Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak menggelar rapat koordinasi di Aula Kapuas dengan DPRD Kab. Ketapang dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat untuk membahas penanggulangan masalah abrasi yang semakin mengancam kawasan pesisir pantai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Rabu (08/01).

Rapat dan Koordinasi yang diadakan ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam mengatasi dampak abrasi yang semakin meluas, serta mencari solusi jangka panjang bagi masyarakat pesisir.

Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak, Pramono berharap pemerintah daerah setempat merencanakan desain yang disesuaikan dengan kearifan lokal agar dapat menonjolkan keistimewaan setempat yang berpotensi menjadi pusat wisata skala nasional.

Selain itu, juga membahas objek wisata yang paling berpotensi menunjang pariwisata menjadi rencana induk dalam program penanganan abrasi pantai agar menjadi program unggulan dalam mencapai target Pemerintah Daerah Setempat yang berkoordinasi Bersama Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak.

Kepala Seksi KPISDA Kalimantan I juga menambahkan, untuk kewenangan sungai dari pemerintah daaerah harus bersurat ke Kementerian PU mengingat WS di Kab. Ketapang merupakan kewenangan dari Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat untukk mengusulkan langsung ke Pusat agar setelah itu Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak dapat menindaklanjuti nya, jelas Novizar.

Rapat koordinasi ini menghasilkan komitmen bersama untuk mengatasi abrasi pantai dengan pendekatan yang terintegrasi, menggabungkan upaya perlindungan ekosistem, infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat.

Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak, Pramono, ST., Sp. PSDA, mendampingi Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., dalam tinjauan lokasi banjir yang melanda Desa Pancaroba, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan infrastruktur serta kesiapsiagaan bencana dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2024/2025, sekaligus memberikan bantuan pangan kepada masyarakat terdampak banjir.

Dalam tinjauan tersebut, PJ Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah bersama Balai Wilayah Sungai Kalimantan I telah melakukan langkah-langkah strategis dalam penanggulangan bencana. Salah satunya dengan pengerukan dan pembersihan sungai yang melintasi wilayah Desa Pancaroba. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daya tampung air sungai, agar tidak terjadi genangan yang lebih parah di masa depan, terutama jika curah hujan tinggi.

“BWS Kalimantan I telah melakukan pengerukan sepanjang 38 km di sungai yang ada di Desa Pancaroba. Langkah ini kami lakukan untuk memperbesar kapasitas aliran air, sehingga dapat mengurangi potensi banjir saat hujan deras. Kami juga akan memaksimalkan pengerjaan agar prosesnya cepat selesai,” ujar Pramono.

Tinjauan ini menjadi bagian dari upaya pemprov Kalbar dan instansi terkait dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, serta memastikan perjalanan yang aman dan nyaman selama periode Nataru mendatang.

Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak menggelar Rapat Penyampaian Arahan Akhir Tahun 2024 pada Jumat, 20 Desember 2024, bertempat di Aula Kapuas BWS Kalimantan I, Pontianak. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Pramono, yang memberikan arahan penting terkait berbagai aspek pekerjaan dan kinerja di akhir tahun.

Dalam kesempatannya, Pramono menekankan pentingnya penyelesaian segala pekerjaan dan laporan yang masih tertunda sebelum akhir tahun. Ia juga mengingatkan agar seluruh pegawai dapat meningkatkan disiplin dan profesionalisme dalam menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditetapkan.

“Saya harap seluruh pegawai dapat fokus pada penyelesaian pekerjaan yang masih tertunda. Tahun 2024 hampir berakhir, dan kita harus memastikan semua target tercapai dengan baik,” ungkap Pramono.

Selain itu, ia juga mengingatkan para pegawai untuk menggunakan media sosial dengan bijak, baik dalam konteks pribadi maupun pekerjaan. Ini penting untuk menjaga citra baik institusi serta meningkatkan profesionalisme dalam berinteraksi di dunia maya.

Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh pegawai serta ibu-ibu Paguyuban BWS Kalimantan I, yang turut meramaikan kegiatan tersebut. Dengan berakhirnya tahun 2024, BWS Kalimantan I berharap seluruh pegawai dapat berkomitmen lebih tinggi dalam menjalankan tugas, menyongsong tantangan dan pekerjaan baru yang akan datang di tahun 2025.

Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak, bersama dengan anggota Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, S.H., M.H., melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau dampak banjir yang melanda kawasan Sungai Pinyuh di Desa Galang, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Senin (16/12).

Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran langsung terkait kondisi banjir yang telah menggenangi kawasan tersebut. Wilayah Sungai Pinyuh, yang termasuk dalam daerah aliran sungai (DAS) Mempawah, merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk penanganan banjir. Namun, terkait dengan penanganan lebih lanjut, terutama untuk tanggap darurat, diperlukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Hal ini karena kawasan Desa Galang berada di zona kubah gambut yang rentan terhadap bencana alam, seperti banjir.

Dalam kunjungan tersebut, Syarief juga meminta agar koordinasi lebih lanjut dilakukan antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat setempat untuk mengatasi persoalan banjir ini secara menyeluruh. Sungai Pinyuh, yang memiliki fungsi dalam mengalirkan air dari hulu ke hilir, saat ini tengah menghadapi peningkatan volume air yang disebabkan oleh curah hujan tinggi dan kerusakan ekosistem gambut di sekitarnya. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik dan penanganan yang tepat, diharapkan dampak banjir di Sungai Pinyuh dapat segera diatasi, serta masyarakat di Desa Galang dapat terhindar dari kerugian lebih lanjut.

Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak, melalui Satuan Kerja OP SDA Kalimantan I, melaksanakan kegiatan serah terima hasil pekerjaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahap I dan II Tahun Anggaran 2024. Acara tersebut berlangsung di Hotel Mercure Pontianak, Kamis (12/12).

Dalam sambutannya, Kepala Satker OP SDA Kalimantan I, Fadiah, berharap agar bangunan irigasi yang telah dibangun dapat dipelihara dan menjadi aset bagi desa setempat. "Semoga apa yang sudah terbangun ini dapat berguna untuk para petani dan dapat menambah luas tanam melalui jaringan irigasi dan saluran air yang telah tersedia," ungkap Fadiah.

Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak, Pramono, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan keberhasilan program ini. "Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan ini. Semoga hasil kerja keras ini dapat mendukung peningkatan penyelenggaraan P3-TGAI dan memperkuat program kedaulatan pangan nasional, baik untuk saat ini maupun masa depan," ujar Pramono.

Acara serah terima ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima hasil pekerjaan P3-TGAI secara simbolis, yang menandai selesainya tahap pembangunan dan berfungsinya fasilitas irigasi yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya para petani di wilayah Kalimantan I.

Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak, melalui Satuan Kerja OP SDA Kalimantan I, menggelar kegiatan Evaluasi Pelaporan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2024 untuk Tahap I dan II. Acara ini berlangsung selama tiga hari, mulai Minggu hingga Selasa, bertempat di Kahyangan Resort, Singkawang, Selasa (10/12).

Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Pelaksana Balai (TPB), Konsultan Manajemen Balai (KMB), dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Berdasarkan laporan ketua panitia kegiatan, bahwa P3-TGAI merupakan upaya strategis untuk mendukung kedaulatan pangan nasional. Program ini sejalan dengan visi kemandirian ekonomi, yakni dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, termasuk pengelolaan irigasi yang lebih efektif.

Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan P3-TGAI pada Tahap I dan II. Evaluasi dilakukan melalui pelaporan yang telah disusun oleh Tenaga Pendamping Masyarakat dari masing-masing wilayah yang menjadi sasaran program. Diharapkan, hasil evaluasi ini dapat menjadi landasan untuk peningkatan kualitas program di masa mendatang, sekaligus memperkuat peran irigasi dalam mendukung sektor pertanian.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen BWS Kalimantan I dalam memastikan pelaksanaan P3-TGAI berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang menjadi lokasi program.