Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (BWSK I) turut serta dalam kunjungan lapangan yang dilaksanakan oleh Direktur IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Setiawan Budi Cahyono, didampingi para pejabat yang turut hadir, pada Kamis (25/09) di Desa Punggur. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Agung, sebagai bentuk pengawalan dan pengamanan terhadap program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dan aset negara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, yaitu Anto Purwanto, serta Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Satker OPSDA), Fadiah, bersama jajaran.

Dalam kunjungan ini, rombongan meninjau progres pembangunan jaringan irigasi yang merupakan bagian dari program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2025. Lokasi kegiatan berada di P3A Loreta Raya, Daerah Irigasi Rawa  (D.I.R) Parit Jawi, dengan capaian pembangunan saat ini sudah mendekati 50 persen.

Jaringan irigasi yang dibangun merupakan kombinasi antara saluran beton pracetak dan saluran galian tanah, yang diharapkan dapat mendukung distribusi air secara lebih optimal bagi lahan pertanian di wilayah tersebut.

Direktur Setiawan Budi Cahyono menegaskan bahwa program P3-TGAI menjadi wujud nyata dukungan pemerintah bagi petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong terwujudnya swasembada pangan.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I melalui SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Penandatanganan Kontrak Pengadaan Material Pembangunan Drainase Utama Sungai Jawi yang berlokasi di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

Kegiatan ini diselenggarakan pada Selasa (23/09), bertempat di Aula Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak. Acara dihadiri oleh Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid, Kepala Seksi Pelaksanaan, Kepala SNVT PJSA Kalimantan I, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai, bersama unsur terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala BWSK I, M. Tahid, menyampaikan harapan agar pekerjaan ini dapat diselesaikan tepat waktu, tanpa kendala teknis maupun sosial, sehingga hasilnya benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Penandatanganan kontrak ini diharapkan menjadi langkah penting dalam memperlancar pembangunan infrastruktur sumber daya air di Kalimantan Barat. Kehadiran infrastruktur tersebut akan berperan dalam pengendalian banjir, menjaga lingkungan perkotaan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar Sungai Jawi.

Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (BWSK I) menerima kunjungan kerja Bupati Kabupaten Landak, Karolin Margret Natasa, pada Senin (23/09). Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis terkait pengelolaan sumber daya air, penanganan banjir, serta penguatan infrastruktur irigasi guna mendukung ketahanan pangan di Landak.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karolin menyampaikan kebutuhan perkuatan tebing Sungai Landak di titik intake Dusun Rayi, yang terdampak erosi dan menyebabkan perubahan bentuk sungai. Ia juga menyoroti pentingnya penanganan banjir di DAS Landak, termasuk usulan normalisasi sungai di Desa Amboyo Selatan yang kerap terdampak banjir. Selain itu, Bupati Karolin menekankan perlunya identifikasi lebih optimal terhadap potensi sumber air baku, serta percepatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah diusulkan melalui aplikasi SIPURI untuk menunjang program swasembada pangan.

Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid, menyambut baik masukan yang disampaikan Bupati Karolin dan menegaskan kesiapan pihaknya untuk menindaklanjuti melalui kajian teknis serta koordinasi lintas sektor.

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama antara BWS Kalimantan I dan Pemerintah Kabupaten Landak untuk memperkuat sinergi, menjaga komunikasi, serta memastikan setiap usulan yang dibahas dapat ditindaklanjuti demi kesejahteraan masyarakat Landak.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak, M. Tahid, melakukan tinjauan langsung ke lokasi kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), pada Jumat (19/09). Kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan langkah nyata percepatan pembangunan infrastruktur irigasi dalam rangka menunjang kemandirian dan mewujudkan swasembada pangan nasional, sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Pelaksanaan monitoring dilakukan di tiga kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Mempawah dengan 32 lokasi Daerah Irigasi/Daerah Irigasi Rawa (DI/DIR), Kabupaten Bengkayang sebanyak 11 lokasi, Kota Singkawang sebanyak 2 lokasi, serta Kabupaten Sambas sebanyak 39 lokasi.

M. Tahid menyampaikan bahwa melalui monitoring dan evaluasi ini, pembangunan irigasi harus benar-benar memberi manfaat bagi petani, mendukung keberhasilan panen, meningkatkan produksi padi, memperluas area tanam, serta memperkuat ketahanan pangan menuju swasembada.

Kontrak meliputi Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Itik di Kabupaten Kubu Raya serta Pembangunan Pengaman Pantai Desa Kinjil Pesisir di Kabupaten Ketapang.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I melalui SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Penandatanganan Kontrak Paket Pembangunan Perkuatan Tebing Drainase Utama Sungai Raya dan Pembangunan Pengaman Pantai Desa Kinjil Pesisir (Pantai Pecal), Kabupaten Ketapang, serta Paket Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya.

Kegiatan ini diselenggarakan pada Senin (22/09), bertempat di Aula Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak. Acara dihadiri oleh Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid, Kepala Seksi Pelaksanaan, Kepala SNVT PJSA Kalimantan I, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai, bersama unsur terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala BWSK I, M. Tahid, menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antar tim dalam pelaksanaan pekerjaan, terutama karena lokasi berada dekat dengan alam dan berpotensi menghadapi kendala. Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja optimal sehingga pekerjaan ini selesai tepat waktu di akhir tahun.

Melalui penandatanganan kontrak ini, diharapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air di Kalimantan Barat dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pengendalian banjir, perlindungan pantai, serta mendukung ketahanan wilayah.

Wamen PU Diana Kusumastuti meninjau Sungai Ambawang, sekaligus melihat langsung upaya pemeliharaan yang sudah dilakukan sepanjang 38 km. Kegiatan ini turut didampingi oleh Kepala BWSK I, M. Tahid, beserta jajaran. Langkah ini penting untuk menjaga kapasitas sungai, memperlancar aliran, dan mengurangi risiko banjir (17/09).

Di Sungai Ambawang, Wamen meninjau langsung kondisi sungai serta upaya pemeliharaan yang dilaksanakan BWSK I. Sejak 2024 hingga 2025, Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA BWSK I telah melakukan pemeliharaan berkala sepanjang 38 km, meliputi pembersihan gulma dan pengerukan sedimen. Upaya ini bertujuan menjaga kapasitas tampungan, memperlancar aliran, serta meminimalisir risiko banjir.

Wamen menegaskan pentingnya sinergi antar unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian PU di Provinsi Kalimantan Barat dalam setiap pekerjaan. Menurutnya, balai-balai teknis di lingkungan PU tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus saling berkolaborasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain itu, Wamen juga mengunjungi kawasan Makam Agung Kesultanan Pontianak di Kecamatan Pontianak Utara, yang pada tahun 2022 telah dilindungi dengan pembangunan turap sepanjang kurang lebih 100 meter oleh BWSK I. Perkuatan tebing ini memastikan situs bersejarah tetap terjaga dari ancaman erosi sekaligus mendukung revitalisasi kawasan makam. Kehadiran turap menjadi bentuk nyata sinergi antara pelestarian warisan budaya dengan pembangunan infrastruktur sumber daya air.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah pusat, balai teknis, dan pemerintah daerah semakin kuat dalam menjaga fungsi sungai, melindungi situs sejarah, serta mendukung ketahanan lingkungan bagi masyarakat.