Rekomtek

Dengan bertambahnya jumlah penduduk yang cukup signifikan dan tinggi, serta kecenderungan pemanfaatan lahan di sekitar sumber daya air semakin didesak oleh kepentingan masyarakat telah melahirkan keadaan dimana sumber daya air mengalami penurunan fungsi, penyempitan, pendangkalan dan pencemaran. Antara lain fungsi sungai telah berubah menjadi tempat pembuangan air limbah dan sampah sehingga tercemar, dangkal dan rawan terhadap banjir serta masalah lingkungan lainnya. Untuk kepentingan masa depan, kecenderungan tersebut perlu dikendalikan dan dihentikan agar dapat dicapai keadaan yang harmonis dan lestari antara kehidupan manusia dan fungsi sungai. Berdasarkan Peraturan Menteri No. 01/PRT/M/2016 dan Surat Edaran Ditjen SDA No. 12A/SE/D/2016, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas diantaranya memberikan izin dalam hal pengelolaan sumber daya air. Perizinan merupakan instrumen pengendalian untuk mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan sumber daya air, melindungi hak masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang telah ada, dan serta menjamin hak ulayat masyarakat dengan merperhatikan hukum adat setempat atas air dan hak-hak lain yang serupa. Perizinan ini mempunyai tujuan antara lain;

  1. Sebagai instrumen dalam menjaga kondisi alami sumber daya air, memastikan penggunaan secara hemat dan bijak, serta mencegah dan mengendalikan dampak negatif dari kegiatan terhadap sumber daya air.
  2. Menjaga terjaminnya hak atas air bagi kebutuhan sehari-hari dan pertanian rakyat, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya sesuai dengan alokasi air secara tertib, adil, akuntabel, dan serta dalam hal mencegah konflik antar pengguna air.
  3. Mencegah bencana daya rusak air yang timbul akibat penggunaan sumber daya air.
  4. Meningkatkan peran masyarakat dan swasta khususnya dalam hal pembiayaan sumber daya air
  5. Menjamin tersedianya informasi tentang kondisi sumber daya air, pemanfaatan, dan dalam mendukung penglolaan sumber daya air di masa mendatang.

Peran dari BWS Sumatera IV dalam menjamin terlaksananya pengelolaan sumber daya air yang terpadu antara lain adalah dengan melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi teknis sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan pemberian izin pengelolaan sumber daya air oleh Direktorat Jenderal Air di lingkungan wilayah kerja BWS Sumatera IV.

© Copyright 2017 Balai Wilayah Sungai Sumatera IV - Batam | All Rights Reserved