Kawasan Kumuh Tambak Lorok Perlu Penanganan
21 Maret 2016
Foto : Kawasan Kumuh Tambak Lorok Perlu Penanganan
Keterpaduan penelitian merupakan tema yang akan selalu diusung oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Salah satu contoh keterpaduan tersebut diwujudkan pada penelitian mengenai pengembangan kawasan kampong bahari di Tambak Lorok, Semarang.
Dalam rangka membentuk sebuah sinkronisasi, Kamis (10/3) Balitbang yang diwakili langsung oleh Kepala Balitbang (Kabalitbang) Dr. Ir. Arie Setiadi Moerwanto, Msc. mengunjungi Balai Kota Semarang yang terletak tidak jauh dari gedung bersejarah kota Semarang, Lawang Sewu di Jalan Pemuda. Lawatan Kabalitbang ini bertujuan untuk mengadakan audiensi dengan para pemangku kepentingan di Kota Semarang dalam hal ini jajaran pemerintah daerah yang ada di Semarang.
Meski tidak dihadiri langsung oleh Walikota Semarang, namun rombongan Balitbang diterima dengan sangat baik oleh pejabat di Balai Kota dan langsung diberikan kesempatan untuk memaparkan inovasi yang diinginkan untuk bisa diterapkan di Kampung Bahari Tambak Lorok.
?Kampung Bahari Tambak Lorok merupakan kawasan kumuh yang butuh penanganan segera. Kami dari Balitbang memiliki sebuah konsep inovasi ?Penerapan Teknologi Modular Wahana Apung? yang merupakan kolaborasi dari seluruh Pusat Litbang yang ada di lingkungan Balitbang Kementerian PUPR. Mulai dari inovasi yang bersifat teknis maupun yang bersifat sosial dan kebijakan?, ujar Kabalitbang saat membuka paparannya.
Seperti yang telah dikatakan di atas, penelitian tentang pengembangan Kawasan Bahari Tambak Lorok ini merupakan penelitian yang menggabungkan seluruh teknologi dari setiap Pusat Litbang Kementerian PUPR.
Antara lain, Puslitbang Sumber Daya Air akan berkontribusi membuat teknologi pemecah gelombang terapung, Puslitbang Jalan dan Jembatan akan menciptakan teknologi pembuatan jembatan di kawasan tersebut, kemudian Puslitbang Perumahan dan Permukiman akan menyodorkan teknologi andalannya Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) untuk digunakan sebagai tempat tinggal masyarakat di Tambak Lorok. Terakhir yang tidak kalah pentingnya ada soft technology dalam bentuk kajian dalam memetakan segala aspek sosial di kawasan Tambak Lorok yang dikerjakan oleh Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (KPT).
Kabalitbang menambahkan bahwa kawasan Tambak Lorok ini sudah penuh dengan permukiman warga. Meski demikian, ternyata kawasan ini sangat tidak aman bagi masyarakat, yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan. ?Kawasan Tambak Lorok cukup berbahaya bagi nelayan dsana krn tercampurnya jalur pelayaran kapal pelabuhan (Tanjung Mas) dan kapal nelayan?, beliau menambahkan.
?Untuk itu butuh penanganan melalui relokasi ke kawasan yg lebih baik, yang memberikan sarana dan prasarana yg lebih lengkap. Namun karena kebanyakan mereka adalah nelayan maka tentu saja kawasan yang baru pun tidak akan jauh-jauh dari kawasan laut?, lanjut Kabalitbang mengenai rencana penanganan kawasan Tambak Lorok.
Menilik pada kondisi eksisting saat ini, Badan Litbang PUPR telah memetakan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat di kawasan baru kelak. Antara lain Tempat Pelelangan Ikan (TPI), tambatan perahu bagi nelayan, perumahan bagi nelayan, sarana prasarana utilitas umum serta sarana prasarana kebaharian.
Selain paparan dari Kabalitbang, kesempatan berbicara juga diberikan kepada Kepala Puslitbang (Kapuslitbang) KPT, Ir. Bobby Prabowo, CES. terkait dengan masalah sosial dan ekonomi di Kampung Bahari Tambak Lorok.
Bobby Prabowo mengutarakan bahwa setiap tahunnya kerugian besar dialami masyarakat disana dikarenakan sekitar 20% pengeluaran rumah tangga adalah untuk perbaikan rumah. Hal ini mengindikasikan betapa kawasan tersebut butuh penanganan serius agar bisa lebih layak huni lagi.
Selain itu, potensi yang tersimpan di kawasan ini juga sangat besar. Potensi wisata bahari yang ada di Tambak Lorok tidak kalah dengan daerah lainnya di Indonesia. ?Selain itu, menurut data, nilai transaksi Tempat Pelelangan Ikan Tambak Lorok pada tahun 2013 juga cukup besar yakni mencapai 6,4 juta rupiah per hari?.
Beliau menutup paparannya dengan menekankan bahwa pekerjaan rumah paling penting saat ini bagi kementerian dan pemerintah daerah adalah meyakinkan masyarakat Kampung Bahari Tambak Lorok untuk mau kooperatif membantu menangani kasus ini.
Bagikan :
