Surabaya – BBWS Brantas menerima kunjungan audiensi Komisi III DPRD Kab. Nganjuk pada Rabu, 21 Januari 2026. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya sinergis untuk meningkatkan tata kelola aset dan infrastruktur sumber daya air di wilayah Nganjuk, yang menjadi kewenangan BBWS Brantas.

Dalam forum audiensi, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kab. Nganjuk, Raditya Haria Yuangga, menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat yang meliputi permohonan izin pemanfaatan aset BBWS Brantas, optimalisasi Bendungan Semantok untuk pengembangan potensi pariwisata yang berkelanjutan, serta permohonan dukungan perkuatan tanggul pada titik rawan longsor di DAS Brantas.

Kepala BBWS Brantas, M. Noor, menegaskan bahwa izin pemanfaatan aset harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi BBWS Brantas, serta tidak mengubah status aset negara.

Selanjutnya, terkait usulan pengembangan potensi pariwisata di Bendungan Semantok, Kepala BBWS Brantas menekankan bahwa setiap pembangunan kawasan harus memenuhi ketentuan teknis dan mengantongi perizinan operasi yang sah. “Pengembangan kawasan Bendungan Semantok tetap mengutamakan aspek keselamatan dan tidak boleh mengurangi fungsi teknis bendungan,” ungkap M. Noor.

Dalam kesempatan yang sama, M. Noor menyatakan bahwa usulan rehabilitasi tanggul akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Bidang Operasi dan Pemeliharaan, serta mengajak Komisi III untuk bersama-sama mengidentifikasi titik-titik rawan longsor yang memerlukan intervensi segera.

Pertemuan ini menjadi ruang dialog yang konstruktif untuk menyelaraskan kebijakan, menjawab aspirasi masyarakat, dan memperkuat kemitraan dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#MengelolaAirUntukNegeri

#SetahunBerdampak

#PU608

#bbwsbrantas