Percepatan Bendung Pengarah Rukoh Jadi Kunci Fungsionalisasi Bendungan Rukoh

Berita Balai •

Pidie, 20 Agustus 2025 – Pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian Bendung Pengarah Rukoh. Pembangunan ini menjadi kunci utama agar Bendungan Rukoh dapat difungsikan secara menyeluruh. Tanpa bendung pengarah, manfaat bendungan yang telah lama dinantikan masyarakat belum dapat dirasakan optimal.

Hal tersebut disampaikan Kepala BWS Sumatera I, Asyari, ST., MM., MT., saat mendampingi Kasubdit Wilayah I Direktorat Bendungan dan Danau, Asmelita, ST., Sp1., dalam kunjungan kerja ke Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Aceh, Rabu (20/8). Ia menegaskan, keterlambatan penyelesaian Bendung Pengarah akan berdampak langsung pada operasional dan efektivitas Bendungan Rukoh. Karena itu, dukungan semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan proyek selesai tepat waktu.

“Kami mohon dukungan agar penyelesaian Bendung Pengarah Rukoh dapat rampung sesuai target. Ini sangat penting agar Bendungan Rukoh segera difungsikan untuk kebutuhan irigasi dan pengendalian banjir di wilayah sekitar,” ujar Asyari. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kontraktor pelaksana, tetapi juga pada sinergi lintas sektor.

Bendungan Rukoh sendiri merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki peran vital bagi Aceh. Bendungan ini direncanakan mampu mengairi lebih dari 12.000 hektare lahan pertanian di Kabupaten Pidie. Namun hingga kini, pemanfaatannya belum optimal karena belum rampungnya Bendung Pengarah yang menjadi satu kesatuan sistem dengan bendungan utama.

Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk melakukan koordinasi intensif dengan pihak pelaksana agar target penyelesaian segera tercapai. “Kita ingin manfaat bendungan ini segera dirasakan masyarakat. Semua pihak harus bersinergi dan bergerak cepat,” tambah Asyari. Ia berharap, penyelesaian bendung pengarah tidak hanya mendukung produktivitas pertanian, tetapi juga memperkuat ketahanan air dan pangan nasional, khususnya di Aceh. (zr)