Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kementerian PU Pastikan Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Berjalan

Berita Balai •

Jakarta, 27/1 — Pemerintah terus mengakselerasi penanganan infrastruktur pascabencana di sejumlah wilayah terdampak, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI pada Selasa (27/1). Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh infrastruktur vital tetap berfungsi. Penanganan dilakukan secara terpadu lintas sektor dengan mengedepankan keselamatan dan kepentingan masyarakat. Langkah ini diambil agar konektivitas wilayah dan distribusi logistik tidak terputus.

Menteri Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa meskipun proses anggaran masih berjalan, proyek jalan dan jembatan tetap dilaksanakan secara terukur. Pengawasan ketat dilakukan pada jembatan dan ruas jalan nasional yang terdampak banjir dan longsor. Setiap titik rawan diperiksa untuk memastikan keamanan struktur dan kelayakan fungsi. Hingga akhir Januari 2026, sebanyak 99 ruas jalan nasional dan 33 jembatan nasional telah kembali berfungsi secara fungsional. Kondisi ini memastikan mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tetap berjalan lancar.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengerahkan ribuan personel dan alat berat ke lapangan. Sebanyak 1.377 personel dari unsur Kementerian PU, TNI, dan masyarakat terlibat langsung, didukung hampir 2.000 unit alat berat. Penanganan juga dilaksanakan melalui program padat karya untuk membangkitkan ekonomi lokal. Lebih dari 30 ribu tenaga kerja lokal dilibatkan dalam berbagai kegiatan pemulihan. Skema ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat terdampak.

Selain infrastruktur jalan dan jembatan, pemerintah mempercepat rehabilitasi dan pemulihan jaringan irigasi serta sungai. Langkah ini dilakukan untuk mendukung sektor pertanian sekaligus mengurangi risiko banjir berulang. Penanganan meliputi normalisasi sungai, perbaikan saluran irigasi, dan penguatan tanggul di titik rawan. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan dan keselamatan lingkungan. Pemerintah juga terus melakukan pemantauan berkala terhadap daerah aliran sungai.

Di sektor permukiman dan layanan dasar, pemulihan terus menunjukkan progres signifikan. Sekitar 70 persen Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) telah pulih, sementara layanan sanitasi hampir tuntas dan ditargetkan rampung pada Februari 2026. Pemerintah juga menyiapkan ribuan hunian sementara, puskesmas darurat, serta berbagai fasilitas umum untuk masyarakat terdampak. Seluruh langkah ini menjadi bagian dari upaya pemulihan terpadu pascabencana. Pemerintah berharap pemulihan dapat berjalan menyeluruh dan berkelanjutan.