Siaga Personil dan Peralatan Menghadapi Bencana

Palembang - Menghadapi musim hujan pada awal tahun 2020, pada tanggal 14 Januari 2020, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII mengikuti Apel Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan Penanggulangan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung bertempat di halaman Griya Agung (Rumah Dinas Gubernur Provinsi Sumatera Selatan). Acara ini dihadiri oleh TNI yang berasalah dari Komando Daerah Militer (Kodam ) II Sriwijaya, Kesatuan TNI Angkatan Darat (TNI AD) Batalyon Pembekalan dan Pengangkutan (Yon Bekang), Yon Raider TNI AD, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel, Taruna Siaga Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Sumsel) yang bertindak sebagai Koordinator/Panitia Pelaksana, Instansi PU Provinsi Sumsel, dan intansi lainnya, dengan total 1.000 (Seribu) peserta.

Dalam Laporannya, Ketua BPBD Sumatera Selatan Bpk. H. Iriansyah, S.Sos, SKM, M.Kes. menyampaikan bahwa tujuan dari acara ini adalah untuk meningkatkan kemampuan baik personil maupun peralatan dalam menghadapi musim hujan yang identik dengan bencana dan juga mengoptimalkan peran dan fungsi serta rasa tanggungjawab dari para pimpinan daerah baik dari Sipil, Kepolisian, militer maupun dari mahasisiwa dan komunitas agar selalu siaga dan tanggap dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.

Dalam amanahnya Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bpk. H. Muwardi Yahya sebagai pemimpin apel menyampaikan bahwa pada tahun 2019, Provinsi Sumsel menghadapi bencana Asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang menghabiskan banyak sumberdaya dan dana dalam penanggulangannya dan juga memakan korban jiwa. Pada awal tahun 2020 ini beberapa daerah di provinsi Sumsel telah menghadapi bencana banjir dan tanah longsor seperti yang terjadi di Kabupaten Lahat. Kejadian bencana seperti banjir dan tanah longsor memang tidak lepas dari kondisi geografis sumsel yang memang berbukit dan sebagian besarnya dataran rendah serta adanya pengrusakan alam secara masif yang diakibatkan oleh pembalakan hutan serta penambangan pasir di sungai sehingga sungai mengalami pendangkalan di satu sisi yang akan berakibat luapan air sungai dan banjir untuk permukiman di sekitarnya serta penggerusan tebing sungai yang berakibat pada erosi sungai. Kedepannya, Gubernur Sumsel akan mulai menertibkan izin-izin untuk penambangan dan penggalian golongan C yang ada di sungai serta memberantas pembalakan liar, harapannya adalah melalui apel ini para personil selalu siap dan peralatan juga dalam kondisi baik dan siap dimobilisasi di daerah terjadinya bencana.

Dalam menghadapi musim hujan di Provinsi Sumatera Selatan, BBWS Sumatera VIII ikut menyiagakan 6 (enam) unit pompa di Sungai Bendung Kota Palembang yang akan mengurangi genangan banjir sebesar 240 Ha, selain itu disiagakan pula 1 (satu) unit Mobile Pump dan peralalatan seperti Bronjong dan Karung pasir.

Uji Coba Operasionalisasi Pompa Bendung

Palembang - Hari senin tanggal 30 Desember 2019 menjadi saat yang menggembirakan bagi Kota Palembang karena sebelum tutup tahun 2019 ini pihak Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII (BBWS Sumatera VIII) mengadakan uji coba operasionalisasi (Commisioning) Pompa Pengendali Banjir Sub DAS Bendung yang berlokasi di Muara Sungai Musi Jalan Ali Gatmir Kelurahan 10 Ilir Kota Palembang.

Commisioning ini dihadiri oleh Walikota Palembang H. Harnojoyo didampingi Kepala SKPD terkait seperti Sekretaris Daerah Bpk. Ratu Dewa, Kepala Dinas PUTR Bpk. A. Bastari Yusak, MT., Kepala Bappeda Bpk. Harrey Hadi, MT., Sedangkan BBWSS VIII diwakili oleh Kepala BBWSS VIII Bpk. Ir. Birendrajana, MT didampingi oleh Kepala Bidang Perencanaan Umum dan Program Bpk. Agus Safari, MT dan Kepala Bidang Pendayagunaan Jaringan Pemanfaatan Air Bpk. Ir. Samadi, MT beserta Para Kasatker dan PPK.

Dalam Laporannya, Kepala BBWS Sumatera VIII menyampaikan bahwa Pompa Pengendali Banjir Sub DAS Bendung ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk mengurangi banjir yang ada di Kota Palembang. Pompa Pengendali Banjir sendiri adalah satu sistem yang disiapkan berupa Kolam Retensi dengan luas kurang lebih 1 Ha, Pintu Pengatur Tinggi Air, Rumah Pompa sebanyak 6 unit pompa dan genset untuk menghidupkan pompa serta pembersih sampah yang masuk ke dalam kolam retensi. Pihak BBWS VIII akan bertanggung jawab dalam operasional Pompa, Genset serta pintu pengatur air kedepannya BBWS Sumatera VIII membutuhkan dukungan pihak Pemerintah Kota Palembang dalam pembersihan sampah yang masuk ke dalam kolam seta dalam penataan kawasan di sekitar kolam retensi.

Walikota Harnojoyo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak BBWS Sumatera VIII beserta jajarannya serta pihak kontraktor dan konsultan supervisi. Selain itu Bpk. Harnojoyo juga mengharapkan kerjasama yang baik antara pihak Pusat dan Kota Palembang dalam upaya mengurangi genangan banjir di kota Palembang seperti Restorasi Sekanak Lambidaro yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri PUPR yang kedepannya juga disiapkan seperti Sungai Bendung dengan Kolam Retensi yang lebih besar. Dalam kesempatan ini pula Bpk. Harnojoyo meminta juga peran serta masyarakat untuk menjaga sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai karena dapat menimbulkan sumbatan di aliran sungai sehingga dapat mengakibatkan banjir.

Menanam Pohon untuk Masa Depan

Palembang – Banyaknya manfaat dari menanam pohon diantaranya untuk konservasi air dan mengurangi resiko bencana seperti banjir dan longsor menjadikan kegiatan Hari Menanam Pohon Sedunia di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII menjadi hari yang istimewa. Hal ini disampaikan oleh Kepala BBWS Sumatera VIII Ir. Birendrajana MT dalam kegiatan yang diselenggarakan pada hari Selasa kemarin (10/12/2019) bertempat di Venue Ski Air Jakabaring Sport City (JSC) Palembang.

Dalam kegiatan ini, pihak BBWS Sumatera VIII melakukan penanaman pohon di Komplek JSC bersama-sama dengan para mitra kerja yang berasal dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) V Palembang, Balai Pengelola DAerah Aliran Sungai (BPDAS) Musi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, Dinas PUTR Kota Palembang, Kelompok Gerakan Nasional Komunitas Pencinta Air (GN-KPA) Provinsi Sumatera Selatan, Akademisi dan generasi muda yang diwakili oleh para mahasiswa.

Total pohon yang ditanam pada kegiatan ini sebanyak 200 (dua ratus) batang pohon yang terdiri dari tanaman berbatang keras seperti mahoni, ketapang kencana, pulai dan juga tanaman buah buahan seperti mangga dan jambu air. secara simbolik, Kepala BBWS Sumatera VIII menyerahkan bibit pohon kepada para mitra kerja untuk ditanamam atau dilakukan kegiatan serupa di tempat lain.

Dalam sambutannya, Bpk. Ir. Birendrajana MT menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan pula sebagai edukasi kepada generasi muda khususnya civitas akademika bahwa menanam pohon manfaatnya tidak hanya didapat pada pada saat ini tetapi untuk di masa depan juga, harapannya adalah masyarakat dapat mengikuti kegiatan ini dengan menanam pohon di tempat masing-masing.

Meneladani Semangat Pantang Menyerah, Keberanian dan Pengorbanan Sapta Taruna

Palembang - Semangat pantang menyerah, keberanian dan pengorbanan para Sapta Taruna yang gugur di Gedung Sate pada tanggal 3 Desember 1945 harus menjadi sumber motivasi dan inspirasi insan PUPR dalam menjalankan tugasnya. Demikaian akhir sambutan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Upacara Hari Bakti Pekerjaan Umum ke 74 tahun 2019. Pada tanggal 3 Desember tahun ini, upacara peringatan Hari Bakti dilaksanakan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V (BBPJN V) di Palembang.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Bpk. H. Nasrun Umar (Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan), dengan pelaksana upacara dari pihak BBPJN V dan peserta yang berasal dari Balai Besar/Balai/ UPT Kementerian PUPR yang ada di daerah, serta dinas-dinas Pekerjaan Umum daerah seperti Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Palembang.

Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo seperti yang disampaikan oleh Sekda Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan bahwa selama lima tahun Kementerian PUPR telah melakukan banyak percepatan pembangunan infrastruktur seperti bendungan, perbaikan saluran irigasi dan embung tidak hanya di Jawa melainkan ke seluruh Indonesia dengan tujuan tidak hanya meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan rasa keadilan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Rangkaian Kegiatan Memperingati Hari Bakti PUPR Ke 74 Tahun 2019

Palembang - Hari Bakti PUPR merupakan hari yang diperingati oleh setiap pegawai PUPR dengan penuh semangat, dengan semangat Sapta Taruna itu juga Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII memperingati Hari Bakti PUPR ke 74 dengan rangkaian acara dan kegiatan yang mampu memberikan semangat baru serta mengispirasi setiap pagawainya agar dapat diwujudkan dalam pekerjaan yang mereka lakukan sehari hari.

Kegiatan yang dilakukan dari tanggal 18 november sampai dengan 1 Desember 2019 di BBWS Sumatera VIII antara lain lomba badminton, lomba tarik tambang, volly, futsal, karaoke, catur, tenis, pingpong, gateball dan puncaknya di kegiatan Jalan Santai pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019 dimana pada acara ini dibagikan piala untuk para pemenang lomba dan doorprize untuk peserta lomba jalan santai yang mendapatkan kupon.

Dalam rangkaian peringatan Harbak PUPR ke 74 kali ini tampil sebagai juara umum adalah Satker Bendungan. Dalam sambutannya Kepala BBWS Sumatera VIII, Ir. Birendrajana MT. menyampaikan bahwa kegiatan ini ditujukan agar para pegawai BBWS Sumatera VIII dapat melepaskan dan melupakan sejenak kejenuhan akibat tugas sehari-hari mereka serta sebagai ajang kebersamaan antar pegawai, silaturahmi dan saling kekeluargaan antara para pegawai sehingga kekompakan dan kinerja para pegawai dapat meningkat.

Koordinasi Persiapan Penyusunan Laporan BMN Tahun 2019

Palembang, Rabu, 20 November 2019 – Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementeriaan PUPR menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Laporan Barang Milik Negara TA. 2019. Kegiatan yang bertempat di The Alts Hotel Palembang ini diikuti 45 Satuan Kerja Ditjen SDA yang dihadiri kurang lebih 65 peserta. Kegiatan yang dihadiri Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal SDA yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, Kepala Bagian Penatausahaan BMN dan Fasilitas Lahan Setditjen SDA, Kepala Sub Bagian Penatausahaan BMN Wilayah II Setditjen SDA dan Kepala Bagian Tata Usaha BBWS Sumatera VIII beserta pejabat lain dan para narasumber dan peserta kegiatan.

Penyelenggaraan kegiatan ini mempunyai beberapa agenda yang antara lain:
1. Menginventarisir Kodefikasi Aset yang tercatat dalam 1 (satu) NUP Gabungan yang menjadi sampel Satker PIPK pada Satuan Kerja di Ditjen SDA.
2. Penyelesaian Aset Tetap Renovasi (ATR) yang telah selesai untuk diserahkan dan dikapitalisasi kedalam Nilai Aset Tetap.
3. Penyelesaian Aset Tak Berwujud (ATB) yang tidak sesuai ketentuan (tidak teridentifikasi dan masih dikuasai satker lain).
4. Penyelesaian pencatatan pada Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) yang telah selesai untuk dikapitalisasi kedama Nilai Aset Tetap.
5. BMN dalam kondisi rusak berat yang belum dihentikan penggunaanya dan dilakukan proses penghapusan.

Agenda kegiatan Persiapan Penyusunan Laporan Barang Milik Negara yang merupakan bentuk tanggung jawab pelaksanaan APBN, melalui Penatausahaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu, Laporan Barang Milik Negara harus disampaikan secara lengkap, akurat dan tepat waktu, serta memenuhi kriteria-kriteria yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Mengacu Pada Standar Akuntansi Pemerintah Yang Telah Ditetapkan.

SISDA BBWS Sumatera VIII

Sinergi Pembangunan Infrastruktur PUPR antara TP4D dengan UPT/Balai/Satker wilayah Sumatera

Palembang - Dalam rangka mempercepat akselerasi pembangunan infrastruktur yang merupakan Prioritas Nasional (PN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN), Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) bidang PUPR di wilayah Pulau Sumatera. Kerjasama ini merupakan komitmen Kementerian PUPR untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur secara transparan dan akuntabel termasuk dari sisi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Acara yang bertujuan untuk membangun koordinasi, komunikasi serta melakukan fasilitasi agar sinergi pembangunan infrastruktur PUPR antara Kementerian PUPR (UPT/Balai/Satker) dengan Kejagung RI dalam hal ini di wilayah diwakili oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) dapat tercapai ini dilaksanakan di Palembang pada tanggal 19 November 2019 dan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan Bpk. H. Herman Deru, Bapak Jaksa Agung Muda Intelejen Kejagung bapak Dr. Jan S. Marinka, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Ir. Widyarto, Sp.1,. Staf Ahli Menteri PUPR (Bapak Ridho Ananda Anwar dan Bpk. Dr. Binsar H. Simanjuntak), Kepala Balai Besar, Para Kajati dan para pejabat lainnya.

Dalam sambutannya, H. Herman Deru mengatakan bahwa dengan adanya sinergi antara Kejaksaan Tinggi dengan Kementerian PUPR ini diharapkan pembangunan infrastruktur PUPR yang ada di sumatera selatan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sehingga masyarakat dapat segera menikmati manfaatnya. Dalam kesempatan ini pula Ir. Widyarto, Sp.1 menyampaikan bahwa sesuai visi Indonesia Maju 2025 Presiden Jokowi, infrastruktur memegang peranan penting sebagai pondasi pembangunan, oleh sebab itu dalam melakukan pembangunan di bidang Infrastruktur PUPR jangan sampai terjadi korupsi. Rapat Koordinasi antara TP4D dengan para Kepala UPT/Balai/Satker ini dimaksudkan sebagai bentuk penyamaan persepsi dalam menutup celah terjadinya korupsi tersebut.

Dalam Rapat Koordinasi ini juga dilakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) dengan Kepala Balai/Balai Besar/Satker Kementerian PUPR di 10 (sepuluh) provinsi di wilayah Sumatera dan pembagian Desk kepada para peserta yang terdiri dari tim dari Kejaksaan Tinggi, Perwakilan BPKP Provinsi Kepala Balai/Satker dan Fasilitator yang berasal dari Inspektorat Jenderal.

Rapat Komisi dan Sidang Pleno ke 2 dan 3 TKPSDA WS MSBL

Palembang - bertempat di Hotel Emilia (Ruko Palembang Indah Mall), Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Musi-Sugihan-Banyuasin dan Lemau (WS MSBL) mengadakan Rapat Komisi dan Sidang Pleno ke 2 dan 3 TKPSDA WS MSBL Tahun 2019 yang diselenggarakan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 23 dan 24 Oktober 2019. Tujuan dari pelaksanaan acara ini adalah untuk membahas tentang isu-isu strategis khususnya di lapangan dan pembahasan tahap-tahap pembuatan MoU Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3).

Acara ini dihadiri oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Ir. Birendrajana, MT sebagai tuan rumah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan sebagai Ketua TKPSDA WS MSBL dan tamu undangan yang berasal dari dinas-dinas di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan Lampung, serta para anggota TKPSDA WS-MSBL. Total jumlah peserta yang hadir di dalam acara adalah sebanyak 95 peserta.

Dalam kata sambutannya, Kepala BBWS Sumatera VIII mengharapkan Rapat Komisi dan Sidang Pleno TKPSDA WS MSBL dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat disampaikan kepada Menteri PUPR, harapannya juga bahwa kegiatan ini mampu dilanjutkan dan diimplementasikan kedalam bentuk nyata sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat bekerjasama dengan stakeholder terkait guna mencapai hasil yang lebih optimal.

Kepala Bappeda Prov. Sumatera Selatan selaku Kepala TKPSDA WS MSBL melalui Sekretaris Bappeda Ir. Hedrian, MT menyampaikan bahwa isu penting yang akan dibahas dalam Rapat Komisi dan Sidang Pleno ke 2 dan 3 ini adalah mengenai isu pengembangan kawasan Danau Ranau, Optimalisasi Saluran Belitang sebagai pendukung ketahanan pangan nasional, kemudian banjir Sungai Lematang, dan koordinasi pemilihan lahan pertanian yang tergenang di desa Blanti Kab. OKI, serta langkah-langkah yang akan diambil oleh TKPSDA dalam membuat MoU SIH3.

Rapat Pleno dan Sidang Komisi TKPSDA WS-MSBL ini merupakan kelanjutan dari Rapat dan Sidang pleno ke 1 yang diadakan pada tanggal 25-26 April 2019 di Hotel Horizon Ultima Kota Palembang. Dalam Rapat dan Sidang Pleno tersebut isu yang dibahas adalah Alokasi air dan sosialisasi SIH3. Dalam acara ini juga akan dilakukan serah terima jabatan untuk Ketua TKPSDA WS MSBL dari Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan kepada Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu

Kunjungan dan Koordinasi Dewan SDA Nasional ke Sumatera Selatan

Palembang - Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII (BBWS Sumatera VIII) mendapat kunjungan dari tamu istimewa yang berasal dari Dewan Sumberdaya Air Nasional (Dewan SDA), kunjungan yang berlangsung dari tanggal 18 sampai 19 September 2019 tersebut terkait dengan pelaksanaan agenda kerja Dewan SDA tahun 2019 tentang Pengelolaan Lahan Basah/Rawa/Gambut  untuk kegiatan Konservasi dan Pendayagunaan SDA. dalam kegiatan ini terdapat 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan yaitu kunjungan lapangan ke Daerah Irigasi Rawa di Provinsi Sumatera Selatan yang dikelola oleh BBWS Sumatera VIII yaitu Daerah Rawa Telang II dan Daerah Rawa Ogan Keramasa, kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Dewan SDA Nasional adalah Rapat Koordinasi dan Pembahasan Permasalahan Pengelolaan Lahan Basah/Rawa/Gambut untuk Konservasi dan Pendayagunaan SDA.

Jumlah anggota dewan SDA yang hadir adalah sebanyak 35 (tigapuluh lima) orang berasal dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Kemaritiman, Bappenas, Kementerian PUPR serta lintas Kementerian/Lembaga, selain itu dari kelompok masyarakat seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan sebagainya. untuk kegiatan rapat koordinasi turut hadir pula Dr. Irwan Nusyirwan Diar, Dipl. HE dan Dr. Ir. Purba Robert M. Sianipar, Msc EE yang bertindak sebagai narasumber.

Berdasarkan hasil dari kunjungan lapangan dan diskusi dalam Rapat Koordinasi Teknis terdapat 3 topik utama yang akan dibahas yaitu alih fungsi dari lahan pertanian padi/palawija menjadi lahan untuk komoditas perkebunan seperti sawit dan sebagainya serta bagaimana penerapannya di daerah rawa Sumatera Selatan, topik kedua yaitu  upaya/inovasi yang harus dilakukan untuk mendayagunaan lahan rawa sehingga dapat menunjang kehidupan petani terutama pengembangan kemitraan antara petani dengan perusahaan pemasaran hasil pertanian. Hal ini didapat dari kunjungan Dewan SDA ke Daerah Rawa Ogan Keramasan yang sebagian besar dikelola oleh perusahaan swasta. Topik terakhir adalah mengintensifkan koordinasi antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Pertanian terutama dalam program-program pengelolaan rawa karena kegiatan pengelolaan rawa oleh kementerian pertanian seperti program Serasi (Selamatkan Rawa Selamatkan Petani) tidak sesuai dengan program pengembangan rawa yang dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Dewan SDA adalah Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air (TKPSDA) di tingkat  Nasional yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan nasional sumber daya air dan berbagai perangkat kebijakan lain yang diperlukan dalam bidang sumberdaya air sedangkan fungsinya adalah untuk melakukan konsultasi internal maupun eksternal dengan semua pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam rangka keterpaduan kebijakan dan pencegahan konflik antar sector dan antar wilayah dalam pengelolan sumber daya air.

Mengembalikan Fungsi Sungai dengan Penetapan Sempadan Sungai Musi

Palembang - Sempadan Sungai perlu ditetapkan sebagai upaya untuk melakukan kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian atas sumberdaya air sungai. Hal ini menjadi tujuan diadakannya Sosialisasi Kajian Sempadan Sungai Musi Kota Palembang yang dilangsungkan pada tanggal 3 September 2019 bertempat di Hotel Emilia Palembang, seperti yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan yang juga Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII (BBWSS Sumatera VIII)  Bapak Medya Ramdhan, ST.

 

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala BBWS Sumatera VIII, Bapak Ir. Birendrajana, MT, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Palembang, Ir. A. Bastari, MT, Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang, Ir. Harrey Hadi, MS, Para Camat yang ada di Kota Palembang dan juga para narasumber yang berasal dari Direktorat Sungai dan Pantai serta widyaiswara Kementerian PUPR. Kegiatan yang dihadiri oleh 48 peserta yang berasal dari 19 peserta perwakilan dari Pemerintah Kota Palembang, 20 peserta dari BBWS Sumatera VIII dan 9 orang dari tamu undangan.

 

Dalam sambutannya, Ir. Birendrajana, MT menyampaikan bahwa kajian penetapan sempadan merupakan amanat dari Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, oleh karena itulah BBWS Sumatera VIII mengajak pihak terkait khususnya Pemerintah Kota untuk sama-sama menetapkan sempadan sungai dan secara bertahap untuk melakukan pembebasan garis sempadan agar fungsi sungai sebagai sarana konservasi, dan penunjang kegiatan sosial ekonomi penduduk dapat dikembalikan sebagaimana mestinya.

 

Dari hasil kajian tim konsultan BBWS Sumatera VIII, maka sempadan sungai Musi di Kota Palembang ditetapkan 15 meter untuk sungai yang memiliki kedalaman palung 20 meter  dan 30 meter untuk sungai yang memiliki kedalaman palung lebih dari 20 meter. terdapat 9 kecamatan dengan total 26 kelurahan yang berada di kawasan sempadan, sedangkan total bangunan yang berada di kawasan sempadan adalah sebanyak 738 unit yaitu 699 unit rumah, 25 dermaga kecil, 12 unit pabrik dengan total luas bangunan 89.194 m2 dan luas tanah total kurang lebih 330.100 m2.