Sosialisasi Perlindungan dan Optimalisasi fungsi Situ, Danau, Embung dan Waduk (SDEW)

Selasa 23 Oktober 2018 diselenggarakan oleh GN-KPA BBWS Sumatera VIII Palembang. Peserta sosialisasi diikuti oleh Bappeda Prov. Sumsel, Bappeda Kota Palembang, BP.DAS Musi, Polda Sumsel dan instansi terkait lainnya dibuka oleh Kepala BBWS Sumatera VIII Ir. Suparji, S.ST, MT. Dalam sambutannya Kepala BBWS Sumatera VIII menyatakan bahwa tantangan pengelolaan SDEW kedepan akan semakin berat, oleh karena itu Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN dan Kemendagri telah mengadakan MoU untuk menjaga keberadaan fungsi SDEW. Pemerintah akan menjaga agar SDEW sebagai aset negara jelas batas batasnya untuk mencegah munculnya bangunan atau hunian liar. Bertindak sebagai narasumber dalam acara ini adalah dari Direktorat Sungai dan Pantai Ditjen SDA, Bagian BMN Ditjen SDA dan dari GN-KPA Pusat.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari para narasumber terkait penyelamatan air, perlindungan dan optimalisasi SSDEW, narasumber-narasumber kegiatan tersebut adalah Direktur Sungai dan Pantai, yang diwakili oleh Kepala Sub Direktorat Bimbingan Teknis, Ibu Dian Kamila. ST, MT., Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara (PBMN), Ibu Ir. Lilik Rekno Cahyadiningsih, MA, dan Sekretariat Kelompok Kerja Revitalisasi GN-KPA Ir. Sumudi Kartono, SP1.

Dalam paparannya yang mengambil tema pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai, Ibu Dian Kamila menerangkan dasar hukum dan kebijakan terkait sempadan sungai yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai/GSS dan Garis Sempadan Danau/GSD. Permen PUPR no. 28/2015 inilah yang menjadi dasar bagi Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menetapkan GSS dan GSD yang berada dalam kewenangannya dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkan (berakhir pada tahun 2018). Dengan jelasnya batasan antara GSS dan GSD maka pengelolaan Sungai sebagai aset dan kekayaan negara akan lebih mudah. Sungai yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan berbagai permasalahan bagi kehidupan manusia seperti pencemaran airbaik berupa limbah padat ataupun limbah cair, perambahan ruang sungai oleh manusia yang berakibat pada kerusakan struktur sungai, kerusakan prasarana sungai dan adanya bencana banjir. Ibu Dian menekannya fungsi pengelolaan sungai untuk mengembalikan fungsinya seperti semula yang akan bermanfaat tidak hanya untuk kepentingan masyarakat saat ini melainkan untuk di masa yang akan datang.

Ibu Lilik Rekno Cahyadiningsih, melanjutkan pemaparan terkait Inventarisasi dan Identifikasi serta Perkuatan hak Atas Tanah Situ, Danau Embung dan Waduk (SDEW). SDEW terbentuk baik secara alami yang dikuasai oleh negara dan dibuat oleh manusia yang dimiliki oleh negara. Perlindungan dan optimalisasi SDEW dilatarbelakangi oleh kondisi SDEW di Indonesia yang semakin kritis dimana terdapat penurunan dari jumlah dan fungsi SDEW akibat lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang dan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang, oleh karena itu pada tanggal 10 Oktober 2017 Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Dalam Negeri  mengadakan kesepakatan bersama (MoU0 untuk melakukan perlindungan dan optimalisasi fungsi SDEW. Harapannya adalah aset miliki SDEW terdaftar serta jelas status kepemilikian dan memiliki kekuatan hukum.

Terakhir pemaparan dari Bpk. Sumudi Kartono terkait Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air. Bpk sumudi mengatakan bahwa terdapat lima elemen dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan fasilitasi legalisasi SDEW dalam rangka perlindungan dan optimalisasi fungsi. Elemen-elemen tersebut antara lain: perlindungan dan Legalisasi Lahan, Rehabilitasi/Normalisasi SDEW, Operasi dan Pemeliharaan, Pengusahaan/Pemanfaatan dan Pengawasan. Sedangkan untuk GN-KPA sendiri terdapat 6 (enam) komponen revitalisasi yaitu: 1. Penataan ruang, bangunan fisik, pertanahan dan kependudukan, 2. Konservasi tanah, air, serta konservasi Sumberdaya air, 3. Pengendalian daya rusa air, 4. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air, 5. Efisiensi dalam pengelolaan dan pemanfaatan air dan 6. Pendayagunaan SDA.

Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke lokasi kolam Simpang Brimob, yang pada saat ini sedang dilakukan kegiatan rehabilitasi. Rehabilitasi kolam simpang brimob dilakukan dengan maksud untuk mengoptimalisasikan tampungan drainase pada daerah tangkapan sekitar, mengurangi genangan pada jalan dan perumahan di sekitar akibat meluapnya tampungan eksisting dan mengendalikan limpasan pada sistem sekanak. Kolam brimob sendiri memiliki luas kurang lebih 3 Ha dengan kedalaman 1,5 m, dengan adanya kegiatan rehabilitasi maka kedalaman kolam diharapkan menjadi 4 m. Kegiatan didanai dengan dana Surat Berharga Syariah Negara/SBSN sebesar Rp. 9,8 M dan masa pelaksanaan kegiatan 180 hari kalender. (njm/sisda/humas bbws8)  

Facebook: BBWSSum VIII

Twitter: bbwss8

Instagram: bbwssumatera8

Youtube: Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII  

#PUPRsigapmembangunnegeri

#mengelolaairuntuknegeri

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *