© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Komisi V DPR RI Kunjungi Bendungan Lempake di Samarinda
Komisi V DPR RI Kunjungi Bendungan Lempake di Samarinda

“Banjir tidak bisa dihilangkan sama sekali, hanya bisa diminimalisir saja,” ucap Direktur Bina OP Agung Djuhartono saat mendampingi Komisi V DPR RI yang melakukan kunjungan kerja spesifik ke Bendungan Lempake yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur pada 23 Januari 2020.

 

Ia menambahkan bahwa bencana yang satu ini, dimanapun ia menghampiri, memang tidak bisa dihilangkan sama sekali. Kenapa? Karena semakin ke sini, curah hujan semakin tinggi, belum lagi durasinya yang semakin lama. Tapi bukan itu saja penyebabnya. Daya serap tanah yang terus berkurang akibat aktivitas manusia, tentu tidak bisa lagi dengan maksimal menyerap air hujan yang turun. Bisa jadi karena di bagian hulu sungai sudah semakin gundul akibat penebangan pohon sembarangan. Bisa juga karena semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk yang menuntut naiknya rumah hunian, juga gedung lainnya yang artinya drainase semakin berkurang. Belum lagi, hunian di bantaran sungai yang semakin marak, sehingga banjir kerap melanda beberapa daerah.

 

Banjir yang melanda Samarinda pada bulan Juni 2019 lalu, terjadi akibat curah hujan yang tinggi dengan durasi hujan lebih dari 8 jam. Dampaknya, banyak wilayah yang digenangi air setinggi 50-150 cm. Banyak kegiatan yang lumpuh, juga kerugian yang menimpa warganya.

 

Kepala BWS Kalimantan III Anang Muchlis terkait solusi jangka panjang apa yang akan dilakukan untuk meminimalisir banjir di Samarinda, memaparkan bahwa akan segera dilaksanakan kegiatan yang telah disusun dalam Masterplan Pengendalian Banjir Kota Samarinda. “Program ini akan dibagi ke beberapa segmen yang disesuaikan dengan kondisi wilayahnya, misalnya pada bagian hulu akan diperbanyak kolam retensi yang berguna untuk menampung air hujan sebelum dialirkan ke Sungai Karangmumus yang akan berakhir ke Sungai Mahakam, melakukan revitalisasi terhadap Bendungan Lempake, juga menaturalisasi sungai di kawasan Bayur,” papar Anang ke para anggota Komisi V DPR RI.

 

Di beberapa segmen lainnya, akan dibangun tanggul untuk meminimalisir dampak banjir, revitalisasi rawa, pembuatan sistem polder dan pompa pada beberapa perumahan yang berpotensi terkena dampak banjir, juga memperbanyak kolam retensi sebagai tampungan air. Anang menambahkan bahwa ia akan segera bekerjasama dengan pemerintah kota Samarinda terkait pembebasan lahan agar program Masterplan Pengendalian Banjir Kota Samarinda bisa terlaksana dengan baik. (dro/ams KompuSDA) 

24 Januari 2020 Selengkapnya

Pengendalian Banjir Jabodetabek Melalui Bendungan Sukamahi dan Ciawi
Pengendalian Banjir Jabodetabek Melalui Bendungan Sukamahi dan Ciawi

Berdasarkan pengamatan BMKG peristiwa banjir di berbagai lokasi di Jakarta tanggal 31 Desember 2019 merupakan kondisi hujan yang tinggi dan merata serta tergolong dalam kategori hujan sangat lebat baik di hulu maupun di hilir DKI Jakarta dan sekitarnya. 
 
“Selain itu belum optimalnya pembangunan prasarana pengendalian banjir, dimana sejak tahun 2017 normalisasi sungai belum dapat dilanjutkan karena kendala pembebasan lahan. Pada pelaksanaan pengendalian banjir Sungai Ciliwung (dari hulu ke hilir), Direktorat Jenderal SDA, melalui BBWS Ciliwung Cisadane melakukan beberapa program kegiatan salah satunya yaitu pelaksanaan pembangunan dua waduk kering yaitu Bendungan Ciawi dengan kapasitas tampung 6.45 juta m3, dengan progres sudah mencapai 45%, dan Bendungan Sukamahi yang kapasitas tampungnya 1.68 juta m3 dimana progresnya mencapai 35%. Dua bendungan ini dapat mereduksi banjir 126 m3/detik dan direncanakan selesai pada akhir 2020,” jelas Kepala Pusat Bendungan, I Made Sumiarsih, dalam acara Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, 23 Januari 2020, di Bogor, Jawa Barat. Turut dihadiri oleh Kepala BBWS Ciliwung Cisadane, Bambang Hidayah dan para anggota Komisi V DPR RI. 
 
Kepala Pusat Bendungan juga mengatakan dalam membangun dua bendungan tersebut hambatannya adalah masalah cuaca karena dari awal tahun curah hujannya tinggi. “Tapi masalah pembebasan lahan sudah berkurang, karena kan pembebasan lahan sudah 95% ya, semoga akhir tahun ini selesai dan bisa membantu mengatasi permasalahan banjir di DKI Jakarta dan sekitarnya,” lanjut I Made Sumiarsih. 
 
Mengenai Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, anggota Komisi V DPR RI, mengatakan bahwa masalah pembebasan lahan menjadi salah satu masalah klasik dalam membangun infrastruktur. “Kami melakukan kunjungan ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi, terutama berkaitan dengan permasalahan banjir, karena kan awal tahun ini kita dikejutkan dengan berita banjir di beberapa tempat seperti Bekasi dan DKI Jakarta dan sebenarnya banjir itu sudah menjadi rutinitas setiap tahun, meskipun dapil masing-masing anggota berbeda beda tapi saat ini kami tinggal di Jakarta, kami sangat serius sekali ingin mengetahui sekaligus  membantu mengatasi permasahan banjir hanya demi kepentingan rakyat,” kata Neng Eem.
 
Neng Eem lebih lanjut mengatakan bahwa kedepannya semoga semua pihak saling bersinergi untuk saling membantu memberikan solusi masalah banjir. “Kami, semua anggota Komisi V DPR RI mendukung semua usaha yang sudah dilakukan pemerintah pusat khususnya Kementerian PUPR, karena kedua bendungan ini terbilang sangat cepat, dan saya sangat mengapresiasi sekali. Saya berharap ke depannya selain masyarakatnya harus aware dengan banjir sehingga harus memperhatikan kebersihan lingkungan, saya juga ingin agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling bersinergi sehingga dari segi waktu pengerjaan dan pendanaan harus fektif dan efisien agar dapat segera bermanfaat bagi rakyat terutama dalam mengatasi masalah banjir,” ungkap Neng Eem.
 
Pada kesempatan yang sama Kepala BBWS Ciliwung Cisadane, Bambang Hidayah, mengatakan selain pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi, untuk pengendalian banjir Sungai Ciliwung (dari hulu ke hilir) ada kegiatan yang lainnya yaitu  normalisasi Sungai Ciliwung, Sudetan Ciliwung ke KBT, Penambahan Pintu Air Manggarai, Penambahan Satu Pintu Air Karet dan Peningkatan Kapasitas Sungai Ciliwung Lama.
 
“Normalisasi Sungai Ciliwung direncanakan sepanjang 33 km, kapasitas 570 m3/det. Saat ini sudah selesai 16 km, sisanya 17 km menunggu pembebasan lahan oleh Pemda DKI sehingga debit yang bisa dialirkan 300 m3/det, Sudetan Ciliwung ke KBT (1260 m) kapasitas 60 m3/det mengalihkan air Ciliwung ke KBT (Sungai Cipinang) untuk mengurangi beban Sungai Ciliwung antara Bidara Cina (inlet) sampai dengan PA Manggarai untuk mengamankan kawasan antara lain Jatinegara, Bukit Duri, Tanah Abang, Senen dan istana,” kata Bambang Hidayah.
 
Lanjut Bambang Hidayah, saat ini Sudetan Kali Ciliwung ke KBT progresnya 54% (620 m), terkendala pembebasan lahan di Inlet (Bidara Cina). Kemudian, kegiatan penambahan Pintu Air Manggarai, selesai tahun 2014 semula 330 m3/det (2 pintu) menjadi 507 m3/det (3 pintu). Penambahan satu Pintu Air Karet telah selesai tahun 2014 semula 500 m3/det (4 pintu) menjadi 734 m3/det (5 pintu).
 
“Untuk pelaksanaan pengendalian banjir sungai wilayah barat DKI, kami melaksanakan Normalisasi Sungai Pesanggrahan, direncanakan sepanjang 42 km, kapasitas 260 m3/det. Saat ini sudah selesai 22,6 km sisanya 20 km menubggu pembebasan lahan oleh Pemda DKI. Lalu Normalisasi Sungai Angke direncanakan sepanjang 33,4 km, kapasitas 203 m3/det, daan sudah selesai 26,4 km, sisanya 7 km menunggu pembebasan lahan oleh Pemda DKI dan Pemda Kota Tangerang. Terakhir Normalisasi Sungai Krukut direncanakan sepanjang 31 km, sudah selesai 1,5 km, sisanya menunggu pembebasan lahan oleh Pemda DKI,” ungkap Kepala BBWS Ciliwung Cisadane. (kompusda-tin/nan)
 

23 Januari 2020 Selengkapnya

Smart Water Management Sebagai Refleksi 39 Tahun HATHI
Smart Water Management Sebagai Refleksi 39 Tahun HATHI

 
Terdapat dua hal yang menjadi konsentrasi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono saat menyampaikan sambutan dalam rangka Ulang Tahun Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) yang ke-39.
 
“Ada dua hal yang harus kita sampaikan, apa yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan. Sudah kita lakukan adalah waktunya mengevaluasi tentang water management untuk wilayah-wilayah sungai khususnya yang prioritas seperti Ciliwung, Citarum, Cimanuk, Pemali Juana, Bengawan Solo, dan Brantas,” ujar Basuki pada acara Refleksi 39 Tahun HATHI di Jakarta (22/1).
 
Menteri PUPR mengambil contoh pada Sungai Brantas usai dilakukan evaluasi, Brantas tidak hanya untuk pengendalian banjir namun juga penyediaan air baku. “Conflicting juga makin besar, jadi saya rasa HATHI bisa masuk di situ untuk melakukan evaluasi,” lanjutnya. 
 
Saat ini, pengelolaan sumber daya air di Indonesia memang telah menerapkan Integrated Water Resources Management (IWRM). Namun di satu sisi kita dihadapkan pada keterbatasan ketersediaan air pada musim tertentu di beberapa wilayah Indonesia, tuntutan peningkatan kualitas layanan, tuntutan efisiensi, penyelesaian konflik antar kelompok pengguna, upaya pengendalian bencana yang dipicu oleh air dan tuntutan dalam menjaga kelestarian lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Sementara di  sisi lain, kita juga memiliki peluang dalam pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, seperti penggabungan penerapan IWRM dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang akan menghasilkan kualitas pengelolaan sumber daya air ke tahapan kualitas pengelolaan yang lebih tinggi, yang dikenal sebagai Pengelolaan Cerdas Sumber Daya Air atau Smart Water Management (SWM).
 
Itulah yang menjadi perhatian kedua dari Menteri PUPR bahwa hal kedua adalah menuju kepada Smart Water Management. Hal ini ke depannya menuntut teknologi sistem informasi yang dipunya, termasuk nanti di Ibu Kota Negara yang baru. Dirinya menegaskan untuk menuju hal itu harus diperlukan kesiapan yang matang.  
 
“Kita harus siap betul, kalau tidak kita jadi konvensional. Bisa kita lakukan jika bekerja sungguh-sungguh. Karena salah satu indikator smart water management bukan hanya digitalisasi, tapi ada indikator-indikator yang harus kita capai,”
 
Adapun keistimewaan Smart Water Management memungkinkan kita menyediakan data real-time otomatik mengenai kondisi sumber daya air dan lingkungan, serta prakiraan kondisi cuaca dan iklim untuk digunakan dalam menyelesaikan tantangan-tantangan terkait pengelolaan sumber daya air yang telah dilakukan berdasarkan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. SWM dapat digunakan mulai dari tahapan perencanaan hingga operasional, mulai dari penggunaan sehari-hari hingga pengaturan dan menunjang pengambilan kebijakan pada berbagai tingkatan pengelolaan, lintas kelompok pengguna sumber daya air dan lintas wilayah. SWM memungkinkan pemerintah, industri, pemerhati dan pengguna mengintegrasikan prinsip-prinsip IWRM ke dalam strategi perkotaan, regional, dan nasional. Potensi penerapan SWM dalam pengelolaan sumber daya air sangat luas, antara lain mencakup pengelolaan kuantitas, kualitas, efisiensi penggunaan air baku untuk irigasi maupun air minum, pemantauan keamanan infrastruktur sumber daya air, penanganan resiko bencana alam terkait air, dan kekeringan. 
 
Tantangan demi tantangan global dalam pengelolaan Sumber Daya Air tersebut menjadikan HATHI sebagai organisasi pendukung pemerintah menuangkan berbagai ide agar dapat membantu SDA dikelola secara terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.  Pengelolaan SDA ini didasarkan pada wilayah sungai dengan memperhatikan keterkaitan penggunaan air permukaan dan air tanah dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan dimana seluruh permasalahan ini menuntut analisis dan perumusan solusi yang mendalam dan akurat, namun harus dilakukan dalam waktu yang cepat, maka solusinya yakni dengan penekanan penggunaan teknologi informasi di era 4.0 melalui Water in industry 4.0 dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi SDA atau disebut Hydroinformatics, misalnya dengan penerapan pemakaian pintu air otomatis.
 
Begitu juga dengan  tantangan SDM dan perkembangan media social, karena pengelolaan air sangat penting, namun isu dapat mudah teralihkan dengan hal-hal yang dianggap orang lebih menarik, padahal peluang menggunakan media social untuk awareness tentang sda sangatlah perlu. 
 
Ketua HATHI Imam Santoso mengatakan dalam dalam perjalanannya, HATHI telah banyak melakukan kiprahnya dalam pertemuan ilmiah maupun seminar dan hal yang berkaitan dengan sumber daya air, hingga tahun 2020 anggota HATHI telah mencapai 7140 orang. “Sejak Tahun 2003, HATHI telah terakreditasi di LPJKN. Pada saat ini cabang HATHI berjumlah 30 cabang dimana perlu kami sampaikan bahwa kepengurusan cabang terdiri dari akademisi, praktisi, pemerhati SDA, pegawai pemerintah pusat yang bergerak di bidang SDA, dari Aceh sampai Papua. HATHI juga telah melakukan beberapa kegiatan pengabdian masyarakat seperti penanaman pohon, juga peduli masyarakat kepada bencana yang terjadi juga santunan kepada yatim piatu,” ucap Imam. 
Acara Refleksi 39 HATHI turut dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum terdahulu, Djoko Kirmanto, Para Senior SDA dan Pejabat Tinggi Pratama lainnya. (kompusda-dnd/ech/hana/nanda)

22 Januari 2020 Selengkapnya

Program Upaya Penanganan Banjir di BBWS Cimanuk Cisanggarung
Program Upaya Penanganan Banjir di BBWS Cimanuk Cisanggarung

BBWS Cimanuk Cisanggarung beberapa waktu lalu melaksanakan Sosialisasi kegiatan Penanganan Banjir di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.
 

Dalam paparannya, Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA Jarot Widyoko mengatakan bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) CImanuk Cisanggarung terdiri dari 25 sub-Das dengan 2 sungai utama, yaitu sungai cimanuk dan cisanggarung dan 17 anak sungai dan terjadinya banjir di Kabupaten/Kota pada DAS Cimancis dimana wilayah tersebut merupakan bagian hilir dari DAS Cimanuk yang terdapat banyak aliran anak Sungai Cimanuk

Mengatasi hal tersebut, sejumlah kegiatan untuk penanganan banjir pun dilakukan, dimulai sejak 11 November 2019 lalu dengan kegiatan antara lain master plan manajemen resiko banjir;survey dan investigasi;survey perlindungan dampak social dan ekonomi;survey perlindangan dan pengelolaan lingkungan hidup; detailed engineering design serta studi zona sempadan sungai.

Upaya pengendalian banjir dari hulu dengan konservasi seperti check dam, embung dan waduk. Sementara dari hilir dengan adanya kolam retensi, Normalisasi sungai, long storage, kolam retensi, sumyr resapan, lubang biopori dll

Pengendalian banjir non structural dengan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang penyebab banjir, bekerja sama dengan komunitas peduli sungai, pengendalian perizinan, pemanfaatan tata guna lahan dan penataan kawasan. (kompusda/dnd)

21 Januari 2020 Selengkapnya

Kita akan Menangani Banjir Jawa Barat dengan Lebih Baik
Kita akan Menangani Banjir Jawa Barat dengan Lebih Baik

“Ini sekarang kami kumpul dengan para Gubernur dan Kepala Daerah untuk mensinergikan lagi apa yang kami lakukan agar kita dapat menangani banjir yang terjadi di Jawa Barat dengan lebih baik.”

Hal ini diucapkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa saat yang lalu sesaat setelah melakukan rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat dan beberapa Kepala Daerah Jawa Barat yang daerahnya terdampak bencana banjir besar pada awal tahun 2020 ini.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa bencana banjir tanggal 1 Januari lalu tidak hanya melanda Ibukota Jakarta, namun juga beberapa tempat di Jawa Barat, Kabupaten Bogor dan Bekasi merupakan daerah yang terkena dampak paling besar.

“Untuk Kabupaten Bogor, saya tetap diperintahkan oleh Presiden untuk tembus semua (akses, red.) yang terisolasi. Tadi Bupati Bogor menyampaikan permintaan perpanjangan kondisi darurat minta supaya (alat berat, red.) tidak ditarik. Alat tidak ada perintah ditarik sebelum semua tembus. Tinggal dua lokasi saja yang belum tembus, Cileksa dan Cisarua,” jelas Menteri PUPR di Gedung Sate.

Pernyataan Menteri PUPR tersebut didukung oleh Gubernur Jawa Barat, seraya menambahkan bantuan yang direncanakan diterima masyarakat terdampak banjur di Kabupaten Bogor, “Khusus untuk Kabupaten Bogor tanggap daruratnya diperpanjang hingga akhir bulan. Bogor Barat sudah diberikan solusi, Bupati akan mengeluarkan SK untukmemberikan 25 juta untuk hunian yang rusak ringan, mana yang dibantu 50 juta untuk rusak berat.”

“ Selain itu mana yang diberikan kontrakan sementara sambil dicari relokasi hunian tetap yang nanti juga dibantu oleh Kementerian Pusat. Nah ini, akan kita kebut dalam minggu-minggu ini.”

Sementara itu, untuk bencana banjir di Bekasi, Menteri PUPR menyatakan tengah melalukan tanggap darurat dan penanganan permanen akan menyusul secepatnya di tahun 2020 ini. “Sudah kita tangani secara darurat dan mulai 2020 ini akan kita tangani permanen. Desain dan masterplan-nya sudah kami kerjakan. Sekarang lagi kita value engineering karena itu (penananganan permanen, red.) butuh 4,4 Triliyun. Jadi saya harus yakin betul bahwa itu betul (anggaran sesuai kebutuhan penanganan, red.). Kalau sudah betul nanti saya laporkan ke Presiden. Kalau Presiden setuju untuk ditangani tahun ini, dengan (dana dari, red.) sisa-sisa tender akan kita mulai dan mudah-mudahan akan selesai dalam 2-3 tahun.

 

Banjir di Bandung Nyaris Tidak Terdengar

Banjir di Baleendah dan Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung yang biasanya selalu terdengar ketika curah hujan tinggi, awal tahun ini nyaris tidak terdengar. Banjir yang biasanya terjadi akibat luapan Sungai Citarum ini belum sepenuhnya hilang tapi saat ini genangan makin cepat surut.

“Banjir Citarum, dengan hujan besar kemarin nyaris tidak terdengar adanya banjir yang berkepanjangan di Dayeuh Kolot dan Baleendah. Karena sudah beroperasinya terowongan Curug Jompong. Kita juga sedang menyelesaikan Sudetan Cisangkuy untuk mengalirkan 80% aliran Sungai Cisangkuy ke hilir Dayeuh Kolot lalu masuk ke Citarum,” jelas Menteri PUPR.

“Direncanakan April ini selesai, mudah-mudahan Dayeuh Kolot dan sekitarnya termasuk kawasan di atas Cisangkuy, (airnya, red.) bisa ditarik ke Cisangkuy sehingga bisa dikendalikan banjirnya,” imbuh Basuki Hadimuljono.

“Saya ingin tahun 2020 ini banjir di cekungan Bandung  bisa kita kendalikan dengan lebih baik. Karena kami harus memfokuskan ke hilir, daerah Karawang, Muara Gembong, Cilamaya yang tahun ini juga terkena banjir besar. Mudah-mudahan tahund epan bisa kita mulai dengan Bendungan Cibeet yang sudah masuk tahapan desain. Cibeet direncanakan ada di Kabupaten Bogor, untuk mengedalikan banjir di Karawang dan Bekasi.”

 

Koordinasi Pusat dan Daerah

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai positif dan mengapresiasi koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penanganan benca banjir yang melanda sejumlah kawasan di Jawa Barat.

“Hari ini di Gedung sate para Kepala Daerah hadir, juga Pak Menteri PUPR dan para jajarannya untuk menkoordinasikan rencana aksi. Ada Bupati Bogor, Bupati Bandung Barat, Wakil Bupati Subang, Wabup Karawang, Walikota Bekasi dan Bupati Bekasi.”

“Kita akan melakukan rencana aksi, apa yang akan dilakukan oleh siapa. ‘Siapa’ artinya bisa tingkat kota/kabupaten, pusat, atau provinsi. Kemudian ‘apa’ itu apakah bendungan yang akan dibangun secepatnya, apa normalisasi, pengerukan dan lain sebagainya,” jelas Gubernur.

Seraya ditambahkan bahwa dalam rencana aksi tidak hanya menentukan apa dan siapa, anggaran dan penjadwalan juga merupakan satu kesatuan dalam sebuah rencana. “Dari sisi anggaran juga akan kita lihat. Mana yang sudah termasuk anggaran 2020, mana yang belum. Dari segi penjadwalan juga akan kita susun.”

“Mudah-mudahan koordinasi seperti ini akan menjadi contoh agar rakyat kita focus kepada hal-hal yang sifatnya produktif dan hal kebencanaan bisa kita lakukan preventif dengan program2,” pesan Gubernur Jawa Barat.

Selain para Kepala Daerah di Jawa Barat, tuturt hadir mendampingi rapat koordinasi Plt. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Kepala BBWS Citarum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kepala BBWS Ciliwung-Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

(KompuSDA-kty/tin)

18 Januari 2020 Selengkapnya

Basuki Hadimuljono Anak Bangsa yang Berjasa dalam Pengembangan Bidang Sumber Daya Air
Basuki Hadimuljono Anak Bangsa yang Berjasa dalam Pengembangan Bidang Sumber Daya Air

Prestasi demi prestasi ditorehkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Salah satunya diterima Kamis, 16 Januari 2020 kemarin di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat.

Atas prestasi Pak Bas, begitu Menteri PUPR biasa disapa, sepanjang ia berkarir sebagai Aparat Sipil Negara di Kementerian PUPR, ITB menganugerahi gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dalam Bidang Pemgembangan, Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur, Khususnya Dalam Bidang Sumber Daya Air dan Infrastruktur Tahan Gempa,

“Salah satu putra bangsa yang layak mendapatkan kehormatan ini (gelar Doktor Kehormatan, red.) adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Hasil karya dan dedikasinya terbukti melalui pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan infrastruktur bidang sumber daya air,” jelas Rektor ITB periode 2015-2020 Kadarsyah Suryadi.

“Secara nasional, berbagai tugas khusus  yang telah diemban dan diselesaikan oleh Menteri PUPR sangat terkait dengan latar belakang pendidikan, yaitu Teknik Geologi dan Teknik Sipil,” imbuh Rektor ITB tersebut.

Pada kesempatan yang baik ini Menteri PUPR memaparkan orasi ilmiah yang berjudul “Mengejar Ketertinggalan Infrastruktur Sumber Daya Air, Meningkatkan Daya Saing Bangsa”. Untuk itu dalam pengelolaan SDA, Kementerian PUPR menerapkan lima strategi pokok yaitu, strategi pertama, penyusunan program-program kegiatan yang sistemik dengan baik dan fokus; strategi kedua, pengambilan keputusan yang cepat dan berani mengambil resiko; strategi ketiga, pelaksanaan yang didukung oleh teamwork yang solid dan irama kerja rock and roll dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada.

“Strategi keempat, pengawasan yang detail dan konsisten. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa semua oihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur harus bekerja sesuai dengan yang digariskan, termasuk desain, mutu dan waktu penyelesaian. Strategi kelima, memastikan dan menjamin infrastruktur yang dibangun di Indonesia didesain, dibangun, dioperasikan dan dipelihara sesuai standar-standar yang berlaku,” jelas Basuki Hadimuljono.

Ke depannya Kementerian PUPR tengah mengembangkan program Smart Water Management. Program ini akan menggabungkan pengelolaan sumber daya air dengan penerapan ilmu pengetahuan teknologi informatika dan komunikasi untuk membantu meningkatkan optimalisasi pengelolaan sumber daya air secara real time.

“Potensi pengembangannya luas, mencakup pengelolaan kualitas, kuantitas, pemantauan resiko bencana, pemantauan keamanan dan kondisi infrastruktur, dan pemantauan ketersedian air di waduk, embung, sungai dan situ,” jelas Basuki.

Dengan pemberian Gelar Doktor Kehormatan ini ITB berharap dapat mendorong masyarakat dan bangsa Indonesia untuk berprestasi dan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana disampaikan oleh Rektor ITB.  “Saya berharap penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan kepada Bapak Basuki Hadimuljono dapat dijadikan contoh untuk generasi penerus, untuk menjadi pekerja profesional, birokrat yang ulet dan berdedikasi tinggi, serta organisator tangguh sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan bangsa.”

Acara penganugerahan gelar Doktor Kehormatan dihadiri oleh Jusuf Kalla dan turut dihadiri oleh seluruh Pejabat Tinggi Madya serta Pejabat Tinggi Pratama, juga jajaran Kementerian PUPR.  

(KompuSDA-tin/kty)

16 Januari 2020 Selengkapnya

Terowongan Nanjung Efektif Atasi Banjir di Bandung Selatan
Terowongan Nanjung Efektif Atasi Banjir di Bandung Selatan

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan Terowongan Nanjung di Kabupaten Bandung sebagai bagian Sistem Pengendalian Banjir Sungai Citarum. Pembangunan Terowongan Nanjung yang berada di kawasan Hulu Citarum di Curug Jompong memperlancar aliran Sungai Citarum ke hilir sehingga lama dan luas genangan banjir di kawasan Bandung Selatan bisa berkurang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan keberadaan Terowongan Nanjung telah memberikan manfaat mengurangi genangan air saat puncak hujan yang mengguyur sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat pada 17 Desember 2019.

“Tadi kita lihat ternyata Terowongan Nanjung saat pintu air dibuka Sungai Citarum bisa kering. Pada 17 Desember 2019 terjadi puncak hujan di Bandung dan sekitarnya, waktu itu dites oleh BBWS Citarum ditunggu sampai air banjir naik di Dayeuhkolot dan masyarakat bersiap untuk mengungsi seperti biasa. Terowongan ini lalu dibuka pukul 23.15, lima jam kemudian sekitar pukul 5 pagi sudah surut. Jadi terowongan ini memang berfungsi sebagai salah satu pengendali banjir di Bandung Selatan,” kata Menteri Basuki.

Menurut Menteri Basuki, selama ini pada saat musim hujan, debit banjir Sungai Citarum yang besar tertahan batuan besar di Curug Jompong yang juga merupakan situs budaya, sehingga menyebabkan banjir akibat backwater. Oleh karenanya dibangun Terowongan Nanjung yang dapat memperlancar aliran air dari Hulu Sungai Citarum.

Terowongan Nanjung dibangun pada November 2017 dan tuntas pada Desember 2019 terdiri dari 2 tunnel dengan panjang masing-masing 230 meter dan diameter 8 meter. Kedua terowongan akan mengurangi banjir di Dayeuhkolot, Baleendah, Andir dan sekitarnya dengan jumlah Kepala Keluarga yang terbebas banjir mencapai 14.000 KK. Terowongan Nanjung akan mengurangi total luas genangan di Kabupaten Bandung dari semula 3.461 hektare menjadi 2.761 hektare. Keberadaan terowongan juga akan meningkatkan kapasitas Sungai Citarum dari 570 m3/detik menjadi 669 m3/detik. Bertindak selaku kontraktor adalah PT Wijaya Karya – PT. Adhi Karya (KSO) dengan anggaran APBN sebesar Rp 316,01 miliar (MYC).

Di samping Terowongan Nanjung, terdapat infrastruktur pengendali banjir di Bandung Selatan lainnya yakni Embung Gedebage, Kolam Retensi Cieunteung dan Floodway Cisangkuy.

“Floodway Cisangkuy ini sudetan untuk masuk ke Sungai Citarum di hilir Dayeuhkolot yang langganan banjir. Debit banjir akan kita alirkan ke Floodway Cisangkuy minimal 220 m3/detik sehingga yang lewat Sungai Cisangkuy yang asli hanya 5 m3/detik. Ini akan mengurangi beban Sungai Citarum di Dayeuhkolot,” tutur Menteri Basuki. Ditargetkan pembangunan Floodway Cisangkuy sepanjang 1.7 kilometer ini selesai pada Oktober 2020. 

“Target saya dengan Gubernur Jawa Barat tahun 2020 ini pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Citarum Hulu selesai, sehingga mulai tahun depan bisa fokus ke hilir seperti Karawang, Muara Gembong dan Cibeet,” tambah Menteri Basuki. (Mes)

15 Januari 2020 Selengkapnya

Normalisasi Kali Babakan Antisipasi Banjir Bandang
Normalisasi Kali Babakan Antisipasi Banjir Bandang

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR akan melakukan normalisasi dengan pengerukan dan pelebaran alur Kali Babakan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah sepanjang empat kilometer (km). Hal tersebut untuk mengantisipasi terulangnya banjir bandang akibat curah hujan tinggi yang melanda sebagian wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Rabu (8/1/2020) kemarin.

"Di lokasi ini banjir disebabkan ada 2 tanggul yang jebol di Cikeusal dan Cisolor. Kita akan kerjakan cepat sore ini akan mulai dengan mendatangkan alat berat untuk pengerukan dan juga dilebarkan sungainya. Untuk material dari pengerukannya akan dipadatkan untuk menjadi tanggul. Kita akan kerjakan lebih baik," kata Menteri Basuki saat meninjau lokasi banjir yang telah surut di Jembatan Kali Babakan, Brebes, Minggu (12/1/2020).

Dikatakan Menteri Basuki, untuk bantuan penanganan dalam kondisi darurat, telah menunjuk PT Wijaya Karya (Persero) untuk melakukan pengerukan dan pelebaran Kali Babakan, sehingga proses dan penyelesaian bisa lebih baik. "Saya minta dalam seminggu atau paling lama 10 hari, pengerukan kali sepanjang empat km dari Desa Cikeusal sampai Desa Ketanggungan sudah selesai," tuturnya.

Terkait perkiraan biaya penanganan darurat, Menteri Basuki menyatakan perhitungannya akan dilakukan setelah pekerjaan selesai. "Karena ini penunjukan langsung darurat, akan dikerjakan dulu dengan administrasi yang tertib dan nanti direview oleh BPKP, baru kemudian dibayar," terangnya.

Menteri Basuki mengatakan, Kementerian PUPR terus melakukan upaya penanganan cepat seperti yang dilakukan di daerah terdampak bencana lain. Misalnya di Lebak, Bekasi, Bogor, Brebes hingga Indramayu.

"Jadi sama seperti daerah lain di Lebak, Bogor, Grobogan, dan juga Brebes, saya akan terus memantau hingga Indramayu. Ini harus saya tangani, karena sesuai prediksi BMKG, puncaknya (hujan) akan jatuh di bulan Februari nanti," tutur Basuki.

Selain penanganan darurat pasca bencana banjir di sejumlah daerah, Menteri Basuki mengatakan Kementerian PUPR melalui Balai/Balai Besar Wilayah Sungai di seluruh Indonesia akan terus melakukan pengecekan sepanjang aliran sungai (walkthrough). "Kami akan melakukan pengecekan di semua tanggul yang ada di daerah, terutama tanggul yang kritis, bukan yang ada di sini saja, sebagai upaya antisipasi curah hujan tinggi," ucapnya.

Banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, akibat jebolnya tanggul Kali Babakan, sehingga merendam 900an rumah warga di Kecamatan Ketanggungan dan jalur alternatif Pejagan-Purwokerto. Banjir tersebut mengenai beberapa desa Kecamatan Ketanggungan seperti Cikeusal Lor, Cikeusal Kidul, dan Pamedaran.

Turut hadir dalam tinjauan tersebut Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung Ditjen Sumber Daya Air Happy Mulya, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (Sumber : Birkompu/Jay)

14 Januari 2020 Selengkapnya

Lima Pompa di Kali Sringin Beroperasi Akhir Januari 2020
Lima Pompa di Kali Sringin Beroperasi Akhir Januari 2020

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menginstruksikan agar penggantian lima pompa yang berfungsi menyedot air di Kali Sringin, Semarang, Jawa Tengah, bisa beroperasi semuanya paling lambat akhir Januari 2020. Dengan lima pompa yang beroperasi penuh, maka dapat mengoptimalkan Sistem Polder Kali Sringin untuk pengendalian banjir di Semarang bagian Timur.

"Saya menilai keberadaan lima pompa air ini sangat penting dan harus beroperasi penuh selama 24 jam. Kalau pompanya tidak sempurna beroperasi maka penyedotan air terganggu. Apalagi Februari diprediksi BMKG masih berpotensi turun hujan lebat," kata Menteri Basuki saat meninjau pintu muara dan Polder Kali Sringin, Semarang, Minggu (12/1/2020).

Dikatakan Menteri Basuki, Sistem Polder Kali Sringin dirancang untuk dapat menyedot air hingga 10 m3/detik atau 10 ribu liter/detik dengan lima pompa berkapasitas masing-masing 2 ribu liter/detik berfungsi memompa air ke laut. "Dari lima pompa yang ada hanya satu yang beroperasi optimal. Untuk itu saya minta ganti semua dengan yang baru kelima pompanya," ujarnya.

Dari hasil pengecekan lapangan yang dilakukan Menteri Basuki, menurutnya saat ini ketinggian air di Kali Sringin masih dalam batas aman untuk menghadapi terjadinya hujan deras dalam waktu yang lama. "Tadi saya cek langsung kedalaman air hingga ke dasar Kali, masih 1,5 meter dan itu harus diturunkan hingga 0,5 meter sebagai elevasi aman untuk menampung debit air saat hujan. Untuk itu lima pompa tersebut harus berfungsi optimal," tuturnya.

Menurut Menteri Basuki, penggantian pompa tersebut akan dilakukan secara bertahap, dimana pada hari Selasa (14/1) nanti akan dipasang dua pompa baru. Ia mengatakan, dirinya akan terus mengawasi perbaikan dan pemasangan pompa air di Kali Sringin ini, karena sangat vital dalam menangani dan mengendalikan air rob dan banjir di Semarang bagian Timur. "Tadi disampaikan ada tiga yang masih dirakit, saya juga sudah lihat langsung ke tempat perakitannya," ujarnya.

Menteri Basuki mengatakan dengan beroperasinya pompa di Kali Sringin dan Kali Tenggang telah dapat mengatasi banjir rob yang sering menggenangi wilayah Genuk, Kaligawe dan sekitarnya. Untuk menahan limpasan rob, dibangun tanggul rob yang membentang sepanjang 2,17 km dari Kampus Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), melingkari kawasan industri Terboyo hingga Kali Sringin.

Kementerian PUPR melalui BBWS Pemali Juana bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang, sejak Desember 2016 memulai pekerjaan pembangunan pengendali banjir rob Semarang yang dibagi dalam 2 paket pekerjaan yakni Sistem Polder Sringin dan Tenggang. Pekerjaan Paket I mencakup pembuatan kolam retensi Banjardowo berkapasitas 30.000 m3, normalisasi serta perbaikan parapet Kali Sringin, pembangunan pintu muara dan Polder Kali Sringin dengan tanggul dari Kali Tenggang ke Sringin. Pekerjaan paket I dilakukan kontraktor PT. Adhi Karya - PT. Basuki, KSO dengan pendanaan APBN 2016-2019 senilai Rp 202,12 miliar.

Sementara itu, untuk pekerjaan  Paket II berupa pembuatan kolam retensi Rusunawa Kaligawe berkapasitas 66.000 m3, pembangunan pintu muara dan Polder Tenggang di muara Kali Tenggang, dengan tanggul penahan di kawasan terminal dan industri Terboyo dan normalisasi serta perbaikan parapet Kali Tenggang. Polder Tenggang dilengkapi pompa berkapasitas 6 x 2 m3/detik. Pekerjaan paket II dilakukan kontraktor PT. Wijaya Karya - PT. AMB, KSO dengan pendanaan APBN 2016-2019 senilai Rp 259,26 miliar.

Turut hadir dalam tinjauan tersebut Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Ditjen Sumber Daya Air Ruhban Ruzziyatno, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.(Sumber : Birkompu/Jay

 

14 Januari 2020 Selengkapnya

Perbaikan Darurat Tanggul Bendung Glapan Akan Selesai Dalam Tiga Hari
Perbaikan Darurat Tanggul Bendung Glapan Akan Selesai Dalam Tiga Hari

 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengintruksikan agar perbaikan darurat tanggul Bendung Glapan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang jebol akibat hujan lebat pada Rabu (8/1/2020) malam selesai dalam tiga hari ke depan. Hal tersebut dikatakan Menteri Basuki untuk mengantisipasi perkiraan BMKG yang menyatakan potensi curah hujan tinggi masih akan berlangsung hingga Februari 2020.

"Ini harus segera diselesaikan dalam waktu dua tiga hari ini, kita tutup dulu sementara, nanti permanennya akan kita lanjutkan. Untuk bantuan penanganan, saya akan tunjuk langsung BUMN Karya untuk mengerjakannya, karena ini merupakan kondisi darurat," kata Menteri Basuki saat meninjau lokasi tanggul Bendung Glapan, Sabtu (11/2/2020).

Menurut Menteri Basuki, secara umum kondisi banjir di Kota Semarang sudah jauh berkurang dari tahun-tahun sebelumnya setelah Kementerian PUPR secara bertahap dan terpadu melakukan penanganan banjir Kota Semarang mulai dari hulu seperti pembangunan Bendungan Jatibarang hingga ke hilir seperti pembangunan kanal banjir, normalisasi sungai, tanggul rob, stasiun pompa, kolam retensi, termasuk bendung gerak di Kanal Banjir Barat (KBB).

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Ruhban Ruzziyatno mengatakan, jebolan di Bendung Glapan tepatnya pada tanggul sebelah kiri disebabkan meluapnya aliran air Sungai Tuntang yang berasal dari hujan di hulu dengan curah hujan yang tercatat mencapai 57mm/jam.

Menurutnya untuk penanganan kontruksi yg dilaksanakan yakni tanggul darurat sepanjang kurang lebih 30 meter menggunakan pancang bambu dan diisi geobag. "Saat ini penanganan darurat lapangan sedang dilaksanakan oleh tenaga kerja sebanyak 50 orang dan akan ditambah lagi sebanyak 100 orang. Sedangkan untuk alat berat yang dikerahkan sebanyak 3 excavator," kata Ruhban.

Sedangkan untuk perbaikan permanen, akan dilakukan perbaikan kembali ke kondisi semula ditambah dengan peninggian parapet agar saat curah hujan tinggi, air tidak kembali melimpas. Ditargetkan konstruksi dapat dimulai sekitar April 2020 dengan perhitungan kebutuhan biaya semula untuk rehab intake dan jaringan irigasi di sisi kiri Bendung Glapan (Daerah Irigasi Glapan Barat) sebesar Rp 34 miliar dan dan sisi kanan (DI Glapan Timur) sebesar Rp 77 miliar. Dengan adanya tanggul yang jebol, maka biaya konstruksi akan dihitung ulang sesuai kebutuhan.

Bendung Glapan merupakan bendung peninggalan Belanda tahun 1852 untuk mengairi saluran irigasi. Bendung tersebut memiliki lebar 90 meter dengan kapasitas debit untuk DI Glapan Barat sebesar 13,57 m3/detik dan DI Glapan Timur sebesar 11,71 m3/detik untuk mengairi irigasi seluas 8672 ha.

Turut hadir dalam tinjauan tersebut Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Kepala BBPJN VII Semarang Akhmad Cahyadi, Kepala Balai Sarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah Sugiharjo, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (Sumber : Birkompu/Jay)

13 Januari 2020 Selengkapnya

Pembubuhan Paraf Persetujuan Konsep PKS SPAM Regional Waduk Jatiluhur I
Pembubuhan Paraf Persetujuan Konsep PKS SPAM Regional Waduk Jatiluhur I

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air dan Pusat Air Tanah dan Air Baku hari ini (9/1) melaksanakan Pembubuhan Paraf Persetujuan Konsep Perjanjian Kerja Sama SPAM Regional Jatiluhur I bersama dengan Ditjen Cipta Karya, Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yakni Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Karawang.
 
“Ditjen SDA dalam hal ini bertindak untuk masalah perizinan, yaitu Surat Izin Pemanfaatan Penggunaan Air (SIPPA). Dalam hal ini SPAM Waduk Jatiluhur, sasarannya ada tapi segala syarat untuk mulai harus terpenuhi dulu, harus ada izin dulu dari BPSDA termasuk gambarnya bagaimana, kira-kira bias dipenuhi SIPPA, maka bias proses seperti intake, pipa distribusi dan lainnya,” ujar Fauzi Idris, Direktur BPSDA.
 
Sementara itu, Kepala Pusatab, Iriandi Azwartika menambahkan bahwa sejak awal dalam penyediaannya, Waduk Jatiluhur masih memiliki sisa kapasitas kurang lebih 16 kubik. “Kita alokasikan 5 kubik untuk Jatiluhur, 10 kubik SPAM Djuanda, sementara 1 kubik seperti kata Pak Direktur Pengembangan SPAM untuk maintenance flooding Tarum Barat. Semuanya sedang proses PKS, hari ini kita sepakat memulai kerja sama itu. Dari SDA menyiapkan air bakunya,” jelas Iriandi. 
 
Rapat Finalisasi Konsep dan Pembubuhan Paraf hari ini merupakan tindak lanjut hasil Rapat Pembahasan PKS Induk SPAM Regional Jatiluhur I di Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Ditjen Cipta Karya pada tanggal 5 November 2019 lalu sebagai bentuk  dukungan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum Jatiluhur I untuk memenuhi kebutuhan air minum di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan di wilayah Provinsi Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang.

09 Januari 2020 Selengkapnya

Kementerian PUPR Fokusi Penyebab Banjir di Jabodetabek
Kementerian PUPR Fokusi Penyebab Banjir di Jabodetabek

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk konsentrasi fokus penyebab banjir di wilayah Jabodetabek untuk nanti bisa diatasi permasalahannya.

Para PNS Kementerian PUPR yang terdiri dari 74 tim yang dibagi menjadi 5 wilayah yaitu Korwil I (Jakarta Barat, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak), Korwil II (Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Kota Bekasi), Korwil III ( Jakarta Selatan, kabupaten Bogor), Korwil IV (Jakarta Utara, Kabupaten Bekasi), dan Korwil V (Kota Bekasi).

Sebagaimana diketahui sebelumnya di tanggal 1 Januari 2020 terjadi bencana banjir di kawasan Jabodetabek akibat curah hujan yang ekstrim yakni pos Hujan Halim 370 mm dan Pos Hujan Cakung 300 mm. Kejadian tersebut mengakibatkan antara lain 176 titik genangan banjir, korban Jiwa meninggal, terganggunya Transportasi Publik (termasuk JalanTol), serta kerugian Sosial Ekonomi Masyarakat. Dalam rangka penanganan bencana banjir tersebut maka di tanggal 2 Januari 2020 Menteri PUPR menugaskan sebanyak 295 PNS Muda Kementerian PUPR untuk melakukan survey lapangan dengan tujuan melakukan pendataan penyebab terjadinya banjir dan pendataan kerusakan prasarana PUPR, serta identifikasi upaya penanganan yang diperlukan.

BBWS Ciliwung Cisadane sendiri telah memiliki rencana pengendalian banjir Sungai Ciliwung dari hulu ke hilir antara lain dengan adanya pembangunan dua waduk kering Bendungan Ciawi dengan kapasitas tampung 6.45 juta m3 dan Bendungan Sukamahi dengan kapasitas tampung 1.68 juta m3, kedua bendungan ini direncanakan akan mereduksi banjir +126 m3/dtk (111.75 m3/dt + 15.47 m3/dt). Adapun progres Bendungan Sukamahi 35% dan Bendungan Ciawi 45%. direncanakan selesai pada akhir tahun 2020.

Kemudian ada kegiatan Normalisasi Sungai Ciliwung yang direncanakan sepanjang 33 km dengan kapasitas 570 m3/dtk. “Saat ini sudah selesai 16 km, sisanya 17 km menunggu pembebasan lahan oleh Pemda DKI sehingga debit yang bisa dialirkan+300 m3/dt,” ujar Bambang Hidayah selaku Kepala BBWS Ciliwung Cisadane.

Adapun hasil dari identifikasi di lapangan, penyebab bencana banjir disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya tanggul jebol Infrastruktur PUPR-SDA, drainase tersumbat, drainase melebihi kapasitas, Pintu Air Rusak, Pompa Tidak Berfungsi, Sedimentasi, Sampah dan Limpasan Air.

Untuk itu, Menteri PUPR fokusi pada dua penanganan baik jangka pendek di 114 lokasi maupun jangka panjang di 82 lokasi.

“Kita Perkaya manajemen bencana dengan rasa yang sama dan pemahaman yang sama , yang dilakukan adalah rapid assesment, menangani yang jangka sangat pendek minggu ini kita harus lakukan penanganannya untuk menghadapi prediksi tanggal 11 – 15 jabodetabek masih rawan terhadap hujan lebat, lakukan list detail pelaksanaannya, lokasi mana saja, kita perlu koordinasikan dengan DKI sekalipun hanya misal karung dam, buang sampah,” ujar Menteri PUPR.

Setelahnya, Kementerian PUPR akan kembali melakukan pengecekan terus menerus kepada daerah-daerah prioritas yang beresiko tinggi untuk dilakukan tindakan. Sementara penanganan jangka panjang ada beberapa program dari Cileungsi, Cikeas, Bendung Bekasi kurang lebih penanganan akan memakan waktu 3 tahun.

“Dilihat lagi value of engineering, sudahkah betul hitungannya? Kita fokus dulu penyebab banjir,” tegas Basuki.

06 Januari 2020 Selengkapnya