan diwakili salah satunya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air akan berbagi solusi dan berharap mendapatkan solusi serta inovasi untuk masalah seputar pengelolaan sumber daya air di negeri ini.

Sebagaimana diutarakan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat persiapan acara bertajuk Stakeholders Consultation Meeting untuk The 2nd AIWW Meeting yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 11 hingga 13 November 2019, Indonesia paling tidak memiliki dua masalah yang umum terjadi, yaitu pemerataan ketersediaan air dan penurunan kualitas air.

"Ketersediaan air Indonesia di atas kertas tampak oke, namun bila dilihat lebih detail ke masing-masing daerah, sebenarnya ketersediaannya tidak merata antara suatu daerah dengan daerah lain."

"Beban yang ditanggung oleh suatu daerah juga berbeda-beda. Pulau Jawa contohnya, ketersediaan airnya tampak cukup bila melihat luasan pulaunya. Namun Pulau Jawa menanggung beban lebih dari setengah penduduk Indonesia," jelas Basuki dalam pembukaan acara (11/11).

"Selain isu pemerataan air, ada juga isu penurunan kualitas air. Pencemaran air meningkat terutama dari limbah domestik dan industri. domestik dan industrial waste. Hal ini menyebabkan kerusakan serius dari sungai," imbuh Menteri Basuki.

Atas dua permasalahan pengelolaan air tersebut telah dilakukan solusi struktural maupun non-struktural. Solusi yang tidak hanya melibatkan pihak Pemerintah Pusat tetapi juga melibatkan Pemerintah Daerah, Swasta dan lembaga swadaya masyarakat.

The 2nd AIWW dirasa sebagai wadah yang tepat untuk merumuskan alternatif solusi yang dapat diterapkan di Indonesia dan juga mungkin di negara lain dengan persoalan serupa.

Acara yang direncanakan berlangsung di Pulau Dewata ini diharapkan dapat merumuskan solusi-solusi praktis yang dapat diterapkan langsung di lapangan.

"Kita harus bekerja sama untuk membuat rencana aksi ke depan untuk mengatasi masalah-masalah air di Asia.
Saya yakin, kolaborasi yang tengah dibangun ini akan membentuk sinergi pengelolaan air di Asia," harap Menteri PUPR.


Sekilas tentang The 2nd AIWW

The 2nd AIWW direncanakan berlangsung di Bali pada akhir tahun 2020. Beberapa persiapan tengah dilakukan untuk memastikan keberhasilan acara, seperti halnya Stakeholders Consultation Meeting (SCM) yang tengah berlangsung di Jakarta.

SCM merupakan initial meeting yang mendiskusikan tema besar dan sub tema yang potensial untuk diangkat di The 2nd AIWW nanti. Enam tema besar dan sub-sub tema yang mengikutinya telah ditentukan saat The 2nd AIWW Kick-Off Meeting dan The 3rd General Assembly Meeting.

Enam tema tersebut yaitu:
1. Water Security and Sustainable Growth
2. Building a Plan for IWRM/SWM Pilot Project and Capacity Building
3. Water Management Policy and Technology Responding to Climate Change
4. Interactions amont the Water, Energy, Food and Ecosystems Interlinkage
5. Water Security addressing local, regional and global challenges
6. Asia Dynamic Hub for Water - The power of knowledge and information

SCM dihadiri oleh Menteri PUPR, Presiden Asia Water Council, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air, Direktur Jenderal Sumber Daya Air sebsgai Ketua AWC Indonesia, dan beberapa koordinator tema yang berasal dari negara-negara Asia, seperti Cambodia, RRC, Korea dan sebagainya.

(KompuSDA-kty/arg)

11 November 2019 Selengkapnya

Teras Cikapundung jadi Tempat Percontohan Pengelolaan Sampah
Teras Cikapundung jadi Tempat Percontohan Pengelolaan Sampah

Sampah, merupakan momok bagi keberlangsungan sebuah kota. Pesatnya perkembangan sebuah kota, bila tidak diiringi oleh manajemen pengelolaan sampah yang baik akan menjadi masalah ke depannya.

"Selain air, penanganan sampah juga harus dijadikan prioritas. Sesuai dengan tema Hari Habitat tahun 2019 tetang sampah, mari kita jadikan pengelolaan sampah sebagai prioritas selama lima tahun ke depan di Kementerian PUPR," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat membuka puncak peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia tahun 2019 bertajuk Generasi Masa Depan, Generasi Peduli Sampah.

Ditjen SDA ikut serta dalam acara yang bertempat di Bendungan Jatiluhur, Jawa Barat (30-31/10/2019) ini, dengan menyajikan informasi mengenai Situ Cisanti dan Teras Cikapundung yang menjadi tempat percontohan pengelolaan sampah.

Situ Cisanti merupakan titik 0 kilometer dari aliran Sungai Citarum. Pada tahun 2018 lalu, Pemerintah mencanangkan aksi Citarum Harum sebagai sebuah langkah optimis untuk memulihkan sungai terpanjang di Jawa Barat ini dari masalah sampah.

Bukan cerita baru bahwa Sungai Citarum disorot dunia sebagai salah satu sungai terkotor di dunia. Kini Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah sedang berjibaku, bekerja sama demi menggapai mimpi Citarum Harum.

Pelaksanaan aksi Citarum Harum juga melibatkan berbagai unsur, yaitu unsur TNI, Kepolisian dan komunitas penggiat lingkungan, serta masyarakat setempat.

Hal ini sejalan dengan yang diutarakan oleh Menteri PUPR bahwa pengelolaan sampah harus di semua lini dan bersama-sama.

Hal ini didukung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang hadir mewakili Gubernur Jawa Barat. "Penyelesaiannya harus bersama-sama. Bahkan, kami meminta para pemuka agama kepada umatnya untuk menyerukan pelihara kebersihan. Karena tanpa disentuh hati nuraninya, tampaknya sulit untuk menyadarkan umat menjaga kebersihan."

Wakil Gubernur menambahkan bahwasanya, jika ada kerja sama dari para masyarakat Insya Allah masalah sampah bisa selesai.

Kerja sama antara Pemerintah dan masyarakat tampak jelas dalam pengelolaan sampah di Teras Cikapundung. Kini, wilayah yang dulunya kumuh telah berubah tertata asri dan dikelola bersama antara Pemerintah dengan komunitas.

Teras Cikapundung adalah salah satu materi yang disajikan oleh Ditjen SDA pada puncak peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2019.

Dahulu, deretan rumah kumuh memenuhi bantaran Sungai Cikapundung yang terletak di Babakan Siliwangi, Kota Bandung. Lokasi ini pun dijadikan tempat pembuangan sampah sementara yang tidak terawat, lengkap dengan perumahan liar para pemulung.

Oleh karenanya, pada tahun 2013 silam Ditjen SDA melalui BBWS Citarum bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung menindak tegas dengan membebaskan lahan bantaran sungai yang kemudian diubah menjadi ruang terbuka hijau dan diberi nama Teras Cikapundung.

Sejak saat itu Teras Cikapundung dikenal sebagai daerah wisata dengan aktivitas air yang dikelola oleh Komunitas Cikapundung. Sedangkan tugas operasi dan pemeliharaan Teras Cikapundung sampai saat ini dilaksanakan oleh BBWS Citarum.

Kembali ke peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia, puncak acara selain dihadiri oleh Menteri PUPR dan Wakil Gubernur Jawa Barat, juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Cipta Karya selaku Ketua Panitia Pelaksana, Dirut PJT II, Bupati Purwakarta, Walikota Tangerang Selatan sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia dan Dubes Kenya untuk Indonesia.

(KompuSDA - ech/kty)

01 November 2019 Selengkapnya

Pulihkan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Kementerian PUPR Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi Gumbasa, Sulteng
Pulihkan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Kementerian PUPR Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi Gumbasa, Sulteng

Palu - Untuk memulihkan produksi pertanian tanaman pangan di Daerah Irigasi (DI) Gumbasa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pascabencana gempa bumi dan likuefaksi tahun 2018 silam, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Sumber Daya Air (SDA) tengah melakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bendung dan Saluran Irigasi D.I Gumbasa. 

Menteri Basuki mengatakan bahwa irigasi akan segera berfungsi di kawasan hulu Gumbasa untuk mengairi lahan pertanian subur seluas 1.070 hektar. Total layanan Daerah Irigasi Gumbasa dari hulu hingga hilir adalah sekitar 8.180 hektar.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng Arie Setiadi Moerwanto mengatakan bahwa DI Gumbasa harus diprioritaskan dalam rangka pemulihan ekonomi lokal. Masyarakat Sigi harus pulih dan meningkat penghidupannya, serta mengatakan sangat terbantu dengan irigasi tersebut," jelas Arie.

Direktur Irigasi dan Rawa, Ditjen SDA, Mochammad Mazid mengatakan DI Gumbasa yang dibangun pada tahun 1931 mulanya hanya berupa free intake dengan suplai air dari Sungai Gumbasa, kemudian oleh Departemen PU dibangun menjadi bendung permanen pada tahun 1976. Oleh karena pemanfaatannya sudah cukup lama maka saat ini dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terbagi dalam dua tahap. Tahap I berupa rehab bendung dan saluran untuk areal pertanian  seluas 1.070 Ha dari Intake sampai dengan BGKn 7. Kegiatan rehab meliputi Perbaikan Intake, Gravel Trap, Sand Trap, Saluran Induk (7.168 m), Saluran Sekunder Ramba (996 m), Saluran Sekunder Kalawara (492,6 m), dan Saluran Sekunder Kalulu Lau (1.124,8 m), Saluran Pembuang Pandere (1.166 m), dan Saluran Pembuang Sibowi (1.500 m). Tahap II akan difokuskan pada pekerjaan pembangunan saluran irigasi untuk melayani sekitar 7.100 ha area pertanian potensial.

Pekerjaan tahap pertama menelan biaya Rp. 152 miliar yang bersumber dari APBN dengan progres fisik sebesar 82 % dan ditargetkan selesai pada Desember 2019.

Sedangkan untuk tahap II, akan dilakukan Perencanaan Desain Teknis melalui Program ESP Loan ADB pada Desember 2019 hingga Agustus 2020. Sedangkan konstruksinya akan di mulai pada Mei 2020 dan ditargetkan selesai pada November 2021.

DI Gumbasa terletak di  area lembah Palu yang memanjang dari kaki hulu Sungai Gumbasa mengalir hingga Sungai Kawatuna di Kota Palu. Secara administratif, DI Gumbasa melayani 5 Kecamatan yang berada di Kabupaten Sigi dan Kota Palu yaitu, Kecamatan Gumbasa,Tanambulaya, Dolo, Sigi Biromaru dan Palu Selatan serta memiliki luas irigasi potensial 8.180 ha.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, Ferianto Pawenrusi menambahkan selain rehabilitasi dan rekonstruksi DI Gumbasa akan dilakukan juga kegiatan pengamanan pantai dampak tsunami yang akan kontrak pada November 2019 sepanjang 7 km di Teluk Talise. Untuk pemenuhan air baku Kabupaten Sigi dan Kota Palu akan dibangun instalasi air baku Pasigala Baru dengan kapasitas 600 lt/det untuk melayani 60.000 kk. Suplai air baku ini akan melayani hunian tetap (huntap) di Pombewe. Sementara untuk huntap di Tondo -Talise dan Duyu akan ada jaringa air baku melalui Sungai Paniki dan Sungai Lewara. (Biro Komunikasi Publik PUPR)

 

31 Oktober 2019 Selengkapnya

Bersatu Kita Maju dalam Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 91
Bersatu Kita Maju dalam Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 91

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda (28/10) di Lapangan Kementerian PUPR, Jakarta yang dihadiri oleh para pejabat dan pegawai di seluruh lingkungan kementerian.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air diberi amanah untuk menjalankan tugas sebagai petugas upacara dan Direktur Sungai dan pantai, Jarot Widyoko bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Mengusung tema “Bersatu Kita Maju”, peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 kali ini bertujuan untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda.

Mewakili Menteri PUPR sebagai pemimpin upacara, Direktur Jenderal Bina Marga, Sugiyartanto membacakan pidato Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa dalam era perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat ini, pemuda harus mempunyai karakter yang tangguh dalam menyaring ilmu pengetahuan serta memiliki karakter positif dalam berbangsa dan bernegara.

Pemuda juga harus memiliki kapasitas intelektual dan skill kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan yang mumpuni, serta pemuda harus memiliki inovasi agar mampu berperan aktif dalam kancah internasional.

Tema “Bersatu Kita Maju” sesungguhnya diperuntukan untuk seluruh elemen bangsa, tetapi menjadi keharusan bagi pemuda karena di tangan pemuda Indonesia bisa lebih maju. Pemuda untuk Indonesia maju adalah pemuda yang memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan dunia.

Gerakan revolusi mental menemukan relevansinya, dengan pembangunan karakter Indonesia bisa kuat, tangguh dan kokoh ikut serta dalam percaturan pemuda di dunia, kita tidak lagi harus bertahan dan menghadapi dampak negatif dari modernisasi dan globalisasi, tapi kita harus mampu memberikan warna untuk mengubah dunia dengan tekad dan semangat dan tentunya didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.

Semangat para pemuda dalam menatap dan ikut membangun dunia harus terus menjadi obor penyemangat bagi pengabdian pemuda Indonesia dalam ikut serta berpartisipasi mengangkat bangsa dan tanah air tercinta di kancah dunia. (ech)

 

28 Oktober 2019 Selengkapnya

Bendungan Passeloreng Memasuki Tahap Akhir Pembangunan
Bendungan Passeloreng Memasuki Tahap Akhir Pembangunan

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) melalui Balai Besar WIlayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang telah membangun 3 bendungan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), yakni Bendungan Passeloreng, Karraloe dan Pamukkulu, ditambah 1 bendungan yang akan dilelang pada tahun 2019 yakni Bendungan Jenelata. Hal ini untuk mendukung ketahanan pangan sebagai bagian dari program Nawacita pemerintah.

Dirjen SDA Hari Suprayogi beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Bendungan Paselloreng di Desa Arajang Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo dan Bendungan  Karalloe yang berada di antara Desa Garing-Desa Datara Kecamatan Tompobulu dengan Bringbulu Kabupaten Gowa telah memasuki proses penyelesaian akhir.

"Bendungan Paselloreng progres pembangunannya sudah 98 persen, Karalloe juga terus diselesaikan. Untuk Pamukkulu proyek baru kontrak tahun kemarin, tapi sekarang tanahnya jalan dan sedang membangun jalan masuk. Jadi semua berjalan secara simultan, pembangunan teknis jalan, administratif juga jalan,” kata Hari Suprayogi beberapa waktu lalu.

Bendungan Paselloreng memiliki luas genangan 169 hektare dengan kapasitas tampung 138 juta m3 untuk mengairi 8.510 hektare sawah. Bendungan multifungsi ini juga dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk 4 kecamatan di Kabupaten Wajo sebesar 200 liter/detik, Konservasi Sumber Daya Air, pengendalian banjir Sungai Gilireng sebesar 1.000 m3/detik), perikanan air tawar, pengembangan Pariwisata, dan potensi listrik 2,5 MW. (kompusda-dnd dan Birkom)

 

23 Oktober 2019 Selengkapnya

Pembahasan Draft Pedoman Pembangunan dan Penanganan Keamanan Bendungan
Pembahasan Draft Pedoman Pembangunan dan Penanganan Keamanan Bendungan

Proses perpindahan ibukota negara sedang digarap oleh berbagai stakeholder. Salah satu tugas Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) dalam persiapan ini yaitu membangun infrastruktur yang berkaitan dengan sumber daya air, mulai dari tampungan air baku untuk kebutuhan masyarakat yang diperkirakan kurang lebih 2 juta orang.

Nantinya akan ada beberapa bendungan (tampungan air) juga intake yang dibangun di sekitar lokasi Ibukota Negara yang baru. Selain itu, Ditjen SDA juga akan membangun sarana dan prasarana pengendalian banjir melalui pembangunan drainase utama untuk ibukota tersebut. Disamping itu, target Nawacita untuk berbagai daerah di Indonesia juga masih menjadi fokus Ditjen SDA kedepannya.

“’Untuk itu, kami perlu terus berbenah agar lebih baik mengemban amanah yang telah diberikan dalam membangun infrastruktur sumber daya air, salah satunya dengan menyiapkan pedoman-pedoman yang punya payung hukum dalam pembangunan dan penanganan keamanan bendungan, juga pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun”, ujar Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA Jarot Widyoko saat membuka Workshop Pembahasan Draft Pedoman Pembangunan dan Penanganan Keamanan Bendungan untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun di Jakarta, (17/10).

Pembahasan draft ini merupakan kelanjutan dari Focus Group Discussion mengenai strategi implementasi kebijakan pembangunan dan penanganan keamanan bendungan untuk pekerjaan konstruksi rancang bangun yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. 

Jarot menambahkan, melalui workshop ini diharapkan bisa melahirkan pedoman-pedoman yang memiliki payung hukum terkait kriteria, syarat-syarat, kemungkinan resiko dan antisipasi yang harus disiapkan dalam membangun bendungan, juga pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun mengingat potensi perubahan dan perencanaan bendungan yang sifatnya cukup dinamis di berbagai daerah, juga agar pelaksana di lapangan memiliki fondasi yang jelas ketika akan melaksanakan kegiatan pembangunan khususnya bendungan.

Acara ini menghadirkan beberapa narasumber utama diantaranya Setiabudi Arianta selaku Sestama LKPP yang membahas aspek hukum pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun; Sarwono Hardjomuljadi selaku Tenaga Ahli Menteri PUPR dengan pembahasan prinsip-prinsip pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun; serta Arie Setiadi Moerwanto selaku Perekayasa Utama Puslitbang SDA yang membahas gagasan pembangunan bendungan di IKN dengan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun. (dro/ech – Kompu SDA)

 

17 Oktober 2019 Selengkapnya

Pengukuhan Anggota TKPSDA 2 WS di Sulawesi Utara
Pengukuhan Anggota TKPSDA 2 WS di Sulawesi Utara

Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Dumoga-Sangkub dan Wilayah Sungai Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas adalah dua WS di Sulawesi Utara yang keanggotaannya berkesempatan dikukuhkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Hari Suprayogi di Manado, Sulawesi Utara (10/10).

Diwakili oleh Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air (BPSDA) Fauzi Idris, Dirjen SDA memyampaikan bahwa keberadaan TKPSDA WS masih sangat diperlukan untuk mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya air agar tercapai keterpaduan pengelolaan sumber daya air antar pihak, antar sektor dan antar pemangku kepentingan. Karena, sebagaimana kita ketahui wilayah sungai seringkali melampaui wilayah administratif sebuah daerah.

"Perlu saya sampaikan kembali bahwa masing-masing wilayah sungai mencakup beberapa Kabupaten/Kota yang memerlukan keterpaduan pengelolaan sumber daya air untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat sumber daya air serta menghindari konflik yang dapat terjadi antar pengguna sumber daya air," uajr Dirjen SDA.

Dirjen SDA menambahkan bahwasanya TKPSDA WS dibentuk dengan maksud untuk mengintegrasikan kepentingan, program dan rencana kegiatan berbagai sektor, wilayah dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air di tingkat wilayah sungai.

"Sekali lagi saya sampaikan, TKPSDA WS bukan milik dan untuk kepentingan Kementerian PUPR tetapi untuk kepentingan semua pihak yang terkait terhadap perbaikan kondisi sumber daya air agar senantiasa dapat menunjang dinamika kehidupan dan pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat," imbau Dirjen SDA.

Kementerian PUPR merupakan inisiator pembentukan wadah koordinasi dan sekaligus menjadi fasilitator dalam rangka mengemban pelaksanaan amanat UUD 1945 khususnya Pasal 33.

Untuk dapat menjadi wadsh koordinasi semua pihak yang terkait kondisi sumber daya air, keanggotaan TKPSDA WS terdiri dari unsur Pemerintah dan Non Pemerintah. Unsur Pemerintah biasanya terdiri dari Kementerian/Lembaga terkait dan juga pemerintah daerah setempat. Sedangkan unsur Non Pemerintah dapat terdiri dari para pemerhati lingkungan dan kelestarian air dan akademisi.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I Mochammad Silachoeddin, sebagai pengelola Wilayah Sungai di Sulawesi Utara, menjelaskan bahwa Wilayah Sungai Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas dan Wilayah Sungai Dumoga-Sangkub merupakan wilayah sungai lintas provinsi yang mulai terbentuk pada tahun 2013.

"Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada anggota TKPSDA yang baru terbentuk mengenai konsepsi pengelolaan sumber daya air terpadu serta pemahaman mengenai tugas dan fungsi TKPSDA. Agar setelah pengukuhan anggota TKPSDA dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku," jelas Kepala BWS Sulawesi I.

(KompuSDA - kty)

11 Oktober 2019 Selengkapnya

Dirjen SDA Lantik 48 Pejabat Pengawas, Jafung dan Satker
Dirjen SDA Lantik 48 Pejabat Pengawas, Jafung dan Satker

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hari Suprayogi hari ini (8/10) melantik 48 Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Teknik Pengairan serta Kepala SNVT di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, Jakarta.

“Penggantian pejabat merupakan hal yang rutin dan alamiah karena umur dan usia jabatan ASN tidak bisa ada perpanjangan, ini merupakan hasil dari melihat latar belakang pendidikan, pengalaman dan integritas dan ini adalah hasil yang terbaik,” ujar Hari.

Dikatakannya juga bahwa ini dilaksanakan demi organisasi. “Kita kadang merasa memulainya ada keengganan tapi demi organisasi semua dijalankan. Teman-teman harus tetap tune in untuk menjaga kekompakan,” lanjutnya.

Dirjen SDA menuturkan bahwa tim SDA dikenal paling kompak dari mulai staf, pimpinan hingga para senior, untuk itu kita harus menjaga kebanggaan terhadap Ditjen SDA. “Saya ucapkan selamat yang promosi maupun yang mutasi, Anda sekalian dipercaya untuk menduduki jabatan yang sekarang ini,” tutupnya.

Berikut ini adalah daftar pejabat yang dilantik :

Direktorat Pengembangan Jaringan SDA

1. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi, Subdirektorat Sistem Informasi dan Data SDA, Titia Yudha Sarah Puspita, M.Sc

 

Direktorat Bina Penatagunaan SDA

1. Kepala Seksi Perencanaan Wilayah Sungai, Subdit Perencanaan Wilayah Sungai, Indah Salvia Amin, ST, M.Sc

2. Kepala Seksi Pemanfaatan SDA, Subdit Pemanfaatan SDA, David Emir Hansen Pasaribu, ST

3. Kepala Seksi Kelembagaan I, Subdit Kelembagaan, Nova Scotia Rosita, SH

 

Direktorat Sungai dan Pantai

1. Kepala Seksi Pantai Wilayah Timur, Subdirektorat Pantai, Hatta Putra, ST, M.Eng

2. Kepala Seksi Sungai Wilayah Barat I, Subdirektorat Sungai Wilayah Barat, Yuddi Yudistira, ST, MT

3. Kepala Subbagian Tata Usaha, Ardhyta Agus Setiawan, S.Sos, M.Si

 

Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan

1. Kepala Seksi OP Irigasi dan Raya Wilayah Timur, Subdit OP Irigasi dan Rawa, Ir. Suri Sudarmadiyah, MT

 

Pusat Air Tanah dan Air Baku

1. Kepala Subbidang ATAB Wilayah Timur II, Bidang ATAB Wilayah Timur, Arlinsyah, ST, MT

2. Kepala Subbagian Tata Usaha, Bagian Perencanaan dan TU, Widia Purnama Sari, SE, MA

3. Kepala Subbagian Bimbingan Teknik, Bagian Perencanaan dan TU, Angela Sari Ulina Barus, ST, M.Sc

 

BBWS Bengawan Solo

1. Kepala Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan, Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Santosa S.ST,MT

2. Kepala Subbagian Keuangan dan Umum, Bagian TU, Sihmanto, SE

3. Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Bagian TU, Anisa Hayu Widwiasih., SE

 

BBWS Brantas

1. Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Bagian TU, Nahason Hariandja, ST., MT

2. Kepala Subbagian Kepegawaian, Bagian TU, Suwandi, SE, MM

 

BBWS Citarum

1. Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Danau dan Bendungan, Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air

2. Kepala Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan, Bidang Operasi dan Pemeliharaan,  Angga Prawirakusuma., ST. MT

 

BBWS Pemali Juana

1. Kepala Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan, Bidang Operasi dan  Pemeliharaan,Pontji W. Arief Rachmanto, ST.MT

 

BBWS Serayu Opak

1. Kepala Seksi Program, Bidang Perencanaan Umum dan Program, Tri Surya Irawan, ST, MT

2. Kepala Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air, Bidang Pelaksanaan, Ir. Rudy Zulkarnain, MT

3. Kepala Subbagian Keuangan dan Umum, Bagian TU, Haris Wardayanto, SE

 

BBWS Pompengen-Jeneberang

1. Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Sungai dan Pantai, Bidang PJSA, Bagus Kurniawan, MT, MSP

 

BBWS Mesuji Sekampung

1. Kepala Subbagian Keuangan dan Umum, Bagian TU, Yanti Suri, SE.MM

2. Kepala Seksi PJSA, Bidang Pelaksanaan, Achmad Samudera, ST, MT

3. Kepala Seksi Perencanaan Umum, Bidang Perencanaan Umum dan Program, Budi Muhammad Habibi, ST, MPSDA

 

BBWS Sumatera VIII

1. Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Air Tanah dan Air Baku, Bidang PJPA, Zaldi Oktapian, ST

 

BWS Sumatera VI

1. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan, Dedy Setiawan Ritonga, ST, MPSDA

2. Kepala Subbagian tata Usaha, Karunia Kinantar Maulana, S.AP, MT

 

BWS Kalimantan II

1. Kepala Seksi Perencanaan Umum dan Program, Agus F.Rottie, ST

 

BWS Kalimantan III

1. Kepala Seksi Pelaksanaan, Arman Efendi, ST, M.Eng

2. Kepala Seksi OP, Fuad Gufransjah, ST

 

BWS Sulawesi IV

Kepala Seksi Perencanaan Umum dan Program, Rheinhardt Maupa, ST, MT

 

Jabatan Fungsional Teknik Pengairan

1. Ir. Arief Rahman, ME, Teknik Pengairan Ahli Madya - Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan

2. Yayat Sumaryat, ST, MT, Teknik Pengairan Ahli Madya – BBWS Citanduy

3. Nana Supriyatna, S.ST, MT, Teknik Pengairan Ahli Madya – BBWS Cimanuk Cisanggarung

4. Uki, S.Sos, M.Si, Teknik Pengairan Ahli Muda – BBWS Cimanuk Cisanggarung

5. Ibut Hendrawati, ST, MT, Teknik Pengairan Ahli Muda – BBWS Pemali-Juana

6. Sukri, ST, MSP, Teknik Pengairan Ahli Muda – BBWS Pompengan-Jeneberang

7. Alfred Fredrich Lukas, ATP, M.Si, Teknik Pengairan Ahli Madya – BWS Nusa Tenggara II

8. Marthen Luther Tella, ST, M.Si, Teknik Pengairan Ahli Madya – BWS Nusa Tenggara II

9. Kasim Sarewo, SE, ST, M.Si, Teknik Pengairan Ahli Muda – BWS Sulawesi IV

 

Kepala Satker/SNVT

BBWS Sumatera VIII

1. Kepala SNVT PJPA Sumatera VIII Provinsi Bangka Belitung, Supriatna, ST, MT

BBWS Brantas

1. Kepala SNVT Pembangunan Bendungan, Yogi Panhu Satriyawan, ST

BWS Sumatera IV

1. Kepala SNVT PJSA Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau, Midian Wahyu Tukuboya, ST, MT

BWS Kalimantan I

1. Kepala SNVT PJSA WS Kapuas, WS Jelai Kendawangan Provinsi Kalimantan Barat, Wardani, ST, M.Eng

BWS Maluku

1. Kepala SNVT PJPA Provinsi Maluku, Lidia Virgianti, SP, MT

2. Kepala Satuan Kerja OP SDA Maluku, Hayatuddin Tuasikal, SST, MT

(kompusda/dnd/hana)

 

08 Oktober 2019 Selengkapnya

Dirjen SDA Terima Penghargaan ITERA Adi Karsa Madya
Dirjen SDA Terima Penghargaan ITERA Adi Karsa Madya

Direktur Jenderal SDA, Hari Suprayogi, menerima penghargaan ITERA Adi Karsa Madya yang diwakili oleh Direktur OP, Agung Djuhartono, dalam acara Sidang Terbuka Institut Teknologi Sumatera Dies Natalis ke -5/Lustrum ke-1 Tahun 2019, pada 7 Oktober 2019 di Lampung. Penghargaan Adi Karsa Madya merupakan sebuah penghargaan bagi insan-insan yang berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur ITERA serta memiliki karya yang bermanfaat dan berdampak besar atau positif pada masyarakat.

 

Institut Teknologi Sumatera (ITERA), yang didirikan pada tanggal 6 Oktober 2014 dengan visi, misi dan motto “smart, friendly and forest campus”, memiliki tiga jurusan yaitu jurusan sains, jurusan teknologi infrastruktur dan kewilayahan dan jurusan teknologi produksi dan industri. Selama enam tahun terakhir ITERA telah dan sedang melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang pendanaannya bersumber dari beberapa Kementerian, salah satunya adalah Kementerian PUPR yang juga membantu pembangunan embung dan asrama mahasiswa.

 

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengatakan bahwa ITERA sebagai institut teknologi yang berada di Sumatera dapat berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera dan berdaya saing global sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kualitas dan kuantitas pendidikan bidang sains dan teknologi di Indonesia.

 

“ITERA bentuk kontribusi Lampung dalam hal pendidikan nasional, dan saya berharap ITERA membantu kita dalam memajukan teknologi terutama dalam hal infrastruktur di Indonesia”, lanjut Arinal Djunaidi.

 

ITERA juga memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh tanah air yang terdiri atas Penghargaan Adi Yasa Mahatama, Penghargaan Adi Karsa Utama dan Penghargaan Adi Karsa Pratama.

 

Penghargaan Adi Yasa Mahatama, Penghargaan yang tertinggi diberikan kepada insan yang memiliki jasa sumbangsih luar biasa baik moril, materiil serta saran terhadap pembangunan ITERA, yaitu Mantan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Penghargaan Adi Karsa Utama, diberikan kepada Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi dan Penghargaan Adi Karsa Pratama diberikan kepada insan yang berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur ITERA, salah satunya diberikan kepada Bintang Perbowo, Direktur Utama Hutama Karya. (eci, tin kompuSDA)

 

07 Oktober 2019 Selengkapnya

Bendungan Karalloe Suplai Air Irigasi untuk Jeneponto
Bendungan Karalloe Suplai Air Irigasi untuk Jeneponto

Bendungan Karalloe yang terletak di Kabupaten Gowa bila telah selesai dibangun nanti, mempunyai tugas utama mengairi areal persawahan di Kabupaten Jeneponto seluas 7.004 hektar.

Selain itu, Bendungan Karalloe memiliki tugas mulia lainnya, yaitu menjadi sumber air baku untuk masyarakat Jeneponto sebesar 440 liter per detik, potensi listrik sebesar 4.5 MW, sebagai pengendali banjir, konservasi air, dan tentunya potensi destinasi wisata serta pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat sekitar.

Pembangunan Bendungan Karalloe bukan tanpa hambatan. Bendungan yang termasuk ke dalam rencana 65 bendungan pada Nawacita Kabinet Kerja ini sempat diterjang banjir bandang pada Januari 2019 lalu.

Oleh karenanya, untuk mengejar jadwal pembangunan tetap sesuai kontrak, pekerjaan di lapangan digenjot setiap hari.

"Kami kerja 24 jam, 7 hari seminggu. Dalam sehari terdapat 3 shift pekerja. Alhamdulillah, pembangunan masih sesuai jadwal," jelas Muklisun, PPK Bendungan 1 BBWS Pompengan Jeneberang.

Sampai dengan artikel ini ditayangkan, progres fisik Bendungan Karalloe telah mencapai 65%. Pembangunan bendungan ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2020.

Bendungan yang sumber airnya berasal dari Sungai Karale ini merupakan tipe bendungan Concrete Face Rockfill Dam dan direncanakan memiliki tampungan efektif sebesar 28.27 juta meter kubik.

(KompuSDA-kty/ndro/ams)

05 Oktober 2019 Selengkapnya

Pembangunan Bendungan Besar Akan Terus Dilanjutkan
Pembangunan Bendungan Besar Akan Terus Dilanjutkan

“Ketika pembangunan 65 bendungan diperkirakan selesai pada tahun 2024 nanti, kapasitas air di Indonesia baru mencapai hampir 100 meter kubik per kapita per tahun dari target visium 2030 sebesar 120 meter kubik per kapita per tahun. Oleh karenanya untuk mencapai target tersebut dan mewujudkan ketahanan air, pembangunan bendungan masih diperlukan,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Hari Suprayogi selaku Ketua Umum Komite Nasional Bendungan Besar (KNI-BB) dalam pembukaan Seminar Nasional Bendungan Besar di Makassar, Sulawesi Selatan (3/10).
 
Selain ketahanan air, pembangunan bendungan besar juga dimanfaatkan untuk menunjang ketahanan pangan. Dengan terbangunnya 65 bendungan nanti baru sekitar 1,2 juta areal irigasi yang dapat diari, masih menyisakan kebutuhan sekitar 5.8 juta areal irigasi non waduk yang menanti jaminan ketersediaan air dari pembangunan bendungan.
 
Dilanjutkan oleh Hari Suprayogi bahwa pembangunan bendungan memiliki tantangan besar. Tantangan yang datang bukan hanya teknis tetapi juga non teknis. Salah satu solusi untuk menjawab tantangan yang diajukan oleh Menteri PUPR adalah inovasi, bukan hanya inovasi untuk membangun, tetapi juga inovasi dalam pengelolaan, pengoperasian daan rehabilitasi. 
 
“Kita berpikir punya 231 bendungan yang dimulai sejak jaman Belanda. Bagaimana bisa di-upgrade dan direhab dengan inovasi-inovassi sehingga dapat berfungsi lebih. Inovasi juga diharapkan dilakukan dalam pembangunan bendungan dari mulai tahap perencanaan. Misalnya tidak melulu menggunakan tipe urugan, tetapi yang lebih sesuai dengan kondisi wilayah sehingga pembangunan bendungan bisa lebih efektif dan efesien,” pesan Dirjen SDA.
 
Solusi dalam menjawab tantangan-tantangan inilah yang diharapkan diperoleh dalam seminar bertajuk  “Tantangan Penyelesaian Pembangunan dan Pengelolaan 65 Bendungan serta Keberlanjutan Program di Masa Mendatang”. 
 
Seminar yang dihadiri oleh hampir 1.000 orang yang berasal dari kalangan profesi dan akademisi bidang bendungan ini akan berlangsung selama 3 hari, saampai dengan 5 Oktober. Pembukaan seminar dibarengi dengan peluncuran buku Manajemen Pelaksanaan Bendungan Tipe Urugan. Di hari ketiga para peserta seminar akan diajak untuk langsung meninjau Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
 
Acara dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan M. Nurdin Abdullah, dan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, perwakilan Bupati, Walikota, Kepala BUMN, stakeholder, dan rektor Perguruan Tinggi.
 

03 Oktober 2019 Selengkapnya

Menikmati Tanggul Pantai di Muara Baru dan Kali Baru
Menikmati Tanggul Pantai di Muara Baru dan Kali Baru

Angin laut di daerah itu semilir selalu terasa, menemani para warganya berkegiatan sehari-hari. Memang tidak ada desiran ombak layaknya pantai tempat wisata, tapi pemandangan laut Jakarta menjadi salah satu yang mereka banggakan. Adalah Muara Baru dan Kali Baru di Jakarta Utara yang pada hari itu dikunjungi, selain melihat aktivitas warganya, juga mengunjungi pembangunan proyek tanggul pengaman pantai yang terletak persis di depan pemukiman warga, tepatnya berada di Jalan Pantai Mutiara, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

“Kalau dulu suka ada banjir lumayan se-dengkul, tapi semenjak ada tanggul, gak parah dan surutnya juga cepat,” kata Emi (37), pemilik warung makan di dekat tanggul di Muara Baru, sore hari itu.

Perubahan iklim yang signifikan memang telah mengakibatkan tinggi permukaan air laut mengalami peningkatan sementara permukaan tanah terus mengalami penurunan, termasuk di wilayah Teluk Jakarta. Sehingga sangat diperlukan pembangunan tanggul demi mencegah banjir rob akibat pasang surut air laut. Oleh karenanya, tidak hanya Emi yang merasa bersyukur dengan adanya tanggul tersebut, Iwan (42), warga Muara Baru itu turut merasakan dampak pembangunan tanggul pantai ini, dirinya mengatakan sudah beberapa tahun terakhir wilayah tempat tinggalnya tak lagi terkena musibah banjir, kalau pun ada tidak separah sebelumnya. "Sudah empat tahun terakhir ini kayaknya enggak pernah banjir (tinggi). Kalau pun banjir, ada tapi enggak tinggi ya," ungkapnya.

Sementara di kawasan Kali Baru, pembangunan tanggul pantai dimanfaatkan oleh warganya untuk berkumpul di sore hari dengan kegiatan senam ibu PKK. Nursiyati (45 tahun), ketua RW 3 Kelurahan Kalibaru mengatakan kegiatan senam rutin dilaksanakan setiap Rabu sore hari dan Sabtu pagi hari.

“Senang sekali dengan pembangunan tanggul Kalibaru, ibu-ibu PKK rutin senam di sini, ada yang jogging, sepedaan, tempat anak main. Pedagang juga suka datang ke sini. Tadinya kan ini kumuh banyak sampah, sekarang sudah bagus jadi lokasi wisata kita,” ujar Nur. Tentunya selain menjadi tempat rekreasi warga sekitar dengan pemandangan laut, proyek sepanjang 2,2 kilometer ini dilengkapi oleh ruang terbuka publik bisa sebagai tempat orang berkumpul.

Selain Nursiyati, Syaeful Mansur (50) sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Kalibaru berharap agar pembangunan proyek ini ke depannya tidak menggangu aktivitas warganya yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Dia berharap ada pembangunan dermaga untuk kapal-kapal nelayan bersandar. "Berharap agar diperhatikan kegiatan mata pencaharian tak terganggu. Supaya kegiatan ekonomi terutama di pesisir pantai kan banyak yang mata pencahariannya sebagai nelayan, agar mereka tidak memutar terlalu jauh," kata Syaeful.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, kawasan pesisir Jakarta terus mengalami penurunan permukaan tanah hingga 11-12 cm per tahun. Hal ini mengakibatkan Utara Jakarta ini kerap direndam banjir rob. Oleh karenanya pembangunan tanggul pantai Jakarta menjadi bagian penting dari program prioritas jangka pendek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development.

Pembangunan tanggul pantai tersebut dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), PUPR telah menyelesaikan pembangunan tanggul paket 1 yang berlokasi di Kelurahan Muara Baru sepanjang 2,3 km dan Paket 2 di kelurahan Kali Baru dengan panjang tanggul 2,2 km.

Tentunya pekerjaan rumah dari proyek NCICD ini masih cukup panjang dan diperlukan kerja sama dari semua pihak, penurunan tanah yang terjadi di Kota Jakarta memang baru dirasakan dampaknya di beberapa wilayah saja, namun usaha pencegahan ke depan demi kota Jakarta yang aman dan nyaman untuk ditinggali harus dimulai dari sekarang, perlahan tanggul ini akan terbangun membentang pesisir Jakarta untuk melindungi daratan Jakarta dari penurunan tanah yang semakin tahun terjadi. (kompusda/dnd/ech)

03 Oktober 2019 Selengkapnya