Kementerian PU Bahas Pengembangan PLTS Terapung di 259 Bendungan untuk Dorong Energi Bersih

Berita Balai •

Kementerian Pekerjaan Umum menggelar rapat pembahasan terkait Penyusunan Kajian Teknis Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung pada 259 bendungan yang dikelola Kementerian PU. Pertemuan tersebut digelar pada Selasa, 18 November 2025, bertempat di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Jl. Proyek Bengawan Solo No.1, Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Rapat dimulai pukul 08.30 WIB dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan energi dan sumber daya air nasional. Agenda ini menjadi langkah penting dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan di infrastruktur sumber daya air.

Pengembangan PLTS terapung dinilai mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penyediaan listrik ramah lingkungan tanpa mengganggu fungsi utama bendungan. Selain itu, teknologi ini juga berpotensi meningkatkan efisiensi ruang dan mengurangi penguapan air waduk, sehingga memberikan manfaat ganda bagi kebutuhan energi maupun konservasi air. Dalam pembahasannya, para peserta menyoroti pentingnya kajian teknis yang komprehensif untuk menentukan kelayakan setiap lokasi bendungan sebagai tempat pemasangan PLTS terapung. Analisis kebutuhan teknis, aspek keamanan, kapasitas lahan perairan, serta potensi dampak lingkungan menjadi bagian dari materi yang dikaji secara mendalam.

Kajian ini diharapkan dapat menjadi landasan kebijakan yang kuat bagi implementasi proyek energi baru terbarukan di masa mendatang. Sejalan dengan kegiatan tersebut, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air juga menegaskan komitmennya dalam menerapkan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Penerapan standar ini merupakan bagian dari upaya penguatan integritas serta mendukung terwujudnya Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), khususnya dalam lingkup pelayanan publik dan proses pembiayaan infrastruktur. Melalui komitmen terhadap anti penyuapan, peningkatan kualitas layanan, dan percepatan implementasi energi terbarukan.

Kementerian PU berharap pembangunan infrastruktur Indonesia dapat berjalan lebih transparan, efisien, serta memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Momentum ini menjadi penanda kuat bahwa transformasi menuju tata kelola yang bersih dan berkelanjutan terus diupayakan secara konsisten dan terukur. (zr)