Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak

Sejumlah pegawai Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I mengikuti Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Formasi Tahun 2024 dan Pelantikan Pejabat Fungsional Tertentu yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Kementerian Pekerjaan Umum pada Rabu (22/7). Kegiatan berlangsung secara hybrid, dengan pelaksanaan luring di Kementerian PU, Jakarta, serta diikuti secara daring oleh para peserta yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen SDA di berbagai wilayah Indonesia, termasuk BWS Kalimantan I.

Prosesi dipimpin oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Arnold Aristoteles, yang dalam amanatnya menegaskan bahwa sumpah yang telah diucapkan merupakan komitmen yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Seluruh PNS diharapkan siap mengemban tugas di mana pun ditempatkan, menjunjung tinggi disiplin, serta menunjukkan kinerja nyata sebagai aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas.

Bagi pegawai BWS Kalimantan I yang mengikuti prosesi tersebut, momentum ini menjadi awal pengabdian untuk terus mengemban amanah dengan dedikasi dan integritas. Melalui pengambilan sumpah dan pelantikan ini, diharapkan para PNS dan pejabat fungsional yang telah dikukuhkan dapat terus meningkatkan kompetensi serta memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang andal dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak melaksanakan kegiatan pemeliharaan berkala di Desa Sungai Malaya, Kabupaten Kubu Raya. Sungai ini memiliki posisi strategis karena berada di kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten Mempawah dan Kota Pontianak, sehingga keberadaannya berperan penting dalam menjaga kelancaran sistem aliran air di wilayah tersebut. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air untuk memastikan fungsi sungai tetap optimal dalam mendukung keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pemeliharaan dilakukan sepanjang 4.200 meter dengan fokus pada pembersihan sedimen, gulma, dan material lain yang berpotensi menghambat aliran air. Langkah ini bertujuan mengurangi potensi sedimentasi dan mencegah terjadinya penyumbatan alur sungai, sehingga kapasitas sungai dalam mengalirkan air dapat kembali optimal. Dengan aliran yang lebih lancar, fungsi utama sungai sebagai jalur pengaliran air dapat dipertahankan untuk mendukung keseimbangan tata air di kawasan sekitarnya.

Kegiatan pemeliharaan ini juga menjadi salah satu upaya mitigasi bencana, baik dalam menghadapi musim hujan maupun musim kemarau. Aliran sungai yang terjaga diharapkan mampu mengurangi risiko banjir akibat meluapnya air saat curah hujan tinggi. Di sisi lain, ketersediaan air yang lebih baik selama musim kemarau turut membantu menekan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan di wilayah Kubu Raya serta kawasan sekitarnya.

Melalui kegiatan ini, BWS Kalimantan I Pontianak terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur sumber daya air melalui operasi dan pemeliharaan yang berkesinambungan. Selain mendukung pengendalian banjir dan mitigasi karhutla, pemeliharaan Sungai Malaya Cabang Kiri juga menjadi langkah nyata dalam menjaga kualitas lingkungan dan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap berbagai tantangan hidrometeorologi. Keberhasilan upaya ini diharapkan dapat terus didukung oleh partisipasi masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah maupun material yang dapat menghambat aliran air.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I menerima audiensi dari Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada Selasa (21/07) di Aula Kapuas, Kantor BWS Kalimantan I Pontianak. Audiensi tersebut dihadiri oleh Kepala BWS Kalimantan I beserta jajaran, serta perwakilan Dinas PUPR Kabupaten Kayong Utara, Pemerintah Desa Pangkalan Buton, BPD Pangkalan Buton, Pengurus Air Desa Pangkalan Buton, dan didampingi UPT Air Bersih Kabupaten Kayong Utara.

Pertemuan ini membahas permohonan dari pihak desa terkait pengelolaan sarana dan prasarana air baku sebagai tindak lanjut Serah Terima Operasi dan Pemeliharaan (STOP) Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam audiensi tersebut, para peserta menyampaikan berbagai permasalahan dan masukan mengenai pengelolaan aset yang telah terbangun agar keberlanjutan pemanfaatannya dapat terus mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Kayong Utara.

Melalui audiensi ini, BWS Kalimantan I menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan infrastruktur sumber daya air. Kolaborasi yang baik diharapkan mampu menghasilkan pengelolaan aset yang optimal sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten Kayong Utara.

Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (BWS Kalimantan I) tengah melaksanakan pembangunan jalan inspeksi pada Daerah Irigasi Rawa (D.I.R.) Teluk Bayur di Kabupaten Kubu Raya sebagai upaya meningkatkan keandalan jaringan irigasi dalam mendukung produktivitas pertanian. Pekerjaan yang saat ini masih dalam tahap pembangunan tersebut berada pada jaringan irigasi yang melayani areal pertanian seluas 1.418,82 hektare.

Pembangunan jalan inspeksi dilaksanakan untuk mendukung kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi agar dapat berjalan lebih efektif. Keberadaan jalan inspeksi juga akan mempermudah akses petugas dalam melakukan pemantauan, perawatan, serta penanganan apabila terjadi gangguan pada jaringan irigasi.

Selain mendukung pengelolaan jaringan irigasi, jalan inspeksi juga memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya petani. Akses yang lebih baik akan memudahkan mobilitas menuju lahan pertanian, pengangkutan hasil panen, serta distribusi sarana produksi pertanian sehingga aktivitas pertanian dapat berlangsung lebih efisien.

Melalui pembangunan ini, BWS Kalimantan I berkomitmen untuk terus memperkuat infrastruktur sumber daya air yang mendukung pelayanan irigasi dan ketahanan pangan. Diharapkan, keberadaan jalan inspeksi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya.

Menghadapi potensi El Nino yang diperkirakan akan meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I terus memperkuat berbagai langkah kesiapsiagaan di wilayah Kalimantan Barat. Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan air tetap terjaga, mengurangi dampak kekeringan, serta mendukung penanganan karhutla melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

Sebagai bentuk kesiapan di lapangan, BWS Kalimantan I telah menyiapkan posko-posko siaga yang tersebar di sejumlah wilayah kerja. Posko tersebut menjadi pusat koordinasi dalam memantau kondisi sumber daya air, menerima laporan dari lapangan, serta mempercepat respons apabila terjadi kondisi darurat. Selain itu, pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan maupun rawan karhutla terus diperbarui sebagai dasar dalam menentukan langkah antisipasi yang tepat.

Tidak hanya itu, BWS Kalimantan I juga menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi potensi El Nino, di antaranya menjaga ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara optimal, mengurangi risiko kekeringan dan karhutla, memperkuat koordinasi institusional dan lintas sektor, serta meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemantauan kondisi hidrologi secara berkala. Kesiapan tersebut turut didukung oleh personel serta aset tanggap darurat yang siap dikerahkan apabila diperlukan guna mendukung penanganan di lapangan.

Menghadapi El Nino membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, BWS Kalimantan I mengajak masyarakat untuk bersama-sama menggunakan air secara bijak, menjaga kebersihan sungai dan saluran air, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Melalui kesiapsiagaan, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat, diharapkan dampak El Nino di Kalimantan Barat dapat diminimalkan sehingga masyarakat tetap memperoleh manfaat dari sumber daya air yang berkelanjutan.