Pemerintah Indonesia bersama Bank Dunia pada 2023 menandatangani loan agreement IBRD 9459-ID untuk National Urban Flood Resilience Project (NUFReP), yang bertujuan mengurangi risiko banjir di kota-kota terpilih, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagai bagian dari implementasi, Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda menyelenggarakan workshop pada 13–15 Agustus 2025 di Hotel Grand Jatra, Balikpapan, bersama Ditjen SDA, Otorita IKN, Pemprov Kaltim, serta Pemkab Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Kegiatan ini membahas integrasi kebijakan pusat dan daerah untuk keterpaduan Flood Risk Management Plan (FRMP) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui koordinasi lintas sektor, pemanfaatan Sistem Informasi Geospasial (SIG), dan kebijakan tata ruang yang adaptif serta berkelanjutan guna mengurangi risiko banjir di IKN dan sekitarnya.

Kegiatan ini menghadirkan enam narasumber, yaitu Dr. Arumningsih, S.Si., M.Sc (Bappenas) yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pengendalian banjir, Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, M.Eng.Sc (Plt. Deputi Bidang Sarpras OIKN) yang memaparkan strategi pengendalian banjir dalam pentahapan pembangunan IKN 2022–2039, serta Ibnu Abbas, S.Sos., M.Si (Bappeda Provinsi Kaltim) yang menyoroti sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah di wilayah perbatasan IKN. Selain itu, Dr. Dheny Trie Wahyu Sampurno, S.Si., M.Eng (Badan Informasi Geospasial) menjelaskan peran SIG sebagai Decision Support System untuk pemetaan risiko dan peringatan dini, Dr. Ir. Andri Hernandi, S.T., M.T (ITB) membagikan praktik terbaik penerapan GIS dalam identifikasi risiko dan simulasi hidrologi, serta Wilmar A. Salim, S.T., M.Reg.Dev., Ph.D (ITB) yang menekankan pentingnya keselarasan kebijakan tata ruang pusat dan daerah.

Dari hasil diskusi, peserta workshop sepakat memperkuat koordinasi lintas sektor, menyusun rencana kerja, mengembangkan sistem peringatan dini berbasis teknologi, dan membentuk forum banjir. Tindak lanjutnya meliputi penyusunan rencana aksi terpadu, integrasi hasil workshop ke dokumen perencanaan, serta harmonisasi kebijakan FRMP dan RTRW untuk pengendalian banjir yang efektif dan berkelanjutan.