Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (BWSK I) Pontianak hadir mendukung pelaksanaan Gerakan Menanam Padi Serentak dalam rangka Pencapaian Swasembada Pangan Nasional yang digelar di Balai Benih Induk (BBI) Padi, Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, pada Jumat (05/09).

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid, Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar, BRMP Kalimantan Barat, Perum Bulog Kanwil Kalbar, BPTP Pontianak, DPKPP Mempawah, Brigade Pangan, penyuluh lapangan, POPT, kelompok tani setempat, serta stakeholder terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas TPH Kalbar Ir. Florentinus Anum, M.Si menyampaikan bahwa gerakan menanam padi serentak ini merupakan upaya untuk meningkatkan produksi beras daerah sekaligus berkontribusi terhadap target swasembada pangan nasional. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung, terutama kelompok tani dan masyarakat yang telah bekerja keras untuk meningkatkan produksi pertanian di Kalimantan Barat.

Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan Kementan RI, Dr. A. Musyafak, S.P., M.P. menambahkan bahwa Luas Tambah Tanam (LTT) di Kalimantan Barat mengalami peningkatan signifikan sebesar 22,06%, melebihi target nasional sebesar 20%. Peningkatan ini juga diikuti oleh luas panen yang naik sebesar 12% dan diproyeksikan terus meningkat hingga akhir tahun. Pendampingan, monitoring, dan evaluasi kegiatan disebut menjadi kunci keberhasilan pencapaian swasembada pangan, ditunjang dengan pemenuhan kebutuhan pupuk dan penyelesaian berbagai permasalahan di lapangan.

Melalui kegiatan ini, BWS Kalimantan I Pontianak menegaskan dukungannya terhadap program swasembada pangan nasional dengan memastikan ketersediaan air pertanian melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air. Peran infrastruktur perairan menjadi faktor krusial agar lahan tetap optimal, mendukung produktivitas pertanian, dan menjamin keberlanjutan hasil panen.

Gerakan Menanam Padi Serentak diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi beras di Kalimantan Barat, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat kemandirian pangan bangsa. Sinergi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat bersama BWS Kalimantan I menjadi langkah nyata dalam mewujudkan cita-cita swasembada pangan nasional.

Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak melaksanakan monitoring Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada D.I./D.I.R Kewenangan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat (Paket 1) di Daerah Irigasi Rawa (DIR) Jungkat Komplek, Kabupaten Mempawah, pada Sabtu (30/08). Tim meninjau hasil pekerjaan sekaligus penerapan system planning dengan metode tanam kompak, di mana petani melakukan kesepakatan sebelum menanam serentak guna mengurangi risiko hama. Setelah sebelumnya gagal tanam akibat banjir, kini sawah di kawasan ini telah berhasil panen berkat normalisasi jaringan yang telah dilakukan. Kegiatan ini dihadiri Kepala BWSK I, M. Tahid, bersama Kepala Seksi Pelaksanaan, Adib Lathiful Huda, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa, Dita Widyo Putro.

Dalam dialog yang dilakukan, Kepala Desa mengusulkan pembangunan pintu air di Sungai Air Hitam, dinding penahan tanah, serta bendung / tanggul untuk mencegah intrusi air asin. Usulan ini dinilai mendesak mengingat terdapat ±68 hektare sawah yang berada dekat kawasan air asin / muara sungai.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BWSK I, M. Tahid, menjelaskan terkait usulan turap dan tanggul, Kepala BWSK I menegaskan opsi tersebut belum dapat direalisasikan. Namun, dapat dipertimbangkan pembangunan saluran kolektor untuk mengendalikan intrusi air asin sekaligus memudahkan suplai air tawar ke lahan pertanian, yang akan dikaji lebih lanjut melalui studi teknis.

Untuk mendukung system planning, koordinasi dengan Poktan dan Kepala Desa perlu terus diperkuat agar sesuai dengan budaya setempat. Selain itu, disampaikan dalam paket pekerjaan ini pentingnya dilakukan penyusunan manual Operasi dan Pemeliharaan (O&P) pintu air, serta pelaksanaan running test yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara (BA) bersama stakeholder terkait. Kepala BWSK I juga meminta PPK Irigasi dan Rawa melakukan pendataan ulang pengamat lapangan untuk memperkuat pengawasan jaringan.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, desa, dan petani, sistem irigasi di DIR Jungkat Komplek diharapkan berfungsi optimal serta mendukung ketahanan dan swasembada pangan berkelanjutan di Kalimantan Barat.
 

Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak hari ini, pada Rabu (27/08), menerima kunjungan Konsultasi dari Komisi II DPRD Kabupaten Bengkayang. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari agenda resmi DPRD Bengkayang yang membidangi perekonomian dan pembangunan, khususnya terkait program pengelolaan dan pemeliharaan irigasi di Kalimantan Barat.

Bertempat di Kantor BWS Kalimantan I Pontianak, rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Bengkayang melakukan diskusi dan koordinasi bersama jajaran BWSK I. Pembahasan difokuskan pada upaya peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air, dukungan terhadap swasembada pangan, serta keberlanjutan pengelolaan jaringan irigasi.

Melalui forum ini, BWS Kalimantan I menyampaikan berbagai program dan kegiatan yang sedang berjalan, sekaligus menerima masukan langsung dari DPRD Bengkayang. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat melalui BWSK I dengan pemerintah daerah, dalam mendukung pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkayang serta Kalimantan Barat pada umumnya.

Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (BWSK I) pada Selasa (26/08) menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) Pertanian Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid, baik daring melalui zoom meeting maupun luring di Aula BWS Kalimantan I, resmi dibuka oleh Kepala BWSK I, M. Tahid.

Rapat ini menghadirkan arahan dari PJ Swasembada Pangan Kalimantan Barat, Akhmad Musyafak, S.P., M.P., yang menekankan pentingnya penanganan prioritas pada saluran irigasi. Ia menyampaikan bahwa saluran dengan sedimen tebal dan tidak efektif harus segera diselesaikan, sementara saluran yang tidak menjadi prioritas dapat ditunda. Ia juga menambahkan bahwa kebutuhan pintu air dan saluran sudah diperhitungkan agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. Untuk itu, kolaborasi antara PU dan Pertanian perlu terus diperkuat sehingga hasilnya dapat terlihat signifikan. Pesan dari Menteri Pertanian juga disampaikan agar langkah percepatan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan produksi pertanian.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BWSK I, M. Tahid, memberikan arahan mengenai pentingnya sinkronisasi data antarinstansi. Ia menilai kesesuaian data menjadi kunci dalam efektivitas perencanaan. Selain itu, BWSK I juga mengharapkan adanya rencana pola tanam dari masing-masing dinas guna meningkatkan efektivitas penanaman, sehingga produksi panen dapat didorong dalam rangka mendukung pencapaian swasembada pangan.

Rangkaian rapat turut diisi dengan sesi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan LTT serta irigasi bersama perwakilan kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat. Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan sinergi antara sektor PUPR dan Pertanian semakin kuat sehingga percepatan LTT dapat berjalan efektif demi tercapainya swasembada pangan di Kalimantan Barat.
 

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak melaksanakan Pemantauan dan Telaah Lapangan pada rehabilitasi saluran dan pintu air irigasi di Daerah Irigasi Rawa (DIR) di Kabupaten Kubu Raya, pada Sabtu (23/08).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BWS Kalimantan I Pontianak, M. Tahid, bersama Kepala Seksi Pelaksanaan, Adib Lathiful Huda, Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan SDA, Yosef Iwan Setiawan, serta PPK OP SDA III, Sumalianto. Monitoring dilakukan untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan spesifikasi, tepat sasaran, serta mendukung peningkatan produktivitas pertanian dalam program swasembada pangan.

M. Tahid menegaskan, pembangunan irigasi rawa difokuskan pada normalisasi saluran dan perbaikan pintu air. Normalisasi bermanfaat mengurangi genangan saat banjir / pasang sekaligus menyediakan air saat kering, sehingga pola tanam bisa meningkat dari sekali dalam setahun menjadi minimal dua kali dalam setahun. Perbaikan pintu air juga mendukung pengendalian banjir saat panen dan menambah sawah baru sekitar 70 hektare di DIR Teluk Bayur.

Ketua Kelompok Tani P3A Sidodadi menyambut baik pembangunan ini dan berharap keberadaan pintu air dapat meningkatkan hasil pertanian serta memperkuat komunikasi dengan pemerintah untuk mendukung keberlanjutan sektor pertanian.

Melalui kegiatan ini, BWS Kalimantan I Pontianak memastikan bahwa pembangunan infrastruktur sumber daya air tidak hanya memperhatikan aspek teknis, namun juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat, terutama petani di daerah rawa, sehingga tujuan peningkatan produksi pangan dapat tercapai.
 

Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (BWSK I) menghadiri kunjungan kerja Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, di Kabupaten Kubu Raya. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Balai BWSK I, M. Tahid, bersama Kepala Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA, Fadiah, serta Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA (KPISDA), Novizar. Kegiatan yang berlangsung di Praja Utama (Aula Bupati Kubu Raya) pada Kamis (21/8) ini mengangkat agenda utama terkait pembangunan infrastruktur dasar, khususnya layanan air minum.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyampaikan bahwa pertumbuhan wilayah Kubu Raya menuntut peningkatan pelayanan publik, mulai dari jalan, pendidikan, kesehatan, hingga akses air bersih. Ia menegaskan perlunya dukungan Komisi V DPR RI serta sinergi dengan Kementerian PU melalui peran BWSK I untuk menjawab kebutuhan tersebut. Sujiwo juga menekankan posisi strategis Kubu Raya sebagai penyangga ibu kota provinsi dan jalur penting nasional, sehingga perhatian pembangunan di daerah ini sangat krusial bagi kemajuan Kalimantan Barat.

Sementara itu, dalam sambutan dan arahannya, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menekankan bahwa ketersediaan air minum yang layak dan aman merupakan hak masyarakat yang wajib dijamin negara. Ia menyoroti masih adanya tantangan pelayanan air bersih di Kubu Raya, sekaligus mengarahkan agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR RI memperkuat sinergi dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air. Lasarus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari agenda reses DPR RI untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor. Melalui forum ini, diharapkan upaya bersama pemerintah pusat, daerah, dan DPR dapat mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya penyediaan layanan air bersih yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat Kubu Raya.