Thursday, 23 May 2019
Thursday, 23 May 2019
Home » BERITA BBWS-PJ » Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019

Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU 33/2004). Adapun fungsi DAK adalah untuk membantu daerah dalam mewujudkan tugas kepemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang selaras dengan prioritas nasional. Khusus untuk DAK Bidang Infrastruktur Irigasi ditujukan untuk mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalkan fungsi, dan membangun prasarana sistem irigasi yang menjadi kewenangan kab/kota dan provinsi khususnya daerah lumbung pangan nasional dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah bidang kedaulatan pangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, BBWS Pompengan Jeneberang menyelenggarakan Evaluasi Pelaksanaan DAK TA.2018-2019 dan Arah Kebijakan DAK TA.2020 serta Penyiapan Usulan Rencana Kegiatan DAK Infrastruktur Bidang Irigasi TA.2020. kegiatan ini diadakan di Hotel Dalton, Makassar. Senin (29/4).

Kegiatan Monitoring dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan keterhandalan jaringan irigasi guna menjamin ketersediaan air untuk irigasi pertanian melalui peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan mengembangkan atau membangun jaringan irigasi baru sebagai upaya mengurangi laju alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.

Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Ir. Suparji, S.ST, MT dalam sambutannya mengatakan Permasalahan DAK di Bidang Irigasi biasanya terletak pada lemahnya dalam proses perencanaan dan penyusunan program kegiatan, baik lokasi, jenis kegiatan dan jenis pengadaannya maupun skala prioritasnya, kurang memperhatikan indeks kinerja jaringan sebelumnya, sehingga sering revisi URK yang telah disepakati dan disetujui oleh Bappeda, Dinas Propinsi, BBWS/BWS dan Direktorat Teknis, sering terlambat dalam proses tender, dengan alasan menunggu pengesahan APBD, yang megakibatkan terlambatnya penyerapan dan progress fisik & keuangannya, dan sering terlambat dalam updating data progress emonitoring sehingga tidak sesuai dengan kondisi progress sesungguhnya dan bahkan ada yang tidak melaporkan sampai tuntas yang berdampak pada rekomendasi kebijakan untuk penganggaran kedepannya.

“Dengan mempertimbangkan efesiensi dan efektifitas hasil dari kegiatan evaluasi pelaksanaan DAK dan Arah Kebijakan DAK, diharapkan pelaksanaannya dapat membantu kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan urusan Daerah yang sesuai dengan Prioritas Nasional dalam UU Nomor 33 Tahun 2004”, tambahnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang Evaluasi Pelaksanaan DAK 2018, Pelaksanaan 2019, dan Arah Kebijakan, disampaikan oleh Yudhi Wahyu Agustia, ST, MT, sebagai Kasie OP Air Tanah dan Air Baku dan Fasilitasi Daerah, Direktorat Bina OP dan dilanjutkan dengan materi Penyiapan Usulan Rencana Kegiatan DAK Infrastruktur Bidang Irigasi Tahun Anggaran 2020. Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan desk bagi masing-masing kabupaten/kota/provinsi penerima DAK dengan Dinas PSDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, BBWS Pompengan Jeneberang dan terakhir desk dengan Direktorat Bina OP yang diwakili oleh Yudhi Wahyu Agustia, ST, MT dan Muhammad Ardiansyah, ST, MPSDA.

Dari 23 Kabupaten/Kota/Provinsi se Sulawesi Selatan yang menerima DAK, yang hadir pada acara tersebut sebanyak 21 Kabupaten/Kota/Provinsi, adapun kabupaten/kota yang berhalangan hadir adalah Kabupaten Tana Toraja dan Kota Palopo. Dengan adanya kegiatan Evaluasi Pelaksanaan DAK 2018, Pelaksanaan 2019 ini diharapkan perencanaan dan pelaksanaan DAK di Provinsi Sulawesi Selatan ke depannya bisa lebih effektif, effisien dan tepat sasaran sehingga kinerja jaringan irigasi dapat ditingkatkan.