Jaringan Air Penopang Negeri: Potret Irigasi Aceh untuk Ketahanan Pangan dan Perikanan

Berita Balai •

Provinsi Aceh memiliki potensi sumber daya air yang sangat besar, dengan total 390.518 hektare daerah irigasi yang tersebar di seluruh wilayah. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015, pengelolaan jaringan irigasi dibagi sesuai kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Pembagian ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola air yang efisien, berkeadilan, serta mendukung peningkatan produktivitas lahan pertanian dan perikanan rakyat.

Jenis irigasi permukaan merupakan sistem paling luas di Aceh dengan total 363.292 hektare, meliputi jaringan teknis besar hingga kecil yang mengairi sawah dan lahan pertanian masyarakat. Dari total tersebut, pemerintah pusat mengelola 101.622 hektare, pemerintah provinsi 65.409 hektare, dan pemerintah kabupaten 196.261 hektare. Sistem ini memanfaatkan air dari sungai dan bendung melalui saluran primer dan sekunder, menjadi tulang punggung bagi produksi padi dan komoditas pangan utama di Aceh.

Selain irigasi permukaan, terdapat pula irigasi air tanah seluas 1.858 hektare yang seluruhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Irigasi ini menggunakan sumber air dari sumur pompa atau pengeboran, umumnya diterapkan di daerah yang memiliki keterbatasan sumber air permukaan. Sementara itu, irigasi rawa seluas 5.724 hektare berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi dan berfungsi mengatur tata air di kawasan rawa pasang surut maupun rawa lebak agar tetap produktif untuk kegiatan pertanian.

Sektor perikanan turut didukung oleh keberadaan irigasi tambak dengan total luas 19.644 hektare, terdiri dari 7.000 hektare di bawah kewenangan pusat, 7.335 hektare oleh provinsi, dan 5.309 hektare oleh kabupaten. Irigasi tambak berperan penting dalam menjaga keseimbangan air asin dan tawar untuk budidaya ikan dan udang, sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Diversifikasi fungsi irigasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air di Aceh mencakup berbagai sektor produktif.

Dengan keberagaman jenis dan skala jaringan irigasi tersebut, Provinsi Aceh memiliki fondasi kuat untuk menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan pengelolaan jaringan irigasi dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan guna mendukung pembangunan sumber daya air yang tangguh dan berdaya saing di masa mendatang. (rh)