Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I melalui SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Penandatanganan Kontrak Paket Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Jalur Trans Kalimantan, Kabupaten Kapuas Hulu.

Kegiatan ini diselenggarakan pada Selasa, 08 Juli 2025, bertempat di Aula Kapuas, Kantor BWS Kalimantan I.  Dihadiri oleh Kepala BWS Kalimantan I, Kepala Seksi Pelaksanaan, Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai.

Dalam sambutannya, Kepala BWSK I, Pramono, menyampaikan agar memanfaatkan waktu secara optimal sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan memastikan setiap pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Melalui penandatanganan kontrak ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sumber daya air di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Balai Kementerian PU di wilayah Kalimantan Barat menjalin silaturahmi dengan Gubernur Kalimantan Barat pada Senin, 7 Juli 2025, di Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Silaturahmi ini dilaksanakan dalam upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi pembangunan infrastruktur di wilayah Kalbar.

Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat komunikasi dan meningkatkan kerja sama antara Pemerintah Daerah Kalimantan Barat dan Kementerian PU, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang strategis dan berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai isu penting, seperti konektivitas jalan, pengelolaan sumber daya air, program sekolah rakyat, serta penataan kawasan kota dan kabupaten. Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan harapannya agar koordinasi antar-lembaga terus diperkuat guna mendorong percepatan pembangunan di daerah.

Silaturahmi ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi terwujudnya infrastruktur yang merata, tangguh, dan bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Barat.
 

Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (BWSK I) menjadi salah satu satuan kerja prioritas yang mengikuti kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan II Tahun Anggaran 2025, yang diselenggarakan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan ini bertujuan memastikan akuntabilitas pelaksanaan anggaran, khususnya bagi satker dengan pagu besar dan kinerja RO Harmonis yang mendukung DAK Fisik. BWSK I termasuk dalam 10 K/L dengan pagu terbesar di Kalbar dan menjadi fokus monitoring kinerja belanja pemerintah pusat.

Evaluasi dilakukan melalui forum one-on-one meeting, baik secara luring di lokasi satuan kerja maupun daring melalui Zoom. Kegiatan ini melibatkan KPA, PPK, dan pengelola keuangan masing-masing satker.

Seluruh satker, termasuk BWSK I, juga diminta mengisi formulir evaluasi secara daring. Hasilnya akan digunakan Kementerian Keuangan sebagai dasar analisis dan rekomendasi kebijakan ke depan.

Partisipasi aktif BWS Kalimantan I dalam evaluasi ini menjadi komitmen nyata dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II 2025 di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Acara ini juga dirangkai dengan pelepasan ekspor jagung ke Kuching, Malaysia.

Turut hadir, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak, Pramono, yang didampingi oleh Kasatker OP dan Kasatker PJPA, sebagai bentuk dukungan infrastruktur sumber daya air dalam keberhasilan program pertanian nasional.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya keberanian dan inisiatif dari seluruh unsur, termasuk instansi teknis.

“Swasembada pangan adalah kunci kemerdekaan. Tak ada bangsa yang benar-benar merdeka tanpa kemampuan memproduksi pangan sendiri.”

Ini merupakan langkah nyata menuju kemandirian pangan dan kebangkitan daerah perbatasan.

Pontianak, 2 Juni 2025 – Dalam rangka mendukung percepatan peningkatan produksi pangan nasional, pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 menugaskan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk melakukan berbagai langkah strategis, termasuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Menindaklanjuti arahan tersebut, pada hari Senin, 2 Juni 2025, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi pengusulan program irigasi bertempat di Kantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Pontianak. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, dinas teknis kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan terkait.

Dalam kegiatan tersebut, disampaikan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyusun dan mengusulkan kegiatan irigasi, dengan menyiapkan dokumen kelengkapan yang terdiri dari dua kategori utama, yaitu dokumen administrasi dan dokumen teknis.

Dokumen administrasi meliputi: surat usulan dari kepala daerah, pernyataan kesiapan lahan dan hibah, komitmen pendanaan dari APBD, serta kesesuaian program dengan rencana tata ruang wilayah.

Sementara itu, dokumen teknis mencakup: data calon penerima manfaat, informasi sumber air, dokumen lingkungan, akses lokasi kegiatan, serta dokumen perencanaan teknis yang terdiri dari DED, RAB, dan gambar kerja yang telah divalidasi oleh instansi teknis terkait.

Penjelasan ini juga merujuk pada kesepakatan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang menegaskan bahwa dukungan Operasi dan Pemeliharaan Lahan (OPLAH) merupakan kewenangan daerah dan harus diakomodasi melalui pendanaan APBD.

Untuk menjamin transparansi, integrasi, dan ketertiban administrasi, seluruh usulan dan pelaporan kegiatan wajib dilakukan melalui aplikasi SIPURI (Sistem Informasi Pengelolaan Irigasi). Aplikasi ini menjadi media nasional dalam pengelolaan data, pelacakan progres, dan verifikasi program irigasi secara digital dan real time.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh jajaran pemerintah daerah dapat memahami secara menyeluruh mekanisme pengusulan, serta berkomitmen aktif dalam mendukung pelaksanaan program irigasi yang efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di wilayah masing-masing.