Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) Pekerjaan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) Tahun Anggaran 2025 di Kota Singkawang pada Kamis (13/11). Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan kualitas pembangunan infrastruktur sumber daya air sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional.

Monev difokuskan pada progres pembangunan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sungai Rasau, sepanjang 1,2 kilometer, yang diproyeksikan mampu melayani hingga 15 hektare lahan pertanian. Kehadiran jaringan irigasi ini diharapkan meningkatkan kemudahan akses air bagi petani, sehingga aliran air dapat berjalan lebih lancar, teratur, dan berkelanjutan.

Optimalisasi Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil monev di lapangan, sebagian besar lokasi menunjukkan progres yang positif, didukung oleh partisipasi aktif masyarakat setempat.

BWS Kalimantan I menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur sumber daya air agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh para petani, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan dan kemandirian pangan daerah.

Balai Wilayah Sungai Kalimantan I mendampingi Anggota DPR RI Komisi V, Yuliansyah, dalam rangkaian kunjungan lapangan untuk memastikan kelancaran berbagai pekerjaan penanganan sungai di Kalimantan Barat.

Kunjungan dimulai di Kecamatan Pontianak Barat, meninjau progres pembangunan turap Sungai Jawi yang saat ini sedang dikerjakan sepanjang 639 meter. Bersama Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, rombongan melihat langsung kondisi lapangan, struktur turap, serta kualitas pekerjaan di beberapa titik. Kawasan ini dikenal memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi sehingga penguatan tebing menjadi langkah penting untuk meningkatkan keamanan warga dan mendukung pengendalian banjir.

Selanjutnya, rombongan bergerak menuju Kabupaten Kubu Raya untuk meninjau rencana normalisasi sungai dari Pal 9 hingga Muara Kakap. Dalam dialog bersama tim teknis dan tokoh masyarakat setempat, dibahas kebutuhan penanganan pendangkalan, peningkatan kapasitas aliran, serta upaya pencegahan banjir terutama pada musim hujan.

BWS Kalimantan I menyambut baik dukungan Komisi V DPR RI dalam pengawasan dan percepatan penanganan infrastruktur sumber daya air. Sinergi lintas lembaga ini menjadi dorongan penting untuk menghadirkan pembangunan yang aman, tepat sasaran, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat di kawasan tepi sungai.

Upaya bersama digencarkan untuk memperkuat drainase utama, meningkatkan efektivitas pintu air dan pompa, serta mempercepat penanganan titik rawan banjir di Pontianak dan Kubu Raya.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I menghadiri Rapat Koordinasi Teknis yang diprakarsai oleh Anggota DPR RI Komisi V, Yuliansyah, untuk membahas pengelolaan drainase utama di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan berlangsung di Kantor BWS Kalimantan I Pontianak pada Jumat (14/11), dengan dihadiri pula perwakilan Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, serta Dinas Pekerjaan Umum dari kedua daerah.

Dalam arahannya, Yuliansyah menegaskan bahwa penanganan banjir di Pontianak dan Kubu Raya membutuhkan langkah terpadu dan percepatan intervensi pada sejumlah titik kritis. Ia menekankan pentingnya pembangunan dan optimalisasi pintu air serta pompa untuk mengantisipasi curah hujan tinggi dan kondisi pasang surut. Menurutnya, sinergi teknis bersama BWS Kalimantan I sangat penting agar infrastruktur pengendali banjir dapat berfungsi maksimal dan memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid, memaparkan kondisi drainase di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, termasuk tantangan sedimentasi, penyempitan saluran, serta gangguan utilitas. Ia juga menyampaikan progres pembangunan dan pemeliharaan yang telah dilakukan BWS Kalimantan I, serta rencana kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang difokuskan pada peningkatan infrastruktur drainase dan pengendalian banjir.

Sebagai penutup, rapat ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan drainase dan banjir. Melalui kerja sama yang lebih terstruktur, penyusunan prioritas penanganan yang jelas, serta tindak lanjut teknis di lapangan, seluruh pihak berharap upaya mitigasi banjir di Pontianak dan Kubu Raya dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi keselamatan serta kenyamanan masyarakat.

Mempawah, 12 November 2025 — Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I mendampingi Anggota DPR RI Komisi V, Yuliansyah, dalam kunjungan kerja meninjau abrasi pantai di Kecamatan Bakau Besar, Kabupaten Mempawah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperhatikan kondisi pesisir yang mengalami kerusakan akibat abrasi dan berdampak pada kehidupan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Kepala BWS Kalimantan I, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah, serta jajaran teknis terkait. Rombongan meninjau langsung lokasi abrasi yang semakin meluas dan mengancam permukiman warga. DPR RI Komisi V mendorong adanya langkah penanganan terpadu antara pemerintah pusat dan daerah agar kawasan pesisir Mempawah dapat terlindungi.

Selain melakukan peninjauan, rombongan juga berdialog dengan masyarakat setempat untuk mendengarkan aspirasi dan masukan mengenai kebutuhan penanganan abrasi. Warga berharap adanya pembangunan tanggul penahan ombak dan penanaman mangrove sebagai langkah perlindungan jangka panjang bagi kawasan pesisir.

Melalui pendampingan ini, BWS Kalimantan I menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam menangani permasalahan abrasi di Kalimantan Barat. Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan Kementerian PU dalam menjaga kelestarian lingkungan, keberlanjutan sumber daya air, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kubu Raya, 4 November 2025 – Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I melaksanakan Apel Siaga Bencana di Workshop Alat Berat Sungai Durian, Kabupaten Kubu Raya, pada Selasa (4/11/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari Apel Siaga Serentak yang digelar oleh Kementerian Pekerjaan Umum di seluruh provinsi di Indonesia, yang dipimpin langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum, Ir. Dody Hanggodo, dari Jakarta. Apel Siaga ini menjadi bentuk nyata kesiapsiagaan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dalam menghadapi musim penghujan dan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, khususnya di wilayah Kalimantan Barat. 

Dalam arahannya, Menteri Pekerjaan Umum, Ir. Dody Hanggodo, menegaskan pentingnya kolaborasi dan kesiapan infrastruktur menghadapi perubahan musim. > “Kita mungkin tidak bisa mengendalikan alam, tetapi kita bisa memastikan infrastruktur yang kita bangun mampu beradaptasi dan melindungi rakyat,” tegas Menteri Dody Hanggodo. Beliau juga menyampaikan tiga pilar utama kesiapsiagaan nasional, yaitu: 
1. Kesiapan infrastruktur dan keselamatan publik, 

2. Komando terpadu berbasis teknologi dan respons cepat, serta 

3. Pelayanan publik yang manusiawi dan berkelanjutan. 

Kesiapan Alat Berat dan Tim Satgas Dalam kegiatan ini, BWS Kalimantan I menegaskan komitmennya menjaga kesiapan penuh menghadapi potensi banjir di wilayah Kalimantan Barat. Sebanyak 34 unit alat berat dan kendaraan operasional disiagakan di Workshop Sungai Durian dan sejumlah titik lapangan lainnya, antara lain: excavator, amphibious dredger, dump truck, pompa air, perahu karet, dan chainsaw. Selain itu, disiapkan pula logistik penanganan banjir berupa 2.444 geobag, 4.490 bronjong, serta ratusan geobox untuk memperkuat tanggul darurat jika terjadi bencana. Personel Satgas Bencana BWS Kalimantan I yang terdiri dari teknisi alat berat, petugas operasi dan pemeliharaan, tenaga survei hidrologi, serta staf pendukung, disiagakan di lima titik utama rawan bencana: Kota Pontianak Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Mempawah Kota Singkawang Kabupaten Kapuas Hulu 

Sinergi Lintas Sektor Dalam upaya mitigasi dan tanggap darurat, BWS Kalimantan I juga memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, di antaranya BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, TNI/Polri, BASARNAS, serta pemerintah daerah. Selain itu, kerja sama antarbalai juga dilakukan dengan BWS Kalimantan II dan III untuk dukungan teknis dan pergerakan alat berat lintas wilayah sungai. Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid, S.T., M.P.P.M., menyampaikan bahwa seluruh personel siap bergerak cepat apabila terjadi kondisi darurat.  “Kami menyiapkan peralatan, logistik, dan personel yang siap siaga. Prinsip kami adalah tanggap, cepat, dan terpadu dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana,” ujar Tahid. 

Melalui pelaksanaan Apel Siaga Bencana ini, BWS Kalimantan I menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesiapsiagaan infrastruktur sumber daya air di Kalimantan Barat. Dengan semangat sinergi lintas sektor, kesiapan alat dan tim lapangan, serta arahan langsung dari Menteri Pekerjaan Umum, BWS Kalimantan I siap menjadi garda terdepan dalam mitigasi dan penanganan bencana hidrometeorologi di wilayahnya. 

 Kontributor: Tim Humas BWS Kalimantan I 

 Lokasi: Workshop Alat Berat Sungai Durian, Kubu Raya 

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I melalui TKPSDA menyelenggarakan Sidang Pleno III Tahun 2025 tentang pembahasan Revitalisasi Kelembagaan Sumber Daya Air di Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan yang berlangsung dua hari, Kamis s.d Jumat (30-31/10) diikuti oleh Perwakilan Pemerintah  dan Non-Pemerintah yang membidangi pengelolaan SDA.

Ketua Panitia, Yosef Iwan, menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh peserta dan berharap kegiatan berjalan lancar serta memberi manfaat bagi penguatan kelembagaan sumber daya air.

Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, M. Tahid, menekankan pentingnya memperjelas tugas dan peran antar kelembagaan agar koordinasi dan dukungan anggaran berjalan optimal. Ia juga mendorong lahirnya kesepahaman dan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya air di Kalimantan Barat.

Acara dibuka oleh perwakilan Ketua Harian TKPSDA WS Kapuas yang berharap forum ini menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan aplikatif bagi penguatan tata kelola sumber daya air. Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi dan diskusi yang membahas arah kebijakan, tantangan, serta langkah konkret revitalisasi kelembagaan di bidang sumber daya air.

Melalui sidang pleno ini, diharapkan terwujud sinergi dan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola sumber daya air di Kalimantan Barat, sebagai langkah penting menuju ketahanan air, kemandirian, dan swasembada pangan daerah.