Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Kontrak dan Pelatihan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang berlangsung pada Rabu hingga Jumat, 10–12 Juni 2026, di Hotel Aston Pontianak. Kegiatan ini diikuti oleh 685 TPM yang akan mendampingi pelaksanaan program P3-TGAI di wilayah kerja BWS Kalimantan I.

Kegiatan diawali dengan laporan Ketua Panitia sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasi dan Pemeliharaan III, Sumalianto. Selanjutnya, Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan (Kasatker OP), Fadiah, menyampaikan bahwa TPM merupakan ujung tombak dan perpanjangan tangan BWS Kalimantan I di lapangan. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan P3-TGAI yang mencapai 1.357 titik, terbesar kedua di Indonesia.

Kegiatan kemudian dibuka secara resmi oleh Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid. Dalam sambutannya, ia menyampaikan ucapan selamat kepada para TPM yang telah terpilih serta berharap seluruh peserta dapat menjalankan tugas dengan profesional dan penuh tanggung jawab dalam mendukung keberhasilan Program P3-TGAI Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya dilaksanakan Pelatihan TPM melalui beberapa rangkaian kegiatan, antara lain paparan dan diskusi bersama Kasatker Operasi dan Pemeliharaan (OP), Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Jumriadi Usman, serta penyampaian materi oleh Tim Pelaksana Balai dan Konsultan Manajemen Balai (KMB). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas TPM dalam mendukung pelaksanaan Program P3-TGAI Tahun Anggaran 2026.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan kontrak oleh para TPM sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pelaksanaan Program P3-TGAI Tahun Anggaran 2026. Melalui kegiatan ini, diharapkan TPM dapat menjalankan tugasnya secara profesional sehingga program dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung ketahanan pangan.

Balai Wilayah Sungai Kalimantan I melaksanakan Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Raya Dalam di Kalimantan Barat sebagai upaya menjaga stabilitas tebing, meningkatkan fungsi drainase, serta mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Pekerjaan ini dilakukan pada tebing drainase utama Sungai Raya Dalam yang rentan terhadap gerusan aliran air dan potensi longsoran. Melalui pembangunan perkuatan tebing, aliran air dapat mengalir lebih lancar, sekaligus melindungi tebing dari kerusakan akibat erosi yang terjadi secara terus-menerus.

Keberadaan infrastruktur ini juga berperan penting dalam mengurangi risiko banjir dengan menjaga kapasitas saluran tetap optimal. Selain itu, perkuatan tebing berfungsi meningkatkan kestabilan lereng sungai sehingga dapat meminimalkan potensi longsor yang berisiko mengancam permukiman, fasilitas umum, maupun aktivitas masyarakat di sekitarnya.

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Raya Dalam merupakan bagian dari komitmen Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan I dalam menjaga fungsi sungai dan drainase sebagai infrastruktur vital pengendali air. Dengan kondisi tebing yang lebih stabil dan sistem drainase yang berfungsi optimal, lingkungan sekitar menjadi lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air yang andal, diharapkan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam bentuk peningkatan perlindungan terhadap kawasan sekitar sungai, pengurangan risiko bencana, serta terwujudnya tata kelola sumber daya air yang lebih baik untuk mendukung pembangunan wilayah.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sumber daya air berjalan sesuai target, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I mengikuti kegiatan Pemantauan Progres dan Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh Direktorat Kepatuhan Intern secara daring pada Selasa (09/06). Kegiatan ini menjadi sarana untuk memantau perkembangan pekerjaan secara aktual, mengevaluasi capaian progres, serta mengidentifikasi potensi risiko yang dapat memengaruhi pelaksanaan konstruksi di lapangan.

Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Kepala Seksi Pelaksanaan, dan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Kalimantan I Provinsi Kalimantan Barat mengikuti kegiatan dari lokasi Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kubu Raya. Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai mengikuti kegiatan dari lokasi Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Berembang, Kabupaten Kubu Raya. Pelaksanaan rapat dari lokasi pekerjaan dilakukan untuk memberikan gambaran kondisi lapangan secara langsung sekaligus mendukung proses monitoring yang lebih efektif.

Dalam arahannya, Plt. Direktur Kepatuhan Intern, Syauqiatul Afnani Rangkuti, menegaskan bahwa kegiatan pemantauan dan manajemen risiko dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap keberhasilan pelaksanaan pekerjaan di seluruh satuan kerja. Ia mengingatkan bahwa semakin besar nilai anggaran suatu pekerjaan, semakin besar pula risiko yang perlu dikelola. Oleh karena itu, setiap satuan kerja diharapkan secara konsisten melakukan mitigasi risiko melalui pemantauan dan evaluasi berkala agar potensi permasalahan dapat diantisipasi sejak dini.

Melalui kegiatan ini, Direktorat Kepatuhan Intern mendorong penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara rutin, termasuk evaluasi mingguan terhadap potensi kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan pekerjaan. Dengan langkah tersebut, setiap temuan maupun permasalahan dapat ditangani secara cepat dan tepat. Diharapkan, upaya pemantauan dan mitigasi risiko yang berkelanjutan dapat mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur sumber daya air yang efektif, akuntabel, tepat mutu, tepat waktu, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I mendampingi Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, dalam peninjauan kawasan pesisir di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Sabtu (06/06). Kegiatan yang berlangsung di Pantai Arung Parak dan lokasi pembangunan pengaman pantai di Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, ini bertujuan melihat secara langsung kondisi abrasi di wilayah pesisir sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur pengaman pantai berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada peninjauan di Pantai Arung Parak, rombongan melihat dampak abrasi yang terus menggerus garis pantai dan mengancam permukiman warga. Abrasi yang terjadi setiap tahun menyebabkan berkurangnya luas daratan, berpotensi merusak fasilitas umum, serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Kabupaten Sambas merupakan wilayah perbatasan yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Herzaky Mahendra Putra menegaskan pentingnya penanganan abrasi melalui pembangunan infrastruktur yang tepat guna melindungi masyarakat pesisir dan menjaga kawasan perbatasan. Senada dengan itu, Bupati Sambas, Satono, berharap adanya dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan pengaman pantai mengingat laju abrasi di sejumlah wilayah pesisir Sambas mencapai sekitar 20 meter per tahun dan telah mengancam lahan serta permukiman warga.

Melalui peninjauan ini, diharapkan upaya penanganan abrasi di Kabupaten Sambas dapat terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kehadiran infrastruktur pengaman pantai menjadi langkah strategis untuk mengurangi risiko abrasi, melindungi masyarakat pesisir, serta mendukung ketahanan kawasan perbatasan di Kalimantan Barat.

Balai Wilayah Sungai Kalimantan I telah membangun Perkuatan Tebing Sungai Melawi di Kabupaten Sintang. Infrastruktur ini merupakan bagian dari upaya pengamanan kawasan bantaran sungai seluas kurang lebih 9 hektare yang rentan terhadap erosi dan longsoran. Kehadirannya berfungsi melindungi permukiman warga, jalan utama kabupaten, fasilitas umum, serta berbagai aset strategis masyarakat dan pemerintah daerah. Selain itu, bangunan perkuatan tebing sungai ini juga menjadi daya tarik masyarakat sekitar sebagai objek wisata alternatif yang dapat membantu meningkatkan perekonomian lokal. Bangunan perkuatan tebing ini memiliki panjang 300 meter dengan struktur utama berupa sheet pile beton berukuran 12 meter yang diperkuat dengan square pile beton berukuran 15 meter. Struktur ini dirancang khusus untuk meningkatkan kestabilan tebing dan mereduksi dampak gerusan arus sungai yang kuat. Sebagai pengaman sungai, kekuatan infrastruktur ini bertumpu pada sistem perkuatan yang tertanam di bawah tanah. Melalui sistem tersebut, risiko pergeseran tanah dapat diminimalkan sehingga keamanan kawasan sekitar sungai tetap terjaga dalam jangka panjang, dan aktivitas ekonomi serta sosial masyarakat dapat berjalan dengan aman. Pembangunan ini menjadi wujud nyata pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Kabupaten Sintang. Ke depan, BWS Kalimantan I berkomitmen untuk terus mengembangkan infrastruktur yang terukur guna mendukung ketahanan wilayah terhadap daya rusak air di Kalimantan Barat.