Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
15 February 2021
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), M. Basuki Hadimuljono, melaksanakan kunjungan kerja (kunker) dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di wilayah Pacitan, Jawa Timur, Minggu (14/02/2021). Kunker tersebut dalam rangka meninjau pekerjaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Desa Gayuhan dan Karangrejo di Kecamatan Arjosari. Secara umum P3TGAI adalah program perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani. Untuk pekerjaan P3TGAI di Kecamatan Arjosari tersebut meliputi peningkatan jaringan irigasi pada saluran tersier dengan jenis konstruksi berupa pasangan batu kali sepanjang 780 meter untuk Desa Karangrejo dan sepanjang 752 meter untuk Desa Gayuhan. Menteri PUPR, M. Basuki Hadimuljono disela kegiatan mengatakan, program Padat Karya Tunai (PKT) Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana dan tidak membutuhkan teknologi. Sehingga diharapkan manfaatnya dapat langsung memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT ini, juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke pelosok desa sehingga dapat langsung diterima oleh rakyat,” terangnya. Warga Gayuhan, Kayati, mengatakan dirinya terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tempat kerja sebelumnya akibat pandemi Covid-19. “Dengan adanya P3TGAI ini kami merasa terbantu, karena proyek ini juga melibatkan perempuan, sehingga dapat membantu menambah penghasilan untuk keluarga,” ujarnya. Adapun untuk program infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) yang dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp 3,23 triliun yang dilaksanakan oleh seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS), dibawah Direktorat Jenderal (Ditjen) SDA, Kementerian PUPR yang tersebar di 34 Provinsi. (BBWSBS/Ferri)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
15 February 2021
Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Tukul Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti, Minggu (14/02/2021). Hadir dalam acara peresmian tersebut diantaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Pacitan Indartato. Jokowi mengatakan bahwa bendungan ini sekali lagi memiliki peran yang sangat penting untuk pengendalian banjir, untuk mengairi sawah, air irigasi, dan juga penyediaan air baku kurang lebih 300 liter per detik, dan tentu saja ini adalah untuk warga Pacitan dengan kapasitas tampung 8,68 juta meter kubik. Selain itu, sambung Jokowi, Bendungan ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar, yaitu mengairi 600 hektare sawah, sehingga dapat meningkatkan indeks pertanaman, dari biasanya satu kali tanam padi dan satu kali tanam palawija menjadi dua kali tanam padi dan satu kali tanam palawija. InsyaAllah ini nanti sudah bisa dilihat dan dilakukan. “Saya harapkan dengan berfungsinya Bendungan Tukul di Pacitan ini akan menjadi infrastruktur yang penting, memperkuat ketahanan pangan, dan memperkuat ketahanan air,” ujarnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam laporannya kepada Presiden menjelaskan bahwa kehadiran Bendungan Tukul tersebut sangat penting artinya bagi peningkatan lebih lanjut sektor pertanian Jawa Timur. Berdasarkan angka sementara dari BPS, produksi padi di Jawa Timur pada 2020 lalu tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia dengan tingkat kontribusi nasional sebesar 18,17 persen dengan 5,76 juta ton beras. “Semoga Bendungan Tukul ini menjadi infrastruktur untuk penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Pacitan, karena bisa menyuplai irigasi 600 hektare, air baku 300 liter per detik, dan potensi energi listrik untuk wisata dan konservasi,” katanya. Untuk diketahui Bendungan Tukul dibangun di lahan seluas 44,81 ha, tepatnya di Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, tak hanya sebagai irigasi dan menjadi sumber air baku sebesar 300 liter/detik, Bendungan Tukul dibangun dengan tipe urugan random dan Zonal Inti Tegak, yang memiliki kapasitas tampungan total sebesar 8,68 juta meter kunik dan dapat menjadi penggerak PLTA Mikrohidro sebesar 2 x 132 KW. Selain itu juga dapat mereduksi banjir hingga 44,86 meter kubik/detik(bbwsbs/charis).
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
09 April 2021
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menghadiri acara Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Percepatan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 di Ruang Rapat R.A. Dandang Watjono, Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jumat (09/04/2021). Rakor tersebut dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Dalam pertemuan ini, membahas rencana pengelolaan dan pengembangan sumber daya air di Kabupaten Tuban seperti rencana percepatan pembangunan Jabung Ring Dyke, Avour Kuwu, dan Waduk Jadi. Rakor tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Tuban, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, pejabat dan staf BBWSBS, serta jajaran pejabat kedinasan di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Luapan air dari Sungai Bengawan Solo yang terjadi hampir menyebabkan kerugian sosial-ekonomi bagi masyarakat terutaman di bagian hilir. Salah satu solusinya, adalah pembuatan ring dyke (tanggul keliling) di wilayah Kabupaten Tuban dan Lamongan, Jawa Timur. Lokasi proyek Jabung Ring Dyke berada di Kecamatan Widang, Tuban, yakni Desa Mlangi dan Kujung. Dan lokasi yang berbatasan langsung di daerah hilir, yakni Desa Jabung, Kecamatan Laren, Lamongan dengan luas waduk sebesar 1.400 Ha dengan panjang tanggul sekitar 24,4 Km. Sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., Sekda Tuban, menyampaikan terkait ada 13 kegiatan terkait Percepatan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 di Tuban, dan empat diantaranya menjadi kewenangan BBWSBS, namun untuk saat ini akan dilaksanakan pembahasan tiga proyek penanganan banjirnya. “Semoga melalui pertemuan ini dapat diinvetarisasi dan monitoring-evaluasi oleh seluruh stakeholder di Pemkab Tuban, sehingga dapat menjelaskan progres-progres Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk penanganan banjir, kepada masyarakat,” ujarnya. Wakil Bupati Tuban, Ir. Noor Nahar Hussein, M.Si., memohon agar proyek Jabung Ring Dyke dan Avour Kuwu segera dapat dipercepat pelaksanaannya, terutama yang menyangkut masalah hukum, karena dua proyek tersebut saling berkaitan dan masyarakat petani yang paling terdampak. “Selain itu, proyek Waduk Jadi kami harap juga dapat segera terlakasana. Sebab, permasalahan banjir di kawasan sebelah barat Tuban, yang menggenangi area persawahan dan permukiman, menyebabkan kerusakan infrastruktur serta gagal panen pada ratusan hektar lahan pertanian,” harapnya. Kepala SNVT PJSA Bengawan Solo, R. Panji Satrio, S.T., M.M., M.D.M., memaparkan bahwa penyebab banjir di Avour Kuwu disebabkan oleh adanya sedimentasi (sampah) di pintu banjar Avour Kuwu, sedimentasi pada saluran Gendong di sepanjang Jabung Ring Dyke serta kondisinya yang belum dapat digenangi. “Dengan adanya Jabung Ring Dyke, nantinya akan memberikan manfaat sebagai penyediaan air baku sebesar 30,5 juta m3 untuk potensi perikanan tangkap. Untuk jumlah area irigasi yang dapat dialiri dengan air waduk pada saat musim kemarau bisa mencakupi sekitar 5.000 Ha dengan debit sebesar 1 lt/dt/Ha melalui 29 pintu air, sehingga diharapkan hasil panen meningkat dengan ketersediaan air sepanjang tahun,” paparnya. Selain itu, Jabung Ring Dyke juga dapat menampung sementara debit banjir besar (Q50 tahunan) untuk mengurangi resiko dampak banjir terhadap pemukiman, jalan dan bangunan infrastruktur di daerah kabupaten Lamongan, Tuban, dan sekitarnya sebagaimana pernah terjadi banjir pada tahun 2007, 2008, dan 2009. Terkait manfaat sosial-ekonominya, yakni pemenuhan keperluan air minum dan industri kecil yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Serta, berpotensi pariwisata air yang akan menumbuhkan usaha baru masyarakat sekitar. BBWSBS akan senantiasa bekerjasama dengan Pemkab Tuban dalam hal pengelolaan sumber daya air (SDA) agar masyarakat di sekitar Tuban dapat merasa aman dan terpenuhi kebutuhan airnya. (BBWSBS/Ferri)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
09 April 2021
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengusulan Bendung Gerak Karangnongko sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN)di Kantor Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Jumat (09/04/2021). Acara rapat koordinasi tersebut dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Rakor ini dibahas latar belakang pelaksanaan Pengusulan Bendung Gerak Karangnongko sebagai Proyek Strategis Nasional menurut Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan, terutama terkait penyediaan air baku dan irigasi, serta pengendalian banjir. Bupati Bojonegoro DR. Hj. Anna Mu’awanah menyampaikan kami berterima kasih bahwa Bendung Karangnongko bagian dari PSN, kami sudah melakukan komunikasi dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Dan tentunya KPPIP akan melakukan kunjungan kelapangan, melihat data peta terhadap potensi Bendung Gerak Karangnongko. “Di Kabupaten Bojonegoro ini masuk wilayah hilir sehingga kalau ada air banyak dari atas hilir yang terdampak luapan, sedangkan kalau air kurang kita juga kekurangan. Kami berharap KPPIP mendorong untuk Bendung Gerak Karangnongko ini menjadi bagian dari Program Strategis Nasional,” tambahnya. H. Adi Rusman, ST, MT selaku Kasubdit Wilayah II Direktorat Bendungan dan Danau, Ditjen Sumber Daya Air menyampaikan bahwa awal mula Bendung Gerak Karangnongko masuk dalam Direktorat Irigasi dan Rawa, tetapi karena volume tampungan dan manfaatnya juga besar memenuhi ktiteria bendungan dan masuk dalam Direktorat Bendungan dan Danau. Saat ini sedang berproses untuk sertifikasi keamanan bendungannya. “Kami harapakan dengan adanya perencanaan dari awal dan kerjasama serta dukungan Pemerintah Daerah serta masyarakat dapat memperlancar pembangunan Bendung Gerak Karangnongko,” sambungnya. Sementara itu, Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastrutur SDA Bengawan Solo Ali Rahmat, ST, MT menjelaskan bahwa Bendung Gerak Karangnongko ini merupakan Program Prioritas Nasional yang sebenarnya sudah setingkat PSN dan ini sudah masuk dalam Pola dan RPSDA Bengawan solo. Pada tahun 2009 sudah dilakukan basic desain, tahun 2011 memperoleh ijin AMDAL dan direview kembali tahun 2014, tahun 2015 telah dilakukan uji LARAP dan tahun 2020 dilakukan review terhadap studi tersebut. “Tubuh bendung ini nantinya berada di kawasan hutan, jadi butuh ijin pinjam pakai, dan kami sudah persiapkan domumen perencanaanya. Semoga diawal tahun 2022 sudah bisa kontruksi dengan rencana penyelesaian pada tahun 2024,” jelasnya. Nantinya Bendung Gerak Karangnongko akan dibangun di Sungai Bengawan Solo yang juga menjadi perbatasan Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dan Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan tipe concrete gravity, dengan daerah tangkapan seluas 10,03 Km2 serta berdaya tampung efektif sebesar 59,1 juta m3. Bendung Gerak Karangnongko diharapkan mampu memberikan pasokan Daerah Irigasi (DI) Karangnongko kanan (Kabupaten Bojonegoro) seluas 5.203 Ha dan D.I. Karangnongko kiri (Kabupaten Blora) seluas 1.747 Ha(BBWSBS/kharis).
Baca Selengkapnya
PU NET