BWS Kalimantan I Gelar Sosialisasi BJPSDA dan Pelaporan Perizinan SDA, Dorong Tertib Pemanfaatan Air Melalui Pemahaman Regulasi Perizinan dan Kontribusi Pengelolaan Sumber Daya Air

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I menyelenggarakan Sosialisasi Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) dan Pelaporan Perizinan Sumber Daya Air pada Senin s.d Selasa, 24–25 November 2025 di Aula Kapuas, Kantor BWS Kalimantan I Pontianak. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan BPJN Provinsi Kalbar, BPBPK Provinsi Kalbar, BPD Provinsi Kalbar, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalbar, Dinas PU Prov Kalbar, KSOP Kelas I Pontianak, GAPKI Kalbar, serta para narasumber dan peserta sosialisasi.

Acara diawali dengan laporan ketua panitia, Yosef Iwan, yang menyampaikan tujuan pelaksanaan sosialisasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman terkait perizinan dan mekanisme BJPSDA bagi para pemanfaat air.

Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid, memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka acara secara resmi. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya kesadaran bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air serta kewajiban setiap pemanfaat air untuk memiliki izin dan memberikan kontribusi sesuai ketentuan.

Selama dua hari kegiatan, peserta menerima materi dari dua pemateri BWS Kalimantan I yang membahas aspek teknis BJPSDA dan pelaporan perizinan. Sosialisasi dilengkapi dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai penerapan regulasi di lapangan.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat tertib perizinan dan meningkatkan kepatuhan para pemanfaat air dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

BWS Kalimantan I Gelar Gerakan Sungai Bersih Peringati Hari Bakti PU ke-80

Dalam rangka Hari Bakti PU ke-80, BWS Kalimantan I melaksanakan Gerakan Sungai Bersih berupa pembersihan tanaman akuatik di Sungai Angkasa Pura 2 pada Jumat (22/11). Kegiatan ini diikuti oleh Bupati Kubu Raya, jajaran Kementerian PU, unsur Forkopimda, perangkat daerah, pimpinan perguruan tinggi, serta Komunitas Peduli Sungai Sangsakha. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Satker Operasi dan Pemeliharaan, Fadiah, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kebersihan sungai sebagai bagian dari penguatan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Bupati Kubu Raya, Sujiwo, turut memberikan arahan singkat mengenai urgensi menjaga ekosistem sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat. Beliau mengapresiasi peran Kementerian PU melalui BWS Kalimantan I yang secara rutin mendorong kegiatan pelestarian sungai dan mengajak seluruh peserta untuk menjadikan aksi bersih sungai sebagai gerakan bersama.

Kegiatan Gerakan Sungai Bersih kemudian dibuka secara resmi oleh Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid. Dalam arahannya, beliau menyampaikan bahwa momentum Hari Bakti PU ke-80 menjadi pengingat untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap sungai sebagai aset vital daerah. Aksi bersih sungai ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan antusiasme tinggi dari seluruh peserta yang terlibat, mulai dari jajaran pegawai BWS Kalimantan I, pemerintah daerah, komunitas lokal, hingga masyarakat sekitar. Melalui kerja bersama, area bantaran sungai berhasil dibersihkan dari tumpukan sampah permukaan, sekaligus meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya menjaga kualitas lingkungan sungai.

Sebagai penutup, BWS Kalimantan I menegaskan komitmennya untuk terus mendorong aksi nyata dalam pelestarian sungai melalui kegiatan yang konsisten dan berkelanjutan. Semangat Hari Bakti PU ke-80 diharapkan menjadi energi positif bagi seluruh pihak untuk menjaga sungai sebagai sumber kehidupan dan warisan bersama bagi generasi mendatang.

BWS Kalimantan I Lakukan Monev Jaringan Irigasi Air Tanah di Singkawang, Dorong Produktivitas Pertanian

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) Pekerjaan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) Tahun Anggaran 2025 di Kota Singkawang pada Kamis (13/11). Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan kualitas pembangunan infrastruktur sumber daya air sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional.

Monev difokuskan pada progres pembangunan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sungai Rasau, sepanjang 1,2 kilometer, yang diproyeksikan mampu melayani hingga 15 hektare lahan pertanian. Kehadiran jaringan irigasi ini diharapkan meningkatkan kemudahan akses air bagi petani, sehingga aliran air dapat berjalan lebih lancar, teratur, dan berkelanjutan.

Optimalisasi Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil monev di lapangan, sebagian besar lokasi menunjukkan progres yang positif, didukung oleh partisipasi aktif masyarakat setempat.

BWS Kalimantan I menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur sumber daya air agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh para petani, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan dan kemandirian pangan daerah.

BWS Kalimantan I Dampingi Komisi V DPR RI Tinjau Pembangunan Turap Sungai Jawi dan Rencana Normalisasi Muara Kakap

Balai Wilayah Sungai Kalimantan I mendampingi Anggota DPR RI Komisi V, Yuliansyah, dalam rangkaian kunjungan lapangan untuk memastikan kelancaran berbagai pekerjaan penanganan sungai di Kalimantan Barat.

Kunjungan dimulai di Kecamatan Pontianak Barat, meninjau progres pembangunan turap Sungai Jawi yang saat ini sedang dikerjakan sepanjang 639 meter. Bersama Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, rombongan melihat langsung kondisi lapangan, struktur turap, serta kualitas pekerjaan di beberapa titik. Kawasan ini dikenal memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi sehingga penguatan tebing menjadi langkah penting untuk meningkatkan keamanan warga dan mendukung pengendalian banjir.

Selanjutnya, rombongan bergerak menuju Kabupaten Kubu Raya untuk meninjau rencana normalisasi sungai dari Pal 9 hingga Muara Kakap. Dalam dialog bersama tim teknis dan tokoh masyarakat setempat, dibahas kebutuhan penanganan pendangkalan, peningkatan kapasitas aliran, serta upaya pencegahan banjir terutama pada musim hujan.

BWS Kalimantan I menyambut baik dukungan Komisi V DPR RI dalam pengawasan dan percepatan penanganan infrastruktur sumber daya air. Sinergi lintas lembaga ini menjadi dorongan penting untuk menghadirkan pembangunan yang aman, tepat sasaran, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat di kawasan tepi sungai.

Rapat Koordinasi BWSK I dan DPR RI Komisi V : Upaya Bersama Penanganan Titik Rawan Banjir di Pontianak dan Kubu Raya

Upaya bersama digencarkan untuk memperkuat drainase utama, meningkatkan efektivitas pintu air dan pompa, serta mempercepat penanganan titik rawan banjir di Pontianak dan Kubu Raya.


Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I menghadiri Rapat Koordinasi Teknis yang diprakarsai oleh Anggota DPR RI Komisi V, Yuliansyah, untuk membahas pengelolaan drainase utama di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan berlangsung di Kantor BWS Kalimantan I Pontianak pada Jumat (14/11), dengan dihadiri pula perwakilan Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, serta Dinas Pekerjaan Umum dari kedua daerah.

Dalam arahannya, Yuliansyah menegaskan bahwa penanganan banjir di Pontianak dan Kubu Raya membutuhkan langkah terpadu dan percepatan intervensi pada sejumlah titik kritis. Ia menekankan pentingnya pembangunan dan optimalisasi pintu air serta pompa untuk mengantisipasi curah hujan tinggi dan kondisi pasang surut. Menurutnya, sinergi teknis bersama BWS Kalimantan I sangat penting agar infrastruktur pengendali banjir dapat berfungsi maksimal dan memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid, memaparkan kondisi drainase di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, termasuk tantangan sedimentasi, penyempitan saluran, serta gangguan utilitas. Ia juga menyampaikan progres pembangunan dan pemeliharaan yang telah dilakukan BWS Kalimantan I, serta rencana kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang difokuskan pada peningkatan infrastruktur drainase dan pengendalian banjir.

Sebagai penutup, rapat ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan drainase dan banjir. Melalui kerja sama yang lebih terstruktur, penyusunan prioritas penanganan yang jelas, serta tindak lanjut teknis di lapangan, seluruh pihak berharap upaya mitigasi banjir di Pontianak dan Kubu Raya dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi keselamatan serta kenyamanan masyarakat.

BWS Kalimantan I Dampingi Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Pesisir Mempawah

Mempawah, 12 November 2025 — Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I mendampingi Anggota DPR RI Komisi V, Yuliansyah, dalam kunjungan kerja meninjau abrasi pantai di Kecamatan Bakau Besar, Kabupaten Mempawah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperhatikan kondisi pesisir yang mengalami kerusakan akibat abrasi dan berdampak pada kehidupan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Kepala BWS Kalimantan I, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah, serta jajaran teknis terkait. Rombongan meninjau langsung lokasi abrasi yang semakin meluas dan mengancam permukiman warga. DPR RI Komisi V mendorong adanya langkah penanganan terpadu antara pemerintah pusat dan daerah agar kawasan pesisir Mempawah dapat terlindungi.

Selain melakukan peninjauan, rombongan juga berdialog dengan masyarakat setempat untuk mendengarkan aspirasi dan masukan mengenai kebutuhan penanganan abrasi. Warga berharap adanya pembangunan tanggul penahan ombak dan penanaman mangrove sebagai langkah perlindungan jangka panjang bagi kawasan pesisir.

Melalui pendampingan ini, BWS Kalimantan I menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam menangani permasalahan abrasi di Kalimantan Barat. Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan Kementerian PU dalam menjaga kelestarian lingkungan, keberlanjutan sumber daya air, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.