Banjir. Satu kata yang sering membuat banyak orang sengsara. Banyak yang bertanya apa saja penyebab dari bencana ini? Ada yang menyebut “karena curah hujan yang ekstrim”, ada pula yang mengatakan “karena sudah berkurangnya daya serap tanah”, dan masih banyak jawaban lain yang sering kita lihat atau dengar di berbagai media. Agar semakin jelas terkait penyebab dan solusi untuk meminimalisir banjir, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) melalui Sekretariat Dewan SDA Nasional pun menggelar Webinar Nasional bertema “Kenapa Banjir” pada 18 Februari 2021.

Tema “Kenapa Banjir” dalam acara tersebut bertepatan dengan momentum yang terjadi sejak awal tahun 2021 di Indonesia, dimana bencana banjir melanda beberapa daerah di negeri ini, diantaranya Kabupaten Konawe, Kabupaten Luwu, Kota Samarinda, Kabupaten Garut, Kota Bandung, DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuasin, Kota Manado, Halmahera Utara, dan Banjarmasin. Dengan webinar ini diharapkan koordinasi berbagai stakeholder terkait bisa semakin terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya air termasuk dalam penanganan bencana banjir baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mohammad Zainal Fatah yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada saat pembukaan Webinar Nasional tersebut mengatakan bahwa berdasarkan kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selain curah hujan ekstrim, kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi salah satu pemicu penyebab banjir dan tanah longsor. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menyatakan bahwa saat ini terdapat 14 juta hektar lahan kritis di Indonesia yang dapat mengancam kelestarian fungsi DAS, sementara kemampuan untuk pemulihan lahan kritis hanya berkisar sekitar 232.000 hektar per tahun.

“Bencana banjir yang selalu muncul setiap musim penghujan, mengesankan bahwa banjir belum ditangani secara tuntas. Hal ini tentunya menjadi pemikiran kita bersama, apakah penanganan banjir yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sudah tepat? Atau barangkali kita masih belum mau beranjak dari cara-cara lama yang sangat teknikal, dimana cara tersebut tidak berupaya menyelesaikan masalah, namun hanya berupaya menurunkan elevasi muka air tanpa melihat pengaruh resiko banjir yang berkembang di masa datang. Selain itu, upaya non teknis pun jika ada, masih sebatas jadi wacana di seminar atau tulisan di buku, belum terasa nyata di lapangan,” tutur Zainal Fatah dalam sambutannya.

Acara yang dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan ini berjalan dengan baik. Para peserta antusias memberikan pertanyaan dan masukan. Adapun narasumber dan peserta pada Webinar Nasional tersebut diantaranya Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BMKG, Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM, dan para penanggap (responder).

Dalam acara ini juga ditekankan bahwa kegiatan visioning merupakan kegiatan awal yang amat penting untuk dapat menumbuhkan dan membawa komitmen seluruh pemilik kepentingan kepada suatu visi bersama yang ingin dituju. Selain itu, kebersamaan dan kolaborasi para pihak terkait merupakan syarat utama untuk mencapai keberhasilan pengelolaan resiko banjir. Nuansa ini perlu diupayakan menjadi nyata di lapangan, sehingga terhadap masalah tertentu, masyarakat bisa memahami siapa yang sedang bekerja dan apa saja programnya. Dengan demikian diharapkan akan timbul kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pengelolaan resiko banjir tersebut.

Tidak hanya itu, ada banyak saran dan masukan yang disampaikan para narasumber juga penanggap (responder) pada Webinar Nasional tersebut yang nantinya akan dirumuskan menjadi sebuah kebijakan dalam pengelolaan resiko banjir di Indonesia, termasuk dari Dewan SDA Nasional yang disampaikan langsung oleh Kepala Dewan SDA Nasional, Happy Mulya. Adapun rekomendasi pengendalian resiko banjir oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional diantaranya membentuk Tim Pengelola Resiko Banjir pada masing-masing tingkat Wilayah Sungai, menyusun visi bersama melalui proses visioning terkait Strategi Pengelolaan Resiko Banjir, pembekalan kecakapan bagi Tim Pengelola Resiko Banjir, melakukan kajian evaluative untuk mengetahui kondisi terkini melalui data juga informasi yang existing, dan yang terutama adalah menggenjot pembangunan prasarana pengendali banjir di berbagai daerah untuk meminimalisir resiko banjir yang kerap terjadi. (KompuSDA Sandro/Sekretariat Dewan SDA Nasional)

 

  • kompusda

Share this Post