Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I menggelar Sidang Pleno I Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Kapuas dengan mengangkat isu strategis fenomena “Godzilla” El Nino di Kalimantan Barat pada Jumat (08/05) di Aula Kapuas, Kantor BWS Kalimantan I. Kegiatan diawali dengan laporan Ketua Panitia, Nurmansyah, dan dihadiri oleh anggota TKPSDA WS Kapuas serta para pemangku kepentingan terkait pengelolaan sumber daya air di Kalimantan Barat.

Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembahasan fenomena Godzilla El Nino penting dilakukan sebagai upaya menghadapi potensi dampak kekeringan dan karhutla di Kalimantan Barat. Ia berharap forum ini dapat menghasilkan strategi yang tepat dalam menghadapi fenomena tersebut. Sementara itu, Perwakilan Ketua Harian TKPSDA WS Kapuas, Rini Haryani, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota TKPSDA yang hadir serta berharap hasil diskusi dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengelolaan sumber daya air di Kalimantan Barat. Pada kesempatan tersebut, ia juga secara resmi membuka Sidang Pleno I TKPSDA WS Kapuas.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi dari dua narasumber. Fanni Aditya dari Stasiun Klimatologi II Provinsi Kalimantan Barat memaparkan proyeksi cuaca ekstrem dan anomali iklim di Kalimantan Barat, sementara Judan dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan strategi mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi dampak kekeringan serta risiko karhutla di Kalimantan Barat. Dalam forum tersebut turut dibahas prediksi musim kemarau tahun 2026 yang diperkirakan lebih panjang dan kering akibat pengaruh El Nino, serta tingginya potensi karhutla di kawasan lahan gambut Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Ketapang, Kubu Raya, dan sekitarnya.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rekomendasi isu strategis fenomena “Godzilla” El Nino yang dipimpin oleh Komisi Konservasi Sumber Daya Air. Melalui Sidang Pleno I TKPSDA WS Kapuas dan rekomendasi yang dihasilkan, diharapkan sinergi antarinstansi dan para pemangku kepentingan semakin kuat dalam mendukung upaya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi dampak perubahan iklim di Kalimantan Barat.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I menggelar diskusi laporan pendahuluan kegiatan Review Desain dan Penyusunan Dokumen Lingkungan Drainase Utama Kota Pontianak di Aula Kapuas BWS Kalimantan I Pontianak bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kota Pontianak (7/5/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mendukung perencanaan sistem drainase perkotaan yang terpadu dan berwawasan lingkungan guna pengendalian banjir di Kota Pontianak.

Diskusi tersebut dihadiri oleh PPK Perencanaan dan Program, Al Dirga Akbarsadhana, didampingi Kepala Seksi Keterpaduan, Novizar Adiyansyah, serta perwakilan perangkat daerah terkait. Dalam pembahasannya, kegiatan difokuskan pada hasil analisis awal yang telah dilakukan oleh konsultan, meliputi review data dan studi terdahulu yang berkaitan dengan sistem drainase Kota Pontianak serta identifikasi awal kondisi lapangan.

Al Dirga Akbarsadhana menyampaikan bahwa diskusi ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman awal mengenai sasaran kegiatan, rencana kerja, dan metode pelaksanaan sehingga produk yang dihasilkan nantinya dapat diterapkan secara optimal dan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Melalui pekerjaan ini, diharapkan tersusun desain dan kebijakan yang mampu mengurangi debit banjir, memperkecil luas genangan, serta mempersingkat durasi banjir di Kota Pontianak.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I menerima kunjungan kerja Anggota Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, di Kantor BWS Kalimantan I, Kamis (7/5). Kunjungan ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta para kepala balai dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid, memaparkan sejumlah usulan prioritas bidang sumber daya air (SDA) di Kalimantan Barat. Usulan tersebut meliputi penguatan tebing kritis di Sungai Brembang, Sungai Itik, Parit Haji Husin, dan Sungai Kakap, pembangunan pengaman pantai di Desa Sungai Jawi, Kabupaten Ketapang, serta peningkatan jaringan irigasi DI Tanjung Saleh dan DI Tanjung Bunga di Kabupaten Kubu Raya.

Selain itu, BWS Kalimantan I juga menyampaikan rencana pembangunan Air Siap Minum Berbasis Masyarakat (ABSAH) Tahun Anggaran 2026 pada 32 lokasi di Kabupaten Kubu Raya.

Sejumlah usulan kegiatan tersebut sebagian telah terakomodasi dalam rencana pendanaan Tahun Anggaran 2025 dan 2026. Sementara itu, beberapa usulan lainnya masih berada pada tahap reviu desain dan pembahasan lanjutan.

Melalui kunjungan kerja ini, BWS Kalimantan I berharap sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, serta seluruh unit kerja Kementerian PU di Kalimantan Barat dapat terus diperkuat guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I mendampingi Anggota DPR RI Komisi V, Syarief Abdullah Alkadrie, dalam kunjungan kerja ke kawasan Pasar Senggol Alas Kusuma, Kabupaten Kubu Raya pada Senin (27/04). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air (SDA) yang berkelanjutan, bersama Bupati Kubu Raya dan para Kepala Balai Kementerian Pekerjaan Umum di Provinsi Kalimantan Barat.

Kehadiran DPR RI dan Kementerian PU menunjukkan dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dalam kesempatan tersebut, Syarief Abdullah Alkadrie menyoroti kondisi sungai yang mengalami penyempitan dan sedimentasi sehingga menghambat aliran air menuju Sungai Kapuas, sehingga diperlukan penanganan melalui normalisasi sungai.

BWS Kalimantan I berkomitmen mendukung upaya tersebut melalui perencanaan dan pendampingan teknis. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur berjalan optimal, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan potensi pariwisata di Kabupaten Kubu Raya.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I mendampingi Anggota Komisi V DPR RI, Boyman Harun, dalam kegiatan peninjauan lapangan di kawasan Jalan Parit Haji Husin I, Kota Pontianak, pada Rabu (22/04). Peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi parit yang menjadi urat nadi kawasan tersebut, sekaligus meninjau titik-titik yang kerap terdampak banjir. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam merespons keluhan masyarakat terkait genangan yang masih sering terjadi di wilayah tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Boyman Harun menyampaikan bahwa pembangunan turap di Parit Haji Husin I akan segera direalisasikan dan menjadi prioritas penanganan. Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan turap guna mengurangi risiko banjir yang selama ini terjadi, sehingga ke depan tidak ada lagi genangan yang mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya di kawasan Parit Haji Husin I. Langkah ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi lingkungan sekitar sekaligus meningkatkan kenyamanan warga.

Sementara itu, Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid menjelaskan bahwa kawasan Parit Haji Husin I memang mengalami banjir secara rutin, dengan frekuensi minimal tiga kali dalam setahun. Kondisi tersebut memberikan dampak yang cukup luas, baik terhadap kehidupan sosial maupun aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, BWS Kalimantan I menyatakan komitmennya untuk mendukung dan memprioritaskan pembangunan turap sebagai langkah percepatan penanganan banjir, sehingga permasalahan yang selama ini dirasakan masyarakat dapat segera tertangani secara lebih optimal.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I turut ambil bagian dalam Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional Tahun 2026 yang digelar di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (16/4). Kegiatan ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Djamari Chaniago, serta dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan pimpinan lembaga terkait.

Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq, pimpinan BNPB dan BMKG, serta Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bersama jajaran Forkopimda Kalimantan Barat. Kehadiran berbagai unsur ini mencerminkan kuatnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman Karhutla.

Dalam arahannya, Menko Polhukam menegaskan pentingnya kesiapsiagaan yang berkelanjutan dan tidak hanya bersifat seremonial. Perhatian pemerintah terhadap penanggulangan bencana Karhutla dinilai sangat besar, sehingga capaian yang telah diraih perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui koordinasi yang solid antar seluruh pihak. Kalimantan Barat juga disoroti sebagai wilayah dengan potensi Karhutla yang cukup tinggi sehingga membutuhkan langkah pencegahan yang lebih optimal dan terintegrasi.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, BWS Kalimantan I terus berperan aktif dalam mendukung pengelolaan sumber daya air, khususnya dalam menjaga ketersediaan air di wilayah rawan sebagai langkah mitigasi Karhutla. Partisipasi dalam apel kesiapsiagaan ini menjadi wujud komitmen BWS Kalimantan I untuk terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menghadapi musim kemarau dan meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan di tahun 2026.