Jakarta – Komisi V DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan menghadirkan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) dan Ditjen Pembiyaan Infrastruktur pada Kamis (1/9). Rapat ini membahas tindak lanjut hasil Rapat Kerja sebelumnya antara Komisi V DPR RI dan Menteri PUPR pada tanggal 25 Agustus 2022 mengenai anggaran pagu nota keuangan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2023 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 125,22 T.
Nantinya, dari jumlah anggaran tersebut, Ditjen SDA akan mendapatkan alokasi sebesar Rp 41,948 T yang rencananya digunakan untuk pembangunan 23 bendungan dan mendukung kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 6.900 Ha. Anggaran juga akan digunakan untuk pengendalian banjir sepanjang 62,75 Km dan pengaman pantai sepanjang 25 Km.
Lebih lengkapnya, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko menjelaskan rencana pagu TA 2023 akan didistribusikan untuk anggaran program ketahanan SDA sebesar Rp 39,427 T yang diperoleh dari Rupiah Murni sebesar Rp 28,891 T, SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) sebesar Rp 5,204 T dan PHLN (Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri) serta RMP (Rupiah Murni Pendamping) sebesar Rp 5,332 T. Kemudian sisanya sebesar Rp2,520 T dialokasikan untuk Dukungan Manajemen yang bersumber dari Rupiah Murni.
Hal serupa disampaikan oleh Ketua RDP Komisi V dengan Kementerian PUPR kali ini Andi Iwan Darmawan Aras. “Terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dari Dirjen SDA. Di antaranya kebijakan strategis sumber daya air yang lebih terarah untuk meningkatkan ketahanan pangan, pengendalian banjir dan penyediaan air baku utamanya di daerah yang sering dilanda kekeringan,” sebut Andi.
Selain alokasi anggaran di atas, Ditjen SDA mendapatkan tambahan anggaran pada pagu tahun 2023 yang rencananya akan dipergunakan untuk mendukung target penyelesaian 13 bendungan sebesar Rp 5 T dan pembangunan infrastruktur sebesar Rp 1,12 T. Selain untuk keperluan bendungan, anggaran tambahan juga akan digunakan untuk keperluan penyediaan air baku, pengendalian banjir serta dukungan hidrologi dan Early WarningSystem.
“Rincian pemanfaatan pagu anggaran pada masing-masing bidang di Ditjen SDA di antaranya akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi sebesar Rp 5,83 T, pengendalian banjir, pengamanan pantai, dan pengendalian lahar & sedimen sebesar Rp 6,88 T, pembangunan bendungan dan danau sebesar Rp 14,20 T dan pengendalian Lumpur Sidoarjo sebesar Rp 27 M,” ujar Dirjen Jarot Wiyoko.
“Selain itu, anggaran sebesar Rp 5 T akan dialokasikan untuk program Padat Karya tahun 2023 yang nantinya dibagi ke kegiatan P3-TGAI dan kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air lainnya yang dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 353 ribu orang,” imbuhnya.
Sementara, realisasi anggaran Ditjen SDA dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2022 per Agustus 2022 adalah sebesar 46,91% dengan realisasi fisik sebesar 53,92%. Disampaikan oleh Dirjen SDA bahwa pagu awal Ditjen SDA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 41,23 Triliun, dan sampai saat ini mendapatkan tambahan pagu Rp 2,78 Triliun menjadi sebesar Rp 44 Triliun. Komisi V DPR RI meminta Ditjen SDA untuk meningkatkan capaian serapan APBN TA 2022.
(Kompu SDA • fif/ams/kty)
- kompusda
