Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Seharusnya di Hadapi Bersama

156

SISDA BWS SUL II  – Tiga Unit organisasi (UNOR ) Kemen PUPR menyepakati perjanjian kerja sama dengan kejaksaan tinggi provinsi Gorontalo. Kerja sama terkait penanganan masalah hukum dibidang perdata dan tata usaha negara di nilai sangat krusial dalam mendampingi jalannya pembangunaan baik dibidang Sumber daya Air, bidang prasarana permukiman, serta perumahan di provinsi Gorontalo.

Suasana Kabalai Tanda Tangan Perjanjian Kerja Sama Dengan Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Foto : Humas

Dalam sambutannya kepala Kejati Gorontalo Dr. Jaja Subagja SH, MH mengatakan “kita (Kejati) adalah sebagai pelindung dari kegiatan – kegiatan yang melanggar hukum. Namun perlindungan Hukum kepada UNOR Kemen PUPR ini jangan sampai dijadikan Bemper perlindungan untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam instansi, dan untuk para PPK saya berpesan bekerjalah dengan baik”. Kejati juga meminta kepada seluruh elemen UNOR Kemen PUPR yang ada di provinsi Gorontalo, untuk meminta pendapat hukum dan melakukan konsultasi secara aktif ke kejati secara terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

Suasana Pemberian Cendra Mata Perjanjian Kerja Sama, Foto : Humas

Kepala balai wilayah Sungai Sulawesi II Adenan Rasyid ST, MT yang mewakili sambutan UNOR Kemen PUPR mengatakan “dengan adanya kerjasama ini saya masih bisa bekerja sama dan berkonsultasi dengan pihak kejaksaan, dan saya merasa lebih aman karena pihak kejaksaan bisa bertindak menjadi pengacara”. Kepala BWS Sulawesi II juga berharap kerjasama ini bisa segera di representasikan dilapangan.

Foto Bersama Balai Wilayah Sungai Sulawesi II dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Foto : Humas

Penandatangan yang dilakukan di Gedung serba guna kejaksaan tinggi Provinsi Gorontalo ini di hadiri juga oleh Wakajati Gorontalo, Asintel Kejati, Aswas kejati, Balai Wilayah Sungai Sulawesi II, Balai Prasarana Permukiman wilayah Gorontalo, dan SNVT Perumahan Provinsi Gorontalo serta jajarannya.