Sinergi Pembangunan Infrastruktur PUPR antara TP4D dengan UPT/Balai/Satker wilayah Sumatera

Palembang - Dalam rangka mempercepat akselerasi pembangunan infrastruktur yang merupakan Prioritas Nasional (PN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN), Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) bidang PUPR di wilayah Pulau Sumatera. Kerjasama ini merupakan komitmen Kementerian PUPR untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur secara transparan dan akuntabel termasuk dari sisi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Acara yang bertujuan untuk membangun koordinasi, komunikasi serta melakukan fasilitasi agar sinergi pembangunan infrastruktur PUPR antara Kementerian PUPR (UPT/Balai/Satker) dengan Kejagung RI dalam hal ini di wilayah diwakili oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) dapat tercapai ini dilaksanakan di Palembang pada tanggal 19 November 2019 dan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan Bpk. H. Herman Deru, Bapak Jaksa Agung Muda Intelejen Kejagung bapak Dr. Jan S. Marinka, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Ir. Widyarto, Sp.1,. Staf Ahli Menteri PUPR (Bapak Ridho Ananda Anwar dan Bpk. Dr. Binsar H. Simanjuntak), Kepala Balai Besar, Para Kajati dan para pejabat lainnya.

Dalam sambutannya, H. Herman Deru mengatakan bahwa dengan adanya sinergi antara Kejaksaan Tinggi dengan Kementerian PUPR ini diharapkan pembangunan infrastruktur PUPR yang ada di sumatera selatan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sehingga masyarakat dapat segera menikmati manfaatnya. Dalam kesempatan ini pula Ir. Widyarto, Sp.1 menyampaikan bahwa sesuai visi Indonesia Maju 2025 Presiden Jokowi, infrastruktur memegang peranan penting sebagai pondasi pembangunan, oleh sebab itu dalam melakukan pembangunan di bidang Infrastruktur PUPR jangan sampai terjadi korupsi. Rapat Koordinasi antara TP4D dengan para Kepala UPT/Balai/Satker ini dimaksudkan sebagai bentuk penyamaan persepsi dalam menutup celah terjadinya korupsi tersebut.

Dalam Rapat Koordinasi ini juga dilakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) dengan Kepala Balai/Balai Besar/Satker Kementerian PUPR di 10 (sepuluh) provinsi di wilayah Sumatera dan pembagian Desk kepada para peserta yang terdiri dari tim dari Kejaksaan Tinggi, Perwakilan BPKP Provinsi Kepala Balai/Satker dan Fasilitator yang berasal dari Inspektorat Jenderal.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *