Pembangunan infrastruktur akan mencerminkan pembangunan suatu bangsa ke depannya, karena infrastruktur dibangun oleh sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan bidangnya. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ingin mewujudkan amanat Nawacita dalam hal mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Agenda prioritas cita tersebut meliputi peningkatan ketahanan air, peningkatan kedaulatan pangan, peningkatan kedaulatan energi, melestarikan sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.
â€Untuk mengatasi hal-hal tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang sesuai dan kompeten dibidangnya,†jelas Mudjiadi, pada Pelantikan Pejabat Eselon IV, Jakarta(10/8).
Pelantikan pejabat adalah suatu hal biasa yang terus dilakukan dalam rangka kelengkapan, penyegaran dan regenerasi suatu organisasi. Namun, hal biasa tersebut harus melalui proses yang tidak biasa. Mudjiadi mengatakan bahwa kita harus memperhatikan tantangan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang semakin besar di masa mendatang dan kriteria seleksi jabatan Pengawas akan semakin banyak.
"Percepatan pelaksanaan pekerjaan merupakan suatu tugas utama yang harus segera terlaksana dilapangan, harus menyamakan visi dan misi dan menyatukan hati sehingga pekerjaan yang ada dapat selesai tepat waktu," ujar Basuki Hadimuljono saat memberikan arahan kepada pejabat Eselon IV yang baru dilantik.
Diharapkan kedepannya para pejabat yang dilantik dapat bekerja dengan baik, ikhlas dan sesuai dengan prosedur yang ada di lapangan. Adapun jumlah pejabat eselon IV yang dilantik berjumlah 285 pejabat dan yang dilantik adalah Amrizal, ST, MM sebagai Kepala Sub. Bidang Konservasi Air Tanah dan Air Baku Wilayah Timur di Bidang Konservasi Air Tanah dan Air Baku, Budi Prasetyo, ST sebagai Kepala Seksi Program dan Evaluasi di Balai Bendungan, Yulianus Manuel Mambrasar, S. St, M. Si sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Wilayah Sungai Papua, Titi Kartika Sari, SH, M. Kn sebagai Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum di bagian hukum dan Komunikasi Publik, dan Nina Handajani, ST, MT sebagai Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah II serta Budi Prasetyo, ST sebagai Kepala Seksi Program dan Evaluasi di Balai Bendungan.
Turut dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimujono, Sekretaris Direktorat Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono, dan para Direktur dan undangan dari beberapa Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai Ditjen SDA.
- Superman
