Pada Kamis, 15 Mei 2025, Bupati Kubu Raya Sujiwo bersama Kepala Satker OP SDA Kalimantan I melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pekerjaan Pemeliharaan Sungai yang sedang dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan I melalui Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA. Dalam kunjungan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi atas upaya BWS Kalimantan I dalam menangani pendangkalan sungai dan parit yang selama ini menyebabkan banjir serta menurunkan kesuburan lahan pertanian.

Kepala Satker OP SDA Kalimantan I Fadiah, menjelaskan bahwa program Pemeliharaan Sungai ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan khususnya untuk meminimalisir risiko banjir serta mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan. Pada Tahun Anggaran 2025, BWS Kalimantan I melaksanakan Pemeliharaan Sungai yang tersebar di Kabupaten Kubu Raya yang masuk dalam DAS Kapuas.

Bupati juga menyoroti persoalan banjir di kawasan Sungai Raya Dalam akibat tertutupnya aliran air oleh sedimen dan gulma sampai dengan arah Jl Ahmad Yani 2 dan mengusulkan solusi jangka panjang berupa penanganan aliran sungai dan penembusan jalan tersebut yang memerlukan koordinasi dengan Balai Jalan Nasional. Sebagai langkah awal, aliran sungai dilaksanakan kegiatan Pemeliharan yang kini menjadi Prioritas Kegiatan di Balai Wilayah Sungai Kalimantan I.

Kunjungan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat dalam menangani persoalan banjir serta meningkatkan produktivitas lahan pertanian demi kesejahteraan masyarakat Kubu Raya.

Semangat kebersamaan dalam cita rasa nusantara! ✨
Pada Rabu, 14 Mei 2025, Paguyuban Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak turut serta memeriahkan kegiatan memasak Gohyong, yang diselenggarakan secara daring oleh Sentra Kriya Rumah Pintar Dharma di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Dengan penuh antusias, para ibu menunjukkan kekompakan dan kreativitas dalam mengolah hidangan khas ini dari dapur masing-masing. Acara ini tak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga menjadi sarana pelestarian kuliner tradisional yang kaya akan rasa dan makna.

Terima kasih atas partisipasi dan semangat luar biasa yang ditunjukkan. Mari terus berkarya dan menginspirasi! 💛🍽
 

Pontianak – Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Irigasi dan Rawa Tahun Anggaran 2025 serta telah selesainya proses revisi ke-5 DIPA Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan penandatanganan kontrak paket tender/selekasi dini TA 2025 secara serentak di 34 provinsi, baik secara luring maupun daring (hybrid).

Untuk wilayah Kalimantan Barat, penandatanganan kontrak dilaksanakan secara luring di Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak pada Rabu (7/5), yang dihadiri langsung oleh Kepala BWS Kalimantan I Pontianak, Pramono.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Lilik Retno Cahyadiningsih, dalam arahannya menyampaikan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pekerjaan. “Saya minta agar kita semua menerapkan prinsip kehati-hatian, baik dalam aspek administrasi maupun teknis, dengan mengedepankan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kepada seluruh penyedia jasa konstruksi, saya juga berpesan agar senantiasa memperhatikan kualitas, ketepatan waktu, efisiensi biaya, dan keberfungsian konstruksi. Hal ini penting agar jaringan irigasi yang dibangun dapat terjaga keberlanjutannya serta segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BWS Kalimantan I Pontianak, Pramono, juga memberikan pengarahan kepada para penyedia jasa. “Saya berharap seluruh pekerjaan dapat dilaksanakan secara maksimal dan tepat waktu sesuai jadwal. Jaga selalu komunikasi dan koordinasi agar pelaksanaan proyek berjalan lancar,” tegasnya.

Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air, khususnya jaringan irigasi dan rawa, demi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Pontianak, 6 Mei 2025 — Dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya air yang lebih baik di Provinsi Kalimantan Barat, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak menggelar Rapat Koordinasi dan Diseminasi Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi (SIH3) Tahun 2025, bertempat di Ruang Rapat Putussibau, Kantor BWS Kalimantan I.

Rapat yang dihadiri oleh sembilan instansi ini bertujuan untuk membahas berbagai permasalahan dan langkah tindak lanjut dalam pelaksanaan SIH3. Sistem ini merupakan bagian penting dari strategi nasional dalam mendukung pengelolaan air yang terpadu, akurat, dan berkelanjutan.

Dalam pembahasan rapat, terdapat beberapa poin penting yang menjadi kesepakatan bersama di antaranya:
• Semua OPD yang tercantum dalam SK Tim Kecil SIH3 diminta untuk menyusun matriks kepemilikan data dan peran masing-masing.
• Dilakukan koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Kalbar untuk menyusun draft perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) yang terkait dengan pelaksanaan SIH3 di Wilayah Sungai Kapuas.
• Dilakukan koordinasi lebih lanjut terkait pengelolaan Website SIH3 antara BWS Kalimantan I, BMKG Stasiun Klimatologi Kelas II Mempawah dan Diskominfo Prov Kalbar.

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan sinergi antarlembaga dan memperkuat basis data serta sistem informasi sumber daya air di Kalimantan Barat.

Rapat ini menjadi langkah awal yang strategis dalam mewujudkan pengelolaan data hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi yang lebih sistematis di masa mendatang.

Pontianak, 6 Mei 2025 — Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I menggelar kegiatan Konsultasi Publik terkait kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) di Aula Kapuas, Kantor BWS Kalimantan I, Pontianak. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai perusahaan pengusahaan sumber daya air yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menyosialisasikan regulasi terbaru serta meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban dan peran mereka dalam pelestarian sumber daya air melalui mekanisme PNBP BJPSDA. Acara berlangsung interaktif, dengan peserta aktif berdiskusi dan memberikan masukan terkait praktik pengusahaan air yang berkelanjutan.
Paparan materi disampaikan oleh Widyayuni Nur Harjanti, ST., MT. (Ahli Muda Subdirektorat Kelembagaan dan Perizinan), yang menjelaskan kebijakan, mekanisme pembayaran, serta tarif PNBP BJPSDA sesuai ketentuan terbaru.

Dalam paparannya, disampaikan beberapa poin penting:
* PNBP BJPSDA merupakan kontribusi wajib dari pengusaha pemanfaat air, baik untuk pengambilan maupun pembuangan air limbah ke sumber air, berdasarkan ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2019 tentang SDA dan peraturan turunannya.
* Penetapan tarif disesuaikan dengan wilayah, jenis usaha, dan volume air yang dimanfaatkan.
* Penerimaan ini digunakan untuk mendukung konservasi, pemeliharaan infrastruktur air, serta menjamin ketersediaan air di masa depan.
* Sistem pembayaran telah terdigitalisasi melalui aplikasi seperti e-BJPSDA dan portal Simponi milik Kementerian Keuangan.
* Pemerintah juga menekankan pentingnya legalitas izin pengusahaan air, pelaporan berkala, dan transparansi penggunaan sumber daya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong kolaborasi aktif antara negara dan pelaku usaha dalam menjaga keberlanjutan air sebagai sumber daya vital. Diharapkan, ke depan akan semakin banyak pengusaha yang tertib administrasi, patuh regulasi, dan berkomitmen dalam pengelolaan air secara berkelanjutan.

Pontianak, 6 Mei 2025 — Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pekerjaan pemeliharaan sungai yang telah berjalan di wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BWS Kalimantan I Pontianak bersama Kepala Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (OP SDA) Kalimantan I, sebagai bagian dari pengawasan lapangan untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan pelaksanaan program.

Adapun titik-titik lokasi yang menjadi objek pemantauan antara lain: Parit Bugis, Parit Merdeka, Sungai Angkasa Pura 2, Parit Madusari, Parit Teluk Kapuas, dan Sungai Jawi. Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas pemeliharaan yang dilakukan dan mendukung upaya peningkatan fungsi sungai di kawasan perkotaan maupun pinggiran.
Pemeliharaan sungai ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, yang menugaskan BWS Kalimantan I dalam pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Kapuas. Lingkup pekerjaan meliputi:Galian sedimen,Pengangkatan gulma dan sampah,Pembersihan rumput dan Pembersihan tanaman liar di sempadan dan badan sungai. Pekerjaan dilakukan secara mekanis dan manual, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Menurut Kepala BWS Kalimantan I, kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko banjir, menjaga kapasitas tampungan sungai, serta menjamin ketersediaan air terutama saat musim kemarau dan potensi karhutla. Pemeliharaan ini juga menjadi bagian dari upaya untuk mengembalikan fungsi alami sungai serta memastikan manfaat sungai tetap dirasakan oleh masyarakat sekitar.

“Kami terus berkomitmen menjaga keberlanjutan fungsi sungai melalui pemeliharaan rutin dan pemantauan berkala. Hal ini penting agar sungai tetap memberikan manfaat maksimal, baik dari sisi ekologi, sosial, maupun mitigasi bencana,” ujar Kepala BWS Kalimantan I.

"Pemeliharaan ini memiliki fungsi penting, yakni untuk mengurangi risiko banjir di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sebagai cadangan air saat musim kemarau dan kebakaran lahan, serta mengembalikan kapasitas sungai sebagai sumber air bagi lahan pertanian.Di tahun 2025 ini, terdapat 12 sungai di Kabupaten Kubu Raya yang menjadi target kegiatan pemeliharaan. Alhamdulillah, pelaksanaan ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, khususnya Bapak Bupati dan masyarakat secara umum. Mudah-mudahan pekerjaan ini berjalan lancar tanpa kendala, dan dapat memberikan manfaat nyata dalam mengurangi banjir, khususnya di musim penghujan nanti," ujar Kepala Satker OP SDA Kalimantan I, Fadiah.

Dengan terlaksananya monitoring dan evaluasi ini, BWS Kalimantan I menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan di wilayah Kalimantan Barat.