Salah satu masalah kebijakan umum yang disepakati adalah pembangunan sektor sumber daya air harus lebih mengedepankan kemandirian pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mandiri. Untuk itu diperlukan komitmen bersama semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, anggota dewan, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha, baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasinya.

Hasil rumusan juga mencakup usulan pengharmonisasian perencanaan O&P SDA dan perencanaan pembangunan daerah. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya prioritas dalam penentuan program kegiatan dan anggaran bersumber dari APBD yang terkait dengan perencanaan kebijakan O&P prasarana SDA yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sementara itu fasilitasi pemerintah dalam melakukan internalisasi O&P SDA dalam perencanaan pembangunan daerah juga dirasa penting. Dalam melakukan fasilitasi tersebut diharapkan adanya peningkatan koordinasi antar-SKPD terkait dalam perencanaan O&P prasarana SDA.

Masih berkaitan dengan pengharmonisasian perencanaan O&P SDA, juga diusulkan adanya ketetapan prosedur internalisasi O&P prasarana SDA dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selain itu diperlukan adanya penetapan role sharing internalisasi O&P prasarana SDA dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Menyoroti masalah kerjasama pengelolaan O&P SDA berbasis kewenangan, hal tersebut mencakup aspek SDM kerjasama lintas kewenangan dan pembiayaan. Permasalahan yang muncul diatasi dengan usulan pembentukan Unit kerja struktural O&P SDA yang handal dengan dimasukkannya eselonisasi (eselon III), penambahan personil dan peningkatan kesejahteraan petugas O&P prasarana SDA.

Terkait dengan koordinasi dan kerjasama pengelolaan  yang belum optimal , perlu dilakukan sosialisasi Surat Edaran tentang pengelolan sungai, rawa, danau dan waduk, peningkatan intensitas koordinasi internal dan eksternal antar instansi yang membidangi SDA, serta penyamaan persepsi tentang visi dan misi pentingnya pengelolaan O&P.

Sementara untuk menangani masalah tingginya laju kerusakan prasarana SDA yang terjadi di daerah perlu adanya dukungan dari Pemerintah dalam hal pembiayaan (bisa berupa reward) guna memenuhi kebutuhan pembiayaan O&P SDA di daerah agar bisa sesuai dengan AKNOP (Angka Kebutuhan Nyata Operasi & Pemeliharaan).

Pertemuan turut menyoroti masalah ketahanan pangan peluang dan potensi pengelolaan o&p sda berbasis partisipasi masyarakat. Masyarakat (P3A/Kelompok Tani) diikutsertakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, sampai evaluasi. Jika partisipasi belum mampu diimplementasikan oleh masyarakat, maka dapat terlebih dahulu dilakukan kontrak kerjasama (KSO). Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalisasi partisipasi masyarakat secara luas dalam O&P dengan melakukan  sosialisasi, kordinasi, dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan O&P prasarana SDA kepada masyarakat.

Hasil rumusan tersebut ditandatangani bersama oleh perwakilan peserta pertemuan dari wilayah barat, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, Bengkulu,  dan Lampung. Di akhir acara disepakati bahwa pertemuan regional O&P prasarana berikutnya akan dilangsungkan di Medan, pada April 2014.

(Datin SDA)

Sumber: http://sda.pu.go.id//