Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mewujudkan birokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya tindak korupsi. Dalam rangka mendukung hal tersebut, pada Selasa (16/03) dilaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) di Lantai 8 Gedung SDA.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah dalam sambutannya menyampaikan bahwa pencanangan Zona Integritas ini merupakan hal yang sangat membahagiakan tidak hanya untuk Ditjen SDA tetapi juga untuk Kementerian PUPR secara umum, dimana awal mulanya Zona Integritas hanya ada di Balai Air Minum saja.
Kementerian PUPR sebagai organisasi yang melayani masyarakat harus ikut berubah mengikuti birokrasi yang juga berubah mengikuti hukum alam. Pembangunan ekonomi sudah tentu meningkatkan ekspektasi masyarakat dan mendorong pelayanan publik yang kita laksanakan saat ini harus meningkat. Pelayanan publik yang kita laksanakan di masa pandemipun juga harus berubah mengikuti situasi.
Pembangunan birokrasi pada organisasi demokrasi harus terbuka, kita harus melakukan transformasi agar tidak tertinggal dengan kondisi saat ini misalkan dengan pelayanan publik melalui email, media sosial dan hal lainnya yang berbasis online.
Direktur Jenderal SDA Jarot Widyoko menyampaikan bahwa saat ini Kementerian PUPR baru memiliki satu sertifikat Zona Integritas di Balai Teknik Air Minum Bekasi yang berada di bawah Ditjen Cipta Karya, sehingga Ia menyampaikan harapannya bahwa “Ditjen SDA ke depannya tidak boleh kalah melihat selama ini kita sudah bekerja luar biasa, khususnya untuk Satgas Banjir BBWS Ciliwung Cisadane yang tidak pernah tidur. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut”.
Dirjen SDA Jarot Widyoko juga berpesan agar kita bisa selalu mendengarkann bisikan hati nurani kita, dan kedua ojo dumeh atau jangan merasa bisa seenaknya, jangan merasa jadi pejabat nanti kita bisa seenaknya asal menunjuk pekerjaan. Kita harus elalu ingat bahwa kita ini hanya sedang menjalankan amanah yang sedang dititipkan kepada kita.
BBWS Ciliwung Cisadane mempunyai wilayah Sungai Ciliwung Cisadane yang sangat vital karena Ibukota Negara Indonesia ada di wilayah ini. Oleh karena itu, jika sudahmemasuki musim penghujan itu artinya memasuki waktu kritis. Jika BMKG sudah memberikan ramalah aka nada hujan ekstrim maka dengan cepat Dirjen SDA akan berkoordinasi dengan Direktur Sungai Patai dan Kepala BBWS Ciliwung Cisadane untuk melakukan antisipasi, karena banjir tidak bisa diprediksi, jadi kita harus siap siaga. Untuk tahun 2020 – 2021 Ditjen SDA sudah melakukan persiapan lebih baik.
Selain antisipasi yang telah disebutkan sebelumnya, Ditjen SDA juga mencanangkan antisipasi mulai dari Hulu ke Hilir Sungai Ciliwung, kami harapkan dari Bendungan Ciawi Sukamahi bisa mereduksi debit sampai turun normalisasi sungai ada sodetan 60 m3 perdetik ke Banjir Kanal Timur terus ke bawah. Di samping itu, ada juga tanggul pantai sebagai upaya terprogram dan terpadu. Hal ini tidak mengenal batas administrasi artinya semua bersinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
Untuk melaksanakan Pencanangan Zona Intergritas (ZI) kita tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi hal yang paling utama adalah mulai dari diri sendiri. Dalam prakteknya, lingkungan akan sangat berpengaruh, mitra kerja pun juga sangat berpengaruh, olehkarena itu kekuatan iman dan kekuatan mental akan teruji disini.
Dirjen SDA Jarot juga menambahkan agar kepada semua pihak bisa ikut mensukseskan terlaksananya pembangunan Zona Integritas (ZI) di seluruh unit percontohan, di sini kita mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan terus berlanjut mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), semoga kita semua bisa menegakan integritas menjadi insan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang bersih, efektif, demokratis, dan terpecaya yang diwujudkan oleh kita semua dengan penuh integritas, profesional, visioner dan semangat melayani.
Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Muhammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T.Iskandar, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Jarot Widyoko , Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arofah, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II Kementerian PAN-RB Mochamad Averrouce, Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Bambang Heri Mulyono dan Para Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. (Kompu SDA – han/ams)