Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I turut ambil bagian dalam Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional Tahun 2026 yang digelar di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (16/4). Kegiatan ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Djamari Chaniago, serta dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan pimpinan lembaga terkait.

Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq, pimpinan BNPB dan BMKG, serta Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bersama jajaran Forkopimda Kalimantan Barat. Kehadiran berbagai unsur ini mencerminkan kuatnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman Karhutla.

Dalam arahannya, Menko Polhukam menegaskan pentingnya kesiapsiagaan yang berkelanjutan dan tidak hanya bersifat seremonial. Perhatian pemerintah terhadap penanggulangan bencana Karhutla dinilai sangat besar, sehingga capaian yang telah diraih perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui koordinasi yang solid antar seluruh pihak. Kalimantan Barat juga disoroti sebagai wilayah dengan potensi Karhutla yang cukup tinggi sehingga membutuhkan langkah pencegahan yang lebih optimal dan terintegrasi.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, BWS Kalimantan I terus berperan aktif dalam mendukung pengelolaan sumber daya air, khususnya dalam menjaga ketersediaan air di wilayah rawan sebagai langkah mitigasi Karhutla. Partisipasi dalam apel kesiapsiagaan ini menjadi wujud komitmen BWS Kalimantan I untuk terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menghadapi musim kemarau dan meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan di tahun 2026.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Strategi Mitigasi dan Penanggulangan yang diselenggarakan secara daring pada Senin (13/04), sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan dalam pengelolaan sumber daya air di tingkat nasional. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan menghadapi musim kemarau tahun 2026, khususnya untuk mengantisipasi dampak musim kemarau panjang yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.

Rapat koordinasi tersebut diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh Plh. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Adenan Rasyid, yang menegaskan pentingnya penguatan mitigasi terpadu melalui perencanaan yang komprehensif dan kolaboratif. Ia juga menekankan perlunya pemantauan intensif terhadap ketersediaan air, pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai langkah antisipatif, kesiapsiagaan sarana dan prasarana, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna memastikan respons yang cepat, tepat, dan efektif dalam menghadapi dinamika kondisi di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, BWS Kalimantan I mengikuti seluruh rangkaian pembahasan secara aktif bersama para peserta dari berbagai instansi, meskipun kegiatan dilaksanakan secara daring. Forum ini menjadi wadah strategis untuk berbagi informasi, menyelaraskan langkah, serta memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya mitigasi dan penanggulangan dampak musim kemarau.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah konkret yang tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan bersama serta memperkuat ketahanan sektor sumber daya air dalam menghadapi potensi dampak musim kemarau panjang tahun 2026.

BWS Kalimantan I melalui SNVT PJSA melaksanakan penandatanganan kontrak paket-paket supervisi pembangunan pada Selasa (07/04) di Aula Putussibau. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan tertib, terukur, serta memenuhi aspek teknis dan administrasi.

Paket supervisi yang ditandatangani mencakup berbagai kegiatan strategis, di antaranya supervisi pembangunan pengaman pantai di Desa Matang Danau, Kabupaten Sambas, serta supervisi perkuatan tebing pada sejumlah lokasi seperti Drainase Utama Kota Pontianak, Sungai Raya Dalam dan Sungai Itik di Kabupaten Kubu Raya, Sungai Pinoh di Kabupaten Melawi, hingga Sungai Jawi di Kota Pontianak.

Melalui peran supervisi, diharapkan setiap tahapan pembangunan dapat terpantau dengan baik sehingga kualitas pekerjaan tetap terjaga, penyelesaian tepat waktu, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan dan Program melaksanakan penandatanganan kontrak sejumlah paket pekerjaan di Aula Kapuas pada Selasa (07/04). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan tahap perencanaan dalam mendukung pelaksanaan program sumber daya air yang lebih terarah dan efektif di Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun paket pekerjaan yang dikontrakkan meliputi Pemutakhiran Peta Daerah Irigasi Kewenangan Pusat Provinsi Kalimantan Barat, Review Desain dan Penyusunan Dokumen Lingkungan Drainase Utama Kota Pontianak, serta Desain Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Pimpinan Komplek Kabupaten Sambas. Ketiga paket ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif sebagai dasar pelaksanaan konstruksi yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dalam sambutan dan arahannya, Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid, menekankan bahwa setiap kontrak yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pekerjaan serta konsistensi terhadap komitmen yang telah dibangun sejak awal. Selain itu, seluruh pihak yang terlibat diminta untuk bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui penandatanganan kontrak ini, BWS Kalimantan I berharap proses perencanaan dapat berjalan optimal sehingga mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sumber daya air di Kalimantan Barat secara tepat mutu, tepat waktu, dan berkelanjutan.

Mengawali hari kerja pasca libur panjang Hari Raya Idulfitri 1447 H, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (BWSK I) menggelar apel pagi perdana yang dirangkaikan dengan kegiatan halal bihalal di halaman kantor, Senin (30/03). Seluruh jajaran pegawai hadir dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, dilanjutkan dengan tradisi salam-salaman sebagai wujud saling memaafkan dan mempererat silaturahmi.

Bertindak sebagai pembina apel, Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid, menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 H serta permohonan maaf lahir dan batin. Ia berharap momentum ini menjadi titik awal untuk kembali ke fitrah, sekaligus memperkuat keikhlasan dan semangat dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak seluruh pegawai untuk kembali menyelaraskan langkah dan fokus pada pelaksanaan tugas ke depan. Momentum pascalibur diharapkan menjadi awal yang baik untuk memperkuat semangat kerja, meningkatkan kedisiplinan, serta membangun sinergi antarpegawai dalam menghadapi berbagai tantangan pekerjaan.

Selain itu, seluruh jajaran didorong untuk lebih aktif mempublikasikan capaian pekerjaan agar manfaatnya dapat dirasakan dan diketahui masyarakat luas. Menutup arahannya, Kepala Balai mengingatkan pentingnya kesiapan dokumen kontraktual secara tertib dan tepat waktu. Lebih dari itu, momen kebersamaan ini diharapkan dapat terus menjaga kehangatan, mempererat hubungan antarsesama, dan menjadi penyemangat dalam menjalani aktivitas kerja ke depan.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak yang dipimpin oleh Kepala Balai bersama jajaran menggelar Rapat Koordinasi Mitigasi Kekeringan, Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), serta Kekurangan Air Baku dan Air Minum pada Jumat (27/03) di kantor BWS Kalimantan I. Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas PU Kabupaten Kubu Raya, BPBD Kubu Raya, serta perwakilan BPBPK Kalimantan Barat sebagai tindak lanjut arahan Menteri Pekerjaan Umum dalam menghadapi potensi kemarau panjang dan fenomena El Nino di wilayah Kabupaten Kubu Raya dan sekitarnya.

Dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah tantangan utama dalam penanganan kekeringan dan karhutla, di antaranya keterbatasan sumber air untuk pemadaman serta minimnya tampungan air di beberapa wilayah permukiman seperti Ambawang. BPBPK Kalimantan Barat melalui bidang Cipta Karya turut menyampaikan dukungan penanganan melalui mobilisasi air bersih menggunakan truk tangki serta penyediaan sarana sanitasi darurat. Di sisi lain, kondisi kekeringan juga berdampak pada menurunnya fungsi parit yang seharusnya berperan sebagai penghambat penjalaran api sekaligus sumber air pemadaman.

Melalui koordinasi ini, seluruh pihak menyepakati pentingnya kolaborasi dalam menentukan titik prioritas penanganan berdasarkan aspek lingkungan, sosial-ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Dukungan sarana seperti distribusi air bersih ke masyarakat serta penyediaan fasilitas darurat terus dioptimalkan. Dengan langkah terpadu ini, diharapkan upaya mitigasi dapat berjalan lebih efektif dalam menekan risiko karhutla dan dampaknya.