Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pasal 4 bahwa Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Besar Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi :

• Penyusunan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.

• Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.

• Penyusunan studi kelayakan, perencanaan dan fasilitasi pengadaan tanah, serta perencanaan teknis atau desain pengembangan sumber daya air.

• Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

• Pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai.

• Pengelolaan drainase utama perkotaan.

• Pengelolaan sistem hidrologi.

• Pengelolaan sistem informasi sumber daya air.

• Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai.

• Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

• Penyusunan dan penyiapan klarifikasi teknis dan rekomendasi teknis dalam perizinan dan persetujuan penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai.

• Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis untuk pemanfaatan irigasi dan pengalihan alur sungai.

• Penyusunan dan pelaksanaan kajian serta fasilitasi penetapan garis sempadan sungai, danau, situ, jaringan irigasi, mata air, waduk, embung, dan rawa.

• Fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.

• Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

• Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik/kekayaan negara selaku unit akuntansi wilayah serta pengamanan barang milik/kekayaan negara.

• Pelaksanaan pemungutan, penerimaan, dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Penyusunan perjanjian kinerja, laporan kinerja balai, dan penilaian mandiri River Basin Organization.

• Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air serta penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.

• Pelaksanaan dan koordinasi pembangunan zona integritas, pelaksanaan fungsi kepatuhan intern dan manajemen risiko sesuai dengan kewenangannya, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.

• Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta komunikasi publik dan layanan hukum.