Mengawali hari kerja pasca libur panjang Hari Raya Idulfitri 1447 H, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (BWSK I) menggelar apel pagi perdana yang dirangkaikan dengan kegiatan halal bihalal di halaman kantor, Senin (30/03). Seluruh jajaran pegawai hadir dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, dilanjutkan dengan tradisi salam-salaman sebagai wujud saling memaafkan dan mempererat silaturahmi.

Bertindak sebagai pembina apel, Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid, menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 H serta permohonan maaf lahir dan batin. Ia berharap momentum ini menjadi titik awal untuk kembali ke fitrah, sekaligus memperkuat keikhlasan dan semangat dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak seluruh pegawai untuk kembali menyelaraskan langkah dan fokus pada pelaksanaan tugas ke depan. Momentum pascalibur diharapkan menjadi awal yang baik untuk memperkuat semangat kerja, meningkatkan kedisiplinan, serta membangun sinergi antarpegawai dalam menghadapi berbagai tantangan pekerjaan.

Selain itu, seluruh jajaran didorong untuk lebih aktif mempublikasikan capaian pekerjaan agar manfaatnya dapat dirasakan dan diketahui masyarakat luas. Menutup arahannya, Kepala Balai mengingatkan pentingnya kesiapan dokumen kontraktual secara tertib dan tepat waktu. Lebih dari itu, momen kebersamaan ini diharapkan dapat terus menjaga kehangatan, mempererat hubungan antarsesama, dan menjadi penyemangat dalam menjalani aktivitas kerja ke depan.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak yang dipimpin oleh Kepala Balai bersama jajaran menggelar Rapat Koordinasi Mitigasi Kekeringan, Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), serta Kekurangan Air Baku dan Air Minum pada Jumat (27/03) di kantor BWS Kalimantan I. Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas PU Kabupaten Kubu Raya, BPBD Kubu Raya, serta perwakilan BPBPK Kalimantan Barat sebagai tindak lanjut arahan Menteri Pekerjaan Umum dalam menghadapi potensi kemarau panjang dan fenomena El Nino di wilayah Kabupaten Kubu Raya dan sekitarnya.

Dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah tantangan utama dalam penanganan kekeringan dan karhutla, di antaranya keterbatasan sumber air untuk pemadaman serta minimnya tampungan air di beberapa wilayah permukiman seperti Ambawang. BPBPK Kalimantan Barat melalui bidang Cipta Karya turut menyampaikan dukungan penanganan melalui mobilisasi air bersih menggunakan truk tangki serta penyediaan sarana sanitasi darurat. Di sisi lain, kondisi kekeringan juga berdampak pada menurunnya fungsi parit yang seharusnya berperan sebagai penghambat penjalaran api sekaligus sumber air pemadaman.

Melalui koordinasi ini, seluruh pihak menyepakati pentingnya kolaborasi dalam menentukan titik prioritas penanganan berdasarkan aspek lingkungan, sosial-ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Dukungan sarana seperti distribusi air bersih ke masyarakat serta penyediaan fasilitas darurat terus dioptimalkan. Dengan langkah terpadu ini, diharapkan upaya mitigasi dapat berjalan lebih efektif dalam menekan risiko karhutla dan dampaknya.

Dalam suasana kebersamaan pasca perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 H, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I turut mengikuti kegiatan Halal Bihalal bertajuk Silaturahmi dan Sapa Balai yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada Kamis (26/03). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Unit Organisasi serta Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Balai di seluruh Indonesia secara daring, dengan jajaran BWS Kalimantan I mengikuti dari Aula Kapuas bersama Kepala Balai dan pegawai.

Partisipasi dalam kegiatan ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan antarpegawai sekaligus memperkuat koordinasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti yang menyapa seluruh jajaran balai secara langsung dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan.

Dalam arahannya, Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa momentum Halal Bihalal perlu dimaknai sebagai penguat komitmen dalam menjalankan tugas. “Pekerjaan yang kita lakukan bukan sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk ibadah, sehingga pelayanan kepada masyarakat harus terus berjalan secara optimal tanpa henti,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti turut mendorong seluruh jajaran untuk menjaga kekompakan, meningkatkan profesionalisme, serta mampu beradaptasi dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini juga menghadirkan sesi interaksi antara pimpinan dan perwakilan balai yang berlangsung secara terbuka dan konstruktif. Melalui momentum ini, BWS Kalimantan I berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat sinergi, serta menghadirkan pelayanan yang optimal dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I memfasilitasi sekaligus turut menyosialisasikan ketentuan perizinan pemanfaatan sumber daya air melalui paparan materi dalam Rapat Koordinasi Pengurusan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (IPSDA) bagi PDAM/Perumda Air Minum se-Kalimantan Barat yang diinisiasi oleh PDAM dan dilaksanakan di Aula Sungai Kapuas, Kantor BWS Kalimantan I pada Kamis (05/03). Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran PD PERPAMSI Kalimantan Barat, perwakilan PDAM dari berbagai kabupaten/kota, serta instansi terkait seperti Kantor Pertanahan, DPMPTSP, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan konsultan pendamping pengurusan IPSDA.

Ketua PD PERPAMSI Kalimantan Barat, Jane E. Wuysang, menyampaikan apresiasi kepada BWS Kalimantan I yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut. Ia juga menekankan pentingnya percepatan pengurusan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (IPSDA) mengingat batas waktu pengajuan izin akan berakhir pada 31 Maret 2026.

Sementara itu, Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid, dalam sambutan dan arahannya sekaligus membuka kegiatan menyampaikan bahwa BWS Kalimantan I siap membantu memfasilitasi dan mengoordinasikan proses pengurusan izin. Ia juga mendorong seluruh PDAM untuk menyampaikan progres serta kendala yang dihadapi sebagai bahan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Dalam kesempatan tersebut, BWS Kalimantan I memaparkan ketentuan jangka waktu permohonan perizinan di bidang sumber daya air sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pengguna sumber daya air yang belum memiliki izin dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Paparan tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi, di mana turut muncul usulan agar di tingkat nasional disusun standar operasional prosedur (SOP) terpadu terkait perizinan pengusahaan sumber daya air agar proses ke depan lebih terintegrasi dan tidak menimbulkan multitafsir di daerah. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh PDAM di Kalimantan Barat dapat segera menuntaskan pengurusan IPSDA guna mendukung keberlanjutan pelayanan air minum bagi masyarakat.

Suasana Aula Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat pada Kamis (19/02) berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi dalam Rapat Koordinasi Upaya Percepatan dan Pencapaian Target Swasembada Pangan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Keputusan Menteri Pertanian RI tentang Penanggung Jawab Swasembada Pangan Berkelanjutan sekaligus langkah percepatan pelaksanaan program di daerah.

Rakor ini dihadiri Pj Swasembada Pangan Kalbar Asmarhansyah, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, jajaran Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian, Dinas TPH Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, perwakilan Perum BULOG Kalbar, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) Wilayah Kalbar, BPS, BMKG, serta unsur satgas dan tenaga ahli Kementerian Pertanian.

Dalam arahannya, Asmarhansyah menegaskan bahwa swasembada pangan berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada peningkatan pendapatan serta semangat petani untuk terus giat bertanam. Komitmen, sinergi, dan kerja sama lintas sektor menjadi kunci utama dalam mewujudkan target tersebut di Kalimantan Barat.

Pada sesi paparan, Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid menyampaikan rencana rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi tahun 2026 guna mendukung produktivitas pertanian. Ia berharap koordinasi ini mampu melahirkan terobosan nyata dan berdampak langsung bagi petani, sehingga swasembada pangan berkelanjutan di Kalimantan Barat dapat tercapai melalui kerja bersama dan langkah yang terencana. Melalui sinergi yang semakin kuat antar pemangku kepentingan, rapat ini menjadi pijakan penting untuk memperkokoh kemandirian pangan daerah serta meningkatkan kesejahteraan petani di Kalimantan Barat secara berkelanjutan.

Dalam upaya menjaga semangat kebersamaan dan profesionalisme di bidang keairan, para ahli dan praktisi yang tergabung dalam Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) terus memperkuat perannya melalui forum musyawarah. Organisasi profesi yang mewadahi para pakar teknik hidraulik dan pengelolaan sumber daya air ini kembali melaksanakan Musyawarah Cabang HATHI Kalimantan Barat pada Kamis (12/02) di Aula Kapuas, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Pontianak.

Forum tersebut menjadi ruang refleksi atas perjalanan organisasi sekaligus ajang merumuskan langkah strategis ke depan. Berbagai agenda dibahas, mulai dari laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya, penyusunan rencana kerja, hingga penguatan struktur organisasi agar semakin adaptif dan responsif terhadap tantangan pengelolaan sumber daya air. Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan pemilihan Ketua dan kepengurusan baru HATHI Kalimantan Barat periode 2026–2029 sebagai bagian dari proses regenerasi dan kesinambungan kepemimpinan.

Dalam sambutannya, Kepala Balai menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya musyawarah cabang sebagai wadah kolaborasi dan pertukaran gagasan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara institusi pemerintah dan organisasi profesi dalam menghadirkan rekomendasi teknis yang inovatif dan berkualitas guna mendukung pembangunan sumber daya air di Kalimantan Barat.

Ketua HATHI Kalimantan Barat yang baru terpilih menyatakan komitmennya untuk membangun organisasi yang lebih solid, adaptif, dan profesional melalui perencanaan program yang terarah dan berbasis Indeks Kinerja Utama (IKU). Dengan semangat musyawarah, transparansi, dan tanggung jawab bersama, hasil forum ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi peningkatan kapasitas anggota serta kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan sektor keairan di Kalimantan Barat.