Berita SDA


Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR

Training of Trainer (TOT) Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) P3TGAI T.A. 2022

07 April 2022

Dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo Tahun Anggaran (T.A.) 2022, BBWS Bengawan Solo menggelar kegiatan Training of Trainer (TOT) Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) P3TGAI T.A. 2022 di Jl. A. Yani No.40, Kerten, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis-Jumat (07/04-08/04/2022). Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Bidang OP SDA Bengawan Solo, Dr. Wahyu Kusumastuti, S.T. M.Si., Kepala Satker OP SDA, Surendro Andi Wibowo S.T., M.P.S.D.A., PPK OP SDA II Bengawan Solo, Ika Yulianti, S.T., M.T, serta pejabat di lingkungan BBWS Bengawan Solo tersebut dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. P3TGAI merupakan salah satu program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) dengan maksud menumbuhkan partisipasi masyarakat petani dalam kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan prinsip kemandirian. Hal ini dimaksud untuk mendukung program kedaulatan pangan dan upaya peningkatan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh peserta yang telah lulus dalam seleksi dan dinyatakan lolos sebagai TPM, yang pada hari Kamis diikuti oleh Koordinator TPM dan TPM Kab. Sragen, Kab. Sukoharjo, dan Kab. Wonogiri. Sedangkan kegiatan TOT pada hari Jumat diikuti oleh Koordinator TPM dan TPM Kab. Boyolali, Kab. Karanganyar, dan Kab. Klaten. Kepala Bidang OP SDA Bengawan Solo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa peran Tenaga Pendamping Masyarakat sangat penting karena sebagai ujung tombak pelaksanaan P3TGAI di tingkat desa. “Peran TPM sangat penting karena merupakan perpanjangan tangan dari BBWS Bengawan Solo sekaligus sebagai sebagai ujung tombak pelaksanaan P3TGAI di tingkat desa. Karena nantinya P3TGAI dilaksanakan dari petani untuk petani dan akan dimanfaatkan kembali untuk masyarakat tani. Semoga TPM mampu membangkitkan peran masyarakat melaui P3TGAI secara maksimal sesuai dengan sasaran kerja yang ditetapkan bersama dalam Rencana Kerja Kelompok Penerima P3TGAI (RKKP3-TGAI),” katanya. Kepala Satker OP SDA Bengawan Solo, juga berharap nantinya pelatihan TPM ini seluruh peserta dapat memperoleh pengetahuan, diskusi dan komunikasi antar TPM dengan serta menumbuhkan prakarsa di bidang pendampingan masyarakat dalam menjalankan tugas di wilayah kerja masing-masing. Dalam acara ToT TPM P3TGAI T. A. 2022 tersebut juga disampaikan materi oleh narasumber dari Konsultan Manajemen Balai pada PPK OP SDA II, yakni Sigit Budi Widigdyo, S.T., dan Samsi, S.T. yang dilanjutkan dengan pengenalan Aplikasi P3TGAI. Aplikasi database P3-TGAI untuk Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) berguna untuk memonitoring serangkaian kegiatan P3-TGAI. TPM diwajibkan untuk log in menggunakan user dan password yang telah diberikan oleh KMB kemudian mengisi form TPM. Selanjutnya TPM harus melengkapi data pada form persiapan, form perencanaan, form pelaksanaan, dan terakhir form penyelesaian. Aplikasi ini penting untuk dipahami agar nantinya TPM dapat melaksanakan kegiatan P3-TGAI secara efektif dan efisien.(BBWSBS/Fira-Mayta)

Baca Selengkapnya

Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR

Rakor Percepatan Pembangunan Infrastruktur SDA untuk Penanganan Banjir Kabupaten Tuban

09 April 2021

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menghadiri acara Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Percepatan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 di Ruang Rapat R.A. Dandang Watjono, Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jumat (09/04/2021). Rakor tersebut dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Dalam pertemuan ini, membahas rencana pengelolaan dan pengembangan sumber daya air di Kabupaten Tuban seperti rencana percepatan pembangunan Jabung Ring Dyke, Avour Kuwu, dan Waduk Jadi. Rakor tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Tuban, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, pejabat dan staf BBWSBS, serta jajaran pejabat kedinasan di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Luapan air dari Sungai Bengawan Solo yang terjadi hampir menyebabkan kerugian sosial-ekonomi bagi masyarakat terutaman di bagian hilir. Salah satu solusinya, adalah pembuatan ring dyke (tanggul keliling) di wilayah Kabupaten Tuban dan Lamongan, Jawa Timur. Lokasi proyek Jabung Ring Dyke berada di Kecamatan Widang, Tuban, yakni Desa Mlangi dan Kujung. Dan lokasi yang berbatasan langsung di daerah hilir, yakni Desa Jabung, Kecamatan Laren, Lamongan dengan luas waduk sebesar 1.400 Ha dengan panjang tanggul sekitar 24,4 Km. Sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., Sekda Tuban, menyampaikan terkait ada 13 kegiatan terkait Percepatan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 di Tuban, dan empat diantaranya menjadi kewenangan BBWSBS, namun untuk saat ini akan dilaksanakan pembahasan tiga proyek penanganan banjirnya. “Semoga melalui pertemuan ini dapat diinvetarisasi dan monitoring-evaluasi oleh seluruh stakeholder di Pemkab Tuban, sehingga dapat menjelaskan progres-progres Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk penanganan banjir, kepada masyarakat,” ujarnya. Wakil Bupati Tuban, Ir. Noor Nahar Hussein, M.Si., memohon agar proyek Jabung Ring Dyke dan Avour Kuwu segera dapat dipercepat pelaksanaannya, terutama yang menyangkut masalah hukum, karena dua proyek tersebut saling berkaitan dan masyarakat petani yang paling terdampak. “Selain itu, proyek Waduk Jadi kami harap juga dapat segera terlakasana. Sebab, permasalahan banjir di kawasan sebelah barat Tuban, yang menggenangi area persawahan dan permukiman, menyebabkan kerusakan infrastruktur serta gagal panen pada ratusan hektar lahan pertanian,” harapnya. Kepala SNVT PJSA Bengawan Solo, R. Panji Satrio, S.T., M.M., M.D.M., memaparkan bahwa penyebab banjir di Avour Kuwu disebabkan oleh adanya sedimentasi (sampah) di pintu banjar Avour Kuwu, sedimentasi pada saluran Gendong di sepanjang Jabung Ring Dyke serta kondisinya yang belum dapat digenangi. “Dengan adanya Jabung Ring Dyke, nantinya akan memberikan manfaat sebagai penyediaan air baku sebesar 30,5 juta m3 untuk potensi perikanan tangkap. Untuk jumlah area irigasi yang dapat dialiri dengan air waduk pada saat musim kemarau bisa mencakupi sekitar 5.000 Ha dengan debit sebesar 1 lt/dt/Ha melalui 29 pintu air, sehingga diharapkan hasil panen meningkat dengan ketersediaan air sepanjang tahun,” paparnya. Selain itu, Jabung Ring Dyke juga dapat menampung sementara debit banjir besar (Q50 tahunan) untuk mengurangi resiko dampak banjir terhadap pemukiman, jalan dan bangunan infrastruktur di daerah kabupaten Lamongan, Tuban, dan sekitarnya sebagaimana pernah terjadi banjir pada tahun 2007, 2008, dan 2009. Terkait manfaat sosial-ekonominya, yakni pemenuhan keperluan air minum dan industri kecil yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Serta, berpotensi pariwisata air yang akan menumbuhkan usaha baru masyarakat sekitar. BBWSBS akan senantiasa bekerjasama dengan Pemkab Tuban dalam hal pengelolaan sumber daya air (SDA) agar masyarakat di sekitar Tuban dapat merasa aman dan terpenuhi kebutuhan airnya. (BBWSBS/Ferri)

Baca Selengkapnya

Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR

Serah Terima Jabatan Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air

24 September 2021

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menggelar acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Bidang (Kabid) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) di lingkungan BBWSBS, di Gedung Graha Tirta, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (24/09/2021). Acara yang diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sebelum dilantik sebagai Kabid PJSA Bengawan Solo, Naryo Widodo, S.T., M.T. bertugas sebagai Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA). Sementara itu, Ir. Isgiyanto, MT selanjutnya ditugaskan sebagai Kabid Perencanaan di Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo. Dalam sambutannya, Naryo Widodo, S.T., M.T mengungkapkan, sertijab merupakan upaya peningkatan kinerja yang strategis karena terkait dengan dinamika proses kesinambungan pembinaan secara utuh dan menyeluruh baik pembinaan organisasi, pembinaan personel, maupun regenerasi di lingkungan BBWSBS. Untuk itu, mekanisme pergantian pejabat seperti ini, tidak hanya dimaknai sebagai pergantian personel semata, namun merupakan proses kesinambungan pembinaan yang mendorong semangat pembaruan dan penyegaran bagi peningkatan peran suatu organisasi. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Dr. Ir Agus Rudyanto, MT berpesan agar dimanapun kita ditugaskan untuk selalu siap, jangan sampai pandemik Covid19 menjadikan malas tetapi justru menjadi moment untuk menjadi lebih baik. “Dengan adanya pelantikan jabatan saya menghimbau untuk pejabat yang baru dapat segera melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya. Kami berharap ada loyalitas dan dedikasi terhadap pekerjaan yang diemban. Keberhasilan itu juga tidak terlepas dari adanya kebersamaan dan kekompakan dari seluruh pejabat dan staf yang solid. Sertijab pejabat berdasarkan keahlian, kemampuan, dan integritas. Saya minta agar para pejabat baru cepat beradaptasi dan loyal dalam merumuskan kebijakan,” ujarnya. (BBWSBS/Tamara)

Baca Selengkapnya

Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR

Penandatanganan Kontrak Bersama Paket-paket di Lingkungan BBWSBS

05 February 2021

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menggelar acara Penandatanganan Kontrak Bersama Paket-paket di Lingkungan BBWSBS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di Graha Tirta I, di Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (05/02/2021). Acara penandatanganan tersebut terhubung secara daring melalui video conference yang disaksikan oleh jajaran Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA)¬¬—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam kesempatan ini, BBWSBS menandatangani dua belas paket pekerjaan, yakni empat paket dari Satker BBWSBS, satu paket dari SNVT PJSA Bengawan Solo, empat paket dari SNVT PJPA Bengawan Solo, dua paket SNVT Pembangunan Bendungan BBWSBS, dan satu paket dari Satker Operasi dan Pemeliharaan (OP) SDA Bengawan Solo. Dengan rincian paket diantaranya DD Pembangunan Tembok Penahan Gelombang Laut di Wilayah Tuban, Jawa Timur, Peningkatan Kapasitas Sudetan Floodway (Pelangwot-Sedayu Lawas) di Lamongan, Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Gondang di Karanganyar dan Sragen (Lanjutan), LARAP Pembangunan D.I. Bengawan Jero, Supervisi Pembangunan Bendungan Bendo Tahap II di Ponorogo, Rehabilitasi Bendung Plesungan D.I. Pondok di Ngawi, Review DD Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gondang di Lamongan, Supervisi Pembangunan Bendungan Gongseng Tahap II di Bojonegoro, Supervisi Pengeboran Ulang (Redrilling) Sumur Produksi Air Tanah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, DD Penanganan Kali Anyar di Kota Solo, Supervisi Rehabilitasi Bendung Plesungan D.I. Pondok di Ngawi, dan Pemeliharaan Berkala Tanggul/ Tebing Bengawan Solo Hulu. “Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah yang telah bekerja keras dan sudah menyelesaikan paket-paket, semoga target yang akan diharapkan dapat terpenuhi bersama,” kata Kepala Bidang (Kabid) PJSA Bengawan Solo, Ir. Isgiyanto, M.T. Kepala BP2JK Jawa Tengah, V. Untoro Kurniawan, S.T., M.M., M.T., juga berpesan agar kedua belah pihak dalam sebuah kontrak pekerjaan dapat saling bahu membahu dan bersinergi menyelesaikan tugas masing-masing. “Penandatanganan kontrak ini bukanlah akhir dari suatu kemenangan untuk penyedia jasa, namun sebagai titik tolak awal dimulainya perjuangan yang lebih berat dan penuh tanggung jawab. Untuk itu bagi semua pihak terkait agar memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai yang tertuang dalam kontrak tersebut,” pesannya. Direktur Sungai dan Pantai (Supan) Ditjen SDA, Ir. Bob Arthur Lombogia, M.Si., secara daring menyampaikan bahwa akan selalu mendukung sekaligus berperan sebagai pembina. “Kami ingin agar para pihak yang terkait agar segera action di lapangan sehingga jangan bersantai setelah penandatanganan kontrak. Dan bagi Kasatker maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) segera membuat action plan yang lebih aktual dan realistis dengan kondisi di lapangan untuk kontraktornya, karena nantinya saat di lapangan akan berhadapan dengan permasalahan-permasalahan baru,” tutupnya. (BBWSBS/Ferri)

Baca Selengkapnya