Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan SPIP, diharapkan dapat menciptakan budaya pengawasan terhadap kegiatan di instansi pemerintah (kementerian/lembaga), sehingga dapat mendeteksi sejak awal tindakan yang berisiko menghambat atau menggagalkan pencapaian tujuan organisasi.
Demikian salah satu poin utama sambutan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak yang diwakili Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha (TU) Ade Satyadharma dalam acara “Workshop Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIP di Lingkungan BBWS Serayu Opak,” Rabu (18/09/2024) di Yogyakarta.
“Berdasarkan capaian hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, Kementerian PUPR di Tahun 2023 telah berada pada Level 4 atau meningkat dari tahun sebelumnya pada Level 3. Capaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian PUPR juga telah mencapai Level 4. Hal ini mencerminkan bahwa Kementerian PUPR telah mampu mendefinisikan dan mengelola kinerjanya dengan baik, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, sehingga mampu memastikan efektifitas pencapaian tujuan organisasi,” ujar Ade.
Lebih lanjut, keberhasilan SPIP Terintegrasi juga membutuhkan APIP yang dapat memfasilitasi penerapan manajemen risiko di K/L, termasuk atas risiko-risiko fraud (termasuk korupsi) dan melakukan pengawasan pada area-area yang berisiko tinggi melalui Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR).
“Dengan demikian, kegiatan workshop ini sangatlah penting bagi evaluasi implementasi SPIP di BBWS Serayu Opak. Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan dapat menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari narasumber yang berasal dari BPKP Perwakilan Yogyakarta,” ujar Kepala Bagian Umum dan TU. (za/ifn)
