Usulan Rp 23 Triliun, Didanai Rp 2 Triliun Musrenbang Provinsi Jateng

27 April 2016

Foto : Usulan Rp 23 Triliun, Didanai Rp 2 Triliun Musrenbang Provinsi Jateng

SEMARANG- Pemprov Jateng menerima usulan pembangunan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) lebih dari 13 ribu kegiatan dengan nominal Rp 23 triliun. Padahal APBD hanya mampu mendanai usulan senilai Rp 2 triliun. Dari Rp 23 triliun, setelah verifikasi, tinggal 10.464 kegiatan dan membutuhkan Rp 11,674 triliun. Padahal, Pemprov hanya sanggup mencukupi seperenam dari usulan tersebut. Nominalnya Rp 2 triliun dari prediksi APBD Jateng tahun 2017 sebesar Rp 24 triliun. ?Kalau dihitung berdasar persentase (dari usulan) ya kecil. Maka saya meminta rapat Desk Bappeda untuk mendiskusikan skala prioritasnya,? ujar Gubernur setelah Acara Musrenbang Provinsi Jateng di Gradhika Bhakti Praja Semarang, Selasa (26/4). Hadir dalam acara tersebut, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Bambang Priambodo, Dirjen Bina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh, Muspida Jateng, kepala SKPD Jateng, 35 bupati/walikota, tokoh masyarakat, dan pengamat ekonomi. Usulan Rp 11,674 triliun itu terbagi menjadi enam, yakni Rencana Kerja 59 SKPD Rp 6,749 triliun (4.233 Kegiatan), sepuluh prioritas Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk 35 kabupaten/kota Rp 3,026 triliun, Hasil reses DPRD Rp 1,337 triliun (4.089 kegiatan), hasil kunjungan Gubernur dan Wakil Gubernur Rp 38,78 miliar (75 kegiatan), usulan masyarakat Rp 42,36 miliar (62 kegiatan), serta hibah dan bansos Rp 481,46 miliar (2.005 kegiatan) Terobosan Lantaran APBD minim, Ganjar meminta ada terobosan dan inovasi. Sebagaimana usulan yang dia terima, dana CSR diarahkan untuk prioritas pembangunan. Saat ini Perda CSR masih pembahasan di DPRD. Pelibatan perbankan juga sangat diperlukan. Khusus Bank Jateng, dia ingin ada program untuk mendukung kebijakan Pemprov. Sekda Jateng Sri Puryono menjelaskan, rencana priorotas anggaran APBD 2017. Terbesar anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM serta layanan sosial dasar Rp 2,627 triliun (38,93%), Infrastruktur dan lingkungan hidup Rp 1,641 triliun (24,32%), pedukung prioritas Rp 1,143 triliun (16,95%), ketahanan pangan Rp 726,94 miliar (10,77%), reformasi birokrasi Rp 419,30 miliar (6,21%), ekonomi kerakyatan Rp 120,50 miliar (1,79%) dan ketahanan energi Rp 69,17 miliar (1,02%). Dalam kesempatan itu, Bambang Priambodo meminta musrenbang bukan hanya seremonial. Usulan-usulan yang diterima harus diperas lagi sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan. Sesuai Prioritas ?Sekarang penggunaan anggaran bukan money follow function. Tidak efektif. Namun diubah menjadi money follow program. Anggaran tak perlu dibagi rata, tapi dialokasikan sesuai prioritas? kata Bambang. Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip FX Sugiyanto mengatakan, musrenbang yang menampung usulan dari bawah memang krusial. Namun kekuatan anggaran menjadi kendala. Untuk menyaring prioritas maka perlu dibentuk desk khusus. Untuk kriteria penyaringan setidaknya bisa dibagi menjadi empat. Tahap pertama adalah usulan dari bawah. Kedua, usulan itu sesuai prioritas program gubernur. Ketiga, menjawab persoalan kemiskinan dan keempat adalah pemerataan pendanaan program antara kabupaten/kota satu dengan yang lain. Dari tahapan itu akan diketahui usulan yang bisa direalisasikan. ?Usulan yang belum, akan menjadi residu dan menjadi stok (usulan) yang dapat diajukan kembali untuk perencanaan tahun anggaran berikutnya,?kata Sugiyanto.