Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I memfasilitasi sekaligus turut menyosialisasikan ketentuan perizinan pemanfaatan sumber daya air melalui paparan materi dalam Rapat Koordinasi Pengurusan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (IPSDA) bagi PDAM/Perumda Air Minum se-Kalimantan Barat yang diinisiasi oleh PDAM dan dilaksanakan di Aula Sungai Kapuas, Kantor BWS Kalimantan I pada Kamis (05/03). Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran PD PERPAMSI Kalimantan Barat, perwakilan PDAM dari berbagai kabupaten/kota, serta instansi terkait seperti Kantor Pertanahan, DPMPTSP, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan konsultan pendamping pengurusan IPSDA.

Ketua PD PERPAMSI Kalimantan Barat, Jane E. Wuysang, menyampaikan apresiasi kepada BWS Kalimantan I yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut. Ia juga menekankan pentingnya percepatan pengurusan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (IPSDA) mengingat batas waktu pengajuan izin akan berakhir pada 31 Maret 2026.

Sementara itu, Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid, dalam sambutan dan arahannya sekaligus membuka kegiatan menyampaikan bahwa BWS Kalimantan I siap membantu memfasilitasi dan mengoordinasikan proses pengurusan izin. Ia juga mendorong seluruh PDAM untuk menyampaikan progres serta kendala yang dihadapi sebagai bahan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Dalam kesempatan tersebut, BWS Kalimantan I memaparkan ketentuan jangka waktu permohonan perizinan di bidang sumber daya air sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pengguna sumber daya air yang belum memiliki izin dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Paparan tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi, di mana turut muncul usulan agar di tingkat nasional disusun standar operasional prosedur (SOP) terpadu terkait perizinan pengusahaan sumber daya air agar proses ke depan lebih terintegrasi dan tidak menimbulkan multitafsir di daerah. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh PDAM di Kalimantan Barat dapat segera menuntaskan pengurusan IPSDA guna mendukung keberlanjutan pelayanan air minum bagi masyarakat.

Suasana Aula Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat pada Kamis (19/02) berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi dalam Rapat Koordinasi Upaya Percepatan dan Pencapaian Target Swasembada Pangan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Keputusan Menteri Pertanian RI tentang Penanggung Jawab Swasembada Pangan Berkelanjutan sekaligus langkah percepatan pelaksanaan program di daerah.

Rakor ini dihadiri Pj Swasembada Pangan Kalbar Asmarhansyah, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, jajaran Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian, Dinas TPH Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, perwakilan Perum BULOG Kalbar, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) Wilayah Kalbar, BPS, BMKG, serta unsur satgas dan tenaga ahli Kementerian Pertanian.

Dalam arahannya, Asmarhansyah menegaskan bahwa swasembada pangan berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada peningkatan pendapatan serta semangat petani untuk terus giat bertanam. Komitmen, sinergi, dan kerja sama lintas sektor menjadi kunci utama dalam mewujudkan target tersebut di Kalimantan Barat.

Pada sesi paparan, Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid menyampaikan rencana rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi tahun 2026 guna mendukung produktivitas pertanian. Ia berharap koordinasi ini mampu melahirkan terobosan nyata dan berdampak langsung bagi petani, sehingga swasembada pangan berkelanjutan di Kalimantan Barat dapat tercapai melalui kerja bersama dan langkah yang terencana. Melalui sinergi yang semakin kuat antar pemangku kepentingan, rapat ini menjadi pijakan penting untuk memperkokoh kemandirian pangan daerah serta meningkatkan kesejahteraan petani di Kalimantan Barat secara berkelanjutan.

Dalam upaya menjaga semangat kebersamaan dan profesionalisme di bidang keairan, para ahli dan praktisi yang tergabung dalam Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) terus memperkuat perannya melalui forum musyawarah. Organisasi profesi yang mewadahi para pakar teknik hidraulik dan pengelolaan sumber daya air ini kembali melaksanakan Musyawarah Cabang HATHI Kalimantan Barat pada Kamis (12/02) di Aula Kapuas, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Pontianak.

Forum tersebut menjadi ruang refleksi atas perjalanan organisasi sekaligus ajang merumuskan langkah strategis ke depan. Berbagai agenda dibahas, mulai dari laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya, penyusunan rencana kerja, hingga penguatan struktur organisasi agar semakin adaptif dan responsif terhadap tantangan pengelolaan sumber daya air. Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan pemilihan Ketua dan kepengurusan baru HATHI Kalimantan Barat periode 2026–2029 sebagai bagian dari proses regenerasi dan kesinambungan kepemimpinan.

Dalam sambutannya, Kepala Balai menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya musyawarah cabang sebagai wadah kolaborasi dan pertukaran gagasan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara institusi pemerintah dan organisasi profesi dalam menghadirkan rekomendasi teknis yang inovatif dan berkualitas guna mendukung pembangunan sumber daya air di Kalimantan Barat.

Ketua HATHI Kalimantan Barat yang baru terpilih menyatakan komitmennya untuk membangun organisasi yang lebih solid, adaptif, dan profesional melalui perencanaan program yang terarah dan berbasis Indeks Kinerja Utama (IKU). Dengan semangat musyawarah, transparansi, dan tanggung jawab bersama, hasil forum ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi peningkatan kapasitas anggota serta kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan sektor keairan di Kalimantan Barat.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I menerima kunjungan dari KPP Pratama Pontianak, Kementerian Keuangan, pada (11/2) di Kantor BWS Kalimantan I, Pontianak. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BWS Kalimantan I beserta jajaran. Dalam kunjungan tersebut, KPP Pratama Pontianak menyampaikan apresiasi kepada BWS Kalimantan I atas capaian penerimaan pajak tahun 2025. BWS Kalimantan I tercatat sebagai salah satu satuan kerja dengan pencapaian penerimaan pajak terbesar di wilayah Kalimantan Barat.

Pencapaian ini menjadi bukti komitmen BWS Kalimantan I dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui pengelolaan anggaran dan kewajiban perpajakan yang tertib, transparan, serta akuntabel. Melalui kunjungan ini, diharapkan sinergi antara BWS Kalimantan I dan Kementerian Keuangan, khususnya KPP Pratama Pontianak, semakin kuat dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang profesional dan berintegritas.

Pencapaian ini mencerminkan komitmen BWS Kalimantan I dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui pengelolaan anggaran dan kewajiban perpajakan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Melalui kunjungan ini, diharapkan sinergi antara BWS Kalimantan I dan Kementerian Keuangan, khususnya KPP Pratama Pontianak, semakin kuat dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang profesional dan berintegritas.

Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (BWS Kalimantan I) menerima kunjungan dan melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara pada Selasa (10/02) di Kantor BWS Kalimantan I, Pontianak. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BWS Kalimantan I beserta jajaran dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara. Koordinasi membahas aspek penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, serta pemeliharaan infrastruktur air baku sebagai aset sumber daya air yang berperan langsung dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, BWS Kalimantan I menekankan pentingnya pengelolaan sumber-sumber air baku secara profesional dan berkelanjutan, khususnya terhadap infrastruktur yang saat ini masih menjadi aset BWS Kalimantan I. Pengelolaan yang optimal diharapkan dapat menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekaligus menjaga fungsi infrastruktur agar tetap andal dalam jangka panjang.

Koordinasi ini juga memperkuat sinergisitas antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan Kementerian Pekerjaan Umum melalui BWS Kalimantan I dalam pengelolaan air bersih dan daerah irigasi. Pengelolaan irigasi yang baik memberikan manfaat nyata bagi sektor pertanian, meningkatkan produktivitas lahan, serta mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah.

Melalui diskusi yang dilakukan, kedua pihak memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai potensi sumber daya air dan sektor pertanian di Kabupaten Kayong Utara, sekaligus langkah strategis yang perlu ditempuh untuk mengoptimalkan pemanfaatannya secara berimbang antara kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Sebagai tindak lanjut, BWS Kalimantan I akan mendorong penguatan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, termasuk proses serah terima pengelolaan infrastruktur air baku yang akan dituangkan dalam penandatanganan kesepakatan perjanjian antara Bupati Kayong Utara dan Kepala BWS Kalimantan I, serta pendampingan teknis guna memastikan pengelolaan aset berjalan optimal dan berkelanjutan.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I, M. Tahid, melaksanakan kegiatan monitoring pekerjaan pembangunan pengaman pantai di Kabupaten Sambas, tepatnya di Kecamatan Paloh, Desa Matang Danau. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan perencanaan serta memenuhi aspek mutu, fungsi, dan manfaat bagi masyarakat pesisir.

Bangunan pengaman pantai yang ditinjau berupa seawall yang dibangun secara bertahap. Pada tahun 2020, pembangunan pengaman pantai telah dilaksanakan sepanjang 0,05 kilometer, kemudian dilanjutkan pada tahun 2021 dengan panjang penanganan mencapai 0,4 kilometer. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya pengendalian abrasi dan perlindungan wilayah pesisir di Desa Matang Danau.

Ke depan, pembangunan pengaman pantai di lokasi tersebut direncanakan akan dilanjutkan pada tahun 2026 guna memperkuat perlindungan kawasan pesisir secara berkelanjutan. Melalui kegiatan monitoring ini, BWS Kalimantan I menegaskan komitmennya dalam mengawal pembangunan infrastruktur sumber daya air dan pantai agar hasilnya optimal serta memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat dari risiko kerusakan wilayah pesisir.