Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
15 February 2021
Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Tukul Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti, Minggu (14/02/2021). Hadir dalam acara peresmian tersebut diantaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Pacitan Indartato. Jokowi mengatakan bahwa bendungan ini sekali lagi memiliki peran yang sangat penting untuk pengendalian banjir, untuk mengairi sawah, air irigasi, dan juga penyediaan air baku kurang lebih 300 liter per detik, dan tentu saja ini adalah untuk warga Pacitan dengan kapasitas tampung 8,68 juta meter kubik. Selain itu, sambung Jokowi, Bendungan ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar, yaitu mengairi 600 hektare sawah, sehingga dapat meningkatkan indeks pertanaman, dari biasanya satu kali tanam padi dan satu kali tanam palawija menjadi dua kali tanam padi dan satu kali tanam palawija. InsyaAllah ini nanti sudah bisa dilihat dan dilakukan. “Saya harapkan dengan berfungsinya Bendungan Tukul di Pacitan ini akan menjadi infrastruktur yang penting, memperkuat ketahanan pangan, dan memperkuat ketahanan air,” ujarnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam laporannya kepada Presiden menjelaskan bahwa kehadiran Bendungan Tukul tersebut sangat penting artinya bagi peningkatan lebih lanjut sektor pertanian Jawa Timur. Berdasarkan angka sementara dari BPS, produksi padi di Jawa Timur pada 2020 lalu tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia dengan tingkat kontribusi nasional sebesar 18,17 persen dengan 5,76 juta ton beras. “Semoga Bendungan Tukul ini menjadi infrastruktur untuk penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Pacitan, karena bisa menyuplai irigasi 600 hektare, air baku 300 liter per detik, dan potensi energi listrik untuk wisata dan konservasi,” katanya. Untuk diketahui Bendungan Tukul dibangun di lahan seluas 44,81 ha, tepatnya di Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, tak hanya sebagai irigasi dan menjadi sumber air baku sebesar 300 liter/detik, Bendungan Tukul dibangun dengan tipe urugan random dan Zonal Inti Tegak, yang memiliki kapasitas tampungan total sebesar 8,68 juta meter kunik dan dapat menjadi penggerak PLTA Mikrohidro sebesar 2 x 132 KW. Selain itu juga dapat mereduksi banjir hingga 44,86 meter kubik/detik(bbwsbs/charis).
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
09 April 2021
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menghadiri acara Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Percepatan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 di Ruang Rapat R.A. Dandang Watjono, Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jumat (09/04/2021). Rakor tersebut dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Dalam pertemuan ini, membahas rencana pengelolaan dan pengembangan sumber daya air di Kabupaten Tuban seperti rencana percepatan pembangunan Jabung Ring Dyke, Avour Kuwu, dan Waduk Jadi. Rakor tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Tuban, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, pejabat dan staf BBWSBS, serta jajaran pejabat kedinasan di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Luapan air dari Sungai Bengawan Solo yang terjadi hampir menyebabkan kerugian sosial-ekonomi bagi masyarakat terutaman di bagian hilir. Salah satu solusinya, adalah pembuatan ring dyke (tanggul keliling) di wilayah Kabupaten Tuban dan Lamongan, Jawa Timur. Lokasi proyek Jabung Ring Dyke berada di Kecamatan Widang, Tuban, yakni Desa Mlangi dan Kujung. Dan lokasi yang berbatasan langsung di daerah hilir, yakni Desa Jabung, Kecamatan Laren, Lamongan dengan luas waduk sebesar 1.400 Ha dengan panjang tanggul sekitar 24,4 Km. Sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., Sekda Tuban, menyampaikan terkait ada 13 kegiatan terkait Percepatan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 di Tuban, dan empat diantaranya menjadi kewenangan BBWSBS, namun untuk saat ini akan dilaksanakan pembahasan tiga proyek penanganan banjirnya. “Semoga melalui pertemuan ini dapat diinvetarisasi dan monitoring-evaluasi oleh seluruh stakeholder di Pemkab Tuban, sehingga dapat menjelaskan progres-progres Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk penanganan banjir, kepada masyarakat,” ujarnya. Wakil Bupati Tuban, Ir. Noor Nahar Hussein, M.Si., memohon agar proyek Jabung Ring Dyke dan Avour Kuwu segera dapat dipercepat pelaksanaannya, terutama yang menyangkut masalah hukum, karena dua proyek tersebut saling berkaitan dan masyarakat petani yang paling terdampak. “Selain itu, proyek Waduk Jadi kami harap juga dapat segera terlakasana. Sebab, permasalahan banjir di kawasan sebelah barat Tuban, yang menggenangi area persawahan dan permukiman, menyebabkan kerusakan infrastruktur serta gagal panen pada ratusan hektar lahan pertanian,” harapnya. Kepala SNVT PJSA Bengawan Solo, R. Panji Satrio, S.T., M.M., M.D.M., memaparkan bahwa penyebab banjir di Avour Kuwu disebabkan oleh adanya sedimentasi (sampah) di pintu banjar Avour Kuwu, sedimentasi pada saluran Gendong di sepanjang Jabung Ring Dyke serta kondisinya yang belum dapat digenangi. “Dengan adanya Jabung Ring Dyke, nantinya akan memberikan manfaat sebagai penyediaan air baku sebesar 30,5 juta m3 untuk potensi perikanan tangkap. Untuk jumlah area irigasi yang dapat dialiri dengan air waduk pada saat musim kemarau bisa mencakupi sekitar 5.000 Ha dengan debit sebesar 1 lt/dt/Ha melalui 29 pintu air, sehingga diharapkan hasil panen meningkat dengan ketersediaan air sepanjang tahun,” paparnya. Selain itu, Jabung Ring Dyke juga dapat menampung sementara debit banjir besar (Q50 tahunan) untuk mengurangi resiko dampak banjir terhadap pemukiman, jalan dan bangunan infrastruktur di daerah kabupaten Lamongan, Tuban, dan sekitarnya sebagaimana pernah terjadi banjir pada tahun 2007, 2008, dan 2009. Terkait manfaat sosial-ekonominya, yakni pemenuhan keperluan air minum dan industri kecil yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Serta, berpotensi pariwisata air yang akan menumbuhkan usaha baru masyarakat sekitar. BBWSBS akan senantiasa bekerjasama dengan Pemkab Tuban dalam hal pengelolaan sumber daya air (SDA) agar masyarakat di sekitar Tuban dapat merasa aman dan terpenuhi kebutuhan airnya. (BBWSBS/Ferri)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
19 February 2021
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Melakukan Penandatanganan Kontrak Paket Pekerjaan pada PPK Perencanaan dan Program yang terdiri dari empat Paket Pekerjaan senilai 10,2 Milyar yang ditandatangani oleh PPK Perencanaan dan Program Ni Nyoman Indah Pramadewi, ST, M.Eng, serta satu Paket Pekerjaan pada PPK Perencanaan Bendungan senilai 1,2 Milyar yang ditandatangani PPK Perencanaan Bendungan Arif Gunawan, ST, MT di Ruang Sidang Bengawan Solo, Jumat (19/02/2021) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Paket Pekerjaan tersebut yaitu DD Pengembangan Solo Vallei Werken oleh PT. Indra Karya (Persero) Divisi Engineering I senilai 2,7 Milyar, DD Pengendalian Banjir Sungai Bengawan Solo Hilir di Kabupaten Tuban, Lamongan, dan Gresik oleh PT. Sarana Bagja Bumi (KSO) dan PT. Segoro Kidul senilai 1,7 Milyar, DED Pemanfaatan Sumber Air di Kecamatan Dander untuk Air Baku di Kabupaten Bojonegoro oleh PT. Satyakarsa Mudatama dan CV. Intishar Karya (KSO) senilai 1,2 Milyar, Review DD Pembangunan DI Bengawan Jero oleh PT. INAKKO Internasional Konsulindo senilai 4,5 Milyar, dan Persiapan OP Bendungan Gondang di Kabupaten Karanganyar oleh PT. Satyakarsa Mudatama 1,2 Milyar. Penandatanganan ini disaksikan oleh Kepala BBWS Bengawan Solo Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech (secara daring), Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha Bambang, SE, ST, MT, Kepala Bidang PJSA Bengawan Solo Ir. Isgiyanto, MT, Kepala Bidang Keterpaduan Infrastruktur SDA Ali Rahmat, ST, MT. Ir. Isgiyanto, MT mewakili Kepala BBWS Bengawan Solo mengucapkan selamat kepada Penyedia Jasa yang telah lolos dalam kompetisi yang sehat, dan kami juga mengucapkan terimakasih kepada BP2JK Jawa Tengah yang telah mendapatkan empat Penyedia Jasa yang nanti akan menjadi mitra kami di BBWS Bengawan Solo. “Saya mengharapkan pekerjaan ini dapat terselesaikan satu tahun anggaran, sehingga kita harus bekerja tepat waktu dan tepat mutu pekerjaanya, serta desain perencanaan ini bisa diaplikasikan dilapangan,” tutupnya(BBWSBS/charis).
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
24 March 2021
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menghadiri acara rapat koordinasi bersama Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, S.E., di Ruang Putri Cempo, kompleks Kantor Bupati Gresik, Jawa Timur, Selasa (23/03/2021). Acara rakor tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Dalam rakor, turut membahas rencana tindak lanjut pengendalian banjir Kali Lamong. Disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terus mengebut normalisasi sungai dengan luas DAS total sekitar 720 Km2 tersebut. Namun, dalam pengerjaan terbentur aturan serta kewenangan daerah yang hanya meliputi pembebasan lahan. Padahal, pembebasan tersebut dinilai memperlambat penanganan. Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, S.E., menyampaikan bahwa untuk percepatan pengerjaan Pemkab Gresik meminta pembagian tugas kepada BBWSBS yang nantinya akan disepakati dalam bentuk memorandum of understanding (MoU). “ Kami berharap segera dilakukan penandatanganan MoU, agar kami bisa segera bergerak dan membantu menurunkan alat berat guna melakukan pengerukan sedimentasi Kali Lamong, dan inisiatif dari kami ini juga memiliki payung hukum yang jelas. Sebab saat musim hujan luapan Kali Lamong tidak hanya terjadi pada induk sungai saja tetapi juga anak sungainya,” terangnya. Sementara itu, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., selaku Kepala BBWSBS menegaskan, pihak BBWSBS siap dengan pendanaan normalisasi Kali Lamong, asalkan lahannya pun sudah siap. Sehingga, dana yang dikucurkan pada tahun 2021 ini, ini bisa terserap sepenuhnya. “Kalau lahan siap, dananya bisa terserap semua. Kita tinggal mengikuti daerah saja, kami dari BBWSBS siap menganggarkan kalau tanahnya juga sudah siap. Tergantung dari Pemkab Gresik, mudah-mudahan sudah siap semua jadi tinggal menunggu," terangnya. Terkait kewenangan Pemkab Gresik dalam pembebasan lahan, rencananya akan dilakukan mulai April 2021 mendatang. Tanah tersebut ada yang berstatus milik warga, sehingga harus dibebaskan untuk melakukan proyek normalisasi Kali Lamong. Adapun untuk rencana prioritas proyek pengendalian banjir Kali Lamong yang akan dilakukan oleh BBWSBS meliputi rencana konstruksi parapet beton dan tanggul tanah di Desa Jono, rencana konstruksi parapet beton di Desa Tambak Beras pada titik jebolan tanggul non teknis yang mengakibatkan banjir. Selanjutnya, rencana tanggul-tanggul yang belum tersambung dan normalisasi sungai pada area-area yang kritis. (BBWSBS/Ferri)
Baca Selengkapnya
PU NET