/**Begin Google Analytics**/ /** End Google Analytics**/

Pembekalan Pejabat Perbendaharaan Ditjen SDA TA 2019

Dalam rangka mewujudkan Good Governance dalam bidang pengelolaan keuangan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR menyelenggarakan Kegiatan Pembekalan Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Ditejn SDA Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan pada hari Rabu sampai Jum’at tanggal 28 sampai 30 Agustus 2019.

Kegiatan ini diikuti oleh 66 satuan kerja di Ditjen SDA yang bertujuan untuk membahas PP No 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PP No 178/PMK.05/2018 TENTANG Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 190/PMK/05/2012 tentang Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PMK 196/PMK.052018 tentang Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dan Langkah-langkah Pelaksanaan APBN akhir tahun Anggaran 2019.

Dalam acara pembukaan Muhammad Arsyadi, ME selaku Sekertaris Direktorat Jenderal SDA menyampaikan bahwa pemakaian kartu kredit harus hati-hati jangan sampai ada kesalahan agar saat belanja berjalan dengan lancar sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku (BBWSBS/sita)

Atasi Banjir Hilir Bengawan Solo, Sudetan Plangwot – Sedayu Lawas ditingkatkan

Sebagai salah satu pengendalian banjir di DAS Bengawan Solo Hilir adalah dengan mempercepat aliran sungai menuju ke laut melalui pembangun Sudetan (Floodway) Plangwot-Sedayu Lawas di Kelurahan Plangwot, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Floodway ini telah dibangun sejak tahun 1996 – 2004 dengan kapasitas desain sebesar 640 m3/detik. Dengan kondisi eksisting saat ini masih ada daerah Bengawan Solo Hilir yang masih tergenang banjir antara lain Kecamatan Turi dan Kecamatan Kali Tengah.

“Sebelum ada sudetan, banjir di hilir Bengawan Solo sangat parah. Dengan adanya sudetan, maka sebagian aliran Sungai Bengawan Solo apabila telah melebihi ambang tertentu akan masuk ke sudetan. Sudetan ini dibangun sepanjang 12,3 km dengan lebar 100 meter dan kapasitas 640 m3/detik. Kapasitasnya akan ditingkatkan menjadi 1.000 m3/detik,” ujar Menteri yang senang menabuh drum ini.

Peningkatan Kapasitas Floodway Plangwot – Sedayu Lawas sudah dilakukan sejak tahun 2015 hingga 2018 dengan revetment / perkuatan tebing sudetan di sisi kanan dan kiri sepanjang total 2,1 km. Selain itu telah disiapkan juga program lanjutan agar nantinya debit air melintas ketika banjir sebesar 1.000 m3/detik, program lanjutan tersebut pembangunan 2 buah emergency gate, peninggian tanggul, pembangunan jembatan, perkuatan tanggul dan perbaikan jalan inspeksi.

Bila peningkatan Kapasitas Floodway Plangwot – Sedayu Lawas ini selesai akan dapat mengurangi luas dan lama waktu genangan banjir. “Banjir didaerah tersebut tidak bisa dihilangkan karena memang daerah cekungan dan daerah rawa, yang bisa kita atasi banjir yang dari sungai, tapi yang in (hujan tumpah) disitu yang menjadikan genangan juga,” kata Basuki. (DATIN BBWSBS/maw,sta)

Prof. Dr. Ir. Soenarno, Dipl. HE, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Tahun 2001-2004 Wafat

Segenap keluarga besar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Prof. Dr. Ir. Soenarno, Dipl. HE, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Periode 2001-2004, dalam usia 75 tahun, pada hari Selasa, 6 Maret 2018 Pukul 00.45 di Rumah Sakit MMC Jakarta.

Pada pukul 09.00 WIB, almarhum diterbangkan ke Solo, Jawa Tengah dan siang harinya akan dimakamkan di Pemakaman Keluarga Astana Banaran Dusun Talang Sawahan, Sukoharjo. Almarhum memiliki seorang istri Hj. Soepanti Soenarno (Almh), 5 orang anak dan 9 orang cucu.

Prof. Dr. Ir. Soenarno, Dipl. HE lahir di Purwodadi, Jawa Tengah 19 Mei 1942, meraih gelar sarjananya pada tahun 1962 dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, meraih gelar Dipl. HE dari IHE Delft, Belanda tahun 1977, lalu meraih Doktor bidang Teknik Sipil dari Columbia Pacific University, Amerika Serikat tahun 1982 dan meraih gelar S3 Program Studi Pendidikan Ekonomi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Malang (Universitas Negeri Malang) pada tahun 1985.

Beliau menjabat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz terhitung sejak 18 Agustus 2001 sampai dengan 21 Oktober 2004. Selama berkarir sebagai pegawai negeri sipil hingga menduduki jabatan puncak Kementerian, komitmennya dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah untuk kesejahteraan masyarakat dirasakan manfaatnya.

Beberapa jabatan penting yang diemban beliau sebelum menjadi Menteri antara lain adalah Pemimpin Proyek Bendungan Karang Kates, Proyek Induk Kali Brantas dan Dirjen Sumber Daya Air Kimpraswil.

Sepanjang karirnya, beliau menerima berbagai penghargaan atas pengabdiannya. Di antaranya, Piagam Penghargaan PELITA II (1980), Satyalancana Pembangunan (1982), Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun (1995), Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya (1997), Piagam Penghargaan dalam Pengembangan Reformasi Sistem Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pekerjaan Umum (1998), dan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun (2000).

Beberapa proyek infrastruktur pada masa kerja Pak Narno, begitu beliau akrab disapa, diantaranya adalah dimulainya pembangunan jalan tol Cikampek Purwakarta Padalarang (Cipularang), dimulainya pembangunan Jembatan Surabaya Madura (Suramadu), peresmian Bendungan Batutegi Lampung dan konservasi Pulau Nipah yang berbatasan dengan Singapura yang sebelumnya terancam hilang.

Pak Narno juga menaruh perhatian besar pada infrastruktur kerakyatan diantaranya membangun sejumlah jembatan yang menghubungkan daerah terpencil. Salah satunya adalah Jembatan Sari di Kabupaten Sragen. Berfungsinya jembatan Sari disambut gembira masyarakat karena sebelumnya menggunakan perahu untuk menyeberangi Sungai Bengawan Solo.

Saat menjabat Menteri Kimpraswil, Pak Narno berperan dalam pembentukan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan dan merintis penyusunan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, termasuk dengan membentuk unit organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang.(*)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR