MEMBANGUNKAN “RAKSASA TIDUR” REMBUG BARENG

Penyelamatan dan Pengelolaan Danau Ranau Kerjasama antara TKPSDA WS MSBL dan TKPSDA WS MTB Sinergi antara Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Pertemuan rembug bareng penyelamatan dan pengelolaan Danau Ranau diselenggarakan bertempat di Ruang Conventin Villa PT. Pusri, Danau Ranau dari tanggal 19-21 Juli 2017 yang lalu. Pertemuan ini terselenggara berkat kerja sama antara Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau (TKPSDA WS-MSBL) dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Mesuji-Tulang-Bawang (TKPSDA WS-MTB) serta sekaligus melakukan sidang yang merupakan salah satu agenda kegiatan dimasing-masing TKPSDA tersebut. Pertemuan ini dibuka oleh Ketua TKPSDA WS-MSBL yang juga addalah Ketua TKPSDA WS MTB (Ir. Taufik Hidayat, MM. MEP) disamping jabatan sehari-hari sebagai Kepala Bappeda Provinsi Lampung serta dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten OKU Selatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, instansi terkait lainnya baik dari Provinsi Sumatera Selatan maupun dari Provinsi Lampung, para akademisi dari Universitas Sriwijaya Palembang dan dari Universitas Lampung serta anggota kedua TKPSDA yang terkait. Bertindak sebagai narasumber berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementeriaan Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat, Bappeda Provinsi Lampung dan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Dalam sambutannya Ketua TKPSDA WS-MSBL dan TKPSDA WS-MTB mengucapkan terima kasih kepada TKPSDA WS-MSBL dan TKPSDA WS-MTB yang telah bekerja teras sehingga pertemuan ini dapat terwujud. Dengan adanya pertemuan ini menunjukan adanya kerja sama yang harmonis antara kedua TKPSDA untuk penyelamatan dan pengelolaan Danau Ranau.

Pertemuan ini juga mengupayakan tindak lanjut dari hasil sidang TKPSDA WS-MSBL yang diselenggarakan pada tahun 2016 yang lalu di Palembang. Walaupun Danau Ranau belum termasuk danau keritis dan danau strategis nasionaal sebagaimana hasil pertemuan Komite Nasional Danau Indonesia (KNDI) pada tahun 2009 di Denpasar Bali, namun Danau Ranau perlu dikelola dengan baik antar pemilik kepentingandan sinersitas antar wilayah agar tidak terjadi konflik yang tidak diinginkan.

Sementara itu DR. Harmono Sigit dari Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan dalam penyampaian makalahnya yang berjudul “Pengelolaan Danau Ranau Terpadu Berbasis Pengelolaan DAS” MENGATAKAN BAHWA DALAM Pengelolaan Danau Ranau diperlukan adanya penataan administrasi yang holistrik antara kawasan hulu dan hilir, pengelolaan aspek fisik berupa eosi dan sedimentasi karena danau ini berada dibagian hulu. Walaupun danau ini belum termasuk dalam 15 Danau strategis nasional prioritas I sesuai Road Map Penyelamatan Danau Indonesia Tahun 2009-2014, namun Danau Ranau sudah masuk dalam kategori prioritas II. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII yang diwakili oleh Kabid Pemanfaatan Jaringan Sumber Air (PJSA) Adi Rusman, ST. MT mengatakan bahwa Danau Ranau sangat penting karena merupakan sumber air untuk Daerah Irigasi  Komering yang dapat mengairi Irigasi seluas 120.000 ha meliputi Kabupaten OKI, Kabupaten OKU Timur, termasuk juga nantinya irigasi di Kabupaten OKU Selatan sampai ke Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. Agar kesediaan air dapat terpenuhi, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR juga telah memprogram pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten OKU Selatan. Bendungan tersebut terletak di Sungai Selabung yang bagian hulunya langsung terhubung dengan Danau Ranau. Diharapkan bendungan ini rencananya akan ground breaking pada Bulan Oktober 2017 mendatang, bendungan serbaguna ini nantinya dapat mengairi irigasi seluas 13.500 ha, supplai air beku 1m3/detik, potensi energi listrik diperkirakan sebesar 40 MW serta dapat mereduksi banjir, pariwisata,perikanan dan olahraga air.

Kepala Bappeda Provinsi Lampung Ir. Taufik Hidayat, MM.MEP dalam paparan makalahnya menyatakan bahwa Danau Ranau sekitar 22% berada diwilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat. Potensi Danau Ranau untuk pariwisata sangat besar namun masih perlu didukung dengan sarana dan prasarana lainnya agar wisatawan mau berkunjung kedaerah ini. Di desa Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat telah dibangun puat wisata dan gardu pandang, rencana peningkatan runway Bandara Taufik Kiemas di Krui Liwa Kabupaten Lampung Barat menjadi panjang 1.600 meter agar dapat didarati pesawat sejenis ATR, potensi energi geotermal disekitar kawasan Gunung Seminung diperkirakan sekitar 210 MW, potensi lahan yang dapat dijadikan persawahan seluas 2.597 ha. Demikian pula dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan mengatakan bahwa sesuai RTRW tahun 2016-2036 Danau Ranau merupakan kawasan strategis bagi Provinsi Sumatera Selatan.

Hampir 2/3 dari luas Danau Ranau berada di wilayah administrasi Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan. Untuk meningkatkan potensi wisata yang ada dikawasan Danau Ranau, pemerintah provinsi telah memprogramkan percepatan pembangunan destinasi Wisata Danau Ranau. Telah direncanakan perbaikan infrastruktur Bandara dan jalan sehingga akan mempermudah untuk mencpai kawasan tersebut. Bandara Banding Agung akan di-revitalisasi dan ditingkatkan  fasilitasnya, run way akan diperpanjang menjadi 1.600 meter agar dapat didarati oleh pesawat berbadan kecil sejenis ATR dan penataan lingkungan disekitar kawasan Danau Ranau. Jika kedua bandara tersebut selesai dibangun, akan mempermudah masyarakat untuk menikmati keindahan Alam Danau Ranau beserta Gunung Seminung baik dari arah Bandara Lampung maupun dari arah Kota Palembang. Potensi lain yang tidak kalah pentingnya yang terdapat di Danau Ranau adalah perikanan, masyarakat sekitarnya juga telah memanfaatkan danau ini untuk budi daya ikan berupa keranda ikan yang terdapat disekitar Desa Lumbok Kagungan. Setiap hari ikan-ikan segar yang dihasilkan dari jenis ikan mujair, ikan mas, dan ikan nila dipasarkan ke Kota Muara Dua, Batu Raja, Liwa bahkan sampai ke Bandar Lampung. Demikian pula potensi energi geotermal yang ada belum dimanfaatkan, padahal masyarakat disekitar dua kabupaten tersebut belum menikmati penerangan listrik secara optimal.

Danau Ranau seperti “Raksasa” yang sedang tertidur, danau ini mempuat potensi yang sangat besar dan belum digarap secara maksimal, baik untuk pariwasata, energi listrik, irigasi air baku, perikanan dan olahraga. Peran semua pihak baik pemerintah maupun swasta sangat diharapkan. Danau yang luasnya sekitar 12.623 ha dan panjang bibir danau sekitar 64,7 km ini merupakan danau terluas ke dua setelah Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara. Danau Ranau terletak diperbatasan provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bandar Lampung atau berada pada wilayah administrasi Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Lampung Barat. Dengan demikian Danau Ranau merupakan danau litas provinsi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Disamping punya potensi danau ini kalau tidak diperhatikan dari sekarang akan menimbulkan masalah dikemudian hari yang akan sulit diselesaikan jika sudah terlanjur terjadi sebagai mana pengalaman yang ada ditempat lain. Seperti dikemukakan oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Danau Ranau disamping punya kekuatan dan peluang untuk dikembangkan, namun juga punya kelemahan dan masalah yang perlu diselesaikan. Masalah yang ada antara lain pencemaran limbah rumah tangga dan keramba ikan yang berdampak pada kualitas air dan lingkungan hidup, penggunaan ruang yang tidak terkendali dan kerusakan catchment area yang berakibat pada sedimentasi dan pendangkalan. Oleh karena itu usaha-usaha yang dilakukan untuk penyelamatan Danau Ranau antara lain : penanganan ekosistem/ lingkungan hidup dengan menjaga dan melestarikan flora dan fauna yang ada seperti ikan semah yang merupakan ikan khas Danau Ranau dimana keberadaannya sekarang sudah hampir penuh, penataan ruang yang terpadu dan berwawasan lingkungan, pemanfaatan sumber daya air, energi listrik dan pariwisata, edukasi dan bimbingan  pada masyarakat sekitar danau, penegakan peraturan dan pengawasan serta kelembagaan. Untuk tertib penggunaan ruang terutama dikawasan sempadan danau, melalui Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII dalam waktu dekat ini paling tidak sudah dapat diusulkan penyusunan Peraturan Menteri PUPR tentang sempadan Danau Ranau karena danau ini merupakan danau lintas provinsi serta studi tentang potensi Danau Ranau karena belum ada data yang secara lengkap mengupas tentang danau tersebut, juga belum terbentuk lembaga yang akan mengelola Danau Ranau.

Diakhir pertemuan diadakan penandatangan kesepakatan bersama untuk pengelolaan dan penyelamat Danau Ranau. Menurut Kamlan Yanseri, SE anggota TKPSDA WS-MSBL yang juga adalah inisiator pertemuan tersebut mengatakan bahwa penandatanganan kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban masing-masing pihak selaku pemangku kepentingan dalam ikut serta menyelamatkan dan mengelola Danau Ranau, kemudian dilakukan evaluasi sampai sejauh mana kemajuan yang telah disepakati tersebut. Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh seluruh peserta yang hadir baik dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemkab OKU Selatan, Pemkab Lampung Barat, BBWS Sumatera VIII dan dari perguruan tinggi. Selanjutnya kesepakatan ini akan disampaikan kepada Menteri PUPR, Menteri LHK, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Lampung, Bupati OKU Selatan, Bupati Lampung Barat untuk dapat diimplementasikan lebih lanjut.

Print Friendly, PDF & Email

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *