Berita Terkini

Semarang - Kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Semarang dalam rangka Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, Jumat (20/02/26) menjadi momentum penguatan koordinasi lintas sektor guna memastikan kesiapan infrastruktur menjelang arus mudik Lebaran 2026. Agenda diawali di Stasiun Tawang bersama PT Kereta Api Indonesia, BMKG, BASARNAS, Kementerian Perhubungan, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum (SAMPU) Bidang Hubungan Antar Lembagas, serta sejumlah unit organisasi Kementerian Pekerjaan Umum, salah satunya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang diwakili oleh Plt. Direktur Sungai Pantai didampingi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali - Juana, yang membahas persoalan banjir, penurunan tanah, serta gangguan jalur rel akibat luapan sungai yang beberapa kali menghambat operasional hingga berjam-jam. Penanganan sementara seperti peninggian rel dan jembatan telah dilakukan, namun solusi permanen memerlukan penataan terpadu sungai, tanggul, drainase, dan sistem pengendalian air.

BBWS Pemali Juana menegaskan kesiapsiagaan personel, pompa, pintu air, dan pemantauan muka air di titik rawan, sekaligus melaksanakan proyek pengendalian banjir di sejumlah sungai dan kawasan pesisir. Upaya jangka panjang juga disiapkan melalui penguatan tanggul laut, peninggian kawasan, serta integrasi tata ruang, termasuk dukungan anggaran Rp60 miliar untuk penguatan tanggul Sungai Tuntang. Penanganan kawasan pesisir dan perkotaan juga turut disiapkan, meliputi pembangunan polder, pompa, serta penguatan tanggul dengan target konstruksi bertahap 2027–2028 dan kondisi genangan lebih terkendali pada 2029. Tantangan utama kawasan Pantura ialah penurunan muka tanah hingga 10–20 cm per tahun akibat eksploitasi air tanah, sehingga pendekatan penanganan harus terintegrasi lintas sektor.

Peninjauan dilanjutkan ke Pelabuhan Tanjung Mas guna melihat langsung kondisi tanggul laut dan fasilitas pelabuhan sebagai bagian dari sistem perlindungan kawasan pesisir dan infrastruktur transportasi logistik nasional.

Dalam agenda rapat lanjutan di Kompleks Kantor Gubernur, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan kesiapan daerah menghadapi lonjakan mobilitas hingga puluhan juta orang. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus turut menekankan pentingnya percepatan penanganan infrastruktur, khususnya jalur strategis nasional, agar rampung sebelum H-10 Lebaran. Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan koordinasi lintas kementerian akan diperkuat melalui Posko Angkutan Lebaran yang berlangsung 13–30 Maret 2026. Melalui kolaborasi ini, BBWS Pemali Juana menegaskan perannya sebagai garda teknis pengelolaan sumber daya air yang mendukung keselamatan perjalanan, ketahanan infrastruktur, dan perlindungan masyarakat. Sinergi pusat - daerah dan lintas sektor menjadi kunci agar sistem prasarana nasional berfungsi optimal, sehingga arus mudik dan balik Lebaran 2026 dapat berlangsung aman, lancar, dan terkendali.

Grobogan - Plt. Direktur Sungai dan Pantai Mochamad Dian Alma’ruf bersama Kepala BBWS Pemali Juana Sudarto dan jajaran meninjau lokasi Tanggul Sungai Tuntang yang mengalami limpas dan jebol pada Kamis (19/2).

Saat ini tengah dilaksanakan penanganan darurat melalui penutupan bagian tanggul yang jebol menggunakan timbunan tanah yang diperkuat dengan pancang bambu serta geobag. BBWS Pemali Juana menargetkan seluruh pekerjaan penanganan darurat dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari lima hari.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Direktur Sungai dan Pantai menyampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2026 telah dialokasikan anggaran untuk penanganan Sungai Tuntang. Penanganan akan difokuskan pada peninggian tanggul serta penguatan struktur di titik-titik tanggul kritis sesuai ketersediaan anggaran.

Selain itu, turut disampaikan pentingnya menjaga fungsi bantaran sungai sebagai dataran banjir pada ruang sungai, serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat terkait pembenahan tanggul dari tanaman-tanaman yang berpotensi merusak dan melemahkan struktur tanggul.

Grobogan - Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Sudarto, meninjau langsung lokasi banjir (18/2/2026) di titik tanggul jebol Sungai Tuntang, Desa Tinanding, Kabupaten Grobogan. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat sekaligus meminimalkan dampak banjir bagi masyarakat.

Penanganan darurat dengan menutup titik jebolan menggunakan jumbo bag berisi tanah guna mencegah longsoran susulan. Selain itu, pembukaan saluran sekunder irigasi juga dilakukan agar aliran air kembali lancar dan area persawahan tidak tergenang. Seluruh tahap darurat ini ditargetkan selesai dalam tiga kali dua puluh empat jam.

Saat ini penanganan didukung tujuh alat berat dan akan ditambah menjadi sembilan unit untuk mempercepat pekerjaan. Ke depan, solusi permanen juga disiapkan melalui program peninggian tanggul Sungai Tuntang dengan alokasi anggaran sekitar lima puluh miliar rupiah.

Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi dari hulu kawasan Rawa Pening yang menyebabkan limpasan hingga melewati Bendung Gelapan dan tanggul sungai. Penanganan darurat ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah dan BPBD agar situasi segera pulih dan masyarakat kembali beraktivitas dengan aman.

Semarang - Upaya penanganan banjir dilakukan secara cepat dan terpadu pada 16 - 17 Februari 2026 melalui serangkaian aksi lapangan pada sejumlah titik di sejumlah wilayah Kota Semarang dan sekitarnya.

Pembersihan sampah yang menyangkut di Jembatan Rel KAI Sungai Kanal Banjir Timur, Kelurahan Kemijen, Cilosari, dilakukan untuk memperlancar aliran air dan mengurangi potensi genangan.

Langkah serupa juga dilaksanakan di Jembatan Trimulyo melalui kolaborasi antara BBWS Pemali Juana dan DPU Kota Semarang. Selain itu, pembersihan sumbatan dilakukan di pintu air Bendung Pucanggading serta Bendung Kebonbatur dengan dukungan alat berat excavator long arm guna mengangkat material penghambat aliran. Tidak hanya penanganan, langkah antisipasi juga dilakukan di Sungai Babon, Kelurahan Karangroto. Sebanyak 18 rit sandbag diturunkan dalam dua hari untuk meninggikan tanggul dan menekan risiko luapan air.

Sinergi petugas dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengendalian banjir, demi menjaga keamanan lingkungan dan kenyamanan aktivitas warga.

Grobogan - Penanganan darurat banjir di Kabupaten Grobogan terus dipercepat melalui koordinasi lintas instansi. Pada 17 Februari 2026, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meninjau langsung lokasi tanggul jebol di Desa Tinanding pada aliran Sungai Tuntang untuk memastikan langkah penanganan berjalan cepat, terukur, dan terkoordinasi. Kunjungan dilanjutkan rapat koordinasi bersama Forkopimda, BBWS Pemali Juana, serta instansi terkait di Aula Kecamatan Gubug guna mempercepat penanganan banjir di wilayah Grobogan dan Kabupaten Demak.

Dalam penanganan darurat jebolan tanggul, ditargetkan penutupan tanggul selesai dalam tiga hari, kemudian dilanjutkan perkuatan menggunakan bronjong dengan dukungan lima unit excavator dan satu bulldozer. BBWS Pemali Juana turut hadir melalui perwakilan Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kepala Bidang PJPA, Kepala Satuan Kerja OP, serta tim lapangan untuk memastikan langkah darurat berjalan optimal sekaligus menyiapkan rencana jangka panjang.

Sebagai solusi dan penanganan permanen, Kementerian PU melalui BBWS Pemali Juana akan melakukan normalisasi pada tiga ruas sungai utama, yakni Sungai Tuntang, Sungai Sayung, dan Sungai Babon, sehingga diharapkan risiko banjir dapat berkurang signifikan ke depan.

Selain tanggul, perhatian juga diarahkan pada akses jalan provinsi yang terputus. Percepatan jalur darurat dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas PU Provinsi Jawa Tengah serta dukungan Kodam dan Kodim.

Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar penanganan berlangsung cepat, efektif, dan berkelanjutan demi keselamatan masyarakat.

Blora - Kamis, (12/2) BBWS Pemali Juana menyelenggarakan kegiatan Pembayaran Uang Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak Tahap Kedua dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Cabean di Kabupaten Blora. Kegiatan yang berlangsung di Balai Kecamatan Todanan ini menjadi tahapan strategis dalam mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur prioritas tersebut.

Kegiatan ini dihadiri oleh PPK Bendungan II dan PPK Pengadaan Tanah II BBWS Pemali Juana, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Kanit I Satreskrim Polres Blora, Manajer BRI Cabang Blora, Camat Todanan, para penerima hak, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan proses pengadaan tanah berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui agenda ini, masyarakat penerima hak memperoleh pembayaran Uang Ganti Kerugian secara langsung dengan pendampingan pihak perbankan dan tim teknis melalui tahapan verifikasi berjenjang guna menjamin ketepatan dan akuntabilitas data. Proses pelepasan hak selanjutnya dilaksanakan sebagai bagian dari persyaratan administratif agar lahan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fisik Bendungan Cabean.

Diharapkan seluruh tahapan pengadaan tanah dapat terus berlangsung lancar dengan dukungan semua pihak serta menjadi fondasi penting bagi terwujudnya Bendungan Cabean yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah, mulai dari peningkatan layanan irigasi, pengendalian risiko kekeringan, penyediaan air baku, hingga memperkuat ketahanan pangan regional.

Semarang - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung progres pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak Seksi I di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (15/02/2026).

Ruas tol yang menghubungkan Kaligawe, Kota Semarang, hingga Sayung, Kabupaten Demak tersebut tidak hanya dirancang sebagai infrastruktur konektivitas, tetapi juga sebagai Giant Sea Wall (tanggul laut) yang terintegrasi dengan Kolam Retensi Terboyo. Integrasi tersebut menjadi bagian dari sistem pengendalian rob dan banjir di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa yang menghadapi tekanan lingkungan cukup serius dewasa ini.

Sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengakselerasi penyelesaian berbagai proyek strategis nasional, Wapres menegaskan pentingnya pembangunan jalan tol ini sesuai timeline yang telah ditetapkan, sehingga dapat segera beroperasi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

*Pada kesempatan yang sama, Kepala BBWS Pemali Juana, Sudarto, turut memaparkan perkembangan pembangunan rumah pompa Kolam Retensi Terboyo telah mencapai sekitar 70 persen. Pekerjaan meliputi penyelesaian struktur utama, instalasi pompa, hingga integrasi dengan sistem drainase kawasan.*

*Kolam retensi ini dirancang untuk menampung air hujan dan rob agar tidak meluap ke badan jalan, khususnya di kawasan Kaligawe dan Terboyo yang selama ini rawan genangan. Air yang tertampung selanjutnya dipompa dan dialirkan secara terkendali. Dengan kapasitas hingga 10 juta meter kubik, kolam ini juga berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber air baku.*

Selain mendorong percepatan konstruksi jalan dan Giant Sea Wall, Wapres juga memberi perhatian pada optimalisasi Kolam Retensi Terboyo dan Sriwulan agar keduanya tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir, tetapi juga sebagai sumber air baku. Peninjauan ini menegaskan pentingnya pembangunan terintegrasi antara konektivitas, perlindungan lingkungan, dan ketahanan pesisir guna melindungi masyarakat Pantura dari ancaman rob dan banjir.

Tegal ­- Jumat (13/2), Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di dampingi Kepala BBWS Pemali Juana Sudarto, Kepala BBPJN Jawa Tengah–DIY Moch. Iqbal Tamher, Kepala BPBD Jawa Tengah Nanda Lasro Elisabet Sirait, Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Tengah Affi Triato, serta didampingi Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, meninjau langsung lokasi bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal.

Akses menuju lokasi sementara hanya dapat ditempuh dengan sepeda motor. Jalanan retak memanjang, rumah warga rusak berat hingga roboh, serta fasilitas umum seperti masjid turut terdampak. Warga telah dievakuasi ke posko darurat, sementara sebagian lainnya masih berupaya menyelamatkan sisa harta benda.

Sebagai langkah cepat, BBWS Pemali Juana mengerahkan personel dari bendung dan embung terdekat, mendatangkan alat berat untuk pengerukan dan normalisasi Sungai Cacaban, serta menyalurkan bantuan sembako.

Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBWS Penali Juana akan melakukan percepatan pembangunan checkdam di hulu Guci dengan skema design and build, disertai penyusunan basic design oleh KPISDA bersama KI/Unit Desain dan Bintek.

Normalisasi Sungai Cacaban juga diminta untuk diperkuat dengan penambahan alat berat guna mengoptimalkan operasi dan pemeliharaan. Selain itu, akan dilakukan kajian geologi lebih mendalam bersama tim UGM sebagai dasar penanganan jangka panjang.

Untuk mendukung hunian sementara, pemerintah juga akan menyiapkan pembangunan air baku melalui sumur bor agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.

Berdasarkan kajian geologi, kawasan terdampak tidak direkomendasikan untuk hunian. Pemerintah Kabupaten Tegal juga telah menyiapkan lahan 12 hektar untuk pembangunan hunian sementara yang ditargetkan rampung dalam tiga minggu, sehingga warga dapat menempatinya sebelum Lebaran.

Keselamatan dan kepastian tempat tinggal masyarakat menjadi prioritas utama.