Penyelesaian Pemanfaatan Air D.I Kelingi Tugumulyo.

Musi Rawas – D.I Kelingi Tugumulyo adalah Daerah Irigasi Kewenangan Pusat yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII dengan Luas Baku 10.163 Ha, terletak di Wilayah Administratif Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas. Daerah Irigasi Kelingi Tugu Mulyo terletak di 7 (Tujuh) kecamatan di Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan. Kecamatan yang berada dalam cakupan Daerah Irigasi Tugu Mulyo antara lain kecamatan Lubuk Linggau Selatan II (Kota Lubuk Linggau), Kecamatan Megang Sakti , Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu, Kecamatan Sumber Harta dan Kecamatan Tugu Mulyo yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas.

Saat ini D.I Kelingi Tugumulyo adalah salah satu daerah penghasil komoditi beras terbesar di sumsel dengan hasil + 4-5 ton gabah kering/ha dengan 2 kali musim tanam per tahun. Namun dibalik keberhasilan tersebut masih terjadi konflik pemakaian air di Daerah Irigasi ini, yaitu antara petani padi dan Petani Ikan. Konflik pemakaian air ini terjadi pada musim kemarau atau pada musim kering. Air dari saluran irigasi yang masuk ke kolam air deras dan kolam air tenang tidak semuanya kembali ke saluran irigasi, sehingga debit saluran irigasi menuju ke hilir terjadi penurunan sehingga petani padi mengalami kesulitan air.

Berdasarkan hasil dari One Map Policy (Kebijakan Satu Peta) Luas fungsional yang berupa sawah di D.I Kelingi Tugumulyo adalah +6.689 Ha dan berdasarkan hasil survey kolam ikan (kolam air deras dan Air tenang) yang dilaksanakan oleh PT. Widya Graha Asana (KSO) PT. Mitra Karya Sanjaya di D.I Kelingi Tugumulyo melalui program IPDMIP adalah sebanyak 285 kolam atau seluas 336,18 Ha dengan debit ± 4,03 m³/det. Dari 285 kolam ikan tersebut hanya terdapat 4 kolam yang memiliki Surat Izin Pemakaian Air (SIPA).

Untuk menyikapi dan menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di D.I Kelingi Tugumulyo yaitu konflik kolam air tenang dan pertanian, Direktorat Irigasi dan Rawa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII melaksanakan Rapat Lanjutan Penyelesaian Masalah Pemanfaatan Air Pada D.I Kelingi Tugumulyo dengan yang dihadiri oleh Direktur Irigasi dan Rawa Ir. Mazid, MT, Kepala BBWS Sumatera VIII Ir. Birendrajana, MT, Para Pejabat dari Pemkab Musi Rawas dan Pemkot Lubu Linggau, serta masyarakat Petani Padi dan Petani Ikan. Kegiatan ini dilaksanakan di Graha Atmani Wedhana Polres Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 27 Juni 2019,

Dalam sambutannya Direktur IRWA, Bpk. Mazid mengatakan saat ini sedang disiapkan dokumen teknis berupa dokumen perencanaan yang sifatnya konfrehensif untuk 10. 163 Ha dan akan ditindaklanjuti program konstruksinya pada tahun 2020. Ia menambahkan diharapkan kepada petani ikan yang belum memiliki izin agar segera mengurus perizinan pemakaian air kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII dengan melengkapi persyaratan-persyaratan teknisnya.

Diakhir acara dibacakan Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat oleh Ka. BBWS Sumatera VIII Bpk. Ir. Birendrajana, MT yang berisikan kesepakatan dan Rencana Tindak Lanjut yaitu:

  1. Kesepakatan Bersama tanggal 14 September 2017 tentang Kesepakatan Bersama Tindak Nyata/Implementasi Kegiatan Penyelamatan dan Optimalisasi Irigasi Kelingi Tugumulyo merupakan bagian tidak terpisahkan. (terlampir)
  2. Mengembalikan fungsi jaringan irigasi D.I. Kelingi Tugumulyo untuk irigasi pertanian dengan memperhatikan kebutuhan air untuk kolam ikan.
  3. Untuk mengatasi permasalahan pemanfaatan air di D.I. Kelingi Tugumulyo diusulkan penyelesaian antara lain:
    • Solusi Teknis yaitu SID (Survei Investigasi dan Desain) Jaringan Irigasi, serta pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi.
    • Solusi Sosial Komprehensif yaitu perhitungan neraca air serta kesepakatan alokasi dan pemanfaatan air.
    • Solusi Administrasi yaitu penertiban izin kolam, kesepakatan peran dalam penyelesaian masalah, serta penerapan penindakan dan sanksi.
  4. Berdasarkan inventarisasi dan analisa dari BBWS Sumatera VIII maka pengambilan air untuk kolam ikan sebesar 4,03 m3/dt seluas 336,18 Ha.
  5. Pengambilan air untuk kolam mempertimbangkan jumlah, luasan kolam, lokasi dan kondisi topografi di mana kolam tersebut berlokasi, sehingga dimungkinkan air yang dipakai untuk kolam kembali ke jaringan.
  6. Alokasi air diutamakan untuk kolam ikan yang memiliki izin yang sah dan masih berlaku.
  7. Untuk kolam ikan yang mengambil air dari jaringan irigasi yang tidak berizin akan diberikan jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) terkait hasil desain yang dijadwalkan pada Oktober 2019 untuk mengurus izin pemanfaatan air.
  8. Proses permohonan izin pemanfaatan air irigasi untuk kolam dan pendirian bangunan di atas jaringan irigasi mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air, serta bisa berkoordinasi dengan BBWS Sumatera VIII dan Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air dengan mempertimbangkan kapasitas daya dukung jaringan irigasi yang ada. Dalam hal belum ada izin, BBWS Sumatera VIII tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan pembagian dan pengambilan air.
  9. BBWS Sumatera VIII akan menyiapkan Desain Rehabilitasi Konstruksi D.I. Kelingi Tugumulyo pada TA 2019 dan pada TA 2020 akan dilanjutkan tahap konstruksinya. Dalam pelaksanaan survei kolam ikan untuk penyusunan desain rehabilitasi agar dapat didukung oleh pemilik kolam dan masyarakat.

Rencana Tindak Lanjut dari hasil kesepakatan antara lain:

  1. Untuk keperluan operasi jaringan irigasi BBWS Sumatera VIII akan menyiapkan pola operasi dan perangkat/petugas OP-nya serta berkoordinasi dengan Direktorat Bina OP dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.
  2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait realisasi pengurusan izin pemanfaatan air oleh BBWS Sumatera VIII.

Setelah itu kesepakatan kemudian ditandatangani oleh para peserta rapat untuk dipatuhi bersama.

Print Friendly, PDF & Email

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *