Sidang Pleno II TKPSDA WS Kapuas, Penetapan RAAT WS Kapuas 2025-2026

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak menggelar dua rangkaian kegiatan dalam rangka Penetapan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) Tahun 2025-2026, yakni Rapat Komisi dan Sidang Pleno II. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, pada 4–5 Agustus 2025, bertempat di Kantor BWS Kalimantan I Pontianak.

Rangkaian dimulai dengan pelaksanaan Rapat Komisi pada Senin (4/8), yang diikuti secara aktif oleh para anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kapuas (TKPSDA WS Kapuas). Dalam sesi ini, peserta terlibat dalam diskusi teknis guna menyusun rekomendasi alokasi air berdasarkan data dan kebutuhan aktual dari berbagai sektor pengguna air.

Keesokan harinya, Sidang Pleno II digelar pada Selasa (5/8) sebagai forum utama dalam pengambilan keputusan Penetapan RAAT WS Kapuas Tahun 2025-2026. Sidang ini diawali dengan laporan dari Ketua Panitia, Yosef Iwan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala BWS Kalimantan I Pontianak, M. Tahid, serta arahan dari Suprabawa, Perwakilan Ketua TKPSDA WS Kapuas. Setelah sesi pembukaan, acara berlanjut dengan pembahasan final dan penyusunan keputusan terkait penetapan RAAT Tahun 2025-2026.

Melalui kegiatan ini, diharapkan RAAT Tahun 2025-2026 dapat menjadi panduan yang terukur dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Kapuas, demi mendukung kebutuhan lintas sektor sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.

BWS Kalimantan I Hadiri Dialog Aspirasi Reses DPR RI Komisi V

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I bersama sejumlah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kalimantan Barat menghadiri kegiatan Dialog dan Penyerapan Aspirasi yang digelar oleh Anggota DPR RI Komisi V, H. Syarief Abdullah Alkadrie, S.H., M.H. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, sebagai bagian dari kunjungan kerja masa reses.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan perkembangan program pembangunan pemerintah pusat di Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025, sekaligus menyerap usulan dan aspirasi prioritas untuk penyusunan program Tahun Anggaran 2026.

Dalam dialog, H. Syarief Abdullah menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan lingkar, jembatan, dan tol baru guna mengurai kemacetan yang terjadi di sejumlah titik kawasan perkotaan. Selain itu, isu ketahanan pangan melalui pembangunan irigasi juga menjadi sorotan utama, khususnya dalam mendukung pertanian pasang surut yang menjadi ciri khas Kalimantan Barat.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara Balai Wilayah Sungai, unit teknis Kementerian PU lainnya, dan pemerintah daerah agar program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid, turut menyampaikan paparan menyeluruh terkait rencana kerja Balai Wilayah Sungai Kalimantan I di bidang sumber daya air untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2026.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh pimpinan dan jajaran dari BPJN Kalbar, BPTD, BWS Kalimantan I, Balai Penataan Bangunan, BP3KP, BP2JK, serta SNVT Prasarana Strategis Kalbar.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, diharapkan aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti menjadi program konkret yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Barat.

BWS Kalimantan I Lakukan Monitoring dan Evaluasi Dukungan Infrastruktur SDA untuk Swasembada Pangan di Kalbar

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak menyelenggarakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dukungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk Program Swasembada Pangan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting. (01/08)

Rapat ini merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa dukungan infrastruktur sumber daya air berjalan dengan efektif, tepat waktu, dan terkoordinasi dengan baik. Dukungan tersebut disalurkan antara lain melalui program OPLAH (Optimalisasi Lahan Rawa) dan INPRES tentang Peningkatan Produksi Pangan Nasional, sebagai langkah konkret mewujudkan swasembada pangan di Kalimantan Barat.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini turut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, beberapa diantaranya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dari berbagai kabupaten/kota.

Kepala BWS Kalimantan I Pontianak, M. Tahid, menyampaikan harapan agar seluruh pekerjaan di lapangan dapat terus berjalan baik, dengan koordinasi yang lancar dan pelaksanaan yang tepat waktu guna mendukung target swasembada pangan. Dalam kesempatan tersebut, beliau juga memaparkan uraian kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan, termasuk bentuk dukungan melalui program OPLAH dan INPRES, serta rencana kerja lanjutan dalam mendukung upaya percepatan ketahanan pangan di wilayah Kalimantan Barat. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan monitoring ini akan terus diadakan secara berkala agar perkembangan di lapangan dapat terus dipantau dan disempurnakan.

Melalui koordinasi yang kuat dan evaluasi rutin, BWS Kalimantan I berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan sektor pertanian melalui penguatan infrastruktur sumber daya air yang handal, efisien, dan berkelanjutan.
 

Penandatanganan Kontrak dan Pelatihan TPM Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahap I Tahun Anggaran 2025 Provinsi Kalbar

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I menyelenggarakan kegiatan  penandatanganan kontrak kerja dan pelatihan bagi Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahap I Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2025, bertempat di Aula Politeknik Negeri Pontianak (Polnep). Acara turut dihadiri oleh Kepala BWS Kalimantan I, Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Ketua Panitia, serta para pengawas di lingkungan BWS Kalimantan I.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Ketua Panitia, Sumalianto, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Kalimantan I, Fadiah. Dalam sambutannya, Fadiah menyampaikan menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian penting dalam membekali TPM sebelum turun ke lapangan. Sebanyak 767 titik lokasi pelaksanaan tersebar di 12 kabupaten dan 1 kota di seluruh Kalimantan Barat. Ia menegaskan bahwa tujuan pelatihan ini adalah agar para TPM memahami dengan baik apa yang harus dilaksanakan di lapangan.

Sementara itu, dalam arahannya, Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid, menekankan pentingnya peran TPM dalam mendampingi petani atau organisasi petani di lapangan, baik dalam pelaksanaan maupun saat terjadi perubahan kegiatan. TPM diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu membimbing petani agar benar-benar memahami proses yang berjalan.

Melalui penandatanganan kontrak dan pelatihan ini, diharapkan para TPM dapat menjalankan perannya secara maksimal dalam mendampingi petani, menjaga fungsi irigasi, dan memastikan program berjalan tepat sasaran. Dengan pendampingan yang tepat, petani dapat meningkatkan produktivitas tanam, sehingga menjadi langkah nyata dalam mewujudkan swasembada pangan di Kalimantan Barat.

Apel Pagi dan Serah Terima Jabatan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak menggelar apel rutin yang dirangkaikan dengan penyambutan Kepala Balai Wilayah Sungai Periode 2025, M. Tahid, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ibu Yayuk Sri Rahayu Sofiani, pada Senin pagi, di halaman kantor BWS Kalimantan I. (28/07)

Dalam sambutannya, M. Tahid mendorong pelaksanaan penghijauan kantor, pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi setiap apel, serta pengaktifan kembali Tim UKI untuk penataan data dan dokumen kerja secara tertib dan efisien. Apel kemudian ditutup dengan doa bersama.

Kegiatan dilanjutkan dengan Serah Terima Jabatan dari Kepala BWS Kalimantan I sebelumnya, Pramono, kepada M. Tahid. Prosesi ini menjadi bagian dari kesinambungan kepemimpinan guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sumber daya air.

Dalam sambutannya, Pramono menyampaikan ucapan selamat kepada M. Tahid serta menitipkan seluruh jajaran pegawai agar terus dibimbing dan diarahkan dengan baik. Ia berharap kepemimpinan yang baru dapat meningkatkan semangat kerja dan kolaborasi di lingkungan balai.

Sementara itu, M. Tahid mengapresiasi dedikasi Pramono selama lebih dari empat tahun memimpin BWS Kalimantan I, serta berharap dapat terus menerima arahan dan masukan sebagai bentuk sinergi berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat struktural dan pegawai dari berbagai satuan kerja di lingkungan BWS Kalimantan I.

Dengan terlaksananya serah terima jabatan ini, diharapkan Kepala Balai Periode 2025 dapat membawa semangat baru dalam melanjutkan program kerja secara optimal dan berkelanjutan.

Penandatanganan Kontrak Paket Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Melawi Kabupaten Sintang dan Tebing Sungai Kapuas Kabupaten Kapuas Hulu

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I melalui SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air melaksanakan kegiatan Penandatanganan Kontrak Paket Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Melawi, Kabupaten Sintang dan Supervisi Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kapuas Jalur Trans Kalimantan, Kabupaten Kapuas Hulu (Lanjutan), yang diselenggarakan hari Jumat (25/07), di Aula Kapuas, Kantor BWS Kalimantan I Pontianak.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai, serta Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Supervisi.

Dalam sambutannya, Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air, Rusly, menekankan pentingnya peran pengawasan teknis dalam memastikan kualitas pekerjaan. Ia mengingatkan agar seluruh pihak tetap menjaga intensitas supervisi di lapangan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Selanjutnya, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, M. Tahid, menyampaikan bahwa pengawasan proyek ke depan akan diperkuat dengan pemasangan CCTV di lokasi pekerjaan dan pelaporan harian oleh konsultan supervisi. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi digital untuk meminimalkan keterlambatan dan mendeteksi masalah sejak dini.

Melalui penandatanganan kontrak ini, diharapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.