© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Pengukuhan Anggota TKPSDA 2 WS di Sulawesi Utara
Pengukuhan Anggota TKPSDA 2 WS di Sulawesi Utara

Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Dumoga-Sangkub dan Wilayah Sungai Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas adalah dua WS di Sulawesi Utara yang keanggotaannya berkesempatan dikukuhkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Hari Suprayogi di Manado, Sulawesi Utara (10/10).

Diwakili oleh Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air (BPSDA) Fauzi Idris, Dirjen SDA memyampaikan bahwa keberadaan TKPSDA WS masih sangat diperlukan untuk mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya air agar tercapai keterpaduan pengelolaan sumber daya air antar pihak, antar sektor dan antar pemangku kepentingan. Karena, sebagaimana kita ketahui wilayah sungai seringkali melampaui wilayah administratif sebuah daerah.

"Perlu saya sampaikan kembali bahwa masing-masing wilayah sungai mencakup beberapa Kabupaten/Kota yang memerlukan keterpaduan pengelolaan sumber daya air untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat sumber daya air serta menghindari konflik yang dapat terjadi antar pengguna sumber daya air," uajr Dirjen SDA.

Dirjen SDA menambahkan bahwasanya TKPSDA WS dibentuk dengan maksud untuk mengintegrasikan kepentingan, program dan rencana kegiatan berbagai sektor, wilayah dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air di tingkat wilayah sungai.

"Sekali lagi saya sampaikan, TKPSDA WS bukan milik dan untuk kepentingan Kementerian PUPR tetapi untuk kepentingan semua pihak yang terkait terhadap perbaikan kondisi sumber daya air agar senantiasa dapat menunjang dinamika kehidupan dan pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat," imbau Dirjen SDA.

Kementerian PUPR merupakan inisiator pembentukan wadah koordinasi dan sekaligus menjadi fasilitator dalam rangka mengemban pelaksanaan amanat UUD 1945 khususnya Pasal 33.

Untuk dapat menjadi wadsh koordinasi semua pihak yang terkait kondisi sumber daya air, keanggotaan TKPSDA WS terdiri dari unsur Pemerintah dan Non Pemerintah. Unsur Pemerintah biasanya terdiri dari Kementerian/Lembaga terkait dan juga pemerintah daerah setempat. Sedangkan unsur Non Pemerintah dapat terdiri dari para pemerhati lingkungan dan kelestarian air dan akademisi.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I Mochammad Silachoeddin, sebagai pengelola Wilayah Sungai di Sulawesi Utara, menjelaskan bahwa Wilayah Sungai Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas dan Wilayah Sungai Dumoga-Sangkub merupakan wilayah sungai lintas provinsi yang mulai terbentuk pada tahun 2013.

"Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada anggota TKPSDA yang baru terbentuk mengenai konsepsi pengelolaan sumber daya air terpadu serta pemahaman mengenai tugas dan fungsi TKPSDA. Agar setelah pengukuhan anggota TKPSDA dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku," jelas Kepala BWS Sulawesi I.

(KompuSDA - kty)

11 Oktober 2019 Selengkapnya

Dirjen SDA Lantik 48 Pejabat Pengawas, Jafung dan Satker
Dirjen SDA Lantik 48 Pejabat Pengawas, Jafung dan Satker

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hari Suprayogi hari ini (8/10) melantik 48 Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Teknik Pengairan serta Kepala SNVT di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, Jakarta.

“Penggantian pejabat merupakan hal yang rutin dan alamiah karena umur dan usia jabatan ASN tidak bisa ada perpanjangan, ini merupakan hasil dari melihat latar belakang pendidikan, pengalaman dan integritas dan ini adalah hasil yang terbaik,” ujar Hari.

Dikatakannya juga bahwa ini dilaksanakan demi organisasi. “Kita kadang merasa memulainya ada keengganan tapi demi organisasi semua dijalankan. Teman-teman harus tetap tune in untuk menjaga kekompakan,” lanjutnya.

Dirjen SDA menuturkan bahwa tim SDA dikenal paling kompak dari mulai staf, pimpinan hingga para senior, untuk itu kita harus menjaga kebanggaan terhadap Ditjen SDA. “Saya ucapkan selamat yang promosi maupun yang mutasi, Anda sekalian dipercaya untuk menduduki jabatan yang sekarang ini,” tutupnya.

Berikut ini adalah daftar pejabat yang dilantik :

Direktorat Pengembangan Jaringan SDA

1. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi, Subdirektorat Sistem Informasi dan Data SDA, Titia Yudha Sarah Puspita, M.Sc

 

Direktorat Bina Penatagunaan SDA

1. Kepala Seksi Perencanaan Wilayah Sungai, Subdit Perencanaan Wilayah Sungai, Indah Salvia Amin, ST, M.Sc

2. Kepala Seksi Pemanfaatan SDA, Subdit Pemanfaatan SDA, David Emir Hansen Pasaribu, ST

3. Kepala Seksi Kelembagaan I, Subdit Kelembagaan, Nova Scotia Rosita, SH

 

Direktorat Sungai dan Pantai

1. Kepala Seksi Pantai Wilayah Timur, Subdirektorat Pantai, Hatta Putra, ST, M.Eng

2. Kepala Seksi Sungai Wilayah Barat I, Subdirektorat Sungai Wilayah Barat, Yuddi Yudistira, ST, MT

3. Kepala Subbagian Tata Usaha, Ardhyta Agus Setiawan, S.Sos, M.Si

 

Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan

1. Kepala Seksi OP Irigasi dan Raya Wilayah Timur, Subdit OP Irigasi dan Rawa, Ir. Suri Sudarmadiyah, MT

 

Pusat Air Tanah dan Air Baku

1. Kepala Subbidang ATAB Wilayah Timur II, Bidang ATAB Wilayah Timur, Arlinsyah, ST, MT

2. Kepala Subbagian Tata Usaha, Bagian Perencanaan dan TU, Widia Purnama Sari, SE, MA

3. Kepala Subbagian Bimbingan Teknik, Bagian Perencanaan dan TU, Angela Sari Ulina Barus, ST, M.Sc

 

BBWS Bengawan Solo

1. Kepala Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan, Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Santosa S.ST,MT

2. Kepala Subbagian Keuangan dan Umum, Bagian TU, Sihmanto, SE

3. Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Bagian TU, Anisa Hayu Widwiasih., SE

 

BBWS Brantas

1. Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Bagian TU, Nahason Hariandja, ST., MT

2. Kepala Subbagian Kepegawaian, Bagian TU, Suwandi, SE, MM

 

BBWS Citarum

1. Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Danau dan Bendungan, Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air

2. Kepala Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan, Bidang Operasi dan Pemeliharaan,  Angga Prawirakusuma., ST. MT

 

BBWS Pemali Juana

1. Kepala Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan, Bidang Operasi dan  Pemeliharaan,Pontji W. Arief Rachmanto, ST.MT

 

BBWS Serayu Opak

1. Kepala Seksi Program, Bidang Perencanaan Umum dan Program, Tri Surya Irawan, ST, MT

2. Kepala Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air, Bidang Pelaksanaan, Ir. Rudy Zulkarnain, MT

3. Kepala Subbagian Keuangan dan Umum, Bagian TU, Haris Wardayanto, SE

 

BBWS Pompengen-Jeneberang

1. Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Sungai dan Pantai, Bidang PJSA, Bagus Kurniawan, MT, MSP

 

BBWS Mesuji Sekampung

1. Kepala Subbagian Keuangan dan Umum, Bagian TU, Yanti Suri, SE.MM

2. Kepala Seksi PJSA, Bidang Pelaksanaan, Achmad Samudera, ST, MT

3. Kepala Seksi Perencanaan Umum, Bidang Perencanaan Umum dan Program, Budi Muhammad Habibi, ST, MPSDA

 

BBWS Sumatera VIII

1. Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Air Tanah dan Air Baku, Bidang PJPA, Zaldi Oktapian, ST

 

BWS Sumatera VI

1. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan, Dedy Setiawan Ritonga, ST, MPSDA

2. Kepala Subbagian tata Usaha, Karunia Kinantar Maulana, S.AP, MT

 

BWS Kalimantan II

1. Kepala Seksi Perencanaan Umum dan Program, Agus F.Rottie, ST

 

BWS Kalimantan III

1. Kepala Seksi Pelaksanaan, Arman Efendi, ST, M.Eng

2. Kepala Seksi OP, Fuad Gufransjah, ST

 

BWS Sulawesi IV

Kepala Seksi Perencanaan Umum dan Program, Rheinhardt Maupa, ST, MT

 

Jabatan Fungsional Teknik Pengairan

1. Ir. Arief Rahman, ME, Teknik Pengairan Ahli Madya - Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan

2. Yayat Sumaryat, ST, MT, Teknik Pengairan Ahli Madya – BBWS Citanduy

3. Nana Supriyatna, S.ST, MT, Teknik Pengairan Ahli Madya – BBWS Cimanuk Cisanggarung

4. Uki, S.Sos, M.Si, Teknik Pengairan Ahli Muda – BBWS Cimanuk Cisanggarung

5. Ibut Hendrawati, ST, MT, Teknik Pengairan Ahli Muda – BBWS Pemali-Juana

6. Sukri, ST, MSP, Teknik Pengairan Ahli Muda – BBWS Pompengan-Jeneberang

7. Alfred Fredrich Lukas, ATP, M.Si, Teknik Pengairan Ahli Madya – BWS Nusa Tenggara II

8. Marthen Luther Tella, ST, M.Si, Teknik Pengairan Ahli Madya – BWS Nusa Tenggara II

9. Kasim Sarewo, SE, ST, M.Si, Teknik Pengairan Ahli Muda – BWS Sulawesi IV

 

Kepala Satker/SNVT

BBWS Sumatera VIII

1. Kepala SNVT PJPA Sumatera VIII Provinsi Bangka Belitung, Supriatna, ST, MT

BBWS Brantas

1. Kepala SNVT Pembangunan Bendungan, Yogi Panhu Satriyawan, ST

BWS Sumatera IV

1. Kepala SNVT PJSA Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau, Midian Wahyu Tukuboya, ST, MT

BWS Kalimantan I

1. Kepala SNVT PJSA WS Kapuas, WS Jelai Kendawangan Provinsi Kalimantan Barat, Wardani, ST, M.Eng

BWS Maluku

1. Kepala SNVT PJPA Provinsi Maluku, Lidia Virgianti, SP, MT

2. Kepala Satuan Kerja OP SDA Maluku, Hayatuddin Tuasikal, SST, MT

(kompusda/dnd/hana)

 

08 Oktober 2019 Selengkapnya

Dirjen SDA Terima Penghargaan ITERA Adi Karsa Madya
Dirjen SDA Terima Penghargaan ITERA Adi Karsa Madya

Direktur Jenderal SDA, Hari Suprayogi, menerima penghargaan ITERA Adi Karsa Madya yang diwakili oleh Direktur OP, Agung Djuhartono, dalam acara Sidang Terbuka Institut Teknologi Sumatera Dies Natalis ke -5/Lustrum ke-1 Tahun 2019, pada 7 Oktober 2019 di Lampung. Penghargaan Adi Karsa Madya merupakan sebuah penghargaan bagi insan-insan yang berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur ITERA serta memiliki karya yang bermanfaat dan berdampak besar atau positif pada masyarakat.

 

Institut Teknologi Sumatera (ITERA), yang didirikan pada tanggal 6 Oktober 2014 dengan visi, misi dan motto “smart, friendly and forest campus”, memiliki tiga jurusan yaitu jurusan sains, jurusan teknologi infrastruktur dan kewilayahan dan jurusan teknologi produksi dan industri. Selama enam tahun terakhir ITERA telah dan sedang melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang pendanaannya bersumber dari beberapa Kementerian, salah satunya adalah Kementerian PUPR yang juga membantu pembangunan embung dan asrama mahasiswa.

 

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengatakan bahwa ITERA sebagai institut teknologi yang berada di Sumatera dapat berperan aktif dalam pembangunan di Sumatera dan berdaya saing global sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kualitas dan kuantitas pendidikan bidang sains dan teknologi di Indonesia.

 

“ITERA bentuk kontribusi Lampung dalam hal pendidikan nasional, dan saya berharap ITERA membantu kita dalam memajukan teknologi terutama dalam hal infrastruktur di Indonesia”, lanjut Arinal Djunaidi.

 

ITERA juga memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh tanah air yang terdiri atas Penghargaan Adi Yasa Mahatama, Penghargaan Adi Karsa Utama dan Penghargaan Adi Karsa Pratama.

 

Penghargaan Adi Yasa Mahatama, Penghargaan yang tertinggi diberikan kepada insan yang memiliki jasa sumbangsih luar biasa baik moril, materiil serta saran terhadap pembangunan ITERA, yaitu Mantan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Penghargaan Adi Karsa Utama, diberikan kepada Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi dan Penghargaan Adi Karsa Pratama diberikan kepada insan yang berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur ITERA, salah satunya diberikan kepada Bintang Perbowo, Direktur Utama Hutama Karya. (eci, tin kompuSDA)

 

07 Oktober 2019 Selengkapnya

Bendungan Karalloe Suplai Air Irigasi untuk Jeneponto
Bendungan Karalloe Suplai Air Irigasi untuk Jeneponto

Bendungan Karalloe yang terletak di Kabupaten Gowa bila telah selesai dibangun nanti, mempunyai tugas utama mengairi areal persawahan di Kabupaten Jeneponto seluas 7.004 hektar.

Selain itu, Bendungan Karalloe memiliki tugas mulia lainnya, yaitu menjadi sumber air baku untuk masyarakat Jeneponto sebesar 440 liter per detik, potensi listrik sebesar 4.5 MW, sebagai pengendali banjir, konservasi air, dan tentunya potensi destinasi wisata serta pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat sekitar.

Pembangunan Bendungan Karalloe bukan tanpa hambatan. Bendungan yang termasuk ke dalam rencana 65 bendungan pada Nawacita Kabinet Kerja ini sempat diterjang banjir bandang pada Januari 2019 lalu.

Oleh karenanya, untuk mengejar jadwal pembangunan tetap sesuai kontrak, pekerjaan di lapangan digenjot setiap hari.

"Kami kerja 24 jam, 7 hari seminggu. Dalam sehari terdapat 3 shift pekerja. Alhamdulillah, pembangunan masih sesuai jadwal," jelas Muklisun, PPK Bendungan 1 BBWS Pompengan Jeneberang.

Sampai dengan artikel ini ditayangkan, progres fisik Bendungan Karalloe telah mencapai 65%. Pembangunan bendungan ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2020.

Bendungan yang sumber airnya berasal dari Sungai Karale ini merupakan tipe bendungan Concrete Face Rockfill Dam dan direncanakan memiliki tampungan efektif sebesar 28.27 juta meter kubik.

(KompuSDA-kty/ndro/ams)

05 Oktober 2019 Selengkapnya

Pembangunan Bendungan Besar Akan Terus Dilanjutkan
Pembangunan Bendungan Besar Akan Terus Dilanjutkan

“Ketika pembangunan 65 bendungan diperkirakan selesai pada tahun 2024 nanti, kapasitas air di Indonesia baru mencapai hampir 100 meter kubik per kapita per tahun dari target visium 2030 sebesar 120 meter kubik per kapita per tahun. Oleh karenanya untuk mencapai target tersebut dan mewujudkan ketahanan air, pembangunan bendungan masih diperlukan,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Hari Suprayogi selaku Ketua Umum Komite Nasional Bendungan Besar (KNI-BB) dalam pembukaan Seminar Nasional Bendungan Besar di Makassar, Sulawesi Selatan (3/10).
 
Selain ketahanan air, pembangunan bendungan besar juga dimanfaatkan untuk menunjang ketahanan pangan. Dengan terbangunnya 65 bendungan nanti baru sekitar 1,2 juta areal irigasi yang dapat diari, masih menyisakan kebutuhan sekitar 5.8 juta areal irigasi non waduk yang menanti jaminan ketersediaan air dari pembangunan bendungan.
 
Dilanjutkan oleh Hari Suprayogi bahwa pembangunan bendungan memiliki tantangan besar. Tantangan yang datang bukan hanya teknis tetapi juga non teknis. Salah satu solusi untuk menjawab tantangan yang diajukan oleh Menteri PUPR adalah inovasi, bukan hanya inovasi untuk membangun, tetapi juga inovasi dalam pengelolaan, pengoperasian daan rehabilitasi. 
 
“Kita berpikir punya 231 bendungan yang dimulai sejak jaman Belanda. Bagaimana bisa di-upgrade dan direhab dengan inovasi-inovassi sehingga dapat berfungsi lebih. Inovasi juga diharapkan dilakukan dalam pembangunan bendungan dari mulai tahap perencanaan. Misalnya tidak melulu menggunakan tipe urugan, tetapi yang lebih sesuai dengan kondisi wilayah sehingga pembangunan bendungan bisa lebih efektif dan efesien,” pesan Dirjen SDA.
 
Solusi dalam menjawab tantangan-tantangan inilah yang diharapkan diperoleh dalam seminar bertajuk  “Tantangan Penyelesaian Pembangunan dan Pengelolaan 65 Bendungan serta Keberlanjutan Program di Masa Mendatang”. 
 
Seminar yang dihadiri oleh hampir 1.000 orang yang berasal dari kalangan profesi dan akademisi bidang bendungan ini akan berlangsung selama 3 hari, saampai dengan 5 Oktober. Pembukaan seminar dibarengi dengan peluncuran buku Manajemen Pelaksanaan Bendungan Tipe Urugan. Di hari ketiga para peserta seminar akan diajak untuk langsung meninjau Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
 
Acara dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan M. Nurdin Abdullah, dan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, perwakilan Bupati, Walikota, Kepala BUMN, stakeholder, dan rektor Perguruan Tinggi.
 

03 Oktober 2019 Selengkapnya

Menikmati Tanggul Pantai di Muara Baru dan Kali Baru
Menikmati Tanggul Pantai di Muara Baru dan Kali Baru

Angin laut di daerah itu semilir selalu terasa, menemani para warganya berkegiatan sehari-hari. Memang tidak ada desiran ombak layaknya pantai tempat wisata, tapi pemandangan laut Jakarta menjadi salah satu yang mereka banggakan. Adalah Muara Baru dan Kali Baru di Jakarta Utara yang pada hari itu dikunjungi, selain melihat aktivitas warganya, juga mengunjungi pembangunan proyek tanggul pengaman pantai yang terletak persis di depan pemukiman warga, tepatnya berada di Jalan Pantai Mutiara, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

“Kalau dulu suka ada banjir lumayan se-dengkul, tapi semenjak ada tanggul, gak parah dan surutnya juga cepat,” kata Emi (37), pemilik warung makan di dekat tanggul di Muara Baru, sore hari itu.

Perubahan iklim yang signifikan memang telah mengakibatkan tinggi permukaan air laut mengalami peningkatan sementara permukaan tanah terus mengalami penurunan, termasuk di wilayah Teluk Jakarta. Sehingga sangat diperlukan pembangunan tanggul demi mencegah banjir rob akibat pasang surut air laut. Oleh karenanya, tidak hanya Emi yang merasa bersyukur dengan adanya tanggul tersebut, Iwan (42), warga Muara Baru itu turut merasakan dampak pembangunan tanggul pantai ini, dirinya mengatakan sudah beberapa tahun terakhir wilayah tempat tinggalnya tak lagi terkena musibah banjir, kalau pun ada tidak separah sebelumnya. "Sudah empat tahun terakhir ini kayaknya enggak pernah banjir (tinggi). Kalau pun banjir, ada tapi enggak tinggi ya," ungkapnya.

Sementara di kawasan Kali Baru, pembangunan tanggul pantai dimanfaatkan oleh warganya untuk berkumpul di sore hari dengan kegiatan senam ibu PKK. Nursiyati (45 tahun), ketua RW 3 Kelurahan Kalibaru mengatakan kegiatan senam rutin dilaksanakan setiap Rabu sore hari dan Sabtu pagi hari.

“Senang sekali dengan pembangunan tanggul Kalibaru, ibu-ibu PKK rutin senam di sini, ada yang jogging, sepedaan, tempat anak main. Pedagang juga suka datang ke sini. Tadinya kan ini kumuh banyak sampah, sekarang sudah bagus jadi lokasi wisata kita,” ujar Nur. Tentunya selain menjadi tempat rekreasi warga sekitar dengan pemandangan laut, proyek sepanjang 2,2 kilometer ini dilengkapi oleh ruang terbuka publik bisa sebagai tempat orang berkumpul.

Selain Nursiyati, Syaeful Mansur (50) sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Kalibaru berharap agar pembangunan proyek ini ke depannya tidak menggangu aktivitas warganya yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Dia berharap ada pembangunan dermaga untuk kapal-kapal nelayan bersandar. "Berharap agar diperhatikan kegiatan mata pencaharian tak terganggu. Supaya kegiatan ekonomi terutama di pesisir pantai kan banyak yang mata pencahariannya sebagai nelayan, agar mereka tidak memutar terlalu jauh," kata Syaeful.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, kawasan pesisir Jakarta terus mengalami penurunan permukaan tanah hingga 11-12 cm per tahun. Hal ini mengakibatkan Utara Jakarta ini kerap direndam banjir rob. Oleh karenanya pembangunan tanggul pantai Jakarta menjadi bagian penting dari program prioritas jangka pendek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development.

Pembangunan tanggul pantai tersebut dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), PUPR telah menyelesaikan pembangunan tanggul paket 1 yang berlokasi di Kelurahan Muara Baru sepanjang 2,3 km dan Paket 2 di kelurahan Kali Baru dengan panjang tanggul 2,2 km.

Tentunya pekerjaan rumah dari proyek NCICD ini masih cukup panjang dan diperlukan kerja sama dari semua pihak, penurunan tanah yang terjadi di Kota Jakarta memang baru dirasakan dampaknya di beberapa wilayah saja, namun usaha pencegahan ke depan demi kota Jakarta yang aman dan nyaman untuk ditinggali harus dimulai dari sekarang, perlahan tanggul ini akan terbangun membentang pesisir Jakarta untuk melindungi daratan Jakarta dari penurunan tanah yang semakin tahun terjadi. (kompusda/dnd/ech)

03 Oktober 2019 Selengkapnya

Sesditjen Harapkan WTP Pada Laporan Keuangan dan BMN
Sesditjen Harapkan WTP Pada Laporan Keuangan dan BMN

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2019 Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melaksanakan evaluasi dan pembinaan kepada 27 satuan kerja yang tersebar di beberapa Balai/Balai Besar Wilayah Sungai.

“Opini terhadap laporan keuangan Kementerian/Lembaga adalah bentuk pengakuan atas kualitas penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, sehingga apabila terdapat penurunan opini hasil pemeriksaan, maka laporan keuangan yang kita susun dianggap menurun,” jelas Sekretaris Ditjen SDA Muhammad Arsyadi di Padang, Sumatera Barat (30/9).

“Untuk itu, mejelang penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2019, saya berharap semua pihak yang terkait dapat menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik, agar laporan barang milik negara dan laporan keuangan Ditjen SDA dapat disajikan secara lengkap, akurat dan tepat waktu. Sehingga opini hasil pemeriksaan dapat meningkat menjadi wajar tanpa pengecualian,” pesan Sekretaris Ditjen SDA kepada 27 satuan kerja yang hadir di Padang sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019 ini.

Tidak hanya laporan keuangan, Sesditjen juga menggarisbawahi pada laporan Barang Milik Negara. Laporan Barang Milik Negara merupakan bentuk tanggung jawab pelaksanaan APBN, melalui penatausahaan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu, laporan barang milik negara harus disampaikan secara lengkap, akurat dan tepat waktu, serta memenuhi kriteria-kriteria yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan mengacu pada standar akuntansi Pemerintah yang telah ditetapkan.

01 Oktober 2019 Selengkapnya

Penandatanganan Kerjasama SPAM POLEWALI MANDAR MAJENE
Penandatanganan Kerjasama SPAM POLEWALI MANDAR MAJENE

Sistem Penyediaan Air Minum Regional merupakan salah satu program penyelarasan air dari hulu ke hilir dan melibatkan pihak yang cukup banyak, ditjen sda intake transmisi dan CK perpipaannya sampai dengan PDAM menangani jaringan distribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Majene dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Untuk itu Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan penandatanganan kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kabupaten Polewali Mandar Dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, 30 September 2019 di Gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya, Jakarta. Turut dihadiri oleh Direktur SPAM Ditjen Cipta Karya, Yudha Mediawan, Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, T. Iskandar dan Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku, Iriandi Azwartika, Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, Kepala BWS Sulawesi III, Feriyanto dan jajaran Pemerintah Kabupaten Majene dan Polewali Mandar.

 

Direktur SPAM Direktorat Cipta Karya mengatakan dalam kegiatan SPAM Regional  Kabupaten Polewali Mandar dan Majene, Sulbar, yang harus diperhatikan adalah kelembagaan yaitu koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten dan pemerintah daerah sebagai penengah.  Kemudian tarif yang harus disepakati bersama dan seminimal mungkin sama. “Maka akan terjadi pemerataan di semua wilayah dan saya berharap tetap dilakukan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten. Semoga kerjasama ini dapat berlangsung dengan baik dan di wilayah Polewali Mandar dan Majene dapat segera merasakan manfaatnya sehingga dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari,” kata Yudha Mediawan.

 

Sementara itu pada kesempatan yang sama Gubernur Sulawesi Barat menjelaskan bahwa di Sulawesi Barat saat ini masih ada yang kesulitan mendapatkan air minum, untuk itu beliau mengharapkan semua pihak itu konsisten menjalankan kerjasama ini sehingga semua program yang menyangkut pengembangan air minum dapat terasa manfaatnya. “ Sebenarnya dengan adanya SPAM Regional Kabupaten Polewali Mandar dan Majene dapat membuat masyarakat setempat mendaptkan akses air bersih dengan mudah asalkan sesuai dengan pemerataan dan keadilan, dan untuk teknis di lapangan mengenai tarif disesuaikan dengan kemampuan masyarakat sehingga  dapat memberikan manfaat yang lama dan harus kita jaga bersama . untuk pembagian tugas pada dasarnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sudah siap dan mendukung program SPAM Regional ini sampai dengan air terkoneksi di Sulawesi Barat,” kata Ali Baal Masdar.

 

Target rencana pelayanan pada rencana SPAM Polewali Mandar dan Majene yaitu 4 Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar yaitu Kecamatan Limboro, Tinambung, Balanipa dan Campalagian sedangkan Kabupaten Majene dua kecamatan yaitu Kecamatan Banggae Timur dan Banggae. Dengan proyeksi jumlah penduduk sampai tahun 2027 untuk pemenuhan 4 Kecamatan pada  Kabupaten Polewali Mandar dan 2 Kecamatan Kabupaten Majene sebesar 225.196 jiwa.

Berdasarkan hasil hitungan Kebutuhan Air Harian Maksimum untuk Rencana SPAM dengan proyeksi sampai tahun 2027 mencapai 372, 20 liter/det. Skenario pemenuhan kebutuhan untuk cakupan layanan sampai dengan 50%, suplesi embung Matama 150 liter/detik akan surplus sekitar 36.000 m3/bulan. Sedangkan untuk target cakupan layanan hingga 60% maka suplesi Embung Matama 150 liter/detik akan defisit sekitar 122.000 m3/bulan. Rencana jalur pipa transmisi baru nantinya akan mengikuti jalur pipa transmisi eksisting yang telah melayani IPA 30 liter/detik.

 

Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku mengatakan pada dasarnya Direktorat Jenderal SDA mendukung kebutuhan air minum Kabupaten Polewali Mandar dan Majene, dengan pembagian tugas yang jelas untuk menjaga ketersediaan air minum bagi masyarakat di Sulawesi Barat. (tin, ams kompuSDA)

30 September 2019 Selengkapnya

Ladongi Menjadi Bendungan Pertama di Sulawesi Tenggara
Ladongi Menjadi Bendungan Pertama di Sulawesi Tenggara

Indonesia menyimpan banyak potensi berharga, satu diantaranya adalah potensi lahan pertanian khususnya persawahan di Sulawesi Tenggara. Potensi berharga tersebut apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik bisa menjadi salah satu penyangga ketersediaan stok pangan nasional atau yang dikenal dengan swasembada pangan.

 

Untuk mewujudkannya, satu per satu sarana dan prasarana dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), salah satunya adalah Bendungan Ladongi. Bendungan yang berlokasi di Kabupaten Kolaka Timur tersebut akan menjadi bendungan pertama di Sulawesi Tenggara.

 

Kabupaten Kolaka Timur yang terbentuk pada tahun 2013 merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Kolaka, jaraknya kurang lebih 120 kilometer di sebelah barat ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari. Jika ditinjau dari letak infrastruktur dan geografisnya, Kabupaten Kolaka Timur mempunyai luas Daerah Irigasi (DI) yang cukup luas dan potensi air di Sungai Ladongi yang cukup baik untuk mendukung pertanian.

 

Pada bulan September 2019 kemarin, progres pembangunan bendungan yang dilaksanakan oleh BWS Sulawesi IV Kendari tersebut sudah mencapai 76%. Untuk melanjutkan pembangunan tubuh bendungan, maka aliran Sungai Ladongi perlu dialihkan terlebih dahulu. Acara Pengelakan Aliran Sungai (River Diversion) pun diselenggarakan pada 27 September 2019 yang bertempat di lokasi pembangunan Bendungan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. Hadir dalam acara tersebut Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Hari Suprayogi yang turut didampingi Kepala BWS Sulawesi IV Kendari Haeruddin C. Maddi, dan Bupati Kolaka Timur Tony Herbiansyah, juga segenap perencana dan pelaksana pembangunan Bendungan Ladongi.

 

Dalam sambutannya, Dirjen SDA menyampaikan bahwa konsep “Ohana” harus tetap dipegang bersama. “Tak boleh ada yang tertinggal dan terlupakan. Saling menjaga kekompakan, berkolaborasi, dan bergerak bersama demi terwujudnya bendungan pertama di Sulawesi Tenggara ini. Semua harus merangkul layaknya keluarga,” tutur Hari Suprayogi.

 

Ia menambahkan bahwa Bendungan Ladongi nantinya dapat menampung air sebanyak 45 juta meter kubik yang akan mengairi daerah irigasi existing seluas 2212 hektar dan daerah irigasi pengembangan seluas 1392 hektar. Selain itu, Bendungan Ladongi juga akan memasok air baku sebesar 0,12 meter kubik per detik untuk Kecamatan Ladongi dan Kecamatan Tirawuta, juga untuk pengendalian banjir, PLTMH sebesar 1365 KWH, dan objek pariwisata di Kabupaten Kolaka Timur.

 

Gubernur Sulawesi Kendari Ali Mazi turut menyampaikan ungkapan terima kasihnya ke Kementerian PUPR khususnya Ditjen SDA melalui BWS Sulawesi IV Kendari yang akhirnya bisa memenuhi impian warga Sulawesi Tenggara, terkhusus Ladongi dan sekitarnya untuk memiliki bendungan di tanah tempat tinggal mereka.

 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BWS Sulawesi IV Kendari Haeruddin C. Maddi menjelaskan bahwa bendungan tersebut merupakan salah satu upaya Ditjen SDA untuk menyiapkan Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi swasembada pangan di Indonesia. “Selain Ladongi, kami sedang mempersiapkan pembangunan dua bendungan lainnya yaitu Bendungan Ameroro dan Pelosika. Semoga segera bisa menyusul Ladongi,” ungkapnya semangat. Semangat tersebut pun turut dilanjutkan oleh para perencana dan pelaksana untuk pembangunan Bendungan Ladongi yang siap mempercepat penyelesaiannya yaitu sebelum bulan Oktober 2020. Kini, Ladongi siap menghidupkan mimpi-mimpi para petani di daerah ini agar lebih semangat meningkatkan hasil produksi tani. (sandro kompusda)

 

28 September 2019 Selengkapnya

Bendungan Meninting Hadir untuk Tambah Pasokan Air di Lombok
Bendungan Meninting Hadir untuk Tambah Pasokan Air di Lombok

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan provinsi dengan bendungan terbanyak. Tercatat terdapat sembilan bendungan besar yang berada di NTB, belum termasuk di dalamnya dua bendungan yang baru saja impounding di tahun 2018 lalu, yaitu Tanju dan Mila. Kemudian dua bendungan lagi yang tengah dalam masa pembangunan, yakni Bendungan Bintang Bano dan Beringin Sila. Meninting menyusul dalam daftar pembangun bendungan selanjutnya.

Pembangunan Bendungan Meninting berada di Lombok Barat, wilayah yang memiliki potensi ketersediaan air lebih besar dibanding Lombok wilayah Selatan. Padahal Lombok Selatan memiliki potensi lahan untuk areal pertanian yang lebih besar.

Oleh karenanya, salah satu fungsi utama bendungan ini nanti adalah sebagai suplesi air ke daerah lain, terutama ke daerah Lombok Selatan. “Keberadaan Meninting ini kita perlukan, terutama untuk mensuplesi air ke tempat lain sehingga bisa merata potensi air di Pulau Lombok pada khususnya,” jelas Dirjen SDA Kementerian PUPR Hari Suprayogi dalam acara Groundbreaking Pembangunan Bendungan Meninting di Lombok Barat (19/9).

Bendungan yang secara administratif berada di Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari dan Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat ini memiliki beberapa fungsi lainnya, yaitu mengairi daerah irigasi seluas 1.559,29 Ha, memenuhi kebutuhan air baku untuk Kabupaten Lombok Barat bagian Utara sebesar 150 liter/detik, menyediakan energi listrik sebesar 2 x 0.4 MW, juga sebagai destinasi wisata baru yang dapat meningkatkan perekonomian rakyat sekitar.

Pelaksanaan pembangunan bendungan yang berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I ini, direncanakan berlangsung selama 4 tahun, dimulai dari akhir tahun 2018 lalu sampai dengan tahun 2022. Pembangunan Bendungan Meninting menelan anggaran sebesar kurang lebih 1.3 Triliyun Rupiah.

Pekerjaan Paket I dilaksanakan oleh PT Hutama Karya dan PT Bahagia Bangunnusa KSO, sedangkan Pekerjaan Paket II dilaksanakan oleh PT Nindya Karya dan PT SAC Nusantara KSO.

Dalam kesempatan yang baik ini Gubernur NTB menyatakan bahwa banyaknya bangunan tampungan air di NTB, terutama Bendungan Meninting, merupakan wujud komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam mengentaskan kekeringan di Pulau Lombok.

"Mudah-mudahan dengan hadirnya bendungan yang sangat istimewa ini permasalahan air sampai dengan Lombok Selatan dapat diatasi," ujar Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

"Kedepannya penting untuk kita bahu-membahu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat agar bangunan monumental ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya," pesan Gubernur NTB.

Turut menghadiri groundbreaking yang dilaksanakan di lokasi pembangunan bendungan, Kepala Pusat Bendungan Ditjen SDA, Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Kepala Dinas PU Provinsi NTB, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, perwakilan dari Kejaksaan Tinggi serta Negeri, petinggi para penyedia jasa dan para perangkat desa serta masyarakat terdampak pembangunan.

(KompuSDA • ads/kty)

19 September 2019 Selengkapnya

Seminar Sehari Hidup Sinergi Bersama Lusi Dari Bencana Menuju Manfaat
Seminar Sehari Hidup Sinergi Bersama Lusi Dari Bencana Menuju Manfaat

Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) melaksanakan seminar di Bandung (19/09) dalam upaya untuk memperoleh masukan bagi PPLS yang efektif dan efisien. Seminar ini turut mengundang para akademisi dari perbagai perguruan tinggi se-Indonesia, antara lain Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Padjajaran (UNPAD), Universitas Brawijaya (UB), Institut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Parahyangan, Universitas Pancasila, dan lainnya.  
 
Seperti kita ketahui bersama, semburan Lumpur Sidoarjo yang kita kenal dengan Lusi ini, sudah terjadi selama 13 tahun. Lokasinya terletak di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Lokasi awal kejadian terletak sekitar 200 meter dari sumur pengeboran gas Banjar Panji -1 milik PT Lapindo. Lusi merupakan fenomena kebencanaan baru di bumi, walaupun sejak tahun 2014 intensitas semburannya mengalami penurunan, namun masih bersifat fluktuatif, sehingga masih tetap bertenaga dan masih mampu menimbulkan ancaman.
 
Dampak semburan lumpur Sidoarjo ini, sangat menimbulkan kebencanaan luar biasa terutama bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Banyak yang kehilangan tempat mencari sumber penghidupan dan kehilangan tempat tinggal berikut dengan permasalahan lainnya.
 
Oleh karena, PPLS yang dibentuk melalui Perpres No 21 Tahun 2017 berupaya mencari solusi atas permasalahan yang ditimbulkan Lusi serta menganalisa manfaat apa yang bisa digali dan diperoleh dari semburan Lusi tersebut. Seminar dilaksanakan oleh PPLS ini melibatkan berbagai stakeholders terkait.
 
Dalam sambutannya, Kepala PPLS Jefry Recky Pattiasina menyampaikan bahwa melalui seminar ini diharapkan didapat berbagai informasi dan gagasan tentang pengendalian lumpur, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan menganalisa dengan tepat serta menerapkan hasil hasil penelitian yang berkaitan dengan Lusi. Sangat diharapkan nantinya ada inovasi dalam hal pengendalian Lusi dari pusat semburan hingga muara. Nantinya tentu ada perubahan paradigma dalam melihat Lusi sebagai potensi, bukan bencana semata.
 
Dalam seminar ini juga dibahas beberapa permasalahan yang belum tuntas terkait Lusi, antara lain sertifikasi aset tanah atas pembelian tanah dan bangunan warga terdampak, penyelesaian ganti rugi tanah dan bangunan dalam peta area terdampak, perkara hukum yang masih dalam proses penyelesaian, peremajaan peralatan pompa yang rata rata sudah berusia lebih dari 10 tahun, pengendalian banjir dan pengkajian batas wilayah kerja peta area terdampak.
 
Seminar ini menghadirkan Prof Hardi Prasetyo (Kepala BPLS 2016-2017), Handoko Teguh Wibowo (Ikatan Ahli Geologi Indonesia Pengda Jatim), Ahli Geoteknik - Dr. Ria Asih (Dosen ITS), Prof Iwan Krisdasantausa (Ahli Teknik Sipil), Dr. Heryadi Rahmat (Masyarakat Geowisata Indonesia), Lasino (Puslitbang Perumahan dan Permukiman) serta Mudjiadi (Direktur Jenderal SDA periode sebelumnya) yang bertindak sebagai moderator. (kompusda/Nanda)
 
 

19 September 2019 Selengkapnya

UU SDA Telah Disahkan
UU SDA Telah Disahkan

Setelah melalui diskusi yang intensif dan berkelanjutan, RUU SDA telah disahkan menjadi UU SDA dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta (17/9).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah yang diketuai oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mewakili Presiden RI Joko Widodo.

RUU inisiatif DPR ini telah disetujui secara utuh oleh Pemerintah dengan seluruh fraksi di DPR. Terdiri dari 16 bab dan 79 pasal, hal-hal yang diatur meliputi penguasaan negara dan hak rakyat atas air, tugas dan wewenang dalam pengelolaan sumber daya air, perizinan, sistem informasi, pemberdayaan dan pengawasan, pendanaan, hak dan kewajiban, partisipasi masyarakat, koordinasi, penyidikan dan ketentuan pidana.

UU Sumber Daya Air ini juga telah mengakomodir kebutuhan dan dinamika yang terjadi saat ini, yakni jaminan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sebesar 60 liter per orang per hari, pengelolaan sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem, serta perkuatan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya air.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan pendapat akhir Presiden Joko Widodo bahwa RUU Sumber Daya Air merupakan manifestasi dari semangat, cita-cita, serta komitmen Pemerintah dan DPR RI dalam menegaskan pemaknaan penguasaan negara terhadap air sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pembatasan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Setelah disahkan, Presiden berharap UU SDA dapat menjamin kekuasaan negara atas air untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Turut hadir Pada kesempatan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Fauzi Idris, Kepala Biro Hukum Putranta Setyanugraha dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja, perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

(KompuSDA • AdS/Kty/Ams)

17 September 2019 Selengkapnya