Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I mendampingi Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, dalam kegiatan reses kerja di Kabupaten Kubu Raya pada Rabu (17/12). Kegiatan ini difokuskan pada peninjauan sejumlah lokasi yang direncanakan menjadi titik pembangunan turap sebagai upaya pengamanan tebing sungai.

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri oleh Bupati Kubu Raya serta para Kepala Balai Kementerian Pekerjaan Umum di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat. Kehadiran DPR RI bersama Kementerian PU menjadi bentuk dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Peninjauan lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi tebing sungai yang berpotensi mengalami erosi dan abrasi. Dalam kesempatan tersebut, BWS Kalimantan I memaparkan kondisi eksisting sungai, tingkat kerawanan kerusakan tebing, serta rencana teknis penanganan yang akan dilaksanakan secara bertahap.

Syarief Abdullah Alkadrie menegaskan pentingnya penataan kawasan bersejarah di Kubu Raya, termasuk masjid dan keraton, agar menjadi prioritas pembangunan. Ia mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan infrastruktur dan revitalisasi kawasan bersejarah dapat berjalan seiring untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata setempat.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I melalui Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan (Satker OP) melaksanakan kegiatan Evaluasi Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahap I Tahun Anggaran 2025 pada Rabu (17/12), bertempat di Hotel Novotel. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas TPM selama tahun berjalan sekaligus melakukan penyempurnaan laporan kegiatan guna memperkuat pelaksanaan Program P3-TGAI di lapangan.

Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua Panitia, Sumalianto, yang menyampaikan bahwa evaluasi TPM merupakan bagian penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Selanjutnya, Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan, Fadiah, menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi melalui Zoom. Dalam arahannya, Fadiah menegaskan bahwa Tim Pendamping Masyarakat (TPM) merupakan ujung tombak pelaksanaan Program P3-TGAI di lapangan, serta berharap seluruh TPM dapat menyelesaikan laporan kegiatan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi serta Desk Evaluasi dan Penyusunan Laporan Program P3-TGAI Tahap I Tahun Anggaran 2025. Sesi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman teknis sekaligus pendampingan langsung kepada TPM dalam proses evaluasi dan penyempurnaan laporan kegiatan.

Melalui kegiatan evaluasi ini, diharapkan sinergi antara TPM, masyarakat, dan BWS Kalimantan I dapat terus ditingkatkan guna mendukung pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berkelanjutan serta memberikan manfaat optimal bagi sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I melakukan koordinasi dengan Gubernur Kalimantan Barat beserta jajaran pada Rabu (10/12) di Kantor Gubernur Kalimantan Barat untuk membahas isu strategis terkait penanganan banjir rob, dukungan terhadap swasembada pangan, serta penyediaan air baku. Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh para Kepala Balai di lingkungan Kementerian PU wilayah Kalimantan Barat, sebagai upaya memperkuat sinergi antarinstansi di lingkungan PU.

Dalam pertemuan tersebut, BWS Kalimantan I memaparkan kondisi kawasan pesisir yang kerap terdampak banjir rob, termasuk penanganan yang telah berjalan dan rencana lanjutan untuk meminimalisir dampak terhadap permukiman dan infrastruktur vital. Selain itu, penguatan jaringan irigasi juga menjadi perhatian sebagai bagian dari dukungan terhadap program swasembada pangan di Kalimantan Barat.

Pembahasan turut menyoroti kebutuhan penyediaan air baku yang semakin meningkat seiring perkembangan wilayah perkotaan. BWS Kalimantan I dan Gubernur Kalimantan Barat sepakat memperkuat kolaborasi dalam pengembangan sistem penyediaan air baku yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan harapan agar koordinasi ini dapat mempercepat realisasi program prioritas yang memberi dampak langsung bagi masyarakat. Melalui koordinasi ini, BWS Kalimantan I meneguhkan komitmennya untuk terus menjadi garda terdepan dalam pengelolaan sumber daya air yang aman, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I melaksanakan monitoring dan evaluasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahap I dan Tahap II di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Minggu (07/12).

Kegiatan ini bertujuan mendukung program swasembada pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui optimalisasi jaringan irigasi. Monitoring dilakukan di beberapa lokasi P3A, antara lain P3A Tani Camar di Desa Sungai Pelang, P3A Bakau Maju di Desa Sungai Bakau, serta P3A Sumber Makmur di Desa Sungai Kinjil. Pada Tahap I, terdapat 15 lokasi di Kabupaten Ketapang dan 61 lokasi di Kabupaten Kayong Utara. Sementara itu, Tahap II mencakup 13 lokasi di Kabupaten Kayong Utara dan 16 lokasi di Kabupaten Ketapang yang seluruhnya dikelola oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Sebagian besar lokasi menunjukkan progres positif. Untuk Tahap I, pekerjaan telah hampir merata mencapai 100%, sedangkan Tahap II masih berlangsung dengan target penyelesaian penuh pada bulan Desember. Kegiatan ini juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Penerapan pola padat karya tunai memberikan dampak ekonomi bagi desa melalui terbukanya lapangan kerja sementara.

Melalui pelaksanaan P3-TGAI, jaringan irigasi diharapkan berfungsi lebih optimal, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Sumber Daya Air dan BWS Kalimantan I dalam mengembangkan sistem irigasi yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Peninjauan bersama Wali Kota Pontianak, Dinas PU Kota, dan Gubernur Kalbar untuk memperkuat koordinasi dan langkah mitigasi di kawasan rawan genangan.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I melakukan peninjauan lapangan di dua kawasan terdampak banjir rob, yakni Komplek YUKA di Kelurahan Sungai Beliung dan Kelurahan Tambelan Sampit, pada Selasa (09/12). Peninjauan ini dilaksanakan bersama Wali Kota Pontianak, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak, serta turut dihadiri Gubernur Kalimantan Barat sebagai bentuk percepatan koordinasi di lapangan.

Banjir rob yang melanda wilayah Pontianak sejak Senin malam dipicu oleh Kondisi Pasang Air Laut Tinggi dan hujan. Kondisi tersebut menyebabkan air masuk ke permukiman warga, menggenangi area daratan terutama di kawasan yang memiliki topografi rendah dan saluran yang terhubung langsung ke badan sungai. Genangan yang terjadi berdampak pada aktivitas harian masyarakat serta kondisi lingkungan sekitar.

Dalam peninjauan ini, tim BWS Kalimantan I mengamati kondisi genangan secara langsung dan mencatat situasi di lapangan, termasuk sebaran air dan area-area yang tergenang. Pengamatan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai kondisi banjir rob di kedua lokasi yang terdampak.

Data hasil peninjauan akan menjadi dasar bagi BWS Kalimantan I dalam melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Pemerintah Kota Pontianak guna memperkuat respons penanganan banjir rob. Melalui sinergi lintas instansi, diharapkan langkah mitigasi yang dirumuskan dapat lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan genangan.

Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (BWSK I) bersama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menggelar rapat gabungan membahas program irigasi, air baku, dan pengelolaan aset pada Senin (08/12). BWSK I menekankan pentingnya percepatan usulan Program Sipuri serta penyelarasan data irigasi, mengingat kondisi jaringan irigasi di Kayong Utara yang masih sangat terbatas. BWSK I juga melaporkan progres rehabilitasi jaringan dan pelaksanaan P3-TGAI sebagai dukungan peningkatan produksi pertanian.

Dalam pembahasan air baku, BWSK I menyoroti penataan tiga aset—Mandi Bintang, Sungai Buluh, dan Meledang/Melinsum—serta menawarkan solusi efisiensi operasional melalui pemanfaatan panel surya. BWSK I turut mendorong percepatan usulan proyek air baku prioritas seperti Pelaban dan Umpung agar dapat memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat.

Isu pengamanan pantai dan pemeliharaan sungai juga menjadi perhatian, terutama abrasi di Siduk serta sedimentasi pada Sungai Matan. BWSK I menanggapi usulan normalisasi Sungai Benawa dan perlunya penyusunan dokumen perencanaan pengerukan sungai sebagai langkah mitigasi.

Sebagai tindak lanjut, BWSK I dan Pemkab Kayong Utara sepakat memperkuat koordinasi teknis, sinkronisasi data, serta mendorong pembentukan Komisi Irigasi dan SK Pola Tanam. Isu yang memerlukan keputusan lebih lanjut akan dikawal melalui koordinasi lintas sektor dan pemerintah pusat.