Fasilitasi Upaya Penanganan Bencana

Berita Balai

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai VI, tanggal 19 Februari 2013 mengadakan rapat fasilitasi upaya penanganan banjir, kekeringan dan tanah longsor. Acara berlangsung di Gladiol Room, Hotel Abadi Suite.

Menurut Tris Raditian, Kepala Subdit Penanganan Bencana Ditjen. SDA, Bina Operasi dan Pemeliharaan Kementerian PU, banjir merupakan salah satu bencana yang harus ditangani dengan serius. oleh karenanya, dikatakan Tris, perlu ada kajian mendalam untuk mengupayakan penanggulangan bencana banjir. Seperti tanggul di sungai yang biasanya tak pernah meluap, berarti tanggul harus ditinggikan lagi.

"Banjir bukan hanya di Jambi, memang bencana banjir saat ini diluar rencana penanggulangan. Makanya penanganan bencana banjir ke depan harus lebih fokus. Perbaikan sistem ini harus dilakukan secara komprehensif," sebutnya.

Sementara Kepala Balai Wilayah Sungai VI Bambang Hidayah dalam pemaparannya mengatakan, sampai saat ini ada dua daerah yang telah melapor kepada BWS Sumatera VI untuk meminjam alat evakuasi banjir.

Berita

berita/3cd34a0a-a645-437a-91a8-7ba60df988b3/1763713643.jpg

BWS Sumatera I Gelar Aksi Bersih-Bersih Sungai dalam Rangka Hari Bakti PU ke-80

berita/ccfa4929-bc05-4388-bf0e-4a12292d2870/1763623407.jpg

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Tingkatkan Layanan Air untuk Ketahanan Pangan di Aceh Utara

berita/969656b9-5d00-4614-acb5-d35e54eb62fe/1763612857.jpg

BWS Sumatera I Gelar Pertandingan Gateball Antar Satker dalam Semangat Hari Bakti PU ke-80

berita/ac514dcd-d225-4ea1-9110-5d5606a3d49f/1763454085.jpg

Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bendungan Rukoh Tahap 9 Resmi Dilaksanakan di Kota Bakti, Pidie

berita/d5963e3a-ea8c-4c87-bea0-c97abc33a402/1763451445.jpg

Kementerian PU Bahas Pengembangan PLTS Terapung di 259 Bendungan untuk Dorong Energi Bersih

berita/ff61200c-1ab1-48e0-b958-5ee944a41f30/1763371167.jpg

BWS Sumatera I Gelar Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 untuk Tingkatkan Tata Kelola BMN