Penataan DAS Diatur dalam Perda

20 Juni 2014

Foto : Penataan DAS Diatur dalam Perda

Sebanyak 28 daerah aliran sungai (DAS) dari 192 DAS di Jawa Tengah telah beralih fungsi dari kondisi semula. Pemerintah provinsi (Pemprov) Jateng akan menata kembali sekitar DAS guna mencegah kerusakan di wilayah hulu. "Butuh penanganan serius. Karena itu area sungai perlu diatur dalam peraturan daerah (Perda), sebab tingkat gradasi di hulu sudah buruk," kata Pelaksana Tugas Sekda Jateng Sri Puryono. Penataan DAS menjadi langkah awal untuk melestarikan ekosistem. Sebelum terlanjur parah, Perda yang mengatur kewajiban pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga harus disusun. "Kami berharap pengaturan DAS bukan hanyakerja sama antar kabupaten tapi juga antar provinsi. Seperti DAS Bengawan Solo yang hilirnya sampai di Gresik, Jawa Timur. Mestinya Gresik memberikan kontribusi untuk Kabupaten Wonogiri sebagai daerah hulu," ujarnya. Dikatakan, DAS yang kritis diantaranya ada di Banyumas, hulu Bengawan Solo yang dampaknya sampai di Waduk Gajahmungkur, Dieng yang ujungnya di Waduk Sudirman Banjarnegara, dan daerah Muria. DAS kritis tersebut perlu direhabilitasi. "Rehabilitasi dapat dilakukan dengan upaya vegetatif yakni menanam pohon, dan perlu membuat bangunan bendungan seperti dam pengendali atau penahan tebing," tuturnya. Kalau bisa ditertibkan ada penataan das ada ekosistem, baku mutu, masyarakat yang ada disitu, sehingga semua bisa mendukung untuk mendayagunakan yang lebih baik kalau kemudian bicara banjir dan kekeringan sebagai alat kontrol das DAS dapat menjadi kontrol untuk mengatasi kekeringan dan banjir yang terjadi di daerah hilir. Tanpa penanganan serius akan terjadi kerusakan pada daerah hulu seperti cepatnya sedimentasi dan perubahan fungsi karena ditumpangi kegiatan ekonomi pertanian. Akibatnya saat hujan terjadi banjir, dan ketika kemarau terjadi kekeringan. Sumber : SuaraMerdeka.Com