Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak

Kondisi kemarau yang masih berlangsung membuat kebutuhan air bersih terus menjadi perhatian, termasuk bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk membantu memastikan kebutuhan air tetap terpenuhi, BWS Kalimantan I bersama PMI Kalimantan Barat dan BPBPK Kalimantan Barat turut bergerak melakukan distribusi air bersih.

Distribusi kali ini menyasar RSUD dr. Soedarso dan RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie di Kota Pontianak. Sebanyak 104.000 liter air bersih telah disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan kedua rumah sakit, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan di tengah kondisi kekeringan.

Upaya ini akan terus dilakukan selama kebutuhan masih ada. BWS Kalimantan I bersama PMI Kalimantan Barat dan BPBPK Kalimantan Barat akan melanjutkan distribusi air bersih secara bertahap ke lokasi-lokasi yang membutuhkan, sebagai bentuk kepedulian dan dukungan bersama bagi masyarakat maupun fasilitas pelayanan publik selama kemarau berlangsung.

BWS Kalimantan I Pontianak menerima kunjungan kerja Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada Selasa (01/09). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Agung dalam rangka mengawal pelaksanaan program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dan aset negara, khususnya melalui kegiatan Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam kegiatan tersebut, Kasatker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (OPSDA), Fadiah, menyampaikan pemaparan terkait permohonan pengamanan pembangunan strategis kegiatan/program P3-TGAI Provinsi Kalimantan Barat. Paparan turut memuat perkembangan pelaksanaan program, keterlibatan masyarakat setempat, serta kondisi dan tantangan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

P3-TGAI merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat untuk mendukung peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya, program ini diharapkan tidak hanya mendukung keberlanjutan fungsi jaringan irigasi, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat penerima program.

Melalui sinergi antara BWS Kalimantan I, Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, pengamanan pembangunan strategis diharapkan dapat mendukung pelaksanaan P3-TGAI yang tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Upaya pengawalan ini menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Barat.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I membangun sumur bor di sejumlah titik di Kabupaten Kubu Raya sebagai upaya menghadapi kondisi kekeringan sekaligus mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Pembangunan ini menjadi bagian dari langkah penyediaan sumber air yang dapat dimanfaatkan bersama oleh masyarakat dan petugas di lapangan.

Pembangunan sumur bor tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, saat melakukan peninjauan langsung penanganan Karhutla di Provinsi Kalimantan Barat pada 22 Agustus 2026. Titik-titik pembangunan diprioritaskan pada lokasi yang terdampak Karhutla dan membutuhkan dukungan ketersediaan sumber air.

Setiap sumur bor dilengkapi dengan tandon penampungan berkapasitas 5.000 liter. Air yang tertampung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang mengalami krisis air bersih selama musim kemarau, sehingga warga memiliki akses terhadap sumber air yang lebih dekat di tengah kondisi kekeringan.

Tidak hanya untuk kebutuhan masyarakat, fasilitas tersebut juga dilengkapi hidran pemadam kebakaran. Keberadaan hidran diharapkan dapat memudahkan petugas pemadam untuk mengambil air dari tandon ketika terjadi kebakaran lahan, sehingga sumber air dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya pemadaman di sekitar lokasi.

Kepala Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (OPSDA) BWS Kalimantan I, Fadiah, menyampaikan bahwa pembangunan sumur bor ini merupakan salah satu langkah untuk mendukung masyarakat menghadapi kekeringan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap Karhutla. Melalui penyediaan sumber air yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, BWS Kalimantan I berupaya memastikan air tetap tersedia dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak mengikuti pembahasan bersama Plt. Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air sekaligus Ketua Satgas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino, Dwi Agus Kuncoro, pada Senin (24/08) di Aula Kapuas BWS Kalimantan I Pontianak. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI sekaligus membahas kondisi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan yang tengah berlangsung.

Pembahasan tersebut diikuti oleh seluruh pegawai BWS Kalimantan I Pontianak. Dalam kegiatan ini, disampaikan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian dalam menghadapi Karhutla dan kekeringan, khususnya terkait pengelolaan sumber daya air, langkah antisipasi, serta koordinasi dalam menangani dampak yang ditimbulkan.

Melalui kegiatan ini, BWS Kalimantan I Pontianak terus memperkuat koordinasi dan langkah penanganan dalam menghadapi Karhutla dan kekeringan, sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya air secara optimal bagi masyarakat.

Musim kemarau yang berlangsung di Kabupaten Kubu Raya berdampak pada menurunnya ketersediaan sumber air bersih bagi masyarakat. Kondisi tersebut turut dirasakan warga Dusun Banjar Sari, Desa Rasau Jaya 2, Kecamatan Rasau Jaya, yang mengalami kesulitan memperoleh air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sebagai bentuk respons terhadap kondisi tersebut, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 5.000 liter kepada masyarakat di Dusun Banjar Sari pada Rabu (19/08).

Penyaluran bantuan ini ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti minum, memasak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Bantuan tersebut diperkirakan dapat memberikan manfaat bagi sekitar 50 kepala keluarga atau 268 jiwa yang terdampak kekeringan.

Melalui kolaborasi bersama PMI Provinsi Kalimantan Barat, BWS Kalimantan I terus berupaya merespons kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan, khususnya dalam menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan dasar. Bantuan air bersih ini diharapkan dapat meringankan kebutuhan warga selama kondisi musim kemarau masih berlangsung.