Pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM di Lingkungan Direktorat Jenderal SDA
22 April 2016
Foto : Pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM di Lingkungan Direktorat Jenderal SDA
Bertempat di Auditorium Balai Pelatihan Kesehatan Semarang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar acara ?Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan SDA TA 2016? pada Kamis (21/4). Dalam pencangan tersebut, Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, menetapkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V sebagai 2 (dua) unit kerja yang menjadi percontohan Zona Integritas WBK dan WBBM di Lingkungan SDA.
Direktur Jenderal SDA Mudjiadi mengatakan pembangunan zona integritas dilakukan untuk mensinergikan kegiatan pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh PNS yang merupakan komitmen untuk tidak melakukan korupsi.
Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu K/L yang pimpinannya mempunyai niat (komitmen) mencegah terjadinya korupsi dan mempunyai program kegiatan pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi di lingkungan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada unit kerja pada ZI yang mempunyai indeks integritas tertentu dari hasil survei integritas dan telah mampu memenuhi indikator lain yang ditetapkan. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional 90 atau lebih. Unit Kerja yang dimaksud ialah unit kerja layanan masyarakat yang mandiri, mandiri dalam arti mengelola anggaran (DIPA) sendiri yang eselonisasinya serendah-rendahnya setingkat dengan eselon dua.
Dalam laporannya, Kepala BBWS Pemali Juana, Ni Made Sumiarsih, menjelaskan persiapan yang sudah dilakukan pihaknya untuk pembangunan zona integritas yakni membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas yang bertugas untuk menyusun rencana kerja, penetapan target capaian kerja, jadwal pelaksanaan kerja, dan pelaksanaan pemantauan implementasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas yang bertujuan sebagai acuan dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, penyebarluasan informasi melalui metode sosialisasi yang bekerjasama dengan Tim Pembangunan Zona Integritas Pusat mengenai komponen ? komponen utama yang harus menjadi prioritas untuk dilakukan kepada Tim Pembangunan Zona Integritas Balai, penandatanganan Pakta Integritas untuk seluruh pegawai di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, serta sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai Zona Integritas yang akan dilanjutkan dengan internalisasi e-performance.
Dalam pidatonya, Mudjiadi, mengajak kepada seluruh tamu yang hadir untuk berkomitmen menghindari praktik korupsi. ?Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk ?hijrah? menjadi lebih baik, mewujudkan wilayah bebas dari KKN dan lebih jauh lagi mewujudkan Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.?
?Perubahan ini tentunya tidak dapat dengan mudah dan cepat, namun perubahan ini harus kita mulai sekarang. Keberhasilan pembangunan Zona Integritas membutuhkan peran serta seluruh pihak, tidak hanya di unit percontohan, namun juga seluruh pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,? lanjut Mudjiadi.
Turut hadir dalam acara ini Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB, Staf Ahli Menteri PUPR bidang Hubungan Antar Lembaga, Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Sekretaris Insepektorat Jenderal Kementerian PUPR, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal SDA.
Bagikan :
