Palu – Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III Palu menerima kunjungan kerja dari Komisi III DPRD Kabupaten Poso pada Kamis, 22 Mei 2025, yang berlangsung di ruang rapat Gumbasa. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya koordinasi lintas lembaga guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait persoalan banjir dan abrasi yang sering melanda sejumlah wilayah sungai di Kabupaten Poso. Kunjungan ini bertujuan memastikan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan pihak BWS dalam penanganan infrastruktur sungai secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III DPRD Poso menyampaikan terkait kondisi sungai yang saat ini dalam keadaan darurat akibat kerusakan dari banjir serta perubahan aliran sungai. Kepala BWS Sulawesi III Palu, Dedi Yudha Lesmana menyampaikan, “untuk mendukung langkah penanganan yang lebih cepat, dibutuhkan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah melalui payung hukum Perjanjian Kerja Sama (PKS) agar tidak terjadi persoalan hukum di kemudian hari” ujarnya. hal ini bertujuan dalam Penanganan sungai yang merupakan kewenangan pemerintah pusat namun melintasi wilayah Poso dan daerah-daerah lain, dapat diupayakan secara kolaboratif melalui kerja sama antarlembaga.

Menanggapi hal tersebut, BWS Sulawesi III menyatakan telah melakukan penanganan darurat di beberapa titik, namun langkah tersebut belum mampu mengatasi permasalahan secara menyeluruh. Untuk itu, diperlukan penanganan permanen yang bersifat sistemik dari hulu ke hilir. BWS juga akan melakukan survei teknis lebih lanjut terhadap Sungai Poso guna mengidentifikasi berbagai titik Lokasi rawan. Beberapa titik sungai yang menjadi prioritas segera akan diverifikasi lapangan, dan untuk sungai yang belum berada dalam kewenangan pusat, DPRD dan pemerintah daerah diharapkan segera menyusun dokumen pengusulan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat.

#sigapmembangunnegeri #mengelolaairuntuknegeri